Di Serang, Mal Dibangun di Lokasi Cagar Budaya

Serang, Kompas – Pemerintah Kabupaten Serang, Banten, telah mengeluarkan izin lokasi untuk pembangunan mal di kompleks Markas Komando Distrik Militer 0602 Serang yang merupakan salah satu benda cagar budaya yang dilindungi undang-undang. Pemberian izin itu dikhawatirkan akan menghancurkan bangunan-bangunan bersejarah yang tersisa di wilayah Banten.

Izin lokasi diberikan kepada PT Mandiri Maju Sentosa (MMS) berdasarkan Keputusan Bupati Serang No 15/SK. IL-I/ NF/DTRB/2004. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Serang Agus Erwana, Senin (7/3), mengatakan, pemberian izin lokasi itu didasarkan pada rencana tata ruang dan wilayah yang memasukkan kawasan tempat Markas Kodim 0602 Serang berdiri sebagai kawasan perkantoran dan jasa perdagangan.

Sebagai gantinya, untuk Markas Kodim 0602 telah disiapkan lahan pengganti di Jalan Raya Pandeglang Kilometer 3,6.

Meski izin lokasi telah diberikan, Pemkab Serang masih mengkaji rencana pembangunan (site plan) yang diajukan PT MMS. “Site plan itu akan diterbitkan setelah semua syarat- syaratnya terpenuhi, seperti izin
lingkungan, amdal, dan sebagainya,” katanya.

Berdasarkan hasil kajian Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BPPP) Serang, bangunan Markas Kodim 0602 yang akan tergusur oleh pembangunan mal itu termasuk benda cagar budaya peringkat lokal yang harus dilestarikan. Bangunan tersebut merupakan satu rangkaian dalam arsitektur kota lama bersama bangunan-bangunan bersejarah lainnya yang mengelilingi Alun- alun Kota Serang.

“Meski berperingkat lokal, bangunan itu bernilai sejarah karena menjadi tempat penurunan bendera Jepang saat Perang Kemerdekaan dan menjadi markas BKR (Badan Keamanan Rakyat, cikal bakal Tentara Keamanan Rakyat yang pada akhirnya menjadi TNI),” papar Zakaria Kasimin, Kepala Tim Kajian, yang didampingi Kepala BPPP Serang Tri Hatmadji dan staf Dokumentasi, Juliadi.

Zakaria menyatakan, pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi agar bangunan depan seluas 110 meter persegi harus dipertahankan karena termasuk benda peninggalan sejarah yang dilindungi undang-undang. Selain itu, sesuai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah No 10/1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya, pembangunan mal itu harus melalui izin Menteri Kebudayaan dan Pariwisata atau izin setingkat Asisten Deputi Urusan Purbakala dan Permuseuman. (sam)

Iklan

%d blogger menyukai ini: