Archive for Januari, 2005

Vandalisme Arsitektur

Januari 31, 2005

Penulis: HAWA AROFAH

JIKA melihat kasus pembongkaran bangunan-bangunan kuno bersejarah yang telah lama menjadi hiasan khas bagi suatu kota, kesan yang muncul adalah kekerasan arsitektur terhadap kota. Seolah-olah kota telah dilukai, atau bahkan dihancurkan. Hal ini tentu bukan sekadar mengada-ada. Sebab, bangunan kuno bersejarah merupakan wajah kota yang membedakannya dengan kota-kota lainnya.

Nilai sejarah pada bangunan kuno di suatu kota akan lenyap jika sudah dilakukan pembongkaran yang sangat sulit dan bahkan mustahil untuk diganti lagi. Jika pembongkaran bangunan kuno bersejarah dimaksudkan sebagai syarat pembangunan, misalnya, akan didirikan bangunan baru yang lebih megah, tetap saja tidak akan bisa mengembalikan nilai sejarah yang telah telanjur lenyap.

Dengan demikian, tindakan pembongkaran terhadap bangunan kuno bersejarah, dengan maksud untuk mendirikan bangunan baru yang lebih megah atau lebih modern, merupakan wujud vandalisme arsitektur yang harus diprotes keras.

Tentu saja protes keras dalam hal ini berdasarkan sejumlah alasan.

Pertama, setiap bangunan kuno bersejarah merupakan aset wisata yang bisa dikembangkan dan semakin lama akan semakin bernilai. Meski nilai fisiknya sangat rendah, nilai spiritnya sangat tinggi. Dan di banyak tempat, pariwisata selalu semarak karena adanya bangunan kuno bersejarah. Misalnya, Menara Kudus cuma tumpukan bata (yang ternyata mudah ditiru dan kini duplikatnya ada di mana-mana), tetapi jika dibongkar tentu akan menjadi puing-puing tak berharga lagi.

Kedua, setiap bangunan kuno berkaitan dengan sejarah lingkungan dan manusia di sekitarnya yang memiliki tali-temali dengan jalinan zaman yang harus dilestarikan. Di dalamnya terdapat mata rantai yang terus melingkari citra identitas suatu kota dan segenap warganya.

Selain itu, di dalamnya juga menyimpan memori-memori kenangan sebagai dinamika sentimental dan juga jejak perkembangan kultural. Maka, jika bangunan-bangunan kuno itu dibongkar, bisa menimbulkan gegar budaya bagi warga kota yang bersangkutan. Misalnya, jika Menara Kudus (atau Borobudur dan candi-candi lain) dibongkar, pasti akan menimbulkan duka dan luka yang tak tersembuhkan bagi masyarakat sekitarnya.

Ketiga, bangunan baru sebagai karya arsitektur. Jika didirikan dengan cara membongkar bangunan lama, merupakan kejahatan arsitektur terhadap arsitektur, yang bisa dianggap sangat brutal. Ibarat anak macan yang membunuh induknya, dia layak dianggap amat sangat buas dan luar biasa menakutkannya.

Keempat, bangunan kuno adalah guru bagi setiap arsitek. Maka, jika ada arsitek yang membongkarnya meski dengan tujuan untuk menggantinya dengan bangunan baru yang lebih megah, itu merupakan kesombongan yang akan menimbulkan sinisme dan bahkan kutukan. Ibarat murid yang sengaja membunuh guru, dia tidak bisa diampuni dan selayaknya terkutuk selamanya.

Kelima, bangunan kuno adalah warisan yang sangat berharga sepanjang dilestarikan dengan baik, dan sebaliknya menjadi warisan yang tak berharga jika dibongkar. Oleh karena itu, tindakan membongkar bangunan kuno merupakan kemubaziran dan ketidakmampuan menghormati dan menghargai karya para leluhur.

Asli

Alasan-alasan tersebut selayaknya dilembagakan di setiap kota sebagai bentuk upaya preventif menghindari pembongkaran bangunan-bangunan kuno bersejarah. Dan, semua pihak selayaknya memiliki kesadaran yang sama untuk melestarikan keaslian bangunan-bangunan kuno sebagai citra dan identitas kota di daerah masing-masing.

Kesadaran tentang pelestarian bangunan-bangunan kuno memang perlu dilembagakan agar tidak ada lagi bangunan kuno yang kehilangan keasliannya. Sejak kosakata “pembangunan” di dengung-dengungkan oleh Orde Baru hingga kini, sudah terlalu banyak bangunan kuno bersejarah yang tidak lagi asli. Renovasi sering dilakukan sangat ceroboh, bahkan identik dengan pelampiasan nafsu vandalistis.

Segala tindakan renovasi sah- sah saja dilakukan, selama tidak merusak keaslian bangunan kuno bersejarah. Sebab, seluruh bentuk dan warna asli bangunan kuno memiliki nilai sejarah yang tinggi, yang justru akan hilang jika dikutak-kutik. Misalnya, siapa pun tentu akan sangat menyayangkan jika Menara Kudus, Candi Borobudur, atau Candi Prambanan dipopok dengan adonan pasir-semen dan atau kemudian dicat warna- warni atau bahkan dilapisi marmer.

HAWA AROFAH Pemerhati Arsitektur dan Lanskap Kota

Sumber: Kompas, 31 Januari 2005

PLESIRAN TEMPO DOELOE ke Station BEOS (Stasiun JakartaKota) dan Gedong N.H.M

Januari 18, 2005

Kumpul di Gedong N.H.M (Nederlandsche Handel Maatschappij/Museum Bank Mandiri)
Jl. Pintu Besar Utara, Jakarta Kota (sebelum Gedung Bank BI)
Minggu, 30 Januari 2005 jam 07.30 pagi
Rp. 25 ribu per orang, sudah termasuk:
(nonton film riwajatnja sepur di Indonesia)
(keliling Gedong N.H.M)
(keliling Stasion BEOS)
(sinopsis plesiran)
(roti anak buaya)
(air mineral)

Letak Gedong N.H.M (Museum Bank Mandiri):
di seberang kiri Halte Bus Way Taman Stasiun Kota
(kalo dateng dari arah selatan, dari Blok M).
silahkan konfirmasikan kehadiran Anda ke adep@cbn.net.id
kalo kepengen nanya-nanya dulu, silahkan telfon aja ke:
Ninta: 0816 4809122, Tiwi: 0818 774903, Adep: 0818 949682

STATION BEOS
ini station diberdiriken sedari tahon 1929.
orang pigi ka ini station goena naek trein,
sebagi alat tranportatie oentoek
menoedjoe ka tempat kerdja,
djoega oentoek plesiran.

GEDONG N.H.M
ini gedong toelennja poenja nama
Nederlandsche Handel Maatschappij
sekarang soeda mendjadi gedong museum.
sablomnja kitaorang mengiderin ini gedong,
sebaeknja toean-toean dan njonja-njonja
ada siapken kewarasan badan jang prima,
djikaloe tida, badan aken trasa pegel-linoe

Re-thinking and Re-constructing Modern Asian Architecture

Januari 10, 2005

Re-thinking and Re-constructing Modern Asian Architecture
mAAN 5th International Conference
Istanbul, Turkey, June 27-30, 2005

http://www.mimarist.org.tr/maan5/index.asp

Wisata Gereja Tua Jakarta – Menggali Memori lewat Rumah Ibadah

Januari 9, 2005

JAKARTA – Gereja tua bukan saja sebagai rumah Tuhan umat Kristiani, namun juga mampu berperan sebagai kenangan di tengah modernisasi kota. Dari situ, gereja tua bisa jadi pengorek memori histori yang andal. Itu sebabnya, pelestarian gereja tua perlu mendapat perhatian. Sayangnya gereja tua ini terkesan hanya sekadar pajangan. Pasalnya pada hari kerja hanya dikunjungi wisatawan asing saja.

Sebagian besar warga kota hanya memandang gereja tua sebagai rumah ibadah. Ibarat penyakit menahun, pandangan sempit ini tak pernah pupus dalam diri. Selalu saja membuka jarak dengan posisi gereja tua. Alhasil tak ada keinginan untuk bergaul lebih dekat. Padahal bila ditelusuri, gereja tua mampu menguak sepenggal kisah unik Jakarta.

Bila penasaran, silakan buka catatan sejarah tentang keberadaan gereja tua di Ibu Kota. Saat bedah ilmiah selesai, kenapa tak mencoba melihatnya dari dekat? Membuktikan apakah catatan itu masih valid, atau malah sudah harus direvisi. Dengan cara ini, dijamin kita bakal terseret ke dalam permainan sejarah metropolitan ini.

Gereja Sion bisa jadi contoh pembuka. Gereja yang terletak di sudut Jalan Pangeran Jayakarta dan Mangga Dua Raya ini punya segudang memori. Dari kisah pembuatan, kemegahan arsitektur hingga kiat bertahan di tengah laju modernisasi kota.

Adolf Heuken SJ – pengamat sejarah Jakarta – menyebutkan, dulu Gereja Sion ini disebut Gereja Portugis. Gereja ini punya nama Belanda, Portugeesche Buitenkerk. Artinya, Gereja Portugis di luar (tembok) Kota. Semasa Kompeni menguasai Batavia, dibangun tembok tinggi sebagai batas kota. Sampai awal abad ke-19 masih ada gereja Portugis lainnya, yang ada di dalam kota.

”Mulai tahun 1957, oleh sinode (rapat akbar), gereja ini resmi disebut Gereja Sion,” tutur Hadikusumo, kepala tata usaha Gereja Sion. Sion berasal dari bahasa Israel dan merupakan lambang bukit keselamatan. Jadi dipilih nama Sion dengan harapan, setiap jemaat akan diberkati sehabis beribadah di sini.

Gereja Portugis selesai dibangun pada 1695. Peresmian gedung gereja dilakukan pada hari Minggu, 23 Oktober 1695 dengan pemberkatan oleh Pendeta Theodorus Zas. Pembangunan fisik memakan waktu sekitar dua tahun. Peletakan batu pertama dilakukan Pieter van Hoorn pada 19 Oktober 1693. Cerita lengkap pemberkatan gereja ini tertulis dalam bahasa Belanda pada sebuah papan peringatan. Sampai sekarang, masih bisa dilihat di dinding gereja.

Gereja dibangun dengan fondasi 10.000 batang kayu dolken atau balok bundar. Konstruksi ini berdasarkan rancangan Mr E. Ewout Verhagen dari Rotterdam. ”Seluruh tembok bangunan terbuat dari batu bata yang direkatkan dengan campuran pasir dan gula tahan panas,” cerita Hadikusumo, pria ramah asal Yogyakarta.
Bangunan berbentuk persegi empat ini punya luas total 24 x 32 meter persegi. Pada bagian belakang, dibangun bangunan tambahan berukuran 6 x 18 meter persegi. Gereja mampu menampung 1.000 jemaat. Sedang luas tanah seluruhnya 6.725 meter persegi.

Menurut Heuken, Gereja Portugis termasuk gereja bangsal (hall church). Gereja ini membentuk satu ruang panjang dengan tiga bagian langit-langit kayu yang sama tingginya dan melengkung seperti setengah tong. Langit-langit itu disangga enam tiang.

Interior
Boleh dibilang Gereja Portugis merupakan gedung tertua di Jakarta yang masih dipakai untuk tujuan semula seperti saat awal didirikan. Rumah ibadah ini masih memiliki sebagian besar perabot yang sama juga. Sudah pasti, gedung ini termasuk bangunan budaya yang amat bernilai. Dari catatan Heuken, Gereja Portugis pernah dipugar pada 1920 dan sekali lagi pada 1978.

Jika melongok ke bagian dalam, ada mimbar unik bergaya Barok. Salah satu perabot asli gereja ini merupakan persembahan indah dari H. Bruijn. Letaknya ada di bagian belakang bersama bangunan tambahan. Mimbar ini bertudung sebuah kanopi, yang ditopang dua tiang bergulir dengan gaya rias Ionic serta empat tonggak perunggu.

Beberapa kursi berukiran bagus dan bangku dari kayu hitam atau eboni masih juga dipakai. Dilengkapi meja kayu, kursi-kursi itu dipakai untuk kepentingan rapat gereja. Tak ketinggalan acara sidang pencatatan sipil bagi anggota jemaat yang akan menikah secara gerejawi.

Selain itu, ada organ seruling (orgel) gereja yang sampai sekarang masih terawat baik. Organ ini diletakkan di balkon yang disangga empat tiang langsing. Kata Hadikususmo, organ pemberian putri seorang pendeta bernama John Maurits Moor ini terakhir kali dipakai pada 8 Oktober 2000. Waktu itu, komponis Marusya Abdullah Nainggolan memainkan organ untuk mengiringi ibadah Minggu.

Gereja Sion dibangun sebagai pengganti sebuah pondok terbuka yang sangat sederhana. Pondok ini sudah tak memadai bagi umat Portugis yang berasal dari Malaya dan India untuk beribadah di zaman baheula itu. Sebagai tawanan, mereka ini dibawa ke Batavia oleh perusahaan dagang termasyhur, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) bersamaan dengan jatuhnya wilayah kekuasaan Portugis di India, Malaya, Sri Lanka, dan Maluku.

Dari catatan sejarah, Gereja Sion beberapa kali sempat terancam. Pada masa pendudukan Jepang, bala tentara Dai Nippon ingin menjadikan gereja ini tempat abu tentara yang gugur. Tahun 1984, halaman gereja menyempit karena harus mengalah pada kepentingan pelebaran jalan.

Soal perawatan, Hadikusumo hanya menyebut satu sumber, sumbangan para jemaat. Berkurangnya wilayah hunian sekitar gereja mau tak mau mengurangi sumber pendapatan. Itu sebabnya, Hadikusumo berharap ada campur tangan Pemerintah dalam memelihara gereja. Padahal, bila melihat buku tamu, setiap hari gereja yang dilindungi lewat SK Gubernur DKI Jakarta CB/11/1/12/1972 ini selalu dikunjungi wisatawan mancanegara. Kebanyakan mereka datang dari wilayah Eropa, seperti Belanda, Jerman, Spanyol, Austria, Prancis, Denmark, Swedia dan lainnya.

Dari Gereja Sion, kita bisa mengarahkan tujuan ke daerah Pejambon, tepatnya Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Di sini, ada sebuah gereja tua yang berdiri gagah di seberang stasiun kereta, Gambir. Gereja yang dibangun atas dasar kesepakatan antara umat Reformasi dan Umat Lutheran di Batavia ini disebut Gereja Immanuel.

Pembangunannya dimulai tahun 1834 dengan mengikuti hasil rancangan J.H. Horst. Pada 24 Agustus 1835, batu pertama diletakkan. Tepat empat tahun kemudian, 24 Agustus 1839, pembangunan berhasil diselesaikan.

Bersamaan dengan itu gedung ini ditahbiskan menjadi gereja untuk menghormati Raja Willem I, raja Belanda. Pada gedung gereja dicantumkan nama ”WILLEMSKERK”.

Gereja bergaya klasisisme itu bercorak bundar di atas fondasi tiga meter. Bagian depan menghadap Stasiun Gambir. Di bagian ini terlihat jelas serambi persegi empat dengan pilar-pilar paladian yang menopang balok mendatar. Paladinisme adalah gaya klasisisme abad ke-18 di Inggris yang menekan simetri dan perbandingan harmonis.

Serambi-serambi di bagian utara dan selatan mengikuti bentuk bundar gereja dengan membentuk dua bundaran konsentrik, yang mengelilingi ruang ibadah.

Lewat konstruksi kubah yang cermat, sinar matahari dapat menerangi seluruh ruangan dengan merata. Menara bundar atau lantern yang pendek di atas kubah dihiasi plesteran bunga teratai dengan enam helai daun, simbol Mesir untuk dewi cahaya.

Organ yang dipakai berangka tahun 1843, hasil buatan J. Datz di Negeri Belanda. Sebelum organ terpasang, sebuah band tampil sebagai pengiring perayaan ibadah. Pada 1985, organ ini dibongkar dan dibersihkan sehingga sampai kini dapat berfungsi dengan baik.
(SH/bayu dwi mardana)

Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/feature/wisata/2003/014/wis01.html

Gereja Katedral Ujung Pandang

Januari 9, 2005

Gedung gereja katolik tertua di kota Ujung Pandang dan wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara ini, didirikan pada tahun 1898, pada permulaan masa kedua (1892 – sekarang) kehadiran Gereja Katolik di Makassar (masa I : 1525 – 1668). Maka sejarah bangunan ini sekaligus merupakan sejarah Gereja Katolik di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Masa I : 1525 – 1668 pertama kali disinggahi 3 pastor misionaris asal Portugal (Pastor Antonio dod Reijs, Cosmas de Annunciacio, Bernardinode Marvao, dan seorang bruder) pada tahun 1525. Namun baru pada 1548 Pastor Vincente Viegas datang dari Malaka dan tinggal menetap di Makassar untuk melayani para saudagar Portugis yang Katolik serta beberapa raja dan bangsawan Sulawesi Selatan yang juga sudah dibaptis Katolik; saudagar kayu cendana Portugis, Antonio Payva, berhubungan baik dengan Raja Suppa dan Raja Pangkajene.

Raja Gowa yang pertama memeluk agama Islam (22 September 1603), Sultan Alauddin (1591-1638) dan beberapa raja penggantinya seperti Sultan Mohamed Said memberi kebebasan kepada orang-orang Katolik mendirikan gereja (1633). Atas anjuran Sultan, Bangsawan Karaeng Pattingaloang yang juga seorang intelektual banyak bekerja sama dengan misionaris, juga seorang intelektual banyak bekerjasama dengan misionaris, juga dalam bidang ilmu pengetahuan.

Milles seorang sejarawan yang tidak Katolik dalam catatannya pada tahun 1560, menulis bahwa ada sekitar 50.000 orang Katolik di pulau-pulau bagian timur.

Setelah Malaka jatuh ke tangan VOC (1641). 40 imam dan sekitar 20.000 orang Katolik diperintahkan meninggalkan Malaka; sekitar 3.000 orang dan beberapa Pastor pindah ke Makassar (1649). Demi monopoli dagang VOC (perjanjian Batavia, 19 Agustus 1660) mengharuskan Sultan Hasanuddin mengusir semua orang Portugis dari Makaasar (1661); Sultan mengatur dengan baik keberangkatan orang-orang Portugis itu, dan atas bantuan Sultan baru pada 1665 Pastor Antonio Francesco, pastor terakhir meninggalkan Makassar, dan Bruder Antonio Francesco, pastor teakhir meninggalkan Makassar, dan Bruder Antonio de Torres yang mengasuh suatu sekolah kecil untuk anak laki-laki meninggalkan Makassar pada 1668 karena pecahnya perang. Sejak itu selama 225 tahun, tidak ada pastor yang menetap di Makassar, orang-orang Katolik yang masih ada, hanya sekali-sekali dilayani dari Surabaya atau Larantuka.

Masa II: 1892 – sekarang. Tahun 1892, Pastor Aselbergssj, dipindahkan dari Larantuka menjadi Pastor Stasi Makassar (7 September 1892) dan tinggal pada suatu rumah mewah di Heerenwerg (kini Jl. Hasanuddin); 1895 di beli tanah dan rumah di Komedi straat (kini Jl. Kajaolalido, yang adalah tempat gedung gereja sekarang. Gereja dibangun pada tahun 1898 selesai 1900; direnofasi dan diperluas pada tahun 1939, selesai pada 1941 dengan bentuk seperti sekarang.

Pada Tanggal 19 Nopember 1919 misionaris Jesuit diganti oleh misionaris MSC, ketika dibentuk Prefektur Apostolik Sulawesi, dengan Mgr. Vesters sebagai prefek yang berkedudukan di Manado. Pada Tanggal 13 April 1937 wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara dijadikan Prefektur Apostolik Makassar oleh Sri Paus di Roma, dan dipercayakan kepada misionaris CICM, dengan Mgr. Martens sebagai prefek. Pada tanggal 13 mei 1948 menjadi Vikoriat Apostolik Makassar, dan tanggal 3 Januari 1961 menjadi Keuskupan Agung Makassar, sampai sekarang : Mgr. Nicolaus Martinus Schneiders cicm (1961 – 1973), Mgr. Dr. Theodorus Martinus Schneiders cicm (1973-1981), Mgr. Dr. Frans van Roessel cicm (1981/1988 – 1995), Mgr. Dr. John Liku-Ada pr. (1995 – sekarang). Sejak gereja ini menjadi Stasi dan Paroki (7 September 1892) sampai (19 Oktober 1997), ada 61 pastor yang pernah melayaninya (pastor paroki dan pastor pembantu), ada 14.860 orang baptis, dan 2567 pasangan pengantin diberkati di gereja ini

Sumber: http://www.geocities.com/capitolhill/5796/sejarah1.htm

Kiprah HERMAN THOMAS KARSTEN di Indonesia

Januari 7, 2005

Oleh Ir. Etikawati Triyoso Putri, MSA
Staf Pengajar Jurusan Arsitektur Universitas Merdeka Malang

Pada tahun 1914 seorang arsitek warga negara Belanda datang ke Indonesia atas undangan teman arsitek lainnya yang telah lebih dahulu datang ke Indonesia, yaitu Henri Maclaine Pont, pemilik sebuah biro disini. Setahun kemudian, Herman Thomas karsten membeli biro tersebut, karena pemiliknya harus kembali ke Belanda dalam rangka kesehatannya. Dari sinilah tonggak kiprah Herman Thomas Karsten dimulai.

Herman Thomas Karsten adalah insunyur arsitek lulusan Technische Hoogeschool di Delft yang masuk tahun l904 yaitu dua tahun setelah Henri Maclaine Pont. Karsten lahir tahun 1884 dan keluarga terdidik di Amsterdam. Ayahnya seorang profesor dalam ilmu filsafat dan wakil ketua Chancellor (Pembantu Rektor/Direktur) di Universitas Amsterdam. Semasa mahasiswa, sejak tahun pertama, Karsten aktif di perkumpulan mahasiswa sosial demokratis (STY = Social- Technische Vereenaging van Democratische Ingenieur en Architecten), yaitu suat kelompok mahasiswa teknik arsitekur berhaluan demokrasi. Tahun 1908 Karsten menjadi anggota pengurus bagian perumahan dari organisasi yang memegang peranan penting dalam masalah perumahan dan perencanaan kota. Padahal pada masa itu pada jurusan Arsitektur di Delft, tidak terlalu banyak memberikan perhatian pada masalah perumahan maupun perencanaan kota.

Tahun 1913, pengalaman Karsten diperoleh dengan diadakannya Kongres Perumahan Internasional di Schevenigen Belanda yang intinya menguraikan buruknya kondisi perumalin terutama pada sistem penghawaan dan pencahayaannya di Indonesia, dengan mengetengahkan kondisi kampung-kampung di Semarang. Pengalaman selanjutnya, kunjungan ke Berlin; dimana Berlin adalah sebuah kota yang sangat maju dalam perencanaan kota dan perumahan. Bidang yang menjadi ajang kiprahnya di Indonesia sama dengan bidang yang menjadi latar belakangnya, yaitu bangunan dan perencanaan kota. Beberapa tahun sebelum Karsten datang ke Indonesia, sudah ada aktivitas~aktivitas lokal dalam perencanaan kota.

Beberapa peristiwa yang dianggap dapat dipakai sebagai tonggak perkembangan perencanaan kota modern di Indonesia, adalah:

Revolusi Industri di Eropa. Hal ini secara tidak langsung memberikan dua pengaruh penting. Pertama, peningkatan kebutuhan bahan mentah, menyebabkan timbulnya kota-kota adininistratur di Indonesia. Kedua, berkemhangnya konsep-konsep perencaan kota modern yang tercetus sebagai tanggapan atas revolusi industri Misalnya konsep “Garden City” oleh Ebeneser Howard. Karstenpun dalam kiprahnya di Indonesia juga terpengaruh akan hal ini Politik kulturstelsel. Politik ini menyebabkan berkembangnya perkebunan tanaman keras, dan dapat pula dianggap sebagal awal berkembangnya wilayah pertanian dan kota-kota administratur perkebunan Politik Etis (Etische Politiek). Politik mempunyai dampak bagi perkembangan perencanaan kota di Indonesia, dengan dikembangkannya perbaikan kampung kota (1934) Pengembangan Pranata dan Konstitusi Baru. Terbitnya UU Desentralisasi “Decentralisatie Besluit Indisehe Staatblad” tahun 1905/137, yang mendasari terbentuknya sistem kotapraja (Staadgemeente) yang bersifat otonom. Hal ini memacu perkembangan konsepsi perencanaan kota kolonial modern, khususnya “Garden City” atau “Tuinstad”. Pada pelaksanaan poin 4 (empat) yaitu politik dosentralisasi yang memberikan otoritas kepada daerah dalam pengembangannya, kota-kota mulai berkembang pesat, salah satu penyebabnya adalah tumbuh dan berkembangnya perkebunan dan industrialisasi. Akibatnya, penduduk terlalu padat, keadaan kota semakin buruk, terutama dalam hal sanitasi dan pengadaan air minum. Dalam situasi seperti ini Karsten diangkat manjadi penasihal otoritas 1okal untuk perencanaan kota Semarang, bekerja sama dengan jawatan pekerjaan umum Selain dari pada itu Karsten manjadi bagian dalam kelompok orang-orang Belanda pendukung kemerdekaan untuk Indonesia Karsten mrmperlihatkan perhatian yang cukup besar kepada penduduk asli dan kebudayaannya, terutama peda arsitektur dan tata ruang Kota Dalam kapasitasnya sebagai penaseh, Karsten menyusun suatu “paket” lengkap untuk perencanaan berbagai kota, dimana didalamnya terdiri dan perencanaan kota (town planning), rencana detail (detail plan) dan peraturan bangunan (building regulation). Di Jawa Karsten merencanakan sembilan dari sembilan belas kota-kota yang mendapat otoritas lokal. Kesembilan kota tersbut adalah Semarang, Bandung, Batavia (Jakarta), Magelang, Malang, Buitenzorg (Bogor), Madiun Cirebon, Meester (Jatinegara), Yogya, Surakarta, dan Purwokerto.

Dalam kiprahnya di Semarang, Karsten menerapkan prinsip perencanaan kola, penzoningan, tingkatan/hirarki jalan-jalan seperti di Eropa. Perencanaannya juga mengacu perencanam pemerintah kota sebelum Karsten datang. Pengaruh Karsten dalam pengembangan kota adalah dengan adanya pembagian lingkungan yang tidak lagi berdasarkan suku, tetapi kelas ekonorni, yaitu tinggi, menengah dan rendah. Dalam perencanaan daerah Candi, Semarang, pengaruh gaya Eropa cukup dorninan terutama konsep “garden city”. Hal ini terlihat dengan adanya taman umum dan halaman pada setiap rumah. Untuk perletakan rumah, taman umum dan ruang terbuka, Karsten sejauh mungkin mengikuti keadaan topografi, kemiringan-kemiringan dan belokan-belokan yang ada. Pembagian tanah dan arah jalan yang hanya terdiri dan dua kategori (utama dan sekunder), selain mengikuti keadaan tanah juga dibuat sedemikian rupa sehingga rumah-rumah dan taman-taman umum dapat memiliki pemandangan indah ke laut sebelah utara.

Bagaimana halnya dengan kiprah Karsten di dalam perercanaan dan perancangan bangunan?. Beberapa bangunan yang telah mewarnai arsitetur 0 kota, khususya kota Semarang adalah gedung SMN (Stoomvart Nederland), sebuah perusahaan pelayaran kolonial, yang dibangun di kawaaan pusat kota – waktu itu den – tahun 1930. Gedung kantor perusahaan kereta api (dahulu benama Zuztermaatschapijen, kemudian, Joana Stroorntraam-Maatchappiej) di jalan MH Thamrin Semarang juga hasil rancangannya. Selain bangunan kantor Karsten juga dalam kerja samanya dengan pernerintah kota, membangun banyak pasar dan museum. Pasar hasil karyanya adalah pasar Jatingaleh (1930), pasas Johar (1933), Pasar Sentral (1936) di Semarang; dan, pasar Ilir di Palembang. Sedangkan museum Sonobudoyo di kompleks kraton Yogyakarta. Karsten juga pernah diserahi tanggungjawab untuk perluasan dan modifikasi kraton Mangukunegoro ke VII di Surakarta (1917-20).

Gedung Zuztermaatschapijen sudah lebih adaptif dengan arsitektur lokal, yaitu arsitektur joglo. Untuk menyelesaikan masalah penghawaaan Karsten banyak membuat bukaan (pintu , jendela maupun lubang ventilasi) yang lebarnya sama dengan jarak antar trave-nya Pembukan ini dipadu dengan tinggi plafon yang sangat tinggi (5.44 M untuk ruang-ruang di pinggir, dan l0.44 pada ruang-ruang di tengah). Perbedaan ketinggian ini sekaligus dimanfaatkan untuk pencahayaan. Untuk jenis bangunan yang berfungsi sebagai pasar, tiga buah pasar yang ada di Semarang mempunyai keminpan arsitektur antara satu dengan lainnya, sedangkan sebuah lagi di Palembang berbeda. Pasar Johar merupakan pasar termodern dan terbesar di Indonesia pada waktu itu, letaknya hanya beberapa ratus meter dari Kota Lama Semarang. Dari segi struktur dikatakan modern karena strukur yang diterapkan di pasar Johar ini adalah terbaru di Indonesia, bahkan di dunia. Struktur tersebut adalah stukur jamur (mushroom). Arsitek kaliber dunia Frank Lloyd Wright memakai struktur ini untuk karyanya – Johnson Waz Building di Wisconsin (1936). Jika Karsten memakai penampang kolom maupun bagian atasnya berbentuk segi delapan maka Frank memakai bentuk lingkaran.

Dengan segala sepak terjangnya di bidang perancangan dan perencanaan bangunan maupun kota, Karsten dihadapkan pada masalah kurangnya tenaga terampil. Karsten menginginkan peningkatan dalam pendidikan ahli telnik. Atas usaha suatu komite tenik, Karsten mengambil bagian dalam kuliah perencaan kota di ITB Bandung. Akan tetapi karena invasi Jepang Karsten hanya dapat menjadi profesor selama enam bulan. Pada tahun 1945 Karsten meninggal dalam interniran Jepang di Cimahi(ET).

Sumber: http://www.mintakat.unmer.ac.id/edisi/1/1_4.html

MENGENAL GEDUNG-GEDUNG KUNO DI KOTA BANDUNG

Januari 7, 2005

GEDUNG SATE

Gedung Sate saat ini berfungsi sebagai Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Diponegoro No.22 Bandung. Sayap Timur Gedung Sate sekarang ditempati oleh Kantor Pusat Pos dan Giro yang pada tempo dulu disebut PTT. Sedangkan bangunan tambahan pada sayap Barat, merupakan Gedung DPRD Propinsi Jawa Barat.

Gedung Sate pada Zaman Kolonial Belanda dikenal dengan nama bangunan Gouvernements Bedrijven disingkat “GB” atau Pusat Instansi Pemerintahan. Awal bangunan dimulai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 27 Juli 1920, oleh Nona Johanna Catherina Coops putri sulung Walikota Bandung B. Coops yang didampingi Nona Petronella Roeslofsen yang mewakili Gubernur Jenderal di Batavia. Pada awal tahun 1924 Gedung Hoofdbureau PTT rampung dikerjakan, disusul dengan selesai dibangunnya Induk Gedung Sate dan Perpustakaan Tehnik yang paling lengkap di Asia Tenggara, pada bulan September 1942.

Gedung Sate dirancang oleh arsitek Belanda Ir. J. Gerber dari Jawatan Gedung-gedung Negara (landsgebouwendients), dibantu oleh sebuah tim yang terdiri dari: Kol. Genie (Purn.) V.L. Slor dari Genie Militair, Ir. E.H. De Roo dan Ir. G. Hendriks yang mewakili Burgerlijke Openbare Werken (B.O.W) atau DPU sekarang dan Gemeentelijk Bouwbedriff (Perusahaan bangunan Kotapraja) Bandung. Langgam arsitektur Gedung Sate terinspirasi gaya bangunan Italia di Zaman Renaissance. Dan sebagaimana umumnya bangunan resmi yang didirikan oleh BOW, selain mengungkapkan kesan anggun, indah, megah, dan monumental, penantaan bangunan pada umumnya berbentuk simetris. Selain itu juga adanya pemakaian elemen lengkungan yang ritmis, berulang-ulang (repetisi) sehingga menciptakan “irama arsitektur” yang menyenangkan, indah dan unik.

Pada dinding fasade depan Gedung Sate terdapat ornamen berciri tradisional, seperti pada bangunan candi-candi Hindu. Sedangkan ditengah-tengah bangunan induk Gedung Sate, tegak berdiri menara dengan atap bersusun atau yang disebut “tumpang” seperti Meru di Bali atau atap Pagoda. Bagian atasnya yang menjulang menyerupai tusukan sate, karenanya secara popular rakyat memberi nama gedung itu “Gedung Sate”.

Bangunan menjadi unik bentuknya, karena merupakan perpaduan dengan gaya arsitektur Barat. Perpaduan gaya Timur dan Barat itu merupakan eksperimen dari pencarian sebuah bentuk identitas Arsitektur Tradisional Indonesia dengan kemahiran konstruksi Barat. Hal ini dapat dilihat pada bangunan Gedung Sate atau bangunan induk Kampus ITB, yang sering disebut sebagai Indo Europeeschen Architectuur Stijl atau Gaya Arsitektur Indonesia Eropa.

Maestro Arsitek dari Negeri Belanda Dr. Hendrik Petrus Berlage dalam kunjungannya ke Kota Bandung pada bulan April 1923, sempat menyatakan bahwa bangunan Gedung Sate beserta rancangan kompleks Pusat Perkantoran Instansi Pemerintahan Sipil Hindia Belanda di Bandung itu merupakan sebuah karya besar. Gedung Sate pada hakekatnya cuma merupakan bagian kecil atau sekita 5% dari “Kompleks Pusat Perkantoran Insatansi Pemerintah Sipil” Hindia Belanda yang menempati lahan Bandung Utara seluas 27.000 meter persegi yang disediakan oleh Gemeente Van Bandoeng lewat Raadbesluit yang disahkan pada tanggal 18 Desember 1929.

Pembangunan Gedung Sate erat kaitannya dengan rencan Pemerintah Kolonial Belanda di Zaman Gubernur Jenderal J.P. Van Limburg Stirum yang memerintah antara Tahun 1916-1921 untuk melaksanakan usul H.F. Tillema pada Tahun 1916, seorang ahli Kesehatan Lingkungan dari Semarang, agar Ibukota Nusantara dalam hal ini Hindia Belanda dipindahkan dari Batavia atau Jakarta sekarang ke Kota Bandung.

Sejumlah Instansi atau departemen pemerintahan, dipindahkan dari Batavia, yang akan mendirikan gedung perkantorannya di sekitar Gedung Sate. Diantaranya Departement Verkeeren en Waterstaat (Departemen Lalu Lintas dan Pengairan) atau DPU sekarang, Hoofdbureau PTT (Kantor Pusat PTT), Departement van Onderwijs en Eeredients (Departemen Pendidikan dan Pengajaran), Departement van Financien (Departement Keuangan), Departement van Binnenlandsch Bestuur (Departemen Dalam Negeri), Departement van Economische Zaken (Departemen Perekonomian), Hoge Raad (Mahkamah Agung), Volksraan (Dewan Rakyat), Centraall Regeering (Pusat pemerintahan), Algemeene Secretarie (Sekretariat Umum), Paleis van Gouverneur General (Istana Gubernur Jenderal), Balai Negara, Pusat Laboratorium Geologi.

Akibat terjadinya resesi ekonomi (malaise) di tahun 1930-an, akhirnya rencana pemindahan ibukota negara beserta bangunan-banguan pemerintah pusat dari Batavia ke Bandung tidak dilanjutkan. Sedangkan bangunan-bangunan yang sempat dirampungkan diantaranya Gedung Departement Verkeer en Waterstaat (Gedung Sate), Hoofdbureau PTT (Kantor Pusat Pos dan Giro), Laboratorium dan Museum Geologi, serta bangunan Pensioen Fonds (Dana Pensiun) yang kini menjadi Gedung Dwi Warna.

Dalam masa perang kemerdekaan Gedung Sate memiliki nilai histories. Pada tanggal 3 Desember 1945, tujuh orang pemuda pejuang yang mempertahankan bangunan tersebut gugur melawan Pasukan Ghurka yang datang menyerang. Kini sebuah monumen peringatan bagi pahlawan yang gugur itu, berdiri tegak di depan Gedung sate. Sejak tahun 1977, sebuah bangunan besar dengan kontekstual yang serasi, tegak menyesuaikan bentuk terhadap langgam arsitektur banguanan Gedung sate, rancangan arsitek Ir. Sudibyo, yang kini berfungsi menjadi gedung DPRD Propinsi Jawa Barat.

GEDUNG DWI WARNA

Bangunan kuno ini terletak di Jalan Dipanegoro No.59 Bandung yang oleh Bung Karno (Presiden pertama RI) diberi nama Dwi Warna, setelah Negara Pasundan bersatu kembali ke Negara kesatuan RI pada tahun 1949. Gedung Dwi Warna ini juga pernah menjadi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat dan gedung Sekretariat Konferensi Asia-Afrika.

Setelah selesai Konferensi Asia Afrika, Gedung Dwi Warna menjadi Kantor Pusat Pensiunan dan Pegawai. Setelah itu menjadi Kantor Pusat Administrasi Belanja Pegawai yang namanya Sub. Direktorat Pengumpulan Data Seluruh Indonesia. Gedung ini dibangun pada tahun 1940 dibawah pengawasan Technische Dients Voor Stadsgemeente Bandung, yang diperuntukkan sebagai tempat dana pensiun seluruh Indonesia. Pada waktu Pemerintahan Jepang berkuasa di Indonesia, gedung ini dipergunakan sebagai Gedung Kennpe Tai. Kemudian pada masa pendudukan Belanda berfungsi sebagai Gedung “Recomba”, dan pada masa Negara Pasundan dipakai sebagai Gedung Parlemen Negara Pasundan. Di gedung ini pula dilakukan demonstrasi menuntut pembubaran Negara Pasundan agar kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

GEDUNG MERDEKA

Gedung Merdeka merupakan salah satu gedung bersejarah yang terletak di pusat kota Bandung tepatnya di Jalan Asia Afrika No.65 Bandung. Gedung Merdeka pernah digunakan sebagai tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18-24 April 1955. Selain itu juga pernah digunakan sebagai tempat sidang-sidang sekaligus Sekretariat Konstituante pada tahun 1956 sampai dengan tahun 1959. Kantor Badan Perancang Nasional, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Tahun 1960-1965, Konferensi Islam Asia-Afrika pada Tahun 1965, dan pertemuan-pertemuan lain yang bersifat nasional maupun internasional.

Pada mulanya gedung ini merupakan bangunan sederhana yang didirikan pada tahun 1895 dan berfungsi sebagai warung kopi. Seiring dengan makin banyaknya orang Eropa terutama orang Belanda yang bermukim di kota Bandung, ditambah dengan semakin meningkatnya kegiatan mereka dalam bidang ekonomi seperti di bidang perkebunan, industri dan pemerintahan, maka diperlukan tempat untuk rekreasi yang sesuai dengan budayanya. Kebutuhan rekreasi itu antara lain terpenuhi dengan adanya gedung tersebut yang sering diperbaharui dan semakin lama makin diperluas sesuai dengan keperluan.

Pembaharuan secara besar-besaran dilakukan pada tahun 1920 dan 1928, hasilnya adalah Gedung Merdeka sekarang yang megah bergaya Romawi dan sejumlah bahan bangunannya (marmer, lampu hias kristal) didatangkan dari Eropa. Arsitek pembangunan Gedung Merdeka ini adalah Van Gallen last dan C.P. Wolff Shoemaker, guru besar arsitektur di Technische Hogeschool (THS) yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB). Gedung yang luasnya 7500 m2 ini dikelola oleh organisasi Sociteit Concordia yang anggota-anggotanya terdiri kalangan elit Eropa yang bermukim di kota Bandung dan sekitarnya, terutama pengusaha perkebunan dan perwira-perwira militer. Di gedung ini terdapat ruang besar (ruang utama) tempat pertunjukan kesenian atau pertemuan, rumah makan, rumah bola (tempat bermain bilyard) dan lain-lain. Kadang-kadang ruang utamanya disewakan bagi pertemuan umum dan pertunjukan kesenian.

Persatuan Sandiwara Braga sering menyewa ruang utama ini. Pada masa pendudukan militer Jepang (1942-1945) digunakan sebagai Pusat Kebudayaan dengan sebutan Dai Toa Kaikan. Namun pada kenyataannya hanya dipakai untuk kesenian, pertemuan dan kegiatan rekreasi lainnya. Pada masa revolusi (1946-1950) pernah dijadikan markas oleh para pejuang Republik Indonesia, tempat kegiatan pemerintahan Kota Bandung setelah Kota Bandung di bagi dua: bagian Utara dibawah kekuasaan Tentara Sekutu dan bagian Selatan dibawah kekuasaan RI dengan batas jalan kereta api (Desember 1945 – Maret 1946) selain itu juga berfungsi sebagai gedung tempat rekreasi yang dikelola oleh Sociteit Concordia pada masa pendudukan tentara Belanda dan pemerintah Haminte Bandung.

Menjelang Konferensi Asia Afrika, gedung ini diambil oleh pemerintah dan dipersiapkan untuk dijadikan tempat konferensi (1954). Presiden Soekarno mengganti nama ini dari Sociteit Concordia menjadi Gedung Merdeka, takala meninjau kesiapan gedung ini sebagai tempat konferensi (17 April 1955). Sejak 24 April 1980 Gedung Merdeka ini juga dijadikan Museum Konferensi Asia Afrika sebagai acara puncak peringatan ke-25 tahun Konferensi Asia Afrika. Saat ini dipakai pula sebagai Sekretariat Pusat Penelitian serta Pengkajian Masalah Asia Afrika dan Negara-negara berkembang yang berada dibawah Departemen Luar Negeri RI. Kegiatannya antara lain mengadakan ceramah, diskusi serta perpustakaan. Pemeliharaan fisik gedung sendiri dilaksanakan oleh Pengelola Gedung Merdeka yang berada dibawah Pemerintahan Daerah Propinsi Jawa Barat.

GEDUNG PAKUAN

Gedung Pakuan saat ini merupakan rumah dinas yang dijadikan sebagai tempat kediaman resmi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat dan berlokasi di Jalan Otto Iskandardinata No.1 Bandung. Pada zaman Kolonial Belanda merupakan rumah kediaman resmi Residen Priangan.

Semenjak zaman kemerdekaan Gedung Pakuan sering menjadi tempat menginap serta persinggahan para tamu agung, baik pimpinan Negara RI maupun tamu resmi pemerintah dari mancanegara. Bangunan Gedung Pakuan didirikan sehubungan dengan perintah Gubernur Jenderal Ch.F. Pahud untuk kepindahan Kota Keresidenan Priangan dari Cianjur ke Bandung. Tetapi pemindahan Ibukota Keresidenan itu baru dapat dilaksanakan oleh Residen Van der Moore pada tahun 1864, setelah Gunung Gede meletus dan menghancurkan Kota Cianjur.

Gedung Pakuan memiliki langgam arsitektur Indische Empire Stijl (Gaya Empire Hindia) yang anggun monumental serta disukai oleh Jenderal Herman Willem Dandles, dari mulai dibangun pada tahun 1864 sampai selesai pembangunannya pada tahun 1867. Bangunan tersebut dirancang oleh Insinyur Kepala dari Departement van Burgerlijke Openbare Werken (B.O.W) atau DPU sekarang, yang menjadi staff dari Residen Van der Moore, Insinyur itu pula yang merancang bangunan Sakola Raja yang saat ini menjadi Kantor Polwiltabes Bandung di Jl. Merdeka Bandung pada Tahun 1866. Selama pembangunan Gedung Pakuan (1864-1867), telah dikerahkan sejumlah anggota Genie Militair Belanda, yang dibantu oleh R.A. Wiranatakusumah yang dikenal dengan sebutan Dalem Bintang. R.A. Wiranatakusumah merupakan Bupati Bandung ke-8 yang memerintah pada Tahun 1846-1874 beliau mengerahkan penduduk dari kampung Babakan Bogor atau Kebon Kawung sekarang dan Balubur Hilir yang kini terletak didepan kediaman resmi Panglima Kodam III Siliwangi Jl. Wastukancana Bandung sekarang.

Atas jasanya itu penduduk dibebaskan dari pajak, sehingga kampung itu kemudian disebut Kampung Merdeka Lio. Yang dimaksud dengan Lio dalam Bahasa Cina adalah genting, dan diproduksi di kampung Balubur Hilir. Adapun urutan para Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat yang pernah menempati rumah dinas di Gedung Pakuan tersebut adalah:

*Mas Sutarjo Kartohadikusumo (Soetarjo Kartohadikoesoema) pada Tahun 1945-1946;
*Mr. Datuk Jamin ( Djamin ) yang memerintah pada Tahun 1946-1947;
*Mas Sewaka pada Tahun 1947-1952;
*R.Sanusi harjadinata pada Tahun 1952-1956;
*R.Ipik Gandamana memerintah pada Tahun 1952-1960;
*Mayjen.H. Mashudi yang memerintah pada Tahun 1960-1965 dan 1965-1970;
*Mayjen Solihin Gautama Purwanegara pada Tahun 1970-1975;
*Mayjen. H.Aang Kunaefi yang memerintah pada Tahun 1975-1980 dan 1980-1985;
*Mayjen.H.Yogie S.Memet pada Tahun 1985-1993;
*Mayjen. R.Nuriana mulai 23 Mei 1993-1998 dan 1998 sampai sekarang yang akan berakhir tahun 2003 mendatang.

Sejak Jaman Kolonial, Gedung Pakuan telah menjadi tempat persinggahan orang-orang penting (VIP), tamu resmi, dan tokoh dunia. Tercatat antara lain Raja Siam Somdet Phra Paramendr Maha Chulalonkorn pada Tahun 1901, Perdana Menteri Perancis Georgeos Clemenceau yang datang ke Bandung Tahun 1921. Kemudian juga bintang film Charlie Chaplin dan Mary Picford pada Tahun 1927. Masih di Tahun 1920-an gitaris kaliber dunia, Andreas Segovia sempat memetik dawai gitarnya di depan Residen Priangan beserta tamunya.

Ketika Konferensi Asia Afrika berlangsung di kota Bandung pada Tahun 1955, sejumlah Tokoh, Pimpinan Negara-negara Asia Afrika singgah untuk beristirahat di Gedung Pakuan, diantaranya: Perdana Menteri (PM) Birma U Nu, PM Srilangka Sir John Kotelawala, PM Pakistan Moh. Ali, Jendral Carlos P. Rumulo dari Filipina, Presiden Gamal Abdul Nasser dari Mesir, Pangeran Norodom Sihanoouk dari Kamboja, PM RRC Zhou Enlai serta beberapa Pejabat Negara lainnya. Pada kunjungannya tahun 1955, PM India Jawaharlal Nehru sempat menyatakan dalam pidatonya, bahwa: “Bandung is Capital City of Asia Afrika (Bandung adalah Ibukota Asia Afrika)”.

Sejarah diplomatik mencatat, bahwa pada hari Kamis sore, tanggal 22 April 1955, di ruang tengah Gedung Pakuan telah ditandatangani Komunike bersama tentang Dwi Kewarganegaraan antara Pemerintah RI dan RRC. Masing-masing pihak diwakili oleh Menteri Luar Negeri RI Mr. Sunario dan PM Zhou Anlai yang mewakili RRC. Tokoh pemimpin lainnya yang sempat berkunjung ke Gedung Pakuan pada tahun 1950-an adalah Presiden Yugoslavia Josep Broz Tito dan kemudian Presiden Uni Soviet Voroshilov. Selain tiu, diawal tahun 1960-an Jaksa Agung Amerika Serikat Robert Kennedy juga sempat minum teh di Gedung Pakuan. Dalam Kunjungan muhibah ke Bandung Tahun 1971 Sri Ratu Belanda Juliana beserta Pangeran Bernhard sangat terpesona menyatakan kepada tuan rumah, agar bangunan lama dengan gaya arsitektur Da Indische Empire Stijl yang langka itu dapat dipertahankan, dipugar dan dilestarikan. Tahun 1990, bangunan Gedung Pakuan rampung dipugar dengan menelan biaya lebih dari satu milyar rupiah, sesuai dengan apa yang diharapkan Pangeran Bernhard dan didambakan pula oleh para konservator, pelestari bangunan-bangunan bersejarah di Kota Bandung. Sehingga Gedung Pakuan yang berwibawa itu masih tetap berfungsi sebagai landmark atau ciri visual Kota Bandung.

GEDUNG YAYASAN PUSAT KEBUDAYAAN (YPK)

Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK) berlokasi di Jl. Naripan No.7 Bandung dan merupakan Gedung pertunjukan kesenian seperti: Wayang Golek, tembang dan tari tradisional Sunda, Teater, Lomba Seni (atau dalam Bahasa Sunda disebut Pasanggiri, Pameran Lukisan atau Seni Rupa lainnya). Gedung YPK sering pula digunakan sebagai tempat latihan kesenian, seminar, kongres, rapat, pertemuan, diskusi kebudayaan, pesta perpisahan sekolah, bahkan sejak tahun 1980-an, disebabkan kesulitan keuangan, gedung tersebut disewakan kepada umum untuk pesta perkawinan atau hajat keluarga.

Pada Zaman Kolonial Belanda, Gedung YPK merupakan Sositet (Balai Pertemuan) yang bernama Ons Genoegen. Tempat main bilyar, catur, main kartu, sambil makan minum mendengarkan hiburan musik dari band atau orkes kecil. Di zaman pergerakan tahun 1930-an, para tokoh politik nasional seperti Bung Karno, dan yang lain-lainnya sering mengadakan vergadering (rapat) atau ceramah di tempat ini.

Dalam periode 1950-1980, gedung YPK sempat menjadi pangkalan atau persinggahan para Budayawan Bandung, seperti Seniman Teater Jim Liem (Jim Adilimas), Suyatna Anirun dan orang-orang “Studiklub Teater Bandung” (STB); Sasterawan Ayip Rosidi, Rustandi Kartakusumah, Rahmatullah Ading Affandi (RAF), dan kawan-kawannya. LBBS berkantor di bangunan induknya. Surat Kabar Warta Bandung dan Majalah Sunda pernah berkantor disalah satu bagian ruangan sayapnya. Selain itu, gedung YPK juga dijadikan alamat sekretariat beberapa Perkumpulan Seni dan Budaya seperti halnya Caraka Sundanologi.

Sumber: Ensiklopedi Sunda
http://www.sundanet.com/artikel.php?id=99

Decorative Art in Architecture as a Part of Bandung History

Januari 7, 2005

By: Dibyo Hartono

Bandung Society for Heritage Conservation (Indonesia)

Historical Backgrounds
Bandung is the capital city of West Java, Indonesia. Its roots dated from prehistoric time, when a group of prehistoric people lived on the northern part of an ancient lake. Some thousands’ years ago the lake became dry and changed into the present Bandung valley. The city is located on high land surrounded by spectacular hills and mountains, and because of that has a much cooler climate than most of Indonesian cities. The name of Bandung has been known since the fifteenth century as a part of the Hindu Pajajaran kingdom. From 1821 until 1852 the city was closed to the European and Chinese people.

Art Deco
Art Deco is the contemporary Modern Design, Architecture, and a broad spectrum of Decorative Arts. It drew renewed inspiration from ancient arts and primitive arts, and was purified by ideas of the functionalists. In the United States it was known as “Modernism,” and in France as “Art Moderne.” Some said that it was a reaction to “Art Nouveau,” and the other said that it was an extension of “Art Nouveau.”

The term “Art Deco” was first used in 1968, in a book written by Bevis Hillier to describe the interrelated art and design movement of the era. Parallel to the movements in the United States were the three main movements in Europe. The first one was started in Austria and Germany, known as “Jogendstil.” In contrast to “Art Nouveau,” it emphasized the functional design that was based on logic and geometry. The second one was the decorative movement as an extension of “Art Nouveau,” that can be identified from the highly colorful and ornamental style which ruled Paris in the immediate post World War years. Instead of maidens and flower sprays, arches, sunbursts, colorful geometric patterns, and floral abstraction themes were introduced. The third movement was the principle of Dutch Modern Decorative Art and Decorative Movement in Architecture, as the peak of the Amsterdam School from 1910 to 1930. It was the Dutch modern expressionist architectural style, a rational architecture which elements were derived from the structure.

The climax of Art Deco came in 1925 with the “Paris Exposition International des Arts Decorative et Industries.” It had originally been proposed in 1912 for 1915, in order to inspire the French designers to develop works equal to that produced by their German contemporaries. The designers produced various abstract floral ornamentation’s derived from “Art Nouveau.”

In Architecture, the 1920’s style was characterized by the design of pavilions with zigzagged setbacks, the use of unusual materials, the incorporation of decorative wall paintings, ornamental metalwork’s, and decorative glasswork on geometric and floral themes. Many examples of the works from the peak of Amsterdam School era can be seen throughout the Netherlands. Many buildings are of an exceptional quality and have superb details.

Art Deco and the Amsterdam School in Bandung
Just like the influence of Hindu and Buddhist cultures in the 7th century, followed by the Islamic and Chinese cultural influence in 13th century, the Dutch cultural influence can be seen as just another part of other influences from abroad which shaped the Indonesian culture.

After the first World War, there were various movements in design and architecture, two of which were the Amsterdam School and De Stijl. The Amsterdam School stream has often defined as a reaction to the strict rationalism of Berlage in mid 20s. It is described as a non-theoretical and unsystematic in character, the very antithesis of Berlage’s concept of communal architecture. It emphasized the individual artistry. It has same concept of decoration and design as Art Deco.

The Amsterdam School was a plastic and organic expressionist architectural movement with reference to Wright, and followed more constructional and functional principles. The Amsterdam School architects designed building masses of craftsmanship in wood, brick, iron, and painted glass. The architectural works were dominated by the undulating organic forms, used rough wrought stones, concrete, and iron. Their new communal housing projects were much more plastic in their accumulation and related fully to their immediate surroundings. The design concept showed the appearance of organic architectural plans. Building structures were not concealed and clearly visible. The decoration was derived from the structure.

There is an eastern cultural influence on the architectonic conception, including the Sundanese roof style. Of the important people in this movement are Van der Mey, De Klerk, Luthman and Kramer, who are among the most admired influence in Indonesia. These architects seem to have design influences on Indonesian architecture.

The city of Bandung architecture of that era was strongly influenced by Dutch design. It is the amalgam of Western and Eastern culture, which is sometimes called the “Indo-European” culture. In the first generation of Bandung Art Deco buildings, the similarity of the modern expressionist design concept of Van der May and Frank Lloyd Wright buildings were seen, for example in the Preanger Hotel designed by C.P. Wolff Schoemaker, with its geometric decorative elements on the exterior walls.

In the second generation of Bandung Art Deco buildings, the volume is the effect of static solidity, and is more accurately of plane and surfaces. The pure architectural symbol is the open box, as well as planes surrounding a volume, a geometrically bounded and weightless space. The villa of Ang Eng Kan designed by F.W. Brinkman in 1930 exhibits this aesthetical quality.

In the second half of the period, the architects used more simple design patterns like lines, and the towering cylinder that has a basic design similarity with the Isola design by Wolff Schoemaker in 1931. The dynamic interior space concept is clearly seen in the interior lay-out of the building.

A.F. Albers and the Late Art Deco
Architecture expresses the life of the epoch. The architectural concept of the modernist architect was defined by the aesthetic demand for return to simplicity of form. The play of basic form of masses brought together in light and shade. Some of the buildings designed by Brinkman, like the Singer building in jalan Asia Afrika and the villa Ang Eng Kan in jalan Sangkuriang which were built in 1930, expressed the modern composition of boxes of De Stijl.

The other beautiful basic building form which produces plastic power and aesthetical emotion, instead of the box composition mentioned before, is the cylindrical composition of form as the IKIP building design by C.P. Wolff Schoemaker built in 1928, and located in the northern hills of Bandung.

Decorative Art in the late period of Art Deco was related to the style of the modern dynamic and plastic architecture. It is the “streamline” architecture, and is one of the stylistic references of world modern architectural technology. The lightness of the building structure and the dynamic streamline facade of Homann hotel, Bank Pembangunan Daerah, Three Colour Villa, and the Dago Thee Villa, designed by A.F. Aalbers between 1935 to 1938 are the four examples that we can find in the city.

People sometimes called it the “Ocean Liner” style, its reference to the ship design expressing the goal of a modern society. It is the translation of machines into architectural terms; the expression of motion, modern technology, optimism, and social order.

The Decorative Art and the architectural development shows how the acceptance of the later and best of Western architecture allowed the Dutch influence to be absorbed without destroying the city’s long term identity. We should see the cultural mixture as an integral part of a cultural continuity and part of the whole history of Indonesia. The buildings of the period are the treasure of learning, the delight in the work of another era and have to be taken more care of.

References:

Akihary, Huib, “Architectuur en Stedebouw in Indonesie”, Grafiplan, Geeuweebrug, 1988.

Duncan, Alistrair, “American Art Deco”, Thames and Hudson Ltd., London, 1989.

Hartono, Dibyo (et.al.), “Studi Sejarah Arsitektur Pusat Kota Bandung”, Bandung Society for Heritage Conservation, Bandung, 1989.

Sumber: http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/~fujimori/heritage/artdeco.html

Gedung Majestic Dan Pelestarian Bangunan Bersejarah Di Kota Bandung

Januari 7, 2005

Oleh Salmon Martana, MT.

Januari lalu, sebuah kegiatan yang cukup menarik digelar di Bandung. Forum Kebudayaan dan Perdamaian diselenggarakan bertempat di Gedung DPRD, yang diikuti oleh Malam Budaya di Gedung Majestic, jalan Braga. Pusat Penelitian Kepariwisataan ITB, Asia Africa Cultural Centre (AACC) serta DPRD Jawa Barat menulangpunggungi acara yang ditujukan untuk membangkitkan kembali kehidupan budaya di Bandung khususnya, dengan mendayagunakan semangat Konferensi Asia Afrika 1955, dalam konteks lokal maupun internasional.

Hal yang agak terlewat namun menarik untuk dicermati adalah revitalisasi dan penggunaan kembali gedung kuno, mantan bioskop Majestic yang sudah agak terlupakan, untuk acara Malam Budaya tersebut. Saat ini, gedung Majestic sudah berubah fungsi dari bioskop menjadi gedung pertemuan dan “markas” sehari-hari AACC.

Bandung, sebagai kota yang pernah ditetapkan untuk menjadi calon ibukota Hindia Belanda pada tahun 1916 oleh Gubernur Jenderal J.P. van Limburg Stirum, sebenarnya layak untuk menyandang predikat sebagai museum arsitektur. Saat itu, Batavia yang bercuaca panas dan terletak di tepi pantai dianggap sudah kurang layak untuk dijadikan ibukota negara. Alhasil, berdatanganlah arsitek-arsitek kondang yang menjadikan Bandung sebagai “laboratorium”nya, membangun sarana dan prasarana yang layak untuk mendukung fungsi sebagai ibukota. Antara 1918 hingga 1925, Gemeente-werken Bandung dengan dikomandani Ir. F.J.L. Ghijsels membangun 750 bangunan modern untuk ukuran saat itu, sebagai bagian dari persiapan kepindahan ibukota. Oleh karenanya, hingga tahun 80-an nuansa masa silam yang gemilang sangat kental khususnya di beberapa bagian kota tertentu. Sayangnya, seiring dengan perkembangan zaman, kepentingan ekonomi nampaknya mulai mengalahkan segala-galanya. Satu persatu gedung-gedung kuno tersebut rontok digantikan oleh kepentingan-kepentingan baru yang diwadahi gedung-gedung jangkung yang lebih modern. Protes yang bermunculan dari para pemerhati wajah arsitektur kota tenggelam dalam hiruk pikuknya deru pembangunan, seperti yang dialami oleh Gedung Singer di jalan Asia Afrika yang terkenal itu, sekitar sepuluh tahun silam. Untungnya, kini telah mulai tumbuh kesadaran untuk menjalankan fungsi modern tanpa harus menggusur bangunan lama, dan Gedung Majestic merupakan salah satu contohnya.

Selintas Gedung Majestic

Majestic merupakan salah satu elemen tak terpisahkan dari kegemilangan jalan Braga masa lalu. Di pertengahan 1920-an, jalan yang awalnya di abad 18 hanya merupakan jalan pedati tersebut menjelma menjadi pusat pertokoan yang sangat bergengsi. Saat itu merupakan masa-masa keemasan bagi tuan-tuan Belanda pengelola perkebunan di seputar Bandung yang menikmati pertumbuhan ekonomi pesat. Sebagaimana lazimnya orang kaya yang selalu membutuhkan sarana untuk berbelanja, tumbuhlah pertokoan elit Eropa di jalan Braga tersebut. Segala macam perlengkapan kehidupan kalangan atas dapat ditemui di sana, mulai dari toko penjual senapan berburu hingga butik-butik mewah. Konon, segala macam mode baru yang muncul di Paris, dalam hitungan hari sudah dapat ditemui di Braga.

Suatu kompleks pertokoan modern belumlah lengkap jika tidak terdapat sarana hiburan, dan hiburan paling top pada saat itu, apalagi jika bukan bioskop, hiburan modern yang saat itu sedang naik daun. Maka direncanakanlah pembangunan suatu bioskop berkelas, yang representatif bagi kalangan atas saat itu.

Awal dekade 20-an, diorderlah Technisch Bureau Soenda untuk melaksanakan pembangunannya. Arsiteknya bukan orang sembarangan, dialah Prof. Ir. Wolf Schoemaker, guru besar Technische Hoogeschool te Bandoeng (sekarang ITB), yang karya-karyanya terserak di seantero Bandung, sebagian besar masih dapat dinikmati hingga saat ini. Sebutlah saja bangunan Grand Hotel Preanger, Gereja Bethel, Katedral Santo Petrus, Mesjid Kaum Cipaganti hingga Villa Isola di kampus UPI. Wolf Schoemaker dilahirkan di Banyubiru tahun 1887. Pendidikan keteknikannya diperoleh di sekolah Zeni di Breda. Schoemaker kembali ke Hindia Belanda untuk mengabdi sebagai Letnan Zeni. Setelah menamatkan masa baktinya di ketentaraan, ia membuka biro arsitektur di tahun 1917. Masa baktinya sebagai staf pengajar di T.H. Bandoeng berpuncak dengan jabatan rektor yang disandangnya antara tahun 1934-1935. Salah seorang mahasiswa Schoemaker yang pernah ikut membantu sebagai juru gambar di biro tersebut adalah pemuda Raden Soekarno, yang kelak menjadi Presiden RI pertama. Di biro arsitek milik Schoemaker inilah Soekarno muda mengasah ketrampilannya, sekaligus mengumpulkan bekal untuk menghidupi rumah tangganya bersama Inggit Garnasih. Banyak yang mengatakan, Soekarno merupakan mahasiswa yang paling disayangi Schoemaker. Mereka berbagi minat hampir di segala bidang, mulai dari musik, seni lukis hingga wanita!

Sama dengan mahasiswa favoritnya itu, Schoemaker sendiri adalah sosok yang kontroversial. Dalam soal religi misalnya, secara kelakar oleh orang-orang dekatnya dikatakan bahwa ia dapat berganti-ganti agama sesuai dengan proyek yang sedang dikerjakan. Kemampuannya merancang sejumlah rumah ibadah berbagai agama dengan sama baiknya agaknya yang menyebabkan timbulnya anggapan tersebut. Benar tidaknya, tidak ada yang tahu pasti. Sepengetahuan publik, setelah sempat memeluk agama Islam, Schoemaker tutup usia dalam pangkuan Katolik Roma.

Sebagaimana ciri khas rancangan Schoemaker lainnya, langgam arsitektural Gedung Majestic yang rampung tahun 1925 dianggap mewarisi semangat zamannya, sebagai bentuk pemberontakan terhadap “jajahan” aliran internasionalisme yang dinilai Schoemaker sebagai tidak efisien dan terlalu boros ornamen. Jawabannya ditemui dalam arsitektur Gedung Majestic yang mengandung elemen-elemen arsitektur dan seni ukir regional dipadu dengan teknik konstruksi modern dari barat, dengan tetap tidak kehilangan monumentalitasnya. Sebuah wacana baru yang dikembangkan saat itu, sebagai langgam klasik yang tidak merujuk kepada ornamentasi Yunani dan Romawi, namun sebaliknya menggalinya dari kekayaan khazanah arsitektur dalam negeri. Gedung Majestic, dengan garis-garis vertikal dan horizontal yang menonjol merupakan salah satu karya penting dari aliran Indo Europeeschen Architectuur Stijl yang turut menghidupkan kawasan Braga dan sekitarnya pada masa jayanya.

Bioskop Masa Lalu

Menonton bioskop di masa jaya Majestic tahun 20-an tentu saja memiliki nuansa yang sangat berbeda dengan di masa kini. Promosi film dilakukan oleh pengelola bioskop dengan menggunakan kereta kuda sewaan, yang berkeliling kota membawa poster film dan membagi-bagikan selebaran. Masa itu, lewatnya kereta promosi ini merupakan hiburan yang menarik bagi anak-anak.

Pertunjukkan diadakan hanya pukul 19.30 dan 21.00. Mendekati saat tersebut, pelataran bioskop biasanya sudah ramai oleh berbagai kegiatan, mulai dari pedagang yang menawarkan barangnya hingga orkes yang disewa bioskop untuk memainkan lagu-lagu gembira penarik perhatian. Menjelang film dimulai, orkes mini yang biasanya terdiri atas alat musik biola, gitar, chelo dan tambur ini pindah ke dalam bioskop, untuk memberikan musik latar pada film yang dimainkan. Pertengahan tahun 20-an film bicara belum dikenal di Bandung, sehingga film harus ditingkahi oleh musik orkes beserta seorang “komentator”. Pemain-pemain orkes kerap ikut menjadi terkenal, selain karena ditonton banyak orang, juga skill musik yang dimiliki umumnya cukup tinggi. Maklumlah, permainannya harus sangat disesuaikan dengan cerita yang tengah berlangsung di layar.

Film yang diputar, jangan harap berjalan selancar sekarang. Proyektor yang ada hanya cukup untuk memutar satu reel film, yaitu rol film sepanjang sekitar 300 m. dengan durasi 15 menit. Bayangkan saja untuk film sepanjang satu setengah jam pastilah harus ada jeda lima kali sepanjang beberapa menit untuk mengganti reel. Untuk mengisi waktu, biasanya ditayangkan slide -waktu itu populer dengan sebutan “gambar mati”- reklame dari rekanan bioskop. Pada salah sebuah ruangan Gedung Majestic saat ini masih tersimpan proyektor sisa kejayaan masa lalu tersebut.

Masa itu, dengan alasan sopan santun penonton bioskop dibagi menjadi dua bagian, deret kanan dan kiri menurut jenis kelaminnya. Namun aturan yang longgar ini kerap dilanggar oleh pasangan yang telah menjalin ikatan suami istri, dengan alasan takut terpisah saat ramai-ramainya bubar bioskop.

Kegemilangan bioskop Majestic sempat bertahan beberapa dekade, hingga akhirnya mulai surut di tahun 80-an seiring dengan bermunculannya cineplex, konsep menonton bioskop yang lebih modern, dengan kemudahan memilih film dari beberapa yang ditayangkan secara bersamaan. Bertahun-tahun setelah itu Majestic semakin merana dengan hanya memutar film-film kelas rendahan yang hanya ditonton segelintir orang.

Sebelum ini, banyak yang menduga, nasib Majestic akan sama saja dengan gedung-gedung kuno karya empu-empu arsitektur masa lalu lainnya, yang digusur oleh kepentingan ekonomi. Walaupun pemerintah pada tahun 1992 telah mengeluarkan Undang-undang No. 5/1992 yang mengatur Benda Cagar Budaya, dalam kurun waktu dari dikeluarkannya undang-undang tersebut hingga saat ini yang terjadi adalah justru semakin berkurangnya bangunan-bangunan kuno di kota Bandung. Oleh karena itu, ditinjau dari kacamata preservasi benda-benda cagar budaya, revitalisasi gedung Majestic ini dapat menjadi angin segar yang mudah-mudahan dapat terus berhembus.

Pelestarian Gedung-gedung kuno dengan memasukkan fungsi baru tanpa mengadakan perubahan radikal pada fisik bangunan memang bukan merupakan wacana yang baru. Bandung Heritage telah lama memperjuangkannya. Demikian pula di luar negeri, kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang dilaksanakan oleh Singapore Heritage Society yang pada tahun 1984 bekerjasama dengan Harvard University dan Massachusetts Institute of Technology mendesain ulang sejumlah bangunan lama yang menarik untuk kemudian dijual kepada wisatawan mancanegara gila nostalgia. Pendapatan Singapura dari sektor Pariwisata mencatat kenaikan yang cukup berarti seiring dengan dijualnya wisata budaya ini.

Tanpa harus terhanyut oleh nuansa sentimentil masa silam, revitalisasi gedung Majestic yang diubah menjadi Gedung Pertemuan dengan kualitas yang cukup baik ini kiranya cukup berarti sebagai pembawa pesan moral, bahwa tidak selalu kepentingan ekonomi komersial harus menindas aspek-aspek kebudayaan. Sebuah berita gembira bagi gedung-gedung bersejarah lainnya di kota Bandung maupun di kota-kota lain di Indonesia, yang menunggu uluran tangan kita untuk diselamatkan.

Pusat Penelitian Kepariwisataan – Institut Teknologi Bandung.

Sumber: http://www.terranet.or.id/tulisandetil.php?id=1322

The Netherlands – Indonesia: A Hybrid of Cultures ?

Januari 7, 2005

By Siswa Santoso
Political scientist at the University of Amsterdam

The editor’s introductory remarks state that the aim of this bilingual publication (Dutch- Indonesian) is to trace the influence of the past Dutch endeavour upon the present work of younger generations. The book presents a collection of twenty-nine articles and interviews expressing both concern and expectations, as well as reflecting on the current scenes in terms of cultural transfer of language and literature; music, dance and theatre; photo- graphy and film; fine art; design and applied arts; architecture; and last but not least, trade and (government) administration.

The general mood of the writing is very positive and the atmosphere is a mixture of personal, political, critical, and cosmopolitan elements, with nationalist and sometimes colonial sentiments thrown in too. One important aspect of this work is the interviewee’s or writer’s strident voice indicating an intermingling of professional and national interests being inserted into family and personal backgrounds. This is not surprising since one prominent sponsor for the joint endeavour was W. Deetman, the former Minister of Education and Sciences, now chairman of the Dutch Parliament. He stated that the government wishes to emphasize the personal and individual dimension in educational and cultural cooperation (p. 16/17). Hence we find in this book three ethnological museum curators who expect the younger generation of Indonesians in Indonesia to undertake a systematic study of Dutch and other West European archaeological and ethnological museum collections. They believe this urgent task could serve to restore the fading traditional values induced by the sudden force of modernity and the rapid growth of today’s economy. This partly underlines the comment by Tuty Herati Nurhadi, the (only) Indonesian interviewee in this chapter on cultural transfer, on the problem faced by the younger generation of Indonesian artists: an insufficient depth of understanding both of traditional/ethnic values and modern ideas. Apart from such a stimulus in academic archaeological training, art history, and history in general, it is not made clear what values may be conveyed by modern Dutch culture. Probably this stems from the personal experiences of certain contributors whose stories reflect (much) regret about their pro-Dutch attitude during the era of Dutch military aggression in 1947-1949. In their new country of Holland, however, their Indonesian background makes it impossible to avoid the continuous recall of a past spent in the Netherlands-Indies which extends far beyond their eating habits, accent and so forth. Culturally speaking, they are still at the cross-roads. It seems that a serious study is needed to identify the problem: is it a matter of choice (within the Dutch- Indonesian relationship) or of acceptance (by the Dutch public at large) ? Is it a problem of (dis)integration or cultural politics ?

Crossroads in literature
Such an unremitting hesitation and uneasiness arises from the hybridization process. However, if we move to what is happening in the field of literature, some writers in the second chapter of the book would suggest differently, certainly in the case of language. Van Zonneveld, for example, after treating some prominent writers from the corpus of Indies belles lettres, such as Robinson/Maheu, Dermout, Haasse, and Springer, suggests that their stories reflect their bondage to Indonesia. They profess a deep empathy for the Indonesian people. Even the writer Du Perron expresses his sympathy with the nationalist movement and had close contact with prominent Indonesian nationalist leaders. As Indonesia became independent, somehow it produced a world-acknowledged writer such as Pramoedya Antana Toer, whose work is admired for its colourful imagery which moves readers to reflect upon Dutch colonialism in Indonesia. In his contribution Teeuw illustrates that, above all other writers, Toer has become familiar to the Dutch public as the representative of modern Indonesian literature. By contrast, the Indonesian public recognize the internationally-known Dutch writer Multatuli for his work in which he took a critical stance towards colonialism in Java. It seems that only Petjo can prove how Dutch/Indies and Indonesian could really get on well together in a language used by ordinary people (with Indies background) in the street. Research by Van Rheeden shows that Petjo is neither Dutch nor Indonesian, despite 83% of the vocabulary being derived or borrowed from Dutch. The moribund Petjo has already achieved linguistic variant in shaping its own form, a mixed-system of Dutch vocabulary and Malay/Indonesian morphology, sound, and structure. The use of Petjo indicated the social position of the speakers. Van Rheeden suggests that Petjo was a product of complex social relations in a (colonial) multi-racial society with its hierarchical structure based on skin colour.

Eclecticism in architecture
The world of architecture provides phenomenal examples of eclecticism. The Dutch architect Maclaine Pont, followed by Karsten, combined traditional and Western systems into a modern outlook with a strong local identity. The 1920 ITB complex in Bandung is a classic example of his work. He, as observed by both Akihary and Gill in their contributions, applied a schematic approach to the design of buildings. Here the local climate presented an important factor in the shaping of the roof, ventilation, and other structural and spatial facets of the construction. Such a design method, since adopted with success only by the American architect Rudolph, was also employed in a post-modern office complex in Jakarta. This is a noticeable contrast, as Gill suggests, to local authorities throughout Indonesia which have adopted a policy of accentuating local traditions in (government) office building projects.

Plural influences
A different pattern of East-West relationships exists when we talk about performing arts in colonial and post-colonial Indonesia. In a survey of the subject, Ernst Heins and Marleen Indro Nugroho-Heins generally put the influence from the West to the fore. They detect some influence from Portuguese Tandjidor theatre, also Portuguese, Dutch and other influences are found in Kerontjong music. Some of today’s theatre scripts are adaptations of classical works (Oedipus Rex, Hamlet), whereas the modern classics such as Samuel Becket’s Waiting for Godot and works by Ibsen and Ionesco have already become common themes among today’s Indonesian dramatists. This development was initiated partly by the introduction of the proscenium during the Netherlands-Indies era. As Ernst Heins and Marleen Nugroho-Heins state, the use of the separated stage made an important change to the traditional relationship between players and audience on the one hand and between the players (dancers, musicians etc.) on the other hand. Nevertheless, the development of the modern stage goes hand in hand with the commercialization of both traditional and modern performances, which has led to the opening up of classical/court dance-drama to a broader audience. As shown by Helena Spanjaard, such a plural influence also applies to fine art. Despite the pioneering work in establishing a Western-orientated art academy in Indonesia, the Dutch had only a limited influence on the first generation of post-war Indonesian artists. During the first part of its development, the academy in Bandung was labelled a colonial and Western laboratory. Spanjaard mentions some prominent figures from the Bandung Western art academy such as Pirous, Sudjoko, Srihadi, Sadali, and Sidharta, who have become more aware of their Indonesian origins and traditions after pursuing further studies of Western art in France and USA. In their later, mature works we find sophisticated calligraphic paintings by Pirous and Sadali. Traditional motifs and rituals became the dominant representations in Sidharta’s sculptures. These results were quite unexpected from the new themes of art academies which had been established on the initiative of the government. The ASRI of Yogyakarta or a similar art academy in Bali were supposed to be anti-colonial and devote themselves to serving the traditional arts. The difference between the Bandung academy and the Yogyakarta and Bali academies was not to be found in their educational programmes or in the traditional sources utilized, in fact the contrary was the case as far as Yogyakarta and Bali were concerned. Spanjaard suggests that the principal difference lies in the attitude taken towards their work. Unlike the art students in Yogyakarta and Bali, Bandung students were instructed more as artists than artisans. The latter reflected the typical colonial attitude to traditionalism in art, but Yogya was able to define its own course towards traditionalism owing to its extremely nationalist and anti-Western origins. This remained so until 1965. Later, in line with the political orientation of the country no longer being hostile towards the West, Yogya’s contribution to modern art in Indonesia also became, as Spanjaard states, technically speaking, international. Like those who are concerned about the identity of today’s Indonesian modern art, after presenting some of the joint Dutch-Indonesian project Cultural Transmission Spanjaard too suggests a return to their own roots. She says: “Dutch artists who have spent some time in Indonesia attempt to deal with their environment by harking back to traditional values and norms. But what about the Indonesian artists? The ones who have spent time abroad (Holland, USA, Japan, Australi- a), attempt to shed their traditions which their Western counterparts seek so desperately.” (p. 150)

Yet such Dutch-Indonesian activities in the field of culture were and are driven by strong economic interests. In his contribution, Meijer describes Haakma, a diplomat who, at present, is very active in business affairs, as a disciple of Jan Pieterszoon Coen in the most positive sense. Haakma is also active in the introduction and facilitating of cultural activities within Indonesia. A combination of trade and cultural activities implies, Haakma argues, an increase of trade and export quotas. On the subject of cultural and student exchanges, he says: “In the future they will tend to place orders with the country in which they studied, since they know the country well and have personal empathy for it. in this case the Ne- therlands is threatened with being left behind.” (p. 210/213)

A Broken Mirror?
I find many narratives in this book akin to testaments by those who think about the long road of progress towards the finding of their origin and cultural identity. Certainly such a contribution may be taken as a reflection upon their identity, which is being consumed by a major process under the impending impact of globalization. It is also important to make a link between these historical accounts, today’s crises, and strategy for the future. Yet between the Netherlands and Indonesia, owing to past relationships, an association of intercourse between these two countries seems to persist which is more complex than is justified by today’s trans-national setting. It stems partly from the undigested past (from the Dutch point of view) but also from the capability of manipulation and exploitation of the same past by the Indonesians. It follows that Indonesia has not been able to distinguish its real inherited weakness and strengths. With regards to the cultural aspect, this book can be a good point of departure for such a topic of discussion. The intermingling of refinements begins with exchanges between two or more cultural variants. When the exchange process is initiated from below, one might expect only a minimal identity crisis if, and only if, the participants in the process have the opportunity to define their own role. Descriptions and discussions on the matters found in this book express complex identity crises: a dual cultural world of the Dutch? Indonesian and the diminishing traditional values in a plastic global environment are now experienced by the younger generation of Indonesians. In this context, there is no better illustration of ambivalence than the tension between the conservative and dynamic way of regarding traditionalism.

Without profound studies of the social significance of the traditional values, the adoption of the suggestions found in either ethos will not provide much help, especially for those at the cross-roads, since being accepted in international art has more allure than embarking upon an endless discussion about the authenticity of one’s work in terms of cultural roots. Secondly, the positions of both the dynamic and conservative approaches towards raditionalism share a similar tendency to welcome the newcomers in the world culture provided, of course, that they observe normative and instructive constraints. This leads to the third aspect of my remarks. The discourse on colonialism does not really help one to understand the actual form and mechanism of colonial practices. The contemporary use of nationalist discourse on colonialism and vice versa suggests a practice in which economic power plays an instrumental role. Thus I cannot isolate these contested appro- aches from their discursive context and the real process to which this refers, namely that cultural factors are instrumental in maintaining politico-economic dominance. This, together with the approach adopted and expressed in this book, reminds me that Ashis Nandy said that colonialism is not merely a politico-economic process, but also a psychological one which treats culture as a state of affairs.

References
Ashis Nandy: The Intimate Enemy, New Delhi, Oxford University Press. 1983
Pramoedya Antana Toer: Maaf, Atas Nama Pengalaman, in Arena vol 7, 1990-1992 (p.4- 29).

Hester Wolters ed.
Nederland/Indonesia. 1945 – 1995. Een culturele vervlechting. Suatu Pertalian Budaya. Den Haag: Zoo Produkties 239 pp.

Source: http://www.iias.nl/iiasn/iiasn6/ascul/santoso.html