Archive for the ‘Kritik Arsitektur’ Category

Kanibalisme Gedung Kuno di Era Modern

Desember 14, 2005

Oleh: Pudjo Koeswhoro Juliarso

KANIBALISME di era modern ini masih terjadi terhadap eksistensi bangunan kuno bersejarah. Sementara itu teknologi modern terus membangun, serta temuan bahan bangunan sudah berkembang pesat.

Kanibalisme sering dikonotasikan perbuatan saling memangsa melalui cara memenggal, menyayat, dan menguliti. Bahkan, saling menusuk lawan dan dilakukan oleh kekuatan hukum rimba. Tidak ada aturan jelas yang patut dipatuhi.

Homo homini lupus layaknya hukum rimba berlaku atas diri sendiri yang memiliki kekuatan (power) meruntuhkan dan menghancurkan yang ada di depan dirinya. Menelantarkan, bahkan membiarkan roboh, hancur serta merusak secara perlahan-lahan, merupakan modus yang dapat ditengarai sebagai upaya “menghilangkan nyawa” di badan bangunan kuno.

Kerap terdengar rintihan bahkan jeritan para pengagum bangunan kuno bersejarah untuk mempertahankan eksistensi aset sejarah kota.

Namun, tidak berdaya (powerless) dan ketiada harapan (hopeless) menghadapi pemilik atau investor serta pemimpin kota yang menutup mata dan hatinya terhadap tindakan penghancuran bangunan kuno bersejarah.

Keberadaan suatu bangunan kuno di kawasan Kota Lama dan sekitarnya sangat penting bagi kehidupan jiwa kawasan sebuah kota (spirit of place). Nampaknya, nasib kehidupannya satu persatu mengalami kehancuran. Biasanya hal ini dapat terjadi setelah berpindah kepemilikannya dan tidak diketahui oleh Pemkot yang sudah sepantasnya mampu mengelolanya berdasar peraturan yang disusun dan disahkan DPRD Kota.

Merujuk UU Nomor 5 Tahun 1992, dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No 5/1992 (lihat Bab IV, Pasal 23 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3). Apalagi Pemkot memiliki Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Lama. Namun tampaknya Pemkot Semarang tidak berdaya menghadapi para pemilik modal yang beralamat di Jakarta. Seperti, pembongkaran konstruksi atap eks Gedung Tonil Schouwburg atau Marabunta di Jl Cendrawasih No 25, kawasan Kota Lama yang banyak disayangkan. Pihak Pemkot dinilai pasif.

Proses Berlarut-larut
Pada pertemuan 23 Juli 2005 di Kantor Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Semarang, dihadiri Dinas Pariwisata Kota, IAI Jateng, DP2K, dan pemilik diwakili pengawas lapangan yang membawa surat pemilik baru Gedung Marabunta, Yogi Sugiarto Sutanto, Jakarta.

Dari surat permohonan ke Wali Kota bertanggal 18 Juli 2005, ada keinginan baik dengan mengusulkan akan melakukan renovasi bangunan untuk gudang dengan memperbaiki konstruksi atap yang sebagian rusak dan ambrol di sebagian bidang atap dengan penguatan konstruksi penyangga kolom dan balok beton bertulang yang sebagian ditopang konstruksi baja. Dalam memo Pjs Wali Kota kepada DTKP berpesan agar bangunan indah jangan dibongkar.

Karena proses perizinan dan pembahasan tim berlarut-larut hingga 12 September 2005, bahkan tindakan pengawasan lapangan di lokasi tidak dilakukan DTKP. Termasuk upaya pengamanan konstruksi dinding yang miring dan sebagian dua buah konstruksi kaki kuda-kuda kayu rusak dan ambrol. Ketika pengawasan lengah, tak ayal dalam tempo 1.488 jam, pemilik sah bangunan Marabunta melakukan pembongkaran dan memperoleh keuntungan material 23 m3 kayu jati kualitas bagus yang dijual tanpa mempedulikan ketentuan penyelamatan bangunan kuno bersejarah sebagai cagar budaya kuno bersejarah. Hal itu disesalkan banyak pihak.

Dari pengalaman pembahasan tim yang mengundang DTKP, proses pengajuan permohonan izin inisiatifnya justru dilakukan para pemilik/investor untuk memanfaatkan kembali dengan fungsi baru. Kejelian para investor patut disokong semua pihak. Biasanya, ketika melihat ada aset gedung kuno yang telantar dan tidak terawat, mengusulkan ke Pemkot untuk mendapatkan izin memugar melalui IMB khusus.

Keterbatasan pengetahuan soal konservasi dan pelestarian, serta cara-cara memugar bangunan kuno, sering menjadi kendala. Ketika usulan pemilik disodorkan ke Pemkot, lamban untuk direspons dan di era reformasi masih terkendala birokrasi, menunggu memo dan disposisi atasan melalui beberapa meja. Bahkan ruang kantor berbeda lantai.

Di sisi lain, penanganan renovasi maupun rekonstruksi membutuhkan keahlian pemugaran yang handal dan pengalaman lapangan. Selain itu, pengetahuan yang merujuk pada dokumen “blue print” gambar asli dan memerlukan pendataan detail konstruksi. Dilakukan pula pengujian konstruksi, kekuatan bahan bangunan lama untuk dipadukan material baru.

Sementara di DTKP, ada seksi Pengawasan Pemugaran dan Pemeliharaan serta pengawas lapangan yang terbatas SDM dan pengetahuan teknis bangunan serta pengalaman dalam tindakan pemugaran bangunan kuno. Proses perizinannya pun memerlukan kelengkapan dokumen pendukung UKL-UPL, Amdal jika proyek berskala luas, bahkan memerlukan studi transportasi-perparkiran dan kelengkapan izin “advice planning”. Gambar situasi/keterangan rinci kota (KRK) untuk menentukan sempadan bangunan dan luasan maksimal sesuai peruntukan tata ruang kota.

Jadilah proses perizinan bertele-tele. Padahal, niat baik para investor yang akan memugar bangunan memerlukan waktu cepat. Nampaknya belum ada rekomendasi serta input secara nyata tentang penanganan desain dan langkah-langkah operasional dalam teknik pemugaran dan merekonstruksi bangunan yang benar dari para ahli teknik, arsitek, arkeolog dan sejarawan.

Saat ini, di Pemkot Semarang sudah banyak pengajuan izin memugar dan membangun kembali bangunan kuno bersejarah. Seperti Lawang Sewu, Mega Elektra Bandarharjo, Hotel Dibyapuri, eks rumah makan Pelangi depan Gereja Blenduk, dan lainnya. Toh, banyak contoh yang berhasil dalam renovasi gedung eks PHI untuk Hotel Heritage. (56d)

– Penulis adalah Anggota Semarang Heritage Society.

Sumber: Suara Merdeka, 14 Desember 2005

Iklan

Pengrusakan atau Renovasi ?

November 25, 2005

Wajah gedung daerah
Hilangnya bagian belakang Gedung Daerah Tanjungpinang, akibat proses renovasi yang dilakukan sekarang sangat disayangkan oleh sejarahwan, Aswandi.

TG PINANG – Padahal bagian belakang itu merupakan sisa bagian yang asli, paska renovasi sekitar tahun 1970 yang menghilangkan keaslian bentuk depan bangunan kediaman residen kolonial Belanda, yang dibangun di awal tahun 1.800-an. Sebab, renovasi yang dilakukan tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Karenanya, tanpa ragu dia mengatakan, proses renovasi yang dilakukan sekarang sebagai proses pengrusakan.

‘’Ini proses pengrusakan yang kedua kalinya, setelah renovasi serupa tahun 1970 yang menghilangkan keaslian bagian depan Gedung Daerah. Namun, masih menyisakan keasliannya di bagian belakang, yang sekarang juga dirusak. Ini sangat kita sayangkan,” kata Aswandi menjawab Batam Pos, Kamis (23/11).

Menurutnya, dia sangat mendukung proses renovasi bangunan bersejarah, yang disebut penulis Eropa sebagai Pride of Riow atau kebanggaan Riau. Dengan catatan, tidak menghilangkan bentuk aslinya. Sebab, bangunan ini dirancang dengan arsitektur bergaya asli romandonic atau campuran gaya Romawi, dan Yunani.

Selain kekhasan arsitekturnya, yang sama sekali tidak dapat ditepikan, adalah nilai sejarah bangunan ini yang menyertai sejarah Tanjungpinang, Riau, dan Indonesia. Karenanya, renovasi seharusnya dilakukan dengan sangat hati-hati. Bahkan, jika perlu dengan mencantumkan foto asli bangunan. Sehingga, hasilnya bisa nyaris serupa dengan aslinya.

Senada dengannya aktivis pemuda di Tanjungpinang, M Nur, yang juga Ketua LSM Forum Peduli Masyarakat Kota Tanjungpinang juga sangat menyayangkan proses renovasi yang terkesan serampangan itu. Menurutnya, bangunan ini harus dijaga kelestariannya.

Sepatutnya, ujarnya, kalau memang diperlukan ruangan yang lebih luas, jangan merusak bangunan asli. Karena, di sisi kanan, dan di sisi kiri bangunan Gedung Daerah masih ada bangunan lain yang bisa dikorbankan.

Termasuk, lapangan tenis yang dinilainya sudah tidak patut lagi berada di area Gedung Daerah tersebut.
‘’Kita bisa lihat renovasi Candi Borobudur yang dilakukan dengan sangat hati-hati, dan hasilnya nyaris serupa dengan aslinya. Renovasi yang dibantu dengan dana internasional itu menggambarkan, pentingnya pelestarian jejak sejarah yang ada,” tegas M Nur. (git)

Sumber: Batam Pos, Jumat, 25 November-2005

Mentang-mentang di Menteng

Februari 26, 2005

COBA ingat-ingat, ada berapa banyak sih lapangan olahraga di kota besar ini. Warga yang seneng berolahraga sehat dan gerak badan tentu rada-rada kaget mendengar berita mengenai rencana pembongkaran Stadion dan Lapangan Persija Menteng seluas 3,4 hektar itu. Lapangan di daerah mahal itu akan diubah menjadi taman sekaligus ada sarana olahraga ringan, rekreasi keluarga, parkir, dan fasilitas lain semisal kafe dan lainnya. Pokoknya tahun 2006 nanti, lapangan bekas Voetbalbond Indiesche Omstreken atau Viosveld buatan tahun 1920 ini bakal rata dengan tanah dan menjadi taman yang entah bakalan terawat atau menjadi taman asongan kaki lima.

Rencana perubahan stadion menjadi Taman Menteng yang mendadak sontak ini kayaknya mengundang rasa curiga. Juru bicara Persija menyatakan, lapangan itu milik klubnya sejak tahun 1928. Kini tiba-tiba Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan mengumumkan hal itu tanpa kasih kabar duluan sama Persija. Malah pemprov pun menyatakan, kalau Stadion Lebak Bulus sudah diambil alih dari Grup Bakrie, akan menjadi markas Persija berikut 30-an klub olahraga lainnya.

Rasa kesal dan tidak puas itu disebabkan staf Persija merasa bahwa orang pemprov itu bersikap “mentang-mentang”, atau “karena merasa” menjadi pejabat, ya bersikap seenak-enaknya bongkar pasang tanpa ngajak pihak yang ketiban langsung. Lagi pula, kata staf itu, kalau sudah ada proyek, biasanya bakalan ada saja hal-hal lain yang mengikutinya. Lagian, selama ini Persija tidak pernah minta- minta ke pemprov meski Gubernur Sutiyoso sendiri kan pernah jadi Ketua Umum Persija yang kemarin.

Ujung-ujungnya soal stadion jadi taman itu, anggota DPRD DKI Jakarta ikut ditanya-tanya juga. Secara samar-samar, salah satu dari 75 orang dewan itu bilang, proyek ini harus diwaspadai karena jangan-jangan mentang-mentang punya kuasa, pemprov berniat mengakal-akali perubahan Stadion Persija menjadi taman. Siapa tahu nanti stadion sudah rata dengan rumput, tahu-tahu muncul taman hiasan yang dikelilingi pertokoan mewah dan restoran kafe kelas Menteng yang elite.

KOMENTAR wakil rakyat yang bawaan curiga itu juga di-timpalin rekan sekantornya. Kata wakil rakyat satu ini, soal stadion jadi taman sebaiknya pemprov mengoordinasikannya dengan Persija. Sebab, selama ini, meski pemprov pernah memberikan dana bantuan sebesar Rp 20 miliar, duit gede itu langsung diberikan kepada tim yang bal-balan di Liga Mandiri tahun lalu. Uang itu tidak pernah masuk ke kas Persija.

Pertanyaan dan minta pendapat terhadap orang dewan sudahlah jamak mengingat mereka itu kan 75 orang pilihan yang ngewakilin 8,5 jutaan suara warga kota ini. Sebab, kaum legislatif dari DPRD DKI belakangan ini terkenal amat kritis dan selalu skeptis terhadap tindak tanduk kaum eksekutif, khususnya Pemprov DKI. Sebab, selama tahun 2005 ini saja, orang dewan itu sudah menelurkan aturan dan larangan soal asap rokok serta asap knalpot karena kepulan asap-asap itu menurunkan kualitas hidup manusia dan lingkungannya. Malah hampir-hampir saja, orang dewan itu menjebolkan adanya aturan pembatasan operasional usia kendaraan umum dan mobil pribadi.

Jadi, haraplah maklum, kalau orang dewan itu pas sekali menampung unek-unek warga yang diwakilinya. Sebab, bos terhormat DPRD DKI itu baru saja ketiban rezeki, menerima tunjangan perumahan bulanan sebesar Rp 15 juta, atau Rp 180 juta per tahun, sebagai bonus di luar gaji Rp 21 juta per bulan dan macem-macem tambahan lainnya. Nah, sebagai warga terhormat dengan gaji segitu, janganlah bersikap “mentang-mentang” juga ya. Apa iya! (BD)

Sumber: Kompas, Sabtu, 26 Februari 2005

Vandalisme Arsitektur

Januari 31, 2005

Penulis: HAWA AROFAH

JIKA melihat kasus pembongkaran bangunan-bangunan kuno bersejarah yang telah lama menjadi hiasan khas bagi suatu kota, kesan yang muncul adalah kekerasan arsitektur terhadap kota. Seolah-olah kota telah dilukai, atau bahkan dihancurkan. Hal ini tentu bukan sekadar mengada-ada. Sebab, bangunan kuno bersejarah merupakan wajah kota yang membedakannya dengan kota-kota lainnya.

Nilai sejarah pada bangunan kuno di suatu kota akan lenyap jika sudah dilakukan pembongkaran yang sangat sulit dan bahkan mustahil untuk diganti lagi. Jika pembongkaran bangunan kuno bersejarah dimaksudkan sebagai syarat pembangunan, misalnya, akan didirikan bangunan baru yang lebih megah, tetap saja tidak akan bisa mengembalikan nilai sejarah yang telah telanjur lenyap.

Dengan demikian, tindakan pembongkaran terhadap bangunan kuno bersejarah, dengan maksud untuk mendirikan bangunan baru yang lebih megah atau lebih modern, merupakan wujud vandalisme arsitektur yang harus diprotes keras.

Tentu saja protes keras dalam hal ini berdasarkan sejumlah alasan.

Pertama, setiap bangunan kuno bersejarah merupakan aset wisata yang bisa dikembangkan dan semakin lama akan semakin bernilai. Meski nilai fisiknya sangat rendah, nilai spiritnya sangat tinggi. Dan di banyak tempat, pariwisata selalu semarak karena adanya bangunan kuno bersejarah. Misalnya, Menara Kudus cuma tumpukan bata (yang ternyata mudah ditiru dan kini duplikatnya ada di mana-mana), tetapi jika dibongkar tentu akan menjadi puing-puing tak berharga lagi.

Kedua, setiap bangunan kuno berkaitan dengan sejarah lingkungan dan manusia di sekitarnya yang memiliki tali-temali dengan jalinan zaman yang harus dilestarikan. Di dalamnya terdapat mata rantai yang terus melingkari citra identitas suatu kota dan segenap warganya.

Selain itu, di dalamnya juga menyimpan memori-memori kenangan sebagai dinamika sentimental dan juga jejak perkembangan kultural. Maka, jika bangunan-bangunan kuno itu dibongkar, bisa menimbulkan gegar budaya bagi warga kota yang bersangkutan. Misalnya, jika Menara Kudus (atau Borobudur dan candi-candi lain) dibongkar, pasti akan menimbulkan duka dan luka yang tak tersembuhkan bagi masyarakat sekitarnya.

Ketiga, bangunan baru sebagai karya arsitektur. Jika didirikan dengan cara membongkar bangunan lama, merupakan kejahatan arsitektur terhadap arsitektur, yang bisa dianggap sangat brutal. Ibarat anak macan yang membunuh induknya, dia layak dianggap amat sangat buas dan luar biasa menakutkannya.

Keempat, bangunan kuno adalah guru bagi setiap arsitek. Maka, jika ada arsitek yang membongkarnya meski dengan tujuan untuk menggantinya dengan bangunan baru yang lebih megah, itu merupakan kesombongan yang akan menimbulkan sinisme dan bahkan kutukan. Ibarat murid yang sengaja membunuh guru, dia tidak bisa diampuni dan selayaknya terkutuk selamanya.

Kelima, bangunan kuno adalah warisan yang sangat berharga sepanjang dilestarikan dengan baik, dan sebaliknya menjadi warisan yang tak berharga jika dibongkar. Oleh karena itu, tindakan membongkar bangunan kuno merupakan kemubaziran dan ketidakmampuan menghormati dan menghargai karya para leluhur.

Asli

Alasan-alasan tersebut selayaknya dilembagakan di setiap kota sebagai bentuk upaya preventif menghindari pembongkaran bangunan-bangunan kuno bersejarah. Dan, semua pihak selayaknya memiliki kesadaran yang sama untuk melestarikan keaslian bangunan-bangunan kuno sebagai citra dan identitas kota di daerah masing-masing.

Kesadaran tentang pelestarian bangunan-bangunan kuno memang perlu dilembagakan agar tidak ada lagi bangunan kuno yang kehilangan keasliannya. Sejak kosakata “pembangunan” di dengung-dengungkan oleh Orde Baru hingga kini, sudah terlalu banyak bangunan kuno bersejarah yang tidak lagi asli. Renovasi sering dilakukan sangat ceroboh, bahkan identik dengan pelampiasan nafsu vandalistis.

Segala tindakan renovasi sah- sah saja dilakukan, selama tidak merusak keaslian bangunan kuno bersejarah. Sebab, seluruh bentuk dan warna asli bangunan kuno memiliki nilai sejarah yang tinggi, yang justru akan hilang jika dikutak-kutik. Misalnya, siapa pun tentu akan sangat menyayangkan jika Menara Kudus, Candi Borobudur, atau Candi Prambanan dipopok dengan adonan pasir-semen dan atau kemudian dicat warna- warni atau bahkan dilapisi marmer.

HAWA AROFAH Pemerhati Arsitektur dan Lanskap Kota

Sumber: Kompas, 31 Januari 2005

Kawasan Kota Tua Sulit Ditata

Desember 24, 2004

Laporan : Egidius Patnistik

Kawasan kota tua sulit ditata, karena kawasan itu masih menjadi daerah perlintasan kendaraan. Sekitar 70 persen kendaraan yang datang ke Kota Tua ternyata hanya sekadar melintas. Wagub DKI Fauzi Bowo mengatakan hal itu di Balaikota, Jumat (24/12).

Menurut Fauzi Bowo, kawasan Kota Tua yang meliputi sebagian wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara harus ditata menjadi daerah tujuan bukan lagi daerah perlintasan. “Kita akan review tata ruang pada tahun 2005. Kawasan itu akan dijadikan destinasi atau daerah tujuan. Angkutan dan truk barang nanti diatur (tidak masuk ke kawasan itu),” ujar Fauzi.

Dalam rangka penataan itu, lanjut Fauzi, Stasiun Kota akan dijadikan stasiun regional yang hanya melayani daerah Jakarta dan sekitarnya dan tidak lagi menjadi stasiun antar-kota.

Sementara untuk membuka kawasan tersebut lebih menarik yang dikembangkan tidak hanya potensi historis, tetapi juga potensi komersial. “Daerah sekitar Kota Tua harus ikut ditata. Kawasan itu punya potensi untuk dikembangkan hingga menjadi potensi baru yang punya nilai komersial tinggi,” ungkap Fauzi.

Perkumpulan Jakarta Oldtown Kotaku, pimpinan Miranda S Goeltom pada 12 Desember lalu mencanangkan revitalisasi Kota Tua. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah arsitek, pemilik bangunan, dan pecinta Kota Tua. (Ima)

Sumber: Kompas, Jumat, 24 Desember 2004

Pemerintah Kurang Ahli Memugar Bangunan Bersejarah

Desember 1, 2004

Seharusnya pemerintah dan umat yang bertanggung jawab untuk memelihara rumah ibadat bersejarah itu. Kalau mereka tidak memilihara sungguh berbahaya. Namun, tantangan paling penting adalah pandangan yang menyatakan mengapa bangunan lama harus dijaga. Padahal, melalui bangunan lama yang menunjukkan gaya bangunan yang khas dan dipengaruhi oleh Timur Tengah, Tiongkok dan Eropa merupakan kekayaan kebudayaan. Sayang, tidak banyak yang menyadarinya. Peran pemerintah dalam menjaga gedung tua tidak terlepas dari sikap pemerintahan kolonial dulu. Pemerintah Belanda tidak menjaga gedung tua. Sekarang ada dinas khusus yang menangani masalah ini, namun kurang keahlian melakukan pemugaran. Pemugaran dilakukan dengan membongkar gedung dan membuat yang baru. Sebenarnya itu salah. Seharusnya dalam memugar sedapat mungkin yang lama yang harus dipertahankan keasliannya.

Pengganti

Pada kesempatan ini ada sebuah tema yang menarik untuk disajikan dalam acara Perspektif Baru. Tetapi sebelumnya ada sebuah cerita dari seorang ketika baru pulang dari berwisata di Italia. Dia mengatakan bahwa negara Italia sangat hebat, di sana sangat banyak bangunan kuno. Ketika ditanya bangunan kuno apa saja yang disaksikan, dia menjawab hampir semuanya adalah gereja. Berbeda dengan Indonesia, dia tidak pernah membaca atau menyaksikan bangunan kuno baik itu masjid maupun gereja. Yang ada adalah kuburan-kuburan kuno yang sampai sekarang masih dikunjungi oleh masing-masing umat beragama. Misalnya Wali Songo oleh umat Islam atau beberapa bangunan yang oleh umat yang dianggap suci seperti Sendang Sono oleh umat Katolik. Kali ini kita ingin berbincang-bincang dengan Romo Adolf Heuken yang sudah menerbitkan beberapa buku, di antaranya tentang gereja-gereja dan masjid-masjid tua di Jakarta. Sebuah pekerjaan yang awalnya dimotivasi oleh hobi dan kemudian berkembang menjadi sebuah pekerjaan serius. Dalam kesempatan ini Romo akan berbagi cerita mengenai pengalaman-pengalamannya menekuni bidang ini, juga pandangannya tentang rumah-rumah ibadah dan pelestariannya di negara kita, bersama Faisol Reza.

Bagaimana awal mulanya Romo menekuni bidang ini sampai kemudian menjadi pekerjaan serius bahkan sampai menuliskan buku ?

Saya sudah tinggal di Jakarta lebih dari 40 tahun. Kalau saya tinggal lama di satu tempat, biasanya ingin tahu latar belakang dan bagaimana ini berkembang dari sekarang yang ada. Waktu dulu saya tinggal di Mangga Besar, di sana masih banyak gedung tua dan saya ingin tahu latar belakangnya apa. Saya bertanya dengan orang yang tinggal di sana dan jawaban mereka simpang-siur. Tidak serupa. Saya berpikir bagaimana ini sebenarnya? Misalnya bagaimana di Jakarta bisa ada gereja Portugis yang sudah 350 tahun lamanya dan gereja Protestan. Ada yang bilang dulu orang Portugis yang bangun gereja itu, tetapi Portugis tidak pernah berkuasa di Jakarta. Kalau Portugis ada di Jakarta mereka akan bangun gereja Katolik. Sejak dulu sampai sekarang gereja itu adalah gereja Protestan. Lalu saya tanya, cari di buku dan baca koran bagaimana gereja seperti ini bisa tumbuh atau ada di samping kota tua.

Ternyata, dulu orang Portugis ada tetapi sebagai tawanan Belanda. Lama-kelamaan orang Belanda berusaha supaya mereka menjadi Protestan, tentu mereka membutuhkan gereja dalam bahasa Portugis. Maka muncul gereja Protestan dalam bahasa Portugis. Lalu ada hal lain yang hampir sama, orang bilang yang sekarang menjadi Museum Bahari dulunya adalah Benteng (Kastil Batavia). Hal itu tidak mungkin karena Benteng ada di sebelah kanan Ciliwung, bagaimana bisa ada di sebelah kiri Ciliwung saat ini? Atau stadhuis dibilang sebagai pusat pemerintah VOC. Ini tidak mungkin karena pemerintah VOC pasti berada di benteng bukan stadhuis. Banyak jawaban yang saya peroleh salah, menurut saya, karena itu saya berusaha untuk mengetahui sejarahnya. Inilah awalnya saya mulai mencari latar belakang gedung tua.

Buku-buku apa saja yang sudah Romo tulis untuk menekuni studi bangunan-bangunan tua di Jakarta ?

Sampai sekarang kalau saya tidak keliru sudah 10 buku tentang Jakarta. Yang pertama adalah historical site yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku ini bersifat umum. Sesudahnya muncul hal khusus, misalnya tentang Menteng. Karena saya sudah tinggal 30 tahun di Menteng, saya ingin tahu mengapa Menteng berbeda dengan pemukiman lainnya di Jakarta. Karena itu saya menulis buku tentang Menteng. Selain itu Jakarta atau Batavia. Ada cerita yang berbeda-beda, dulu ada Sunda Kelapa, lalu timbul pertanyaan kenapa dan kapan berubah menjadi Jakarta. Dari versi resmi kita ketahui bahwa bahwa Fatahillah merebut Sunda Kelapa dari Raja Hindhu yang ada di Padjajaran, sekarang Bogor, lalu mengalahkan armada Potugis kemudian ini disebut Djayakarta. Ini dongeng. Memang Fatahillah datang dan merebut Sunda Kelapa, jadi dia berperang melawan Padjajaran.

Portugis hanya datang dua kapal untuk berdagang. Satu kapal tandas, 30 orang berenang ke pantai dan dibunuh, sementara yang lain pergi. Lalu datang beberapa kapal lagi tetapi tidak diizinkan mendarat. Ini memang dua kejadian yang penting. Bila berdasarkan kedua peristiwa ini, tidak ada alasan untuk menyebut kota ini sebagai Jakarta. Sebenarnya, baru 30 tahun sesudahnya nama Jakarta dipakai. Tidak ada bukti sejarah apa pun bahwa Fatahillah menamakan kota yang ia rebut itu Djayakarta. Bukti kapan tahun kelahiran Jakarta pun tidak ada. Hal ini membuat saya mencari sumber sejarah dan saya tuliskan dalam tiga buku. Buku pertama mencakup periode sebelum Belanda datang, buku kedua berisi tentang perubutan Djayakarta direbut oleh Belanda, dan buku ketiga membahas tahun-tahun pertama Djayakarta sampai Sultan Agung mengepung Djayakarta dan akhirnya pulang ke Jawa Tengah. Ketiga buku ini berisi dokumen asli dalam bahasa asli, bahasa Sansekerta, bahasa Tionghoa, Belanda, Jerman dan lainnya. Saya menerjemahkannya sehingga pembaca bisa menentukan mana yang benar.

Kesibukan Romo sehari-hari adalah agamawan, bagaimana Romo bisa menjalankan kegiatan itu termasuk menulis buku ?

Menulis buku mengenai rumah ibadah berawal dari hobi. Saya menelusuri Jakarta pada hari minggu, mengumpulkan buku-buku dan artikel dalam bahasa Belanda dan bahasa lainnya. Hobi itu akhirnya menjadi kerja, hingga sekarang saya sisihkan waktu itu untuk menulis buku tentang Jakarta.

Bagaimana bangunan-bangunan tua khususnya rumah ibadah bisa bertahan ?

Gereja misalnya, hampir semua gereja tua hancur. Dulu di daerah kota ada empat gereja dan semuanya sudah hancur. Tinggal satu yang bertahan, itu pun dibangun di luar kota lama Batavia, yakni Gereja Portugis. Sehingga untuk saat ini, gereja tertua di Jakarta adalah gereja Portugis di Jalan Pangeran Jayakarta, Mangga Besar, sebenarnya tidak ada pelestarian terhadap bangunan-bangunan ini. Kalaupun masih berdiri karena tidak ada kemampuan untuk mendirikan yang baru. Bahkan gereja Portugis yang hampir seratus tahun tidak dipergunakan, hanya sekali dua kali dalam setahun dipakai.

Bagaimana mengenai masjid, apakah nasibnya berbeda dengan gereja ?

Berdasarkan dokumen yang berasal dari pertengahan abad ke-17, masjid tertua berada di kampung Bebek. Itu pun saat ini tidak diketahui di mana letaknya. Masjid yang tertua yang diketahui berasal dari sebuah sketsa Belanda tentang Jayakarta yang dibuat dari kapal. Di sketsa itu ada masjid, namun sudah tidak ada bekasnya karena terbakar. Yang termasuk tertua adalah masjid di Pekojan. Masjid tertua tetapi tidak ada satu pun bahannya yang berasal dari masjid yang pertama karena terus dipugar dan diperluas. Di tempat tersebut selalu ada masjid, namun dengan bangunan baru.

Kalau bangunan pertama sudah tidak ada lagi. Masjid-masjid lainnya berada di luar daerah yang disebut Batavia. Daerah yang dihuni oleh orang Malayu, Arab, India Islam dan orang Jawa yang datang untuk bekerja. Masjid-masjid ini mempunyai latar belakang yang berbeda, ada yang khas Arab tetapi dibangun oleh orang Prancis seperti yang di dekat Kali Angke. Ada yang dibangun dalam gaya Bali dengan sebagian gaya Jawa dan unsur-unsur Belanda, tetapi yang membangun orang Thionghoa. Jadi dengan melihat bangunan tua, kita mengetahui bahwa di Jakarta, agama, suku, bahasa dan bangsa apa saja yang bermukim di sini. Inilah seharusnya salah satu alasan untuk kita menjaga masjid.

Kalau masjid itu hilang, kita tidak tahu kalau dulu orang Bali yang datang ke Jakarta, mereka tidak membangun pura atau tempat ibadat Hindu Bali. Masjid dengan unsur Bali dan Thionghoa dapat kita lihat di masjid di Jalan Hayam Wuruk maupun di Tambora. Tetapi ada kesulitan untuk menemukan sejarah masjid karena tidak ada buku atau catatan. Sementara untuk klenteng lebih mudah. Ada pahatan di batu atau papan berisi nama-nama yang menyumbangkan uang atau apa pun untuk membangun klenteng.

Kesadaran untuk melestarikan bangunan bersejarah masih sangat rendah. Siapakah yang harus melestarikannya, pemerintah atau umat ?

Ya, seharusnya keduanya. Baik pemerintah maupun umat sendiri yang harus bertanggung jawab untuk memelihara rumah ibadat bersejarah itu. Kalau mereka tidak memilihara sungguh berbahaya. Namun tantangan paling penting adalah pandangan yang menyatakan mengapa bangunan lama harus dijaga. Padahal melalui bangunan lama yang menunjukkan gaya bangunan yang khas dan dipengaruhi oleh Timur Tengah, Tiongkok dan Eropa merupakan kekayaan kebudayaan. Sayang, tidak banyak yang menyadarinya. Peran pemerintah dalam menjaga gedung tua tidak terlepas dari sikap pemerintahan kolonial dulu. Pemerintah Belanda tidak menjaga gedung tua. Sekarang ada dinas khusus yang menangani masalah ini, namun kurang keahlian melakukan pemugaran. Pemugaran dilakukan dengan membongkar gedung dan membuat yang baru. Sebenarnya itu salah. Seharusnya dalam memugar sedapat mungkin yang lama yang harus dipertahankan keasliannya.

Sebagai umat beragama maupun pecinta bangunan kuno tentu tidak rela kalau bangunan tua hilang tanpa jejak. Usaha-usaha apa saja yang seharusnya dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan ?

Saya tinggal di Menteng, dan setengahnya hampir rusak. Setiap minggu selalu ada bangunan yang dibongkar. Padahal wilayah ini ini digolongkan dalam golongan B, yaitu bangunan yang luarnya tidak boleh dibongkar, tetapi dalamnya boleh. Bahkan yang memprihatinkan adalah bangunan Kantor Imigrasi di Jalan Teuku Umar yang masuk ke dalam golongan A. Sudah bertahun-tahun dilindungi tetapi bertahun-tahun pula telantar begitu saja. Masyarakat umumnya suka yang baru. Walaupun di sini banyak juga yang menjaga rumah mereka dengan baik dan mereka bangga tinggal di bangunan kuno. Bila umat suka gedung baru yang lebih besar, silakan bangun di daerah Kebayoran dan Pondok Indah yang daerahnya lebih cocok. Jangan hilangkan yang lama. Kalau kita menghilangkannya, maka kita tidak tahu lagi akar kita. Bagaimana pertumbuhan umat-umat yang berbeda di Jakarta. Kalau begitu, yang tinggal hanya foto, tulisan atau dugaan. Namun tidak bisa lagi melihat gereja dan masjid yang lama dan bangunannya itu.

Melihat kondisi masyarakat kita saat ini, menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan bangunan tua agak sulit. Siapa yang seharusnya pertama sekali melakukan pelestarian ?

Seharusnya pemerintah. Pemerintah harus tahu gedung-gedung tua yang ada di wilayah Jakarta, misalnya Toko Merah di Kali Besar yang didirikan tahun 1730. Artinya gedung itu sudah sangat tua dan hanya ada satu gedung di Jakarta yang tersisa di mana seorang gubenur pernah tinggal di dalamnya, pernah juga menjadi kantor. Sekarang gedung itu disewakan untuk jadi tempat judi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Saya tidak bisa mengerti bagaimana hal ini bisa diizinkan. Contoh lain, Masjid Luar Batang, memang sangat rendah sehingga sering terkena banjir. Kemudian diperbaiki dengan meninggikan lantai satu setengah meter. Dengan demikian proporsi bangunannya hilang. Seharusnya ada teknik lain seperti membuat selokan air dipompa keluar sehingga masjid tetap ada seperti dulu. Masjid ini sangat penting karena masjid tempat persembahyangan orang yang hendak dan yang pulang haji. Kini kondisinya sudah hampir rusak.

Sumber: http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/12/1/f1.htm

Bangunan Tua Pun Kian Sirna

November 1, 2004

MEDAN terus menggeliat. Kota tua yang akan genap berusia 415 tahun pada 1 Juli 2005 mendatang kian tergoda untuk menjadi kota metropolitan. Wali Kota Medan Abdillah pun berambisi menjadikan kota ini sebagaimana kota-kota besar di negara tetangga, seperti Penang dan Kuala Lumpur, jauh melampaui Jakarta atau Surabaya di Jawa.

Executive Director Badan Warisan Sumatera Ir Soehardi Hartono MSc menilai, napas pembangunan Medan menuju kota metropolitan adalah napas penuh gairah yang tergesa meraup keuntungan jangka pendek, dengan mengabaikan aspek lingkungan dan berbagai aspek sosial-budaya masyarakat.

Menurut dia, penghancuran bangunan-bangunan tua merupakan contoh nyata ketergesaan kota ini meraup pendapatan asli daerah. Dalam 10 tahun terakhir tak terhitung lagi jumlah bangunan tua yang dirobohkan atas nama pembangunan.

Tengoklah beberapa monumen masa lalu yang kini hanya tinggal nama dan cerita. Sebut misalnya eks Kantor Bupati Deli Serdang di Jalan Brigjen Katamso, Gedung South East Asia Bank di Jalan Ahmad Yani, eks Kantor Dinas Pekerjaan Umum Medan di Jalan Listrik, bangunan bersejarah Balai Kerapatan Adat di Jalan Brigjen Katamso, serta puluhan rumah melayu di Kompleks Perum Kereta Api.

Di Jalan Suka Mulia, eks Kantor Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara juga sudah rata dengan tanah. Rencananya, di bekas lokasi gedung tua ini akan dibangun apartemen mewah.

Dua tahun lalu bangunan bersejarah yang merupakan perpaduan arsitektur Eropa dan tropis, yaitu eks Gedung PT Mega Eltra, juga rata dengan tanah.

Dan, yang kini masih hangat adalah pembongkaran sebagian bangunan eks Bank Modern di kawasan Kesawan, Jalan Ahmad Yani. Bangunan yang bercorak art deco itu pernah menjadi Kantor Perwakilan Stork, perusahaan Belanda yang memproduksi dan menjual mesin- mesin industri perkebunan.

Namun kini bangunan yang berusia 75 tahun itu bagian atap dan seluruh dinding dalam bangunan telah dihancurkan sehingga hanya menyisakan tampak muka dan samping gedung.

Pembongkaran sebagian bangunan eks Bank Modern itu kian menambah daftar perusakan bangunan tua di kawasan Kesawan. Padahal, keindahan gedung-gedung tua yang berjajar di kawasan Kesawan itulah yang menyebabkan Medan juga digelari sebagai Parijs van Sumatera.

Pemerintah Kota Medan dengan mudah memberikan izin pembongkaran bangunan itu. Di bagian depan gedung, di samping tulisan “Dijual”, telah terpampang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 01581/644.4/655/04.01, tanggal 14 April 20004, untuk pendirian satu unit ruko.

Menurut Mimi, pihak developer gedung baru itu, bangunan ini akan disulap menjadi ruko bertingkat lima dan akan selesai dibangun tahun 2005. “Satu unit ruko telah laku Rp 1,4 miliar,” katanya.

Kepala Dinas Tata Kota Medan Irman Dj Oemar mengakui pihaknya kesulitan untuk mempertahankan seluruh bangunan tua di Medan. “Tidak semua bangunan tua di Medan harus dipertahankan secara utuh. Seperti bangunan tua di Kesawan, pemilik tentu berat jika harus membayar pajak mahal, sementara bangunan tua yang dimilikinya tak bermanfaat optimal. Karena itu, kami mengizinkan pembangunan kembali eks Bank Modern,” katanya.

Menurut Irman, sebanyak 42 bangunan tua di Medan dilindungi oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pelestarian Bangunan dan Lingkungan yang Bernilai Sejarah Arsitektur Kepurbakalaan serta Penghijauan Dalam Daerah Kota Medan. Akan tetapi , sebagian yang lain memang belum dilindungi dan bisa saja diubah sesuai dengan kebutuhan.

Bangunan-bangunan tua lain yang belum dimasukkan dalam Perda No 6/1998 itulah yang kini menunggu penghancuran. “Seharusnya ada 40 bangunan individu lagi yang harus dilindungi oleh perda karena bangunan itu memang memiliki kekhasan dan sejarah. Karena itu, kami mengusulkan agar pemerintah meninjau kembali perda itu sehingga tak ada kesan yang di luar 42 bangunan tadi bisa seenaknya dihancurkan,” kata Soehardi.

Bahkan, menurut dia, dua bangunan dari 42 yang dilindungi oleh perda tersebut ternyata juga dihancurkan, yaitu Kantor Bupati Deli Serdang dan Bank South Asia di Jalan Pemuda.

Pelaku perusakan atau perubahan bentuk pada bangunan bernilai sejarah di Kota Medan, Sumatera Utara, hanya diancam denda Rp 50.000 atau hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan. Ketentuan yang berlaku itu sesuai dengan Perda Tingkat II Medan No 6/1988.

KETUA Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia dan Anggota Dewan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia Laretna T Adishakti mengatakan, penghancuran bangunan tua di Indonesia memang kian marak, termasuk di Medan.

“Kami tengah menyusun petisi untuk melindungi pusaka, alam, dan budaya Indonesia. Petisi itu akan kami sampaikan kepada Presiden, Ketua DPR, gubernur-gubernur, dan seluruh pejabat terkait,” katanya.

Menurut dia, pembongkaran bangunan-bangunan bersejarah di Medan bertolak belakang dengan upaya konservasi di sejumlah negara Asia, termasuk di Kota Malaka, Malaysia. Di kota yang berdekatan dengan Medan ini bangunan-bangunan tua dipertahankan kelestariannya dan telah menjadi aset wisata.

Namun, melihat pembongkaran bangunan tua yang terus terjadi, Kota Tua Medan ini benar-benar akan kehilangan artefak yang diwariskan para pembangun kota ini selama beratus tahun? Akankah kelak kota ini hanya akan mewariskan sampah-sampah arsitektur akibat kepentingan ekonomi jangka pendek?

Menurut Laretna, para pengelola kota seharusnya memandang ke depan untuk menentukan arah pembangunan yang dipilih. Yaitu, arah yang seharusnya mampu melahirkan karya-karya baru arsitektur yang kreatif dan berkualitas, tanpa merusak pusaka yang ada. Justru yang baru dan tua harusnya berdampingan menjadi pusaka-pusaka baru bagi generasi mendatang, serta menyejahterakan seluruh warga.

Sebagai kota tua, Medan kini memang tengah menghadapi situasi yang dilematis. (AIK/HAM/ZUL)

Puluhan Bangunan Bersejarah di Serang Terancam Rusak

Oktober 28, 2004

Serang, Kompas – Puluhan bangunan bersejarah yang masuk kategori benda cagar budaya di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, terancam rusak. Ancaman tersebut berupa pembongkaran hingga rencana perubahan fungsi menjadi pusat perbelanjaan.

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Pelestarian dan Pemanfaatan pada Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Serang, Fitra Arda, dan Staf Perlindungan Soni Prasetia yang ditemui di Serang, Rabu (27/10). Menurut Fitra, saat ini terdapat 87 benda cagar budaya di Kabupaten Serang.

Benda-benda cagar budaya meliputi situs-situs, bangunan-bangunan peninggalan zaman kolonial, dan benda-benda bersejarah lainnya. Sebagian besar benda-benda bersejarah tersebut terkonsentrasi di bekas kompleks Kesultanan Banten, kawasan Banten Lama, di Kecamatan Kasemen.

Sebagian bangunan bersejarah lainnya kini dimanfaatkan untuk kantor pemerintahan, seperti untuk kantor Gubernur Banten, Bupati Serang, Komando Resor Militer (Korem) Maulana Yusuf, Komando Distrik Militer (Kodim) Serang, Kepolisian Resor (Polres) Serang, bekas Kepolisian Wilayah (Polwil) Banten, dan sebagainya.

Fitra mengatakan, pihaknya baru bisa mendata dua per tiga dari seluruh benda bersejarah itu sebagai benda cagar budaya. “Bangunan-bangunan bersejarah itu terancam (rusak) akibat maraknya pembangunan sebagai konsekuensi Banten sebagai provinsi baru,” katanya.

Menurut Soni Prasetia, ancaman perusakan tersebut kini juga menimpa Markas Kodim Serang. Bangunan peninggalan masa kolonial Belanda itu rencananya akan dirobohkan untuk dibangun menjadi pusat perbelanjaan berlantai lima.

“Dari segi arsitektural, ada unsur-unsur bangunan kolonial Belanda pada bangunan Markas Kodim Serang. Selain berumur lebih dari 50 tahun, bangunan itu mewakili masa yang khas dengan gaya yang khas,” ujar Soni.

Hingga kini, pihaknya belum menerima permintaan izin atau rekomendasi untuk pembangunan pusat perbelanjaan itu.

“Tanpa rekomendasi dari balai, pembangunan mal di lokasi Markas Kodim Serang harus dihentikan,” kata Fitra.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Serang Agus Erwana mengatakan, pemkab belum mengeluarkan izin apa pun untuk pembangunan mal di lokasi tersebut.

Kompleks Markas Kodim Serang terletak di Jalan Veteran, Serang, tidak jauh dari Alun- alun Kota Serang. (SAM)

Sumber: Kompas, Kamis, 28 Oktober 2004

Pemkot Lalai Jaga Bangunan Bersejarah

Oktober 14, 2004

Semarang, CyberNews. Hilangnya sebagian bangunan hotel Du Pavillon atau sekarang dikenal dengan nama Hotel Dibya Puri, menunjukkan bahwa Pemkot lalai dalam menjaga kelestarian bangunan-bangunan bersejarah di Kota Semarang.
Pemkot memang telah memiliki peraturan tentang rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan Kota Lama. Tetapi bangunan bersejarah yang perlu dijaga kelestariannya tidak hanya ada di kawasan kota lama.

Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jateng Ir Widya Wijayanti MPH MURP IAI, Kamis (14/10) mengatakan, untuk membangun dan membongkar sebuah bangunan, tentu ada izin dari Pemkot, dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP). Maka dia heran jika sebuah bangunan kuno bisa dibongkar begitu saja, tanpa sepengetahuan Pemkot.

Menurutnya, komponen-komponen dalam pemerintah kota yang seharusnya menjadi pengawal kelestarian bangunan bersejarah bukan hanya DTKP. Dia memberi contoh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pun ikut bertanggung jawab. Badan tersebut dalam membuat perencanaan kota harus mengacu pada kelestarian bangunan bersejarah.

Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang, menurut dia juga bertanggung jawab menjaga estetika bangunan bersejarah tetap menonjol. Upaya itu antara lain dengan mengendalikan pemasangan reklame. Sebuah papan reklame yang bentuk dan lokasinya tidak tepat, bisa menutup keindahan suatu bangunan. ”Dalam menjaga bangunan bersejarah, mestinya Pemkot jangan tidur,” kata dia.

Menurutnya ada 4 jenis bangunan yang harus dilestarikan. Yakni bangunan yang memiliki nilai estetika tinggi, bangunan yang penting bagi ilmu pengetahuan, bangunan yang memiliki nilai sosial tinggi, dan bangunan yang memiliki nilai sejarah tinggi.

Selain Du Pavillon, ada beberapa bangunan kuno lain yang terancam hilang. Dia menyebut contoh Gedung Batik Pekalongan di dekat perempatan Gendingan. Bangunan tersebut, menurut dia merupakan salah satu yang bergaya arsitektur Art Deco dan sangat langka di Kota Semarang. Kalau bangunan ini sampai hilang, maka Kota Semarang kehilangan salah satu aset yang sangat berharga.

Bangunan lain yang terancam hilang, antara lain Penjara Wanita di Jalan Sugiyopranoto. Bangunan itu memiliki nilai sejarah tinggi, karena berkaitan dengan peristiwa pertempuran lima hari di Semarang.

Terkait dengan upaya konservasi, ada upaya untuk menambah bagian-bagian dari bangunan kuno. Namun penambahan tersebut seringkali tidak tepat. Dia memberi contoh gedung di perempatan Jalan Ki Mangunsarkoro – Jalan A Yani yang kini digunakan untuk kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Ketika gedung itu dibangun, manusia sudah mengenal teknologi modern. Namun kemudian di beberapa bagian ditambah dengan pilaster-pilaster yang mencerminkan nilai arsitektur pada zaman romawi kuno. Hal itu tidak tepat dan justru bisa mencerminkan kemunduran. ”Pemerintah Kota mestinya juga menjaga agar hal-hal semacam ini tidak terjadi,” kata dia.( purwoko/Cn08 )

Sumber: Suara Merdeka, Kamis, 14 Oktober 2004

Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya demi Asas Manfaat

Juli 27, 2004

Bandung, Kompas – Pembongkaran bangunan cagar budaya yang diganti dengan bangunan komersial dilakukan atas dasar manfaat. Namun, para pemerhati dan ahli bangunan bersejarah menilai pemanfaatan bangunan cagar budaya seharusnya dilakukan dengan tetap memerhatikan keaslian bentuk bangunan asal.

Menurut Ketua Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang menangani penataan dan pengembangan Kawasan Jatayu, Husni Muttaqin, Senin (26/7), pengalihan fungsi bekas Kantor Dinas Pertanian Kota Bandung di Jalan Arjuna menjadi pusat perbelanjaan dilakukan atas dasar manfaat bangunan tersebut bagi kepentingan publik.

Selain itu, mahalnya biaya perawatan gedung membuat pengalihan fungsi bangunan mendesak untuk segera dilakukan.

“Lebih penting mana penggunaan bangunan cagar budaya untuk kepentingan publik dibandingkan dengan untuk melestarikan sebuah cagar budaya?” kata Husni.

Ketua Bandung Heritage Harastoeti mengatakan, bangunan bersejarah dapat dimanfaatkan dengan fungsi yang berbeda, tetapi tetap menjaga seutuh mungkin keaslian bangunan.

“Pemanfaatan bangunan bersejarah tidak bisa disamaratakan, tetapi harus dilihat kasus per kasus,” kata Harastoeti.

Menurut ahli Studi Arsitektur dan Lingkungan Kota Bandung Heritage Dibyo Hartono, bekas Kantor Dinas Pertanian dan bekas Kantor PD Kebersihan di Jalan Jenderal Ahmad Yani merupakan bangunan cagar budaya kategori A.

Bangunan yang termasuk kategori A adalah bangunan langka, memiliki keunikan dalam model arsitektur, serta memiliki nilai sejarah yang penting.

Adapun keunggulan bekas Kantor PD Kebersihan adalah memiliki ciri art deco yang kental meskipun hanya bagian depannya saja. (K11)

Sumber: Harian Kompas Selasa, 27 Juli 2004