Pemkot Dinilai Tak Miliki Rancangan Pelestarian

Soal Bangunan Kuno

SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang dinilai belum memiliki rancangan pelestarian bangunan yang termasuk cagar budaya tersebut.

Padahal di Kota Atlas ini, terdapat 101 bangunan yang dikategorikan hal itu. Demikian disampaikan arsitek Widya Wijayanti, terkait dengan usulan adanya pendanaan pemeliharaan gedung sekolah yang menjadi cagar budaya. ”Pemkot perlu membuat katagori tertentu sebagai bangunan tua yang bisa dikatagorikan cagar budaya dengan memperhatikan aspek estetika, kesejarahan, sosial dan ilmu pengetahuan,” ujar dia, Senin (31/1).

Seperti diberitakan kemarin, dalam dialog Komisi C DPRD Kota Semarang dengan kepala-kepala SMPN/SMKN mengemuka usulan untuk penganggaran dana konservasi untuk pemeliharaan gedung sekolah yang menempati bangunan cagar budaya. Dalam dialog itu juga muncul penilaian, kerusakan bangunan cagar budaya itu begitu berat.

Wijayanti menilai, gedung sekolah yang merupakan bangunan kuno secara kualitas jauh lebih bagus dibandingkan dengan gedung-gedung yang dibangun pemerintah awal 1980-an. Menurut dia, alokasi anggaran yang diperuntukkan pemeliharaan bangunan sekolah dan kantor tak perlu difokuskan terhadap bangunan tua.

”Masalah minimnya alokasi pemerintah memberi dana khusus untuk pemeliharaan bangunan tua yang termasuk cagar budaya sudah merupakan rahasia umum. Pengangkatan isu itu sulit dimengerti,” tuturnya.

Biaya pemeliharaan gedung sekolah dan kantor juga memerlukan anggaran, tak hanya sekolah yang memiliki bangunan tua yang termasuk cagar budaya. Namun apabila Pemkot memiliki dana terbatas, harusnya membuat skala prioritas dengan pertimbangan yang matang. Pemeliharaan gedung-gedung tua yang termasuk benda-benda cagar budaya, selayaknya memperhatikan signifikasi nilai sejarah, budaya, arsitektural, dan sosial.

Dana Bantuan

Sementara itu, dari hasil pantauan Suara Merdeka di sejumlah sekolah yang menempati bangunan bersejarah, menunjukkan keadaan bangunan yang mengkhawatirkan. Di SMA Ibu Kartini, beberapa bagian atap bocor. Pada saat hujan deras, seperti yang terjadi kemarin, sejumlah talang mengalami kebocoran.

”Sejauh ini, perbaikan yang kami lakukan tidak sampai menyentuh pada persoalan itu. Sesuai dengan dana bantuan yang tersedia, perbaikan dilakukan dengan pengecatan ulang,” ujar Kepala SMA Ibu Kartini Dra Sri Wardhani Murbaningsih.

Secara khusus, sekolah tidak mengalokasikan dana untuk pemeliharaan gedung. Untuk itu, sekolah gencar mengajukan permohonan bantuan ke berbagai instansi. Pemeliharaan cagar budaya itu hanya bisa berlangsung kalau memperoleh kucuran bantuan. Sejauh ini, pemeliharaan terbesar pada sekolah itu hanyalah pengecatan yang baru saja dilakukan dengan dana bantuan dari Pemprov Jateng dan pihak yayasan.

”Mudah-mudahan, dana bantuan semacam itu bisa mengalir lancar sehingga beban berat tidak dirasakan sekolah untuk merawat bangunan cagar budaya.”

Keterbatasan dana untuk perawatan gedung diungkapkan oleh Kepala SMPN 40 HM Slamet. Gedung SMP bekas rumah dinas Gubernur Hindia Belanda itu terlihat agak kusam dan kurang perawatan.

Di sejumlah titik tampak tembok-tembok yang mengelupas, cat pagar yang kusam, dan lantai kotor. ”Sebenarnya kami sangat mengharapkan ada bantuan khusus dari pemerintah untuk merawat dan memelihara benda cagar budaya,” tambahnya. (H7,amp-64m)

Sumber : Suara Merdeka, 01 Februari 2005

Iklan

%d blogger menyukai ini: