Pemerintah Bertanggungjawab Lestarikan Bangunan Sejarah

Bandung, Kompas – Tertundanya penyusunan peraturan daerah tentang cagar budaya jangan dimanfaatkan untuk melegalkan pembongkaran bangunan-bangunan bersejarah. Sebaliknya, pemerintah harus bertanggung jawab untuk melestarikan bangunan bersejarah, selama peraturan daerah belum disusun.

Demikian dikemukakan Ketua Bandung Heritage, Harastoeti Dibyo Hartono, Minggu (12/12). Rencana Pemerintah Kota Bandung untuk merumuskan perda tentang cagar budaya hingga kini belum terealisasi.

Padahal, semula pemerintah menargetkan penyusunan perda tentang cagar budaya selesai pada tahun 2004.

Harastoeti mengkhawatirkan, ketiadaan perda dijadikan alat bagi pemerintah untuk mengizinkan perombakan bangunan di kawasan yang mengandung cagar budaya.

Alasannya, pemerintah sering kali berdalih bahwa pembongkaran bangunan bersejarah sulit dibatasi karena perda tentang cagar budaya belum diterbitkan.

“Ketiadaan perda jangan dijadikan alasan untuk tidak mampu menyelamatkan cagar budaya. Meskipun belum ada perda, jika ada visi dari pemerintah untuk menyelamatkan dan menghargai cagar budaya, maka cagar budaya dapat diselamatkan,” kata Harastoeti.

Ia menyayangkan pembongkaran beberapa bangunan tua yang dinilai bersejarah, seperti Gedung Singer di Jalan Asia Afrika tahun 1992 lalu. Bangunan dengan arsitektur art deco karya F W Brinkman yang didirikan tahun 1930 ini merupakan bukti peninggalan tempat reparasi mesin jahit di Kota Bandung.

Kegiatan pembongkaran

Pembongkaran lainnya tengah dilaksanakan pada bangunan lainnya yang dianggap bersejarah, seperti bangunan rumah tinggal di Jalan Naripan No 85 dan Nomor 86, yang kini didirikan Bandung Electronic Mall.

Berdasarkan hasil pendataan Bandung Heritage pada tahun 2001, tercatat sejumlah 421 bangunan yang tergolong cagar budaya. Sedangkan Dinas Pariwisata Bandung telah mendata 48 bangunan yang diklasifikasikan sebagai bangunan bersejarah pada tahun 2004.

Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung Ubad Bachtiar, mengakui, Pemerintah Kota Bandung kesulitan dalam membatasi pembangunan gedung pada bangunan bernilai sejarah.

Alasannya, hingga kini belum ada perda yang mengatur tentang bangunan cagar budaya.

“Selama belum ada aturan yang merinci kriteria bangunan cagar budaya, pembongkaran terhadap bangunan bersejarah masih sulit dicegah,” katanya.

Ubad mengakui, pemerintah tidak mampu memenuhi target pembentukan perda tentang cagar budaya yang semula dijadwalkan selesai pada tahun 2004. Ia kembali menjadwalkan pembentukan perda tentang cagar budaya dapat diselesaikan pada tahun 2005. “Semua tergantung pada anggaran pemerintah Kota Bandung,” katanya.

Penerbitan perda, lanjutnya, harus didahului penentuan kriteria bangunan yang tergolong cagar budaya.

Penentuan kriteria tentang bangunan bersejarah akan dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah bersama dengan pakar arsitektur, sejarah, dan kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Ubad menambahkan, penelitian LSM tentang bangunan-bangunan bersejarah belum dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah dalam menentukan bangunan bersejarah. “Hasil penelitian tentang bangunan bersejarah sulit dijadikan pedoman, selama belum ada aturan yang merinci kriteria bangunan cagar budaya,” katanya.

Ia mengakui, beberapa LSM telah mengajukan kriteria tentang bangunan cagar budaya. Namun, kriteria tersebut belum dilegalkan. Selain itu, tidak semua bangunan di atas usia 50 tahun merupakan bangunan bersejarah. Pihaknya masih harus meneliti ulang kebenaran hasil penelitian tentang bangunan-bangunan yang dinilai bersejarah.

“Selama ini, penelitian dari kalangan LSM memberikan masukan terbesar kepada pemerintah. Tetapi, kebenaran penelitiannya masih perlu diuji melalui penelitian kembali antara pemerintah, kalangan sejarawan, arsitektur, dan LSM lainnya. Selain itu, perlu ada legalisasi kriteria,” kata Ubad.

Sementara itu, Harastoeti mempertanyakan koordinasi antara dinas-dinas Pemerintah Kota Bandung. Ia menilai pemerintah Kota Bandung lamban dalam merealisasikan perda tentang cagar budaya. Sedangkan undang-undang tentang cagar budaya telah diterbitkan sejak tahun 1992.

“Bagaimana mungkin perda begitu lama disusun? Sedangkan dinas pariwisata telah mengklasifikasi bangunan-bangunan bersejarah di Kota Bandung. Saya melihat, persoalannya adalah tidak adanya koordinasi antara instansi pemerintah,” katanya.

Menurut Ubad, persoalan anggaran merupakan salah satu kendala mundurnya pembuatan perda. Demikian pula, penelitian ulang terhadap sekitar 421 bangunan bersejarah membutuhkan waktu.(LUQ)

Sumber: Kompas, Senin, 13 Desember 2004

Iklan

%d blogger menyukai ini: