Mendorong Kereta Bayi di Sisi Timur

Sesuai karakter ketinggian permukaan tanah dan suhu udara Kota Bandung, Pemerintah Hindia Belanda mengembangkan usaha perkebunan teh di utara dan selatan Bandung. Hal itu disebut sebagai salah satu alasan semakin berkembangnya kawasan Dago.

BERDASARKAN informasi yang diperoleh dari beberapa literatur, Ir. Herman Thomas Karsten dinobatkan sebagai perancang Kota Bandung. Dalam Karsten Plan, kawasan utara Bandung, termasuk Dago, Cipaganti, Ciumbuleuit, ditetapkan sebagai kawasan pemukiman masyarakat Eropa.

Karsten Plan dicetuskan setelah Pemerintah Hindia Belanda berencana menjadikan Kota Bandung sebagai ibu kota dan pusat komando militer pada awal abad ke-20. Dalam tulisan Ir. Dibyo Hartono di http://www.arsitekturindis.com, pemerintah memindahkan Departemen Peperangan (Departement van Oorlog) dari Weltevreeden (Jakarta Pusat) ke Bandung dengan membangun Pusat Komando Militer yang oleh masyarakat Sunda disebut Gedong Sabau, karya VL Slors tahun 1913. Persiapan menjadi ibu kota ditandai pula dengan pemindahan kantor pusat Perusahaan Jawatan Kereta Api pada tahun 1916.

Jauh sebelum itu, sesuai karakter ketinggian permukaan tanah dan suhu udara Kota Bandung, Pemerintah Hindia Belanda mengembangkan usaha perkebunan teh di utara dan selatan Bandung. Hal itu disebut sebagai salah satu alasan semakin berkembangnya kawasan Dago.

Yang kita sebut sebagai Jalan Dago saat ini, awalnya bernama Dagostraat. Berubah nama menjadi Dago pada tahun 1950 dan menjadi Jln. Ir. H. Djuanda pada awal tahun 1970-an. Sesuai peruntukannya, sepanjang Jln. Dago dipadati hunian berarsitektur Eropa, karena memang diperuntukkan bagi masyarakat Eropa. Bisa jadi, julukan kawasan elite yang ditujukan ke kawasan Dago, bermula pada saat itu.

Konsep garden city coba diterapkan Karsten dalam perencanaannya. Konsep ini lahir sebagai jawaban atas revolusi industri yang melahirkan praktek kolonialisme di negara-negara penghasil bahan mentah. Konsekuensi selanjutnya, kebutuhan menata kota-kota administratur yang diharapkan bisa menjadi jalan keluar bagi masalah perkotaan yang ditimbulkan, seperti kepadatan penduduk, sanitasi lingkungan yang makin buruk, dan ketersediaan air minum.

**

Karsten Plan sangat memperhitungkan keseimbangan alam dengan ditanamnya pohon berakar kuat sepanjang Jln. Dago. Badan jalan sebelah timur dari ruas persimpangan Pasar Simpang hingga persimpangan Cikapayang hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Badan jalan sebelah barat diperuntukkan bagi kendaraan yang saat itu masih didominasi kereta kuda dan sepeda.

”Di jalan sebelah timur itu, biasanya orang ngasuh bayinya menggunakan kereta dorong,” ujar Iwan Darma Setiawan, warga asli Jln. Dago yang telah menghuni rumahnya lebih dari 40 tahun.

Begitulah, kawasan Dago telah dirancang senyaman mungkin untuk menjadi tempat hunian masyarakat Eropa yang menduduki strata ekonomi tertinggi pada saat itu.

Salah satu cirinya dari segi bangunan, atap dibuat curam untuk menyesuaikan dengan curah hujan yang tinggi. Halaman rumah terbentang luas dan dipenuhi rerumputan tertata rapi. Antara satu halaman rumah dengan halaman rumah lainnya hampir tidak diberi batas. ”Paling tinggi cuma tiga puluh sentimeter saja untuk batas, tidak ada pagar-pagar tinggi seperti sekarang,” ujar Iwan.

Tinggi bangunan rumah dirancang agar tidak melebihi dua tingkat. Hal ini, lanjut Iwan, untuk memastikan cahaya udara bisa leluasa masuk ke rumah. Masing-masing warga Dago tidak saling menghalangi dengan mendirikan tembok pembatas yang tinggi.

Pada pertengahan dasawarsa 1950-an, aset-aset Pemerintah Belanda dinasionalisasi Pemerintah Indonesia. Rumah-rumah di sepanjang Jln. Dago yang semula dihuni para administratur Belanda, perlahan-lahan ditinggalkan. Sebagian besar penghuni baru pascapemilik lama membeli atau mendapat hibah dari Pemerintah Indonesia karena urusan dinas.

Muda-mudi penghuni Jln. Dago umumnya kalangan terpelajar. Gengsi kawasan tetap melekat, terlebih masih di sekitar Jln. Dago, berdiri dua perguruan tinggi ternama, yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Padjadjaran (Unpad).

Perubahan kawasan Dago mulai terasa sejak pelebaran jalan dilakukan pada tahun 1970-an. Pohon rambat pembatas jalan dihancurkan. Akibatnya, jalan lebar itu sering digunakan kaum muda untuk arena balapan.

Selanjutnya Jln. Dago menjadi kawasan asal-muasal segala tren di Kota Bandung. Misalnya, pengaruh generasi bunga (flower generation) di Amerika Serikat direspons cepat oleh muda-mudi Jln. Dago. Kampanye antiperang Vietnam menjadi titik tolak lahirnya filosofi antikemapanan yang diprakarsai kaum muda kelas menengah.

Setidaknya, di Bandung, tepatnya di salah satu rumah Jln. Dago menjadi tempat berkumpulnya muda-mudi kaum hippies (sebutan bagi penganut flower generation). Tidak hanya muda-mudi yang tinggal di Jln. Dago. Kali ini, lebih plural. Mereka biasa menggunakan baju bermotif bunga, celana jeans, kalung manik-manik, jaket yang disulam sendiri. Intinya, dari segi fashion, ini untuk membedakan dengan kaum berdasi.

Tidak ketinggalan, moto kaum hippies, sex, drugs, and love juga turut diadaptasi. Iwan mengisahkan, pada waktu pertengahan tahun 1960-an itu, banyak kaum muda yang terobsesi dengan gaya hidup kaum hippies.

Tak lama setelah itu, pembangunan pesat dilakukan. Terlebih setelah Indonesia dimanjakan oil boom di era 1980-an. Kawasan yang tadinya diproyeksikan berwarna hijau (kawasan hunian-red.) dalam perencanaan tata ruang kota, perlahan bercampur warna kuning (perkantoran-red.). ”Belakangan, setelah krisis ekonomi malah menjadi kawasan merah (perdagangan-red.),” ujar Iwan yang berprofesi sebagai arsitek ini.

Rantai masalah yang timbul sebagai konsekuensi ditetapkannya kawasan itu sebagai hunian, perkantoran, atau perdagangan inilah yang tidak diperhitungkan oleh pemerintah. Munculnya pedagang kaki lima (PKL) dinilai sebagai konsekuensi pemerintah menetapkan kawasan Dago sebagai kawasan perdagangan. Menurut Iwan, PKL itu ada karena ada pasarnya (pembeli-red.), yaitu karyawan toko atau FO yang tidak mungkin membeli makanan di FO atau toko,” katanya. (Lina Nursanty/”PR”)***

Sumber: Pikiran Rakyat, 31 Juli 2006


%d blogger menyukai ini: