Archive for September, 2004

Bangunan Kuno Saksi Bisu Sejarah Kota Bandung

September 25, 2004

Laporan : zhi/berbagai sumber

Ibarat pepatah, ‘Lain padang lain belalang. Lain lubuk lain airnya’. Begitu juga dengan sejarah berdirinya sebuah kota. Dia bisa ditelusuri dari perjuangan masyarakatnya, kondisi geologi dan masih banyak saksi bisu lainnya. Semua itu bisa menceritakan perjalanan panjang masa lalu sebuah kota, terutama ketika memasuki masa jaya. Kota Bandung, sebenarnya termasuk salah satu kota di Indonesia yang paling beruntung. Kota ini, masih memiliki salah satu saksi sejarah masa lalu yang bisa dibaca lewat bangunan-bangunan tua dengan berbagai langgam arsitektur. Melalui salah satu kekayaan itu, kita bisa menelusuri perjalanan sejarah kota dan masyarakat Bandung.

Dari segi arsitektur, Bandung pernah dijuluki sebagai laboratorium arsitektur paling lengkap. Kenyataan ini, justru menjadi inspirasi dan objek penelitian para arsitektur dari berbagai belahan daerah. Berbagai bangunan tua yang masih kokoh berdiri saat ini, bukan hanya mampu menceritakan bagaimana awal kota ini dibangun. Selain dikenal sebagai ‘kota taman’ yang kemudian melahirkan berbagai sanjungan, karena kecantikannya, Kota Bandung mewariskan kekayaan berbagai langgam kecantikan arsitektur. Bangunan tua Gedung Sate yang hingga kini tetap menjadi landmark Kota Bandung dan kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) yang berusaha memadukan gaya arsitektur modern dan tradisional, membuktikan bahwa kota ini masih menyimpan kekayaan gaya arsitektur art deco.

Bahkan, pada masa keemasan sejak akhir abad ke-19, pembangunan fisik Kota Bandung ditandai dengan maraknya pembanguanan gedung-gedung modern. Masa itu, ditandai dengan pindahnya ibukota Priangan dari Cianjur ke Bandung, pada 1864. Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota ini, dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 masehi, dengan bupati pertama Tumenggung Wiraanggunan.

Semula Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (sekarang Dayeuhkolot) kira-kira 11 kilometer, ke arah selatan dari pusat Kota Bandung sekarang. Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati ke-6, yakni R A Wiranatakusumah II (1794-1829) yang dijuluki ‘Dalem Kaum I’, kekuasaan di Nusantara beralih dari kompeni ke Pemerintahan Hindia Belanda, dengan Gubernur Jenderal pertama Herman William Deandels (1808-1811). Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Kota Bandung dibangun. Namun, kota itu dibangun bukan atas prakarsa Deandels, melainkan atas prakarsa bupati Bandung. Bahkan pembangunan Kota Bandung itu langsung dipimpim oleh bupatinya. Dengan kata lain, Bupati R A Wiranatakusumah II adalah pendiri (the founding father) Kota Bandung.

Bahkan, berdasarkan Undang-undang desentralisasi yang dikeluarkan pada 1903 dan surat keputusan tentang desentralisasi serta ordonasi dewan lokal yang dibuat 1905, maka Kota Bandung sejak 1 April 1906 ditetapkan sebagai kotapraja yang berpemerintahan otonom. Sedangkan asal-usul tentang nama Bandung, ada berbagai pendapat. Sebagian mengatakan, kata ‘Bandung’ dalam bahas Sunda, identik dengan kata ‘banding’ dalam bahasa Indonesia, berarti berdampingan atau berdekatan.

Hal ini, antara lain dinyatakan dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka (1994) dan Kamus Sunda-Indonesia terbitan Pustaka Setia (1996), bahwa kata ‘Bandung’ berarti berpasangan dan berarti pula berdampingan. Pendapat lain mengatakan, bahwa kata ‘Bandung’ mengandung arti besar atau luas. Kata itu berasal dari kata ‘bandeng’. Dalam bahasa Sunda, ngabandeng adalah sebutan untuk genangan air yang luas dan tampak tenang, namun terkesan menyeramkan. Diduga, kata bandeng itu, kemudian berubah bunyi menjadi ‘Bandung’. Ada pula pendapat tentang asal dan arti kata ‘Bandung’ berasal dari kata ‘bendung’. Pendapat-pendapat tentang asal dan arti kata ‘Bandung’ itu, rupanya berkaitan dengan peristiwa terbendungnya aliran Sungai Citarum Purba di daerah Padalarang oleh lahar Gunung Tangkuban Perahu yang meletus pada masa holosen (kurang lebih 6.000 tahun yang lalu).

Sumber: Republika, Sabtu, 25 September 2004

Iklan

Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung (Bandung Heritage) – Hayu Urang Jaga Kota Bandung!

September 21, 2004

Belia suka jalan-jalan ke Jalan Braga? Hmm, kalo suka, pastinya merhatiin dong kalo bangunan di sono tuh pada oldies semua? Yep, di Bandung emang banyak banget bangunan “kuno” yang boleh dibilang udah jadi ciri khasnya kota Bandung dengan gaya arsitektur masa kolonial Belanda. Masih banyak lagi bangunan kayak gini yang tersebar di seluruh kota Bandung, seperti Gedung Sate, Gedung Merdeka, Gedung AACC, dan masih banyak lagi.

Sayangnya kalo Belia perhatiin banyak dari bangunan tersebut yang kurang terawat atau bahkan malah jadi dibangun mall atau FO dengan merusak bentuk asli bangunan tersebut. Sedih banget, ya? Well, ternyata ada orang-orang yang concern sama issue yang satu ini. Namanya Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung yang juga dikenal dengan nama Bandung Heritage (BH).

BH ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dengan orientasi non-profit yang didiriin sama sejumlah orang yang pengen ngebikin wadah buat melestarikan Budaya Bandung. Konsentrasi utama BH emang ngelestariin bangunan khas Bandung yang udah jadi identitas kota.

Apaan aja sih kegiatannya BH? Well, kata Kang Dadan Nugraha, sekretarisnya BH yang ditodong ngobrol sama kru belia, kegiatan BH itu mencakup aktivitas yang bertujuan untuk menjaga identitas Bandung yang diperoleh dari budayanya yang khas, yang musti diperkokoh keberadaannya. “Awalnya perhatian utama kami emang pada konservasi bangunan kuno, tapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan, issue-issue budaya asli Bandung juga menjadi perhatian kami,” ujar Pria kelahiran Purwakarta tersebut lantang.

Hmm, bangunan kuno ‘yah? Kan, bangunan kuno ada banyak di Bandung. Yang mana aja ‘sih yang harus dijaga dan menjadi objek konservasi? “Sebenernya kami udah mengadakan riset dan menginvetaris sejumlah bangunan kuno. Yang masuk kriteria kami ada dua syarat, pertama umurnya lebih dari lima puluh tahun, lalu gaya arsitekturnya harus mewakili zamannya.”

Belia kalo tertarik dan pengen tahu bangunan mana aja yang udah diinventaris jadi landmark-nya kota Bandung, cari aja deh buku keluaran BH bekerja sama dengan Disbudpar yang memuat dokumentasi bangunan oldies di kota Bandung. Judulnya “Dokumentasi Bangunan Kolonial Kota Bandung”, dan diantaranya adalah bangunan sekolah SMAN 3 dan 5, juga bangunan sekolah SMPN 1. Nah, pendokumentasian ini juga salah satu kegiatannya BH, seru kan?

Kalo kegiatan rutinnya BH ‘sih, ngadain pertemuan bulanan dengan semua anggotanya yang berjumlah 500 orang. Di pertemuan tersebut, semua awak BH ngebahas sebuah topik yang lagi hangat berkaitan dengan kegiatan BH, pelestarian kebudayaan Bandung. Terus issue tersebut disikapi dengan follow-up yang berupa kegiatan. “Kayak pas ada kabar pembangunan jalan Dago-Lembang yang kemungkinan bakal ngerusak hutan, kita tindaklanjuti dengan meminta keterangan soal bener nggaknya hal tersebut ke dinas terkait,” seru Kang Dadan menyoal aktivitas rutin BH. Biasanya BH mem-follow-up dengan melakukan aktifitas yang sifatnya advokasi atau konseling ke pemerintah, jadi kayak ngasih masukan ke pemerinta, gitu.

Pernah BH juga mengadakan aksi menutup sejumlah monumen di kota Bandung dengan kain. Hah? Buat apaan? “Terkadang orang suka nggak aware sama landmark/monumen kota Bandung. Dengan aksi penutupan tersebut, diharapkan orang jadi aware sama keberadaaan sebuah monumen,” ujar kang Dadan. Selain itu, BH juga sempat membuat sejumlah stilasi (semacam monumen mini) yang menandakan spot-spot kejadian Bandung lautan api di kota Bandung.

Sayangnya stilasi-stilasi tersebut nggak dirawat bahkan banyak yang dirusak sama orang. “Pas ngerayain Bandung Lautan Api kemarin, kami merenovasi stilasi-stilasi tersebut,” ungkap Kang Dadan prihatin.

Selain itu, BH juga sering mengadakan studi soal beberapa daerah di kota Bandung, seperti Jalan Braga. Studi yang bekerja sama dengan University of Singapore ini menghasilkan sejumlah usulan penataan permukiman, jalan, dan prasarana lainnya sehingga daerah tersebut menjadi lebih nyaman untuk dihuni dan lebih baik penataan lingkungannya. “Hasil studi tersebut kita sharing ke pihak pemda, padahal kami nggak meminta bayaran ‘lho, studi ini kami lakukan dengan suka rela. Sayang follow-up dari pemerintahnya, ehem…,” kang Dadan mengakhiri ucapannya dengan senyum. Hehehe naon maksadna ‘kang?

BH juga menerima konseling buat penduduk Bandung yang kebetulan memiliki bangunan “kuno” dan tertarik untuk merenovasinya dengan tidak merubah ciri khasnya. Lagi-lagi untuk konseling seperti ini, BH tidak memungut bayaran alias jasa konsultasinya gratisan. Huhuhu, baek amat? Selain itu database BH soal kota Bandung, terutama sejarahnya komplit banget. Belia yang butuh informasi tersebut bisa nyatronin kantornya BH pada alamat di boks, tiap hari kerja dari pukul 9 pagi ampe pukul 3 sore. Dan lagi-lagi nggak dipungut biaya! Whew, mulia banget ‘ya aksi akang-akang dari BH ini!

Untuk para Belia, tungguin aja kegiatan “Heritage Goes to School”, di mana para awak BH bakalan dateng ke sekolah-sekolah buat bagi-bagi info seputar kota Bandung dan warisan budayanya. Terus juga bakal ada workshop film bertemakan kota Bandung yang juga melibatkan Belia yang masih SMP dan SMA/sederajat. Apa Belia pengen langsung terlibat dengan kegiatan BH? Gabung aja langsung, soalnya BH pengen banget ‘lho kalo lebih banyak lagi Belia yang gabung dengan mereka. “Biar sama-sama memelihara Bandung ‘lah!” seru Kang Dadan bersemangat.

Hmm seru ‘tuh, hayu atuh, urang jaga Kota Bandung! Ya, nggak?***

Belia yang pengen gabung dengan Bandung Heritage, langsung aja ngehubungi kantornya dengan alamat:
Bandung Heritage Jalan L. (L) R.E. Martadinata No. 209 Bandung 40114. Tel. (022) 723 4661 atawa bisa juga via e-mail :
bdgheritage@bdg.centrin.net atawa coba deh klik ke http://www.bandungheritage.org

O, iya. Bandung Heritage mau ngadain Heritage Walk, yaitu acara jalan-jalan menelusuri landmark-landmark kota Bandung. Tempat-tempat yang dikunjungi antara lain Gedung sate (masuk ke dalam, ke puncaknya ‘lho!), Hotel Savoy Homann, Mesjid Agung, Pendopo Alun-alun, dan lain-lain.

Buat Belia yang pengen ikutan buruan daftar ke alamat di atas, soalnya acaranya diadain tanggal 25 September ini! Buat pelajar biayanya cuma Rp 15.000,- udah termasuk modul ama snack.

syauqy_belia@yahoo.co.uk

Sumber: Pikiran Rakyat, Selasa, 21 September 2004

SD Malabar II, Bangunan Tua Warisan Bosscha Wonosobo

September 7, 2004

BANGUNAN tua itu masih berdiri di tengah perbukitan yang dipenuhi tanaman teh milik Perkebunan Teh Gunung Malabar, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung. Sebuah bangunan yang berbentuk panggung, terbuat dari bilik bambu kusam, berlantaikan kayu jati, dan beratapkan seng. Meski sudah tua, bangunan itu tetap bisa berfungsi sebagai tempat belajar sejumlah murid sekolah dasar di sana. Ya, bangunan tua itu tak lain SD Negeri Malabar II.

Bangunan tersebut adalah warisan Karel Albert Rudolf Bosscha yang dibangun sekira tahun 1901. Bosscha membangun sekolah itu untuk memberi kesempatan kepada kaum pribumi, khususnya anak-anak karyawan dan buruh di perkebunan teh Malabar agar mampu mengenyam pendidikan setingkat sekolah dasar empat tahun.

“Dulu saya pernah belajar di sana (SD Malabar II-red.) sampai tamat. Semua murid dan gurunya orang pribumi,” kenang Kosasih (82), seorang pensiunan buruh pabrik teh Malabar, warga Pangalengan. Ia mengaku sekolah di SD tersebut sekira tahun 1930.

Menurut Kosasih, SD Malabar II dulunya banyak diminati murid. Hampir semua anak-anak usia sekolah di Kec. Pangalengan diberi kesempatan belajar di sekolah yang berdiri di tengah perkebunan teh tersebut. Pada waktu itu, jumlah murid kelas I s.d. IV setiap tahunnya rata-rata 500 murid. Para murid bukan hanya anak-anak karyawan perkebunan, tapi juga berasal dari berbagai penjuru Bandung Selatan.

Kosasih juga menjelaskan, guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut dikenal sangat disiplin. Para lulusannya sangat mudah diterima bekerja di perkebunan teh milik Bosscha dengan gaji lumayan. Di samping itu, tak sedikit pula siswa yang melanjutkan ke tingkat lanjutan dan menengah (HIS dan MULO) di Kota Bandung.

“Saya angkat jempol buat Tuan Bosscha yang telah berani membuka sekolah bagi kaum pribumi. Padahal pada saat itu bangsa Belanda tak membolehkan kaum pribumi, khususnya wong cilik mengenyam pendidikan sekolah,” kenang Kosasih.

Sekolah panggung warisan Bosscha itu memiliki empat ruangan belajar. Masing-masing kelas berukuran 5 x 6 meter. Dulu cara belajar murid di kelas cukup dengan menggelar tikar di atas lantai kayu jati, dengan menggunakan sabak dan gerip. Bosscha, kata Kosasih, sangat memerhatikan kemajuan pendidikan dasar. Hal itu dibuktikannya dengan menanggung seluruh keperluan dan sarana pendukung kegiatan belajar-mengajar. Pada saat itu, tak seorang murid pun yang dikenakan biaya sekolah karena semuanya sudah ditanggung oleh Bosscha.

Setelah Indonesia merdeka, Vervoloog Malabar, demikian Kosasih menyebut sekolah itu, diganti namanya dengan Sekolah Rendah. Kemudian berganti nama menjadi Sekolah Rakyat (SR) dan sampai sekarang berubah lagi dengan nama sekolah dasar (SD) enam tahun. “Karena ada perubahan tingkatan kelas belajar dari empat menjadi enam tahun, pihak perusahaan perkebunan membangun tiga ruangan lagi. Dua ruangan untuk kelas V dan VI. Sedangkan sisanya untuk ruanga kantor guru dan kepala sekolah. Bangunan baru dibangun tahun 1955 secara permanen,” jelas Entar (54), mantan lulusan SR Malabar II yang sekarang bekerja sebagai penjaga di sekolah itu.

Menurut Entar, di Kec. Pangalengan dulu anak-anak hanya bisa sekolah di Malabar II. Tahun 1950 dibangun SR Pangalengan I. Kemudian di kawasan perkebunan teh dibangun lagi bangunan SD. Apalagi pada tahun 1982 pemerintah membangun SDN Malabar IV yang letaknya hanya beberapa meter dari SD Malabar II. Maka, jumlah murid SDN Malabar II tidak lagi mendominasi seperti dulu, karena murid tersebar di sejumlah SD.

Museum pendidikan

Meski bangunan sekolah itu berbentuk panggung dengan kondisi yang memprihatinkan, lingkungan sekolah buatan tahun 1901 itu tampak asri dan indah. Di halaman sekolah terdapat tanaman dan bunga. Murid-murid SD yang sebagian besar putra putri karyawan PTP Nusantara VIII yang tinggal di bedeng-bedeng kebun, setiap hari harus pulang pergi ke sekolah tua sekira 2 km dengan menelusuri petakan kebun teh.

“Yang kami keluhkan adalah atap seng yang sejak sekolah itu berdiri hingga kini belum pernah diganti. Sekarang kondisinya sudah rusak. Kami merasa khawatir belajar di sekolah panggung itu. Makanya pada tahun ini sebagian murid kami dipindahkan ke SD Malabar IV,” kata Undang, Kepala SDN Malabar II, yang merangkap jabatan di SDN Malabar IV. Letak kedua sekolah itu memang berdekatan.

Undang dan para guru merasa bingung untuk memperbaiki sekolah panggung tersebut. Dilihat dari status kepemilikan, secara fisik SD Malabar II adalah PTP Nusantara VIII. Sementara urusan pendidikan dan pengajaran, diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Cabang Dinas Pendidikan Kec. Pangalengan. Menurut Undang, pihak perusahaan tampaknya kurang peduli terhadap kondisi sekolah warisan Bosscha yang sekarang terancam rusak itu. Sementara pihak dinas pendidikan tidak bisa merehab, apalagi memperbaikinya, karena sekolah itu milik PTP Nusantara VIII.

“Dengan demikian, daripada terjadi sesuatu hal tak diinginkan, dengan terpaksa semua murid SDN Malabar II digabungkan dengan SDN Malabar IV. Secara kebetulan ukuran ruangan kelas di bangunan kuno itu sudah tidak sesuai dengan persyaratan ideal sekolah,” kata Undang sambil menyebutkan jumlah murid hasil gabungan dua sekolah itu mencapai 321 orang.

Meski keberadaan sekolah panggung sudah hampir ditinggalkan murid-muridnya, Undang merasa bertanggung jawab untuk merawat dan memelihara pelestarian bangunan sekolah itu. Bahkan ia bersama orang tua murid berencana mengadakan perbaikan bangunan secara swadaya tanpa menggantungkan pada perusahaan dan pemerintah. Untuk mengganti atap seng yang sudah rusak dibutuhkan 1.500 lembar seng berukuran 140 cm x 90 cm. Secara kebetulan orang tua murid yang juga para karyawan pabrik teh setuju untuk memperbaiki sekolah kuno tersebut.

Jika bangunan tua itu sudah diperbaiki bagian atapnya, kata Undang, para murid yang digabungkan di SD Malabar IV, akan dipindahkan lagi ke bangunan lama. Secara kebetulan hampir 70 persen murid-murid ingin belajar di sekolah panggung. Alasannya dengan belajar di sekolah tersebut, mereka merasa lebih nyaman jika dibandingkan dengan di sekolah bangunan baru.

Kosasih yang pada saat itu sedang berada di lingkungan SD Malabar II, meminta agar bangunan SD tersebut jangan dibiarkan punah. Alasannya, sekolah tersebut merupakan SD tertua di Kab. Bandung. Dan bisa dikatakan pula, sekolah itu merupakan pembaru bagi kemajuan anak-anak bangsa, saat bangsa Indonesia terbelenggu penjajahan bangsa Belanda.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Pangalengan, Drs. Asep Hendia seperti diungkapkan Undang, telah mengusulkan kepada Pemkab Kab. Bandung agar SDN Malabar II dijadikan sebagai museum SD. Bila rencana itu terwujud, bangunan tua warisan Bosscha itu akan dipakai sebagai tempat penataran dan pelatihan para guru, khususnya di Kec. Pangalengan dan Kab. Bandung. (H.Undang Sunaryo/”MD”)***

Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Selasa, 07 September 2004

Pecinan Semarang – Kota Tua yang Kehilangan Jiwa

September 3, 2004

KAWASAN pecinan Semarang memang belum seperti “Kya-Kya” di kawasan Kembang Jepun, Surabaya, yang pada tahun 2002 sengaja ditata sebagai pusat wisata makanan. Namun, tak dapat dimungkiri bahwa di tengah kepadatan rumah dan bangunan tuanya, kawasan pecinan Semarang menyimpan sejuta kisah kejayaan dan potensi wisata yang menjanjikan. Kawasan pecinan Semarang ini berada di tengah kota, sekitar 1 km arah selatan dari lokasi situs Kota Lama Semarang.

GANG Lombok hanya satu contoh. Nama jalan kecil di kawasan pecinan Semarang ini sudah dikenal semua orang, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dahulu kawasan ini ramai dikunjungi orang, entah untuk beribadat di Kelenteng Tay Kak Sie atau sekadar menikmati penganan khas yang dijajakan di sekitar klenteng, yaitu lunpia Gang Lombok yang lokasi berdagangnya dekat dengan kelenteng tersebut.

“Saya ingat betul, ketika saya masih kecil, banyak orang datang ke Kelenteng Tay Kak Sie, bukan hanya warga Tionghoa yang datang. Orang Belanda juga kerap datang ke tempat itu. Sayangnya, sejak rezim Soeharto berkuasa, segala bentuk kegiatan peribadatan di kelenteng itu dilarang. Akibatnya para penjual makanan banyak yang pindah dan menutup usahanya,” tutur A Siang (50), pengelola Toko Emas Naga Mas dan makanan tiong jioe pia Kiem Liong di Gang Pinggir.

Pada masa rezim Orde Baru, kehidupan masyarakat pecinan Semarang, khususnya warga Tionghoa, mengalami masa-masa kehidupan yang tidak mengenakkan. Mereka dilarang menjalankan peribadatan secara terbuka di kelenteng. Selain itu, rumah dan bangunan khas China milik warga di kawasan tersebut juga harus diubah.

Yenny Sujana (45), pemilik Toko Pia Cap Bayi (Tjiang Goan) di Gang Besen, menyebutkan perubahan bentuk bangunan di kawasan pecinan dilakukan oleh pemerintah kota setempat pada tahun 1968.

“Dahulu, di sepanjang jalan Gang Pinggir dan Gang Besen, banyak ditemukan rumah- rumah pengusaha kaya Tionghoa, dengan pintu jati berukir naga dan tulisan-tulisan China. Sementara, bagian atas atap rumahnya juga masih tradisional Tiongkok,” ungkap Yenny.

Penuturan senada juga diungkapkan Tan Bie Gian (56), yang pernah menghabiskan masa kecilnya di kawasan pecinan. Tan menyatakan, terdapat dua rumah bersejarah milik konglomerat kaya Tionghoa pada masa itu, yaitu Be Ing Tjoe di Kebon Dalem dan Tan Tiang Tjhing di Gedong Goelo.

Sayangnya, kedua bangunan dengan arsitektur Tiongkok ini sudah tidak ada lagi. Situs Kebon Dalem saat ini sudah berubah menjadi bangunan sekolah dan gereja Katolik, sedangkan Gedong Goelo telah beralih fungsi sebagai Balai Pengobatan Umum Kapuran.

SAAT ini wajah kawasan pecinan Semarang tak ubahnya kota tua yang kehilangan jiwa, kehilangan napas kehidupannya. Bangunan-bangunan tua dan tidak terawat berada di sepanjang Jalan Petudungan, Gang Warung, dan Gang Lombok. Sementara, sejumlah bangunan modern bertingkat mulai memenuhi Jalan Wotgandul Timur, Gang Pinggir, Gang Besen, dan Jagalan. Bangunan-bangunan modern dan mewah sekarang justru seperti berebut tempat sehingga mendesak dan mengimpit bangunan dan rumah-rumah tua di kawasan.

Wajah bangunan dan rumah di kawasan pecinan jelas terlihat dari ciri fisiknya yang rata-rata berupa bangunan berlantai dua. Lantai satu umumnya dipakai sebagai tempat usaha, sedangkan lantai dua sebagai tempat tinggal. Ciri khas lainnya, sebagian besar bagian depan bangunan itu dipasangi terali dan pagar besi, bukti fisik yang memperlihatkan kekhawatiran warga Tionghoa terhadap aksi kekerasan dan perusakan tempat usaha mereka di masa lampau.

“Wajah bangunan di kawasan pecinan sekarang ini sudah berbeda jauh dengan gambaran pecinan di zaman kolonial Belanda yang memiliki ciri khas oriental. Jika ingin mengembalikan seperti dulu, rasanya kok sia-sia saja,” tutur Yenny.

Kusam dan kumuhnya bangunan di kawasan pecinan Semarang ini telah menggugah sekelompok warga yang tergabung dalam Komunitas Pecinan Indonesia (Kopi) Semawis untuk merevitalisasi kawasan tersebut dengan tujuan sebagai kawasan wisata.

Kopi Semawis pada awal tahun ini menyelenggarakan Pasar Imlek sebagai salah satu upaya menghidupkan kembali pesona kejayaan yang pernah dimiliki salah satu kawasan tertua di Kota Semarang ini.

“Awalnya, kawasan pecinan merupakan salah satu kawasan budaya di Kota Semarang di samping Kota Lama yang akan dipreservasi. Namun, upaya preservasi tanpa ada aktivitas bisnis yang menghidupi tidak akan ada artinya. Itu sebabnya kami mengupayakan agar ada aktivitas bisnis di kawasan tersebut untuk lebih menghidupkan suasana pecinan di waktu malam,” ujar Harjanto Halim (35), Ketua Kopi Semawis.

Persoalan yang sama terungkap dalam diskusi Revitalisasi Kawasan Pecinan Kota Semarang yang diselenggarakan Kompas, 25 Agustus lalu.

Widya Wijayanti, arsitek dan konseptor revitalisasi kawasan pecinan Semarang, memaparkan, upaya yang dilakukan oleh Kopi Semawis bertujuan untuk menghidupkan kawasan pecinan sebagai kawasan wisata, bukan mengabadikan kekusaman ataupun keusangan.

Widya mengakui upaya ini bukan “proyek Bandung Bondowoso” yang mampu menyulap kawasan pecinan menjadi cantik dalam waktu singkat. Banyak warga Tionghoa yang belum paham atas rencana revitalisasi ini masih menanggapinya dengan hati-hati karena persoalan sejarah masa lalu.

Budi Widianarko, guru besar Unika Soegijapranata, salah satu pembicara diskusi, mengingatkan upaya revitalisasi pecinan itu harus melihat pula selling point-nya (nilai jual), misalnya menjadikannya sebagai tempat wisata makanan, kuliner. Kawasan pecinan di Kota Semarang dapat memiliki selling point karena wilayah ini termasuk permukiman Tionghoa yang tertua di Indonesia.

Pada siang hari sejumlah jalan di kawasan pecinan merupakan sentra bisnis yang cukup ramai dan sibuk, seperti di Jalan Kranggan sebagai pusat penjualan kain dan perhiasan. Selain Jalan Kranggan, masih ada Gang Beteng, Gang Pinggir, dan Gang Besen, yang juga ramai di waktu siang, tetapi cukup sepi dan lengang di waktu malam.

Nah, mengapa suasana malam hari yang lengang ini tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menghidupkan kawasan pecinan sebagai tujuan wisata kuliner yang murah meriah ?

Upaya revitalisasi yang diajukan oleh Kopi Semawis untuk menghidupkan kembali kawasan pecinan tidaklah semulus yang dibayangkan. Pro dan kontra mengiringi proses perubahan yang sedang dijalankan. Namun, bagi Kopi Semawis, kontroversi seputar revitalisasi ini dianggap sebagai bagian dari proses pembelajaran dan perubahan komunitas pecinan Semarang.

“Revitalisasi ini bertujuan untuk mendorong semua orang agar bisa memanfaatkan sisi khas pecinan. Kekhasan dan keterbukaan terhadap etnis Tionghoa di masa inilah yang harusnya dimanfaatkan warga di kawasan pecinan. Bayangkan jika kawasan ini menjadi kawasan wisata, bukan tidak mungkin akan menjadi ladang usaha warga Semarang, khususnya para pemukim di kawasan ini,” papar Harjanto.

Adanya kekhawatiran dan ketakutan akan terulangnya kembali diskriminasi rasial terhadap masyarakat etnis Tionghoa Indonesia diakui Harjanto memang masih menjadi trauma bagi sementara warga Tionghoa yang tinggal di kawasan itu. Namun, ia menekankan adanya kesempatan yang diberikan Pemerintah Indonesia di era reformasi ini perlu disikapi secara bijak dan positif oleh warga Tionghoa di pecinan Semarang.

Pada dasarnya, revitalisasi bagi Kopi Semawis juga merupakan jalan untuk mengajak masyarakat pecinan, khususnya warga Tionghoa, agar berpikir maju ke depan, dan bukan untuk bersikap apriori terhadap keterbukaan yang ada saat ini.

“Sebagian warga Tionghoa di kawasan ini memang berpikir bahwa (jangan-jangan) situasi semacam ini hanya berlangsung sementara. Nantinya, ketika terjadi perubahan haluan politik, bisa-bisa kondisi semasa Orba akan terulang kembali. Tetapi, sekali lagi, perubahan zaman seperti itu tidak bisa diperkirakan. Yang terpenting adanya kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kehidupan warga pecinan, baik bagi warga Tionghoa maupun non-Tionghoa,” ujar Harjanto.

Adanya anggapan masyarakat pecinan bahwa mereka hanya akan menjadi “obyek tontonan” bila daerah ini dijadikan daerah tujuan wisata, Harjanto meminta semua pihak berpikir realistis. Bagi Kopi Semawis, katanya, tujuan wisatawan datang ke pecinan lebih karena terkenalnya kawasan itu sebagai pusat makanan khas oriental maupun tradisional di waktu malam.

Selain makanan, di kawasan ini para wisatawan juga dapat mengagumi indahnya bangunan kelenteng dan tradisi perayaan pemeluk Kong Hu Cu.

Menurut dia, hal yang justru perlu diciptakan masyarakat adalah bisnis yang sesuai dengan lingkungan di tempat itu dan dapat menghidupi kawasan tersebut. Misalnya bisnis konsultasi fengsui, potong rambut tradisional China, suvenir, dan makanan khas China.

Pelestarian tradisi semacam perayaan Sam Poo Besar dan Tiong Djiu juga dapat dikemas menjadi event wisata yang menarik. Di samping itu, kesenian semacam Wayang Potehi dan Gambang Semarang bisa dikemas dengan tampilan yang disesuaikan dengan kondisi zamannya.

Pengembangan kawasan pecinan Semarang sebagai kawasan wisata bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dapat diwujudkan. Sejumlah potensi wisata di kawasan itu dapat digarap, seperti wisata budaya dengan tawaran sembilan kelentengnya yang berusia ratusan tahun.

Belum lagi makanan khas yang diproduksi di kawasan ini. Ada lunpia Gang Lombok, kue pia Cap Bayi yang juga menawarkan kue bulan Suku Hokkian, kue bulan Suku Kanton dengan merek Kiem Liong.

Ada pula Warung Makan Pak Ndut, Sate Kambing Guci dan Kapuran, Sate Babi Nyonya Gunung, Rumah Makan Permata Merah yang sudah berusia satu abad, Es Marem Gang Baru, dan Soto Bonkarang, pasti mampu menggoda lidah siapa saja untuk datang mencicipinya sembari menikmati suasana khas permukiman Tionghoa.

Upaya merevitalisasi kawasan pecinan Kota Semarang didukung penuh oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Ali Mufiz.

“Kawasan pecinan merupakan habitat yang saya sukai karena saya termasuk orang yang lahir di kawasan pecinan di Jepara. Kalau wayang dijadikan pusaka dunia, mengapa kawasan pecinan tidak kita jadikan pusaka nasional?” ujar Ali Mufiz.

Di banyak kota di dunia, kawasan pecinan yang umumnya berlokasi di kota lama atau kota tua memang menjadi salah satu daya tarik wisata yang mampu mendulang devisa. (J03/KSP)

Sumber: Harian Kompas, Jumat, 03 September 2004

Bila Pembongkaran Berlanjut Pengelola HI Terancam Sanksi Pidana

September 2, 2004

Jakarta, Sinar Harapan – Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta meminta pengelola Hotel Indonesia (HI) yang baru tidak membongkar bangunan hotel yang dibangun tahun 1962 itu serta lima bagian lainnya, yakni Ramayana Wings Room, Bali Room, Ganesha Wings, dan dua pintu depan dan belakang.

Jika tidak digubris, Dinas Kebudayaan dan Permuseuman akan memberikan sanksi yang setimpal. Pelarangan itu didasarkan pada pertimbangan bahwa HI adalah satu dari sekian ratus bangunan bernilai tinggi dalam sejarah perjalanan Jakarta, sebagai ibu kota negara yang harus dijaga dan dilestarikan. Bangunan lainnya, seperti kolam renang, lapangan tenis, dan lainnya boleh dibongkar.

Menurut Kepala Sub-Dinas Pengawasan dan Permuseuman Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta, Candrian Attahiat, pihaknya sudah mengirim surat pada pengelola HI yang sekarang. Sementara itu isi suratnya, berkisar soal hasil rapat tim pemugaran tentang bangunan gedung HI yang dibangun tahun 1962 serta lima bagian dari bangunan HI yang tidak boleh dibongkar, karena mempunyai nilai sejarah dan arsitektur yang tinggi.

”Meski sudah mengirim surat, pihaknya juga mengirimkan orang untuk memantau di lapangan. Sehingga, jika pada saatnya nanti pengelola tetap tidak mau mengindahkan surat yang kita kirim, tim pemugaran yang terdiri dari dewan pakar dan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman akan merapatkan kasus ini untuk menentukan sanksi yang pantas dan setimpal. Sanksi itu berupa pidana,” katanya, saat dihubungi SH, melalui ponselnya, Selasa (31/8) sore.

Ditambahkan, khusus untuk HI hingga kini proses pembongkaran baru berjalan sekitar 20 persen, sedangkan Hotel Wisata sudah mencapai 80 persen. Catatan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman, di Jakarta, terdapat sedikitnya 216 bangunan yang dikategorikan sebagai bangunan bersejarah. Di Jakpus 74 bangunan, di Jakbar 110 bangunan, Jakut 18 unit, Jaksel dan Jaktim masing-masing 7 bangunan.”Tapi, sekarang ini jumlahnya terus bertambah mencapai 500 unit sejak ditemukannya bangunan bersejarah di kawasan Jatinegara dan Matraman, Jaktim,” tuturnya

Ditegaskan, ada beberapa kriteria suatu bangunan dapat dikatakan memiliki nilai sejarah. Di antaranya, dapat dilihat dari nilai sejarah bangunan tersebut, keaslian, usia bangunan, arsitektur, dan keserasiannya.

”Suatu bangunan dapat dikatakan bersejarah apabila berusia 50 tahun. Namun, ada juga bangunan yang termasuk bersejarah, meski baru berusia 30 tahun. Salah satu contohnya adalah Gedung Pitaloka Ahmad Yani. Bangunan itu dapat dikatakan bersejarah karena menjadi saksi sejarah,” tambahnya. (sat)

Sumber: Sinar Harapan , 02 September 2004