Pembongkaran Gedung Eks Sasana Suka Dihentikan

Pemilik Hanya Merenovasi

SEMARANG- Aktivitas pembongkaran atap gedung eks Sasana Suka di perempatan Jalan Gajahmada dan Jalan Pemuda, kemarin dihentikan oleh Satpol PP Kota Semarang. Aparat memasang pita kuning Satpol PP linedi sekeliling dinding gedung kuno tersebut. Sebelumnya, semua pekerja diminta memberesi perkakas dan keluar dari gedung itu.

Namun pada kesempatan terpisah, Lie A Yen selaku pemilik gedung menegaskan bahwa pihaknya tidak membongkar gedung kuno itu. Sebaliknya, Lie mengaku ingin merenovasi bangunan di tepi jalan yang sudah belasan tahun mangkrak. Menurutnya, atap lama bangunan itu akan diturunkan dan diganti atap baru. Selanjutnya, bangunan dua lantai tersebut akan disulap menjadi tiga lantai.

Lie belum merencanakan peruntukan gedung setelah direnovasi. Tetapi kemungkinan besar akan disewakan atau dijual.

”Bagian atap yang diturunkan karena sudah lama bocor. Adapun bentuk asli bangunan tetap dipertahankan. Interior akan dirombak dengan menambahkan lift dan pendingin ruangan,” terang Lie seusai menghadap Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Ir Bambang Haryono, Senin (20/3).

Dia mengungkapkan, langkah renovasi ditempuh karena sudah beberapa kali ditegur warga, camat, dan petugas DTKP. Gedung kuno miliknya sudah lama dijadikan sarang burung walet sehingga menebarkan bau tak sedap. Atap gedung itu, juga sudah lama bocor.

”Kalau tidak diperbaiki, saya khawatir rusaknya makin parah. Waktu saya minta izin renovasi ke DTKP, disarankan tidak mengubah bentuk asli, dan tidak boleh mengganggu lingkungan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Operasi Satpol PP Sumardjo mengatakan, pihaknya menerima tembusan Surat Pemberitahuan Penghentian Pelaksanaan Pembangunan (SP4) dari DTKP Kota Semarang. Surat bernomor 640/761 itu memerintahkan agar pembongkaran dihentikan lantaran melanggar Perda No 12 tahun 2000 tentang Bangunan dan Perda No 17 tahun 1996 tentang Retribusi Perizinan.

”Tempat itu untuk sementara waktu ditutup dan segala kegiatan di dalamnya dihentikan karena melanggar Perda. Selama penghentian, gedung itu dalam pengawasan Satpol PP,” kata dia.

Harus Izin

Pada kesempatan terpisah, Kepala DTKP Kota Ir Bambang Haryono membenarkan bahwa pihaknya menerbitkan SP4. Menurut dia, sebelum memerintahkan penghentian kegiatan, pihaknya sudah melayangkan surat peringatan pertama.

Diakuinya, Gedung Eks Sasana Suka belum masuk dalam daftar 101 bangunan kuno yang dilindungi oleh SK Wali Kota No 646/50/1990. Kendati demikian, sesuai Perda No 12 tahun 2000, semua kegiatan pembangunan mestinya didahului izin. Apalagi, gedung itu dibangun dengan gaya arsitektur art deco sehingga mengundang perhatian khalayak.

”Sampai sekarang belum ada pengajuan izin. Meski sudah ada iktikad baik, pemilik tetap harus mengajukan izin. Dokumen itu akan memberi gambaran rencana renovasi,” kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono mengatakan, mestinya pemerintah memberikan perhatian pada bangunan kuno, terlepas sudah masuk dalam perda atau belum.

Pada saat yang sama, dia berharap, pemerintah juga tidak hanya melakukan pelarangan atau pengaturan gedung kuno, tanpa diikuti dengan solusi. Sebab, perawatan sebuah bangunan kuno memerlukan biaya yang cukup besar.

”Kalau hanya diatur atau dilarang, siapa nanti yang mau merawat bangunan kuno? Mestinya, ada semacam privilige bagi pemilik untuk mengakses perizinan, atau kalau memungkinkan, ada kompensasi yang memadai untuk mereka,” kata anggota Dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) itu. (H5,H6,H9-62)

Sumber: Suara Merdeka, 21 Maret 2006

Iklan

%d blogger menyukai ini: