Bangunan Kolonial Terabaikan – Perlu Aturan untuk Melindungi

Bandung, Kompas – Keberadaan bangunan peninggalan masa kolonialisme di Kota Bandung terabaikan. Dari ratusan bangunan yang dibangun, hanya 50 bangunan yang tercatat di Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah, dan Nilai Tradisional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jabar. Menurut Prama Putra, Kepala Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah, dan Nilai Tradisional Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat, Kamis (20/4) di Kota Bandung, dari 50 yang terdata, 60 persen di antaranya terawat dengan baik dan digunakan oleh instansi pemerintah.

Bangunan tersebut antara lain adalah Gedung Sate, Gedung Dwi Warna, Pendopo, Gedung Polwiltabes, Balaikota, Kantor Kodam III Siliwangi, Gedung SD Merdeka, Gedung Sekolah Santa Angela, dan Museum Pos. Ia menjelaskan, banyak bangunan kolonial hilang karena pembangunan, misalnya dibuat mal dan apartemen. “Itu kebijakan pembangunan, lalu yang berubah menjadi factory outlet (FO) juga bukan target kami,” tutur Prama.

Dari Rp 800 juta anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan bangunan lama, baru Rp 6 juta yang dialokasikan untuk bangunan lama. Itu pun untuk biaya rapat penetapan Sekolah Luar Biasa Tunarungu di Jalan Cicendo, Bandung, sebagai bangunan cagar budaya dan pembangunan taman kecil di sekitar tugu sekolah.

Sejumlah bangunan yang pernah berdiri di Kota Bandung dengan nilai arsitektur tinggi kini telah lenyap, antara lain Singer Building di Simpang Lima, kompleks bangunan pertokoan di Naripan, dan gedung bekas Departemen Sosial (Depsos) di Jalan Ciumbuleuit yang kini berubah menjadi pusat pertokoan dan restoran.

Perda

Wakil Ketua Bandung Heritage Society mengatakan, gedung bekas Depsos merupakan satu-satunya bangunan dengan desain berlanggam nautical deco yang sangat langka.

“Sekitar 10 bioskop bergaya art deco juga bernasib sama. Seluruhnya, termasuk Bioskop Oriental, kini sudah menghilang dan berganti dengan mal,” ucap Dibyo.

Dibyo menambahkan, dari sekitar 600 bangunan bersejarah di Kota Bandung yang pernah terdata, sebagian telah berubah bentuk. Sementara, sebagian lainnya, lanjut Dibyo, direstorasi atau direnovasi dan berubah fungsi, seperti Gedung Indonesia Menggugat di Jalan Perintis Kemerdekaan dan Heritage Outlet di Jalan Banda. Hilangnya bangunan-bangunan bersejarah, menurut dia, merupakan konsekuensi penataan kota yang tidak berperspektif budaya atau sejarah, tetapi lebih berorientasi komersial. Bangunan bersejarah dikorbankan untuk pembangunan mal atau FO.

Untuk menekan pembangunan fisik yang mengancam eksistensi bangunan bersejarah lainnya, Bandung Heritage Society menggagas dibuatnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bangunan Bersejarah di Kota Bandung.

Aturan yang termuat dalam perda itu sebagai rambu bagi pemerintah, investor, maupun pengembang dalam melaksanakan kebijakan tata ruang kota.

“Raperda tidak hanya berisi pelarangan, tetapi juga pemberian insentif berupa pemotongan pajak atau bantuan bagi swasta atau individu yang ikut merawat dan melestarikan bangunan bersejarah,” papar Dibyo. (ynt/jon)

Sumber: Kompas, Jumat, 21 April 2006

Iklan

%d blogger menyukai ini: