Menpora Sesalkan Rencana Pembongkaran Stadion Menteng

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Adhyaksa Dault, menyesalkan dan mengaku prihatin terhadap rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan membongkar Stadion Menteng yang sehari-hari digunakan sebagai tempat latihan sepakbola Persija Jakarta.

“Bagaimana olahraga kita mau maju, kalau sarana dan prasarana olahraga dihilangkan,” ujarnya kepada wartawan, di Jakarta, pekan lalu.

Seperti diberitakan, Stadion Persija Menteng, Jakarta Pusat, yang berusia 84 tahun, awal tahun depan direncanakan dibongkar dan ‘disulap’ menjadi taman dan sejumlah fasilitas bisnis. Sementara tempat latihan Persija Pusat akan dialihkan ke Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Menurut Menpora, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atau Pemerintah Provinsi manapun yang berencana membongkar atau mengalihfungsikan semua fasilitas olahraga di daerahnya jangan hanya dikonsultasikan ke DPRD tetapi harus dikoordinasikan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Saya jadi bertanya-tanya, kok Menpora tidak dilibatkan dalam persoalan Menteng. Menpora kan harus menjadi leading sector untuk olahraga,” katanya.

Dikatakan, kalau kasus semacam Stadion Menteng ini dibiarkan tanpa keterlibatan Menpora, dikhawatirkan akan banyak sarana dan prasarana olahraga di daerah-daerah yang akan beralih untuk kepentingan yang lain.

Melihat semakin kurangnya sarana dan prasarana olahraga khususnya di DKI Jakarta, secara pribadi Adhyaksa, berpendapat bahwa wajar kalau Persija Jakarta dikalahkan Persita Tangerang dalam kompetisi domestik.

Menurut Menpora, salah satu upaya mencegah semakin banyaknya sarana dan prasarana olahraga yang beralihfungsi, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keolahragaan harus segera dibahas di DPR sehingga tahun ini bisa ditetapkan menjadi UU.

Dalam RUU Keolahragaan pada pasal 71 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan alih fungsi secara tetap atau meniadakan prasarana olahraga yang telah ada baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin, bisa dipidana paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30 miliar.

Adhyaksa Dault juga berencana mengurangi jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di kementerian yang dipimpinnya.

Pasalnya, jumlah PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang notabene merupakan limpahan dari Direktorat Pemuda dan Olahraga Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), dinilai terlalu banyak, yakni sekitar 300 orang.

Menurut Adhyaksa kepada wartawan, Jumat (4/3), sekitar 30 persen atau sekitar 100 orang pegawai akan direkomendasikan pindah dan dikembalikan ke Depdiknas, sedangkan 70 atau sekitar 200 orang lagi dipertahankan. “Kita butuh karyawan profesional yang bekerja efektif dan efisien,” katanya.

Dikatakan, karyawan yang dikembalikan ke Depdiknas tidak akan dipindahkan begitu saja tetapi akan memperoleh kompensasi yang saat ini masih belum ditentukan. (E-7)

Sumber: Suara Pembaruan, 07 Maret 2005


%d blogger menyukai ini: