Archive for Mei, 2004

Kota Pahlawan Jangan Hanya Berbentuk Tugu

Mei 23, 2004

Sebutan Kota Pahlawan kepada Surabaya sudah terkenal hingga pelosok dunia. Namun sampai kini sebutan itu hanya diwujudkan dalam bentuk Tugu Pahlawan saja. Sementara, terjemahannya dalam kehidupan kota, masih menjadi pertanyaan besar. Kelebihan yang dimiliki Surabaya daripada kota lain, tidak pernah didokumentasikan, sehingga pembentukan image pahlawan tidak beranjak dari tugu itu.

Demikian topik yang dibicarakan dalam seminar dan peluncuran website “Surabaya Memory” oleh Universitas Kristen Petra, di Surabaya, Rabu (31/5). Hadir sebagai narasumber ahli tata kota Prof Johan Silas dan Benny Poerbantanoe MSP.

Menurut Silas, Bung Karno pernah mengatakan kalau kita harus menjadi pahlawan pembangunan, sesaat setelah kemerdekaan. Imbauan Bung Karno itu ditanggapi Surabaya dengan mendirikan Tugu Pahlawan, Hotel Olympic, dan Pasar Wonokromo. Ketiga bangunan itu merupakan bangunan pertama di Indonesia yang dibuat tanpa menunggu bantuan pemerintah pusat. Sayang, dua dari tiga bangunan bersejarah yang menguatkan kepahlawanan Surabaya itu, nyaris tidak terawat.
“Surabaya mutlak harus mendokumentasikan pembangunan kota, mulai dari Perda sampai memo penyerahan tanggung jawab saat ada pergantian pejabat. Dengan begitu, ciri kepahlawanan Surabaya tidak akan hilang,” kata Silas.

Selain itu, warisan budaya seperti nama tempat, punden, dongeng, dan bangunan tua, ritual dan kekhasan arek, jangan sampai tersingkir atau musnah karena kepentingan investor.

Alat utama

Sementara itu Poerbantanoe mengatakan, pendokumentasian dan pelestarian warisan kota perlu diupayakan agar tidak sekadar sebagai kegiatan mengumpulkan, mencatat, dan meregistrasi benda-benda mati (arsitektur bangunan gedung). Pendokumentasian dan pelestarian warisan kota merupakan salah satu alat utama yang tersedia bagi para perencana, yang berupaya untuk meletakkan perkembangan fisik, sosial, ekonomi, politik, dan estetika dengan baik.

Pelestarian warisan kota sebagai suatu aplikasi pada penataan ruang, berlangsung dalam skala (teretori) dan situasi yang berbeda-beda. Dengan demikian penyelenggaraan kegiatan pelestarian tidak hanya terbatas dalam kaitan dengan bangunan gedung atau lingkungan permukiman saja. Prasarana transportasi, baik jaringan jalan raya maupun rel kereta, penerangan jalan, penutup lubang pematusan, lokasi-lokasi bersejarah, ruang terbuka hijau, dan muka bangunan (facade), sama perlunya dilestarikan sebagaimana bangunan-bangunan individu, karena benda-benda itu juga elemen-elemen penting bagi perwujudan bentuk serta sifat kota. (arn)

Sumber: Kompas, Minggu, 23 Mei 2004

Pelestarian Warisan Seni Bangunan Indis di Bandung

Mei 23, 2004

Oleh Widjaja Martokusumo

GELOMBANG modernisasi di Indonesia ditengarai dengan proses urbanisasi, pembangunan baru dan hilangnya jati diri kota-kota asli atau tradisional. Modernisasi seringkali tidak menyisakan tempat untuk bangunan tua atau bersejarah, yang sebenarnya memiliki peran penting dalam pembentukan jati diri suatu tempat. Tidak sedikit warisan arsitektural berupa bangunan bergaya Indo-Eropa (Indische Architektur) di Indonesia yang menawarkan berbagai keunggulan dalam hal teknik dan seni bangunan. Terlepas dari rendahnya kesadaran publik, disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) membuka peluang bagi perlindungan dan pemanfaatan bangunan bersejarah.

KOTA Bandung pernah menjadi wadah “eksperimen arsitektur” pada awal abad ke-20 setelah berstatus gemeente pada tanggal 1 April 1906. Karena kondisi alamnya yang baik, saat itu Bandung pun direncanakan sebagai pusat pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Kota Bandung tidak saja dilengkapi berbagai infrastruktur kota, penataan ruang kotanya pun direncanakan dengan baik.

Puncak pembangunan Bandung terjadi pada rentang tahun 1920-1940-an ketika para arsitek Belanda mencoba melakukan inovasi dalam seni bangunan yang berbeda dari apa yang lazimnya dilakukan di negeri asal mereka yang beriklim subtropis. Menurut Helen Jessup, hal tersebut berkaitan dengan gerakan pembaharuan dalam arsitektur nasional dan internasional, yakni upaya mencari identitas arsitektur kolonial Belanda di tanah jajahan yang juga merujuk pada arsitektur tradisional Nusantara (Jawa).

Kehadiran arsitektur hibrid tersebut bukan saja menjadi bukti perpaduan budaya Barat dan lokal/vernakular (Timur) di Bandung, namun juga merupakan rekayasa sempurna ketika seni bangunan Barat mencoba tanggap terhadap kondisi lokal.

Perkembangan ini tidak lepas dari nama seperti Ed Cuypers, PAJ Moojen, dan Henri Maclaine Pont. Ketiganya merupakan arsitek yang berhasil merintis wacana dan memadukan langgam arsitektur Barat dengan bentuk arsitektur tradisional atau lokal Nusantara, yang mana pada perkembangannya kemudian sering disebut sebagai Indo-Europeesche Architectuur Stijl.

Menurut Charles Prosper Wolff Schoemaker, guru besar arsitektur Technische Hogeschool Bandoeng (ITB) tahun 1924-1938, ciri bangunan berlanggam arsitektur Indo-Eropa ini relatif mudah dikenali. Sosok bangunan umumnya simetris, memiliki ritme vertikal dan horizontal relatif sama kuat. Konstruksi bangunan disesuaikan dengan iklim tropis, terutama pada pengaturan ruang, pemasukan pencahayaan sinar Matahari, dan perlindungan terhadap curah hujan. Pencarian bentuk arsitektur yang responsif terhadap kondisi iklim dan geografis setempat inilah yang membawa pada seni bangunan baru, yakni Arsitektur Indis.

PADA intinya, seni budaya lokal atau Nusantara juga mempunyai karakteristik sendiri seperti halnya pada seni bangsa Barat. Pentingnya pemahaman seni budaya Nusantara yang meliputi faktor konstruksi bangunan, kesehatan, dan ekonomi bukanlah sekadar konservatisme. Sungguhpun demikian, pada hakikatnya jiwa diri (aspek lokalitas) terdalam yang dimiliki bangsa pribumi harus ditonjolkan.

Berlage juga merujuk pada pendapat Schoemaker bahwa gaya Indo-Eropa hanya akan terjadi oleh adanya dialektika yang mendalam antara kedua unsur lokal dan Eklektik-Eropa, baik unsur konstruksi maupun bentuk seninya. Akan tetapi, yang terakhir ini hanya dapat diciptakan komunitas lokal sendiri. Selain Schoemaker, Henri Maclaine Pont dan Thomas Karsten termasuk ke dalam kelompok ini (lihat H Kunto, 1984).

Sebagai produk percampuran dua kebudayaan yang berbeda, arsitektur Indis di Bandung menawarkan pengayaan baru di dalam khazanah seni bangunan dan seni bina kota. Meski demikian, eksistensi bangunan berlanggam arsitektur Indis semakin lama justru terancam.

Sering kali hilangnya bangunan yang telah lama membentuk tengeran lingkungan Kota Bandung acapkali luput dari perhatian publik. Kalaupun bertahan, sejumlah besar bangunan itu dapat dipastikan berada dalam kondisi merana. Kiranya tidaklah berlebihan jika bangunan arsitektur Indis yang sarat dengan kearifan dalam menyikapi konteks lokal (teknologi dan iklim) dipahami sebagai bagian sejarah perkembangan kota. Artinya, diperlukan usaha lebih kritis dalam menyertakan keberadaan artefak tersebut ke dalam kebijakan pembangunan kota, yaitu dengan cara melestarikannya.

Inti yang hendak disampaikan adalah pelestarian warisan arsitektur atau bangunan tua, yang dalam UUBG Pasal 38 menjadi bagian dari kegiatan pembangunan lingkungan, dapat memberi kontribusi bagi pengayaan budaya membangun. Selain itu, pelestarian bangunan berlanggam arsitektur Indis menjadi signifikan bila dipahami sebagai proses transformasi sosio-kultural yang terjadi dalam masyarakat dan sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Perlu diakui, musnahnya bangunan tua bukan semata-mata karena keterbatasan pengelola kota secara administratif, tetapi memang juga perbedaan aspirasi dan kepedulian masyarakat akan hakikat pelestarian bangunan tua. Pada sisi lain, orientasi yang kaku terhadap tuntutan ekonomi tidak hanya menyebabkan disorientasi pembangunan fisik, tetapi juga penolakan terhadap konsep dan produk seni bangunan yang telah terbina, termasuk warisan arsitektur atau bangunan tua.

Bangunan tua yang dikuasai individu relatif lebih rentan dihancurkan dibandingkan dengan bangunan milik pemerintah atau negara. Sebenarnya, meskipun dikuasai individu, keberadaan bangunan tua tersebut tetap dapat memberi kontribusi bagi wajah lingkungan kota. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa pemilik bangunan tua tidak dapat berbuat sesuka hati terhadap bangunan miliknya, apalagi jika bangunan itu berpotensi menjadi penanda kota (tengeran).

Penilaian sebuah bangunan layak dilestarikan bukan hanya karena pertimbangan nilai arsitektural murni, namun harus dipadukan dengan pertimbangan kesejarahan, sosio-kultural, keilmuan, dan politis. Repotnya, persoalan makna kultural sulit dikuantifikasikan.

Ironisnya, bila dibandingkan dengan kota lain, seperti Medan dan Jakarta, Kota Bandung ternyata masih jauh tertinggal dalam segi perlindungan bangunan bersejarah. Kota Bandung hingga kini memang belum memiliki aturan baku yang tegas mengatur dan menjamin keberadaan aset budaya bangunan meski UUBG telah menyatakan keberadaan bangunan yang memiliki makna khusus atau bersejarah harus dilindungi.

UUBG telah diberlakukan pada tanggal 16 Desember 2003 sehingga Pemerintah Kota Bandung seharusnya sudah mulai mempersiapkan visi yang jelas tentang keberadaan bangunan bersejarah. Dengan adanya otonomi daerah, terbuka kesempatan bagi pemerintah provinsi/kota untuk mengatur dan mengelola persoalan bangunan gedung, termasuk kegiatan pelestarian bangunan tua atau bersejarah.

Jika dikaitkan dengan upaya penyelamatan warisan arsitektur, hakikat dari pelestarian warisan arsitektur (aset budaya bangsa) mengarah pada proses apresiasi dan pembukaan wawasan intelektual (edukatif). Pentingnya keberadaan bangunan lama di kawasan kota terletak pada kontribusi memorialnya dalam membentuk karakter lingkungan binaan di sekitarnya, namun bukan menuju pada romantisme belaka!

Meski sejarah bangunan hingga kini masih menjadi sumber penting bagi pelestarian bangunan lama, namun pelestarian bangunan dan lingkungan atas nama sejarah harus membuka penafsiran baru akan makna baru. Artinya, keterkaitan antarkeberadaan bangunan dan eksistensi komunitasnya akan selalu menuntut penafsiran baru. Jadi, bangunan tua seharusnya menjadi investasi kegiatan lain yang mampu memberi perspektif kehidupan baru komunitasnya.

Dengan argumen ini, maka seharusnya memungkinkan fungsi bangunan lama untuk dimanfaatkan untuk kegiatan baru yang lebih relevan selain memungkinkan pula pengalihan kegiatan lama oleh aktivitas baru tanpa harus menghancurkannya.

Akhirnya, sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan kota upaya pelestarian bangunan berlanggam arsitektur Indis tidak saja memfokuskan pada pembangunan budaya dan peradaban, tetapi secara kritis harus tanggap terhadap persoalan ekonomi lokal dan segala aspeknya.

Widjaja Martokusumo Koordinator Joint-Program Magister Rancang Kota, Departemen Arsitektur ITB

Sumber: Harian Kompas, Minggu, 23 Mei 2004.

Kampung Arab yang Tak Lagi Jadi Kampungnya Orang Arab

Mei 17, 2004

KAMPUNG Pekojan di Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, sampai sekarang masih dikenal sebagai Kampung Arab atau kampungnya orang Arab. Padahal, saat ini hanya beberapa gelintir orang keturunan Arab saja yang masih tinggal di Pekojan. Pekojan bahkan didominasi oleh etnik Tionghoa karena lokasinya yang dekat Glodok.

Yang paling menonjol dan dikenal di Kampung Arab adalah masjid-masjid kunonya yang sampai sekarang masih dimanfaatkan untuk beribadah kaum Muslim. Masjid Ar-Roudhoh yang diduga tertua, dibangun pada awal abad ke-17, sampai kini masih berdiri meski tidak sekokoh dulu.

Ada lagi Masjid Al-Anshor yang dibangun tahun 1648, lalu Masjid An-Nawir yang dibangun tahun 1760, Masjid Langgar Tinggi yang dibangun tahun 1829, dan Masjid Zawiah yang dibangun tahun 1874.

Alwi Shahab, penulis dan pemerhati sejarah yang juga keturunan Arab, mengatakan, pada tahun 1950-an sekitar 95 persen penduduk Pekojan masih keturunan Arab. Mereka berpindah tempat ke Condet, Jatinegara, Tanah Abang, Depok, hingga Bogor. “Arab yang di sini semuanya datang dari Hadramaut, provinsi di Yaman Selatan,” kata Alwi.

Ihwal datangnya orang Arab ke Pekojan, menurut Alwi, tidak lepas dari campur tangan Belanda. Waktu itu, orang Arab memang banyak yang merantau ke Indonesia untuk berdagang. Mereka datang melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Pemerintah Belanda yang berkuasa pada waktu itu lalu memaksa orang Arab tersebut tinggal berkelompok di Pekojan. “Belanda sengaja memecah belah orang Arab dengan orang Tionghoa yang tinggal di Glodok. Padahal, sebenarnya hubungan mereka baik-baik saja,” katanya.

Prof Dr LWC van den Berg, orientalis Belanda yang meneliti Pekojan pada tahun 1884-1886, menyebutkan, Pekojan lebih dulu dihuni orang Benggali dari India. Pekojan berasal dari kata “koja”, sebutan untuk Muslim India yang datang dari Benggali.

Sejumlah gedung dan rumah di Pekojan dibangun dengan gaya Moor. Banyak pula yang bergaya Betawi, atau Portugis bercampur China. Salah satu rumah bergaya Betawi yang berusia lebih dari satu abad saat ini dilestarikan Pemerintah Provinsi DKI sebagai salah satu benda bersejarah yang dilindungi. Rumah milik Abdurrahman Alatas (70-an) ini panjangnya 60 meter dan lebarnya 20 meter. Dulu, sewaktu dia kecil, sekeliling rumahnya masih berupa semak belukar, dan di depan rumahnya terdapat kali yang saat ini menjadi Jalan Pengukiran III.

MASJID An-Nawir di Jalan Raya Pekojan boleh dikatakan paling populer. Masjid seluas 1.983 meter persegi ini disebut pula Masjid Pekojan. Pendirinya adalah Syarifah Fatimah yang meninggal tahun 1897 dan dimakamkan di kanan masjid. Ada pula beberapa makam lain di sekeliling masjid, antara lain makam Komandan Dahlan dan H Abdul Mu’thi bin H Musyaffa’. “Masjid telah beberapa kali direnovasi, terakhir tahun 2002. Namun, tiang, kubah, dan menaranya masih asli,” kata Abdullah Awab, pengurus masjid.

Masjid Langgar Tinggi seluas 385 meter persegi dibangun dengan gaya Portugis bercampur China. Menurut Ahmad Alwi Assegaf, warga RT 02 RW 01, yang juga keturunan Arab generasi keenam, selain untuk tempat ibadah, langgar juga dijadikan tempat kumpul-kumpul dan bercengkerama.

Ada satu lagi yang menjadi ciri khas Pekojan, yaitu jembatan kambing. Dulu, menurut cerita, jembatan itu selalu dilewati kambing-kambing yang didatangkan dari luar kota. Kambing-kambing itu memang khusus disediakan warga untuk dikonsumsi. “Dulu hanya ada dua penjual kambing di sini, salah satunya kakek buyut saya. Buyut saya dagang kambing berbarengan dengan masuknya orang Arab ke sini. Saat ini, ada empat penjual kambing di sini,” kata Budi, penjual daging kambing.

Ahmad, penjual daging kambing lain, mengatakan, empat penjual yang ada di Pekojan hanya meneruskan usaha nenek moyang yang sudah turun-temurun. “Langganan kami ya mulai dari tukang sate hingga ibu rumah tangga,” katanya.

Orang Arab memang gemar makan daging kambing. “Tapi tetap sehat,” kata Abu Bakar, pengurus masjid yang mengaku setiap hari makan daging kambing. (IVV)

Sumber: Harian Kompas, Senin, 17 Mei 2004.

Renovasi Stasiun Kota Jangan Seenaknya !

Mei 11, 2004

Kota, Warta Kota

Rencana PT Kereta Api (PT KA) menyulap Stasiun Jakarta Kota (Beos) lengkap dengan mal bakal terganjal perizinan dari Pemprov DKI. Sebab, stasiun itu termasuk bangunan cagar budaya yang dilindungi UU. Karenanya tidak boleh sembarangan merenovasinya.

Apalagi PT KA maupun mitra swastanya belum pernah mengajukan analisa dampak lalu lintas (andall) bagi kawasan sekitar yang terkenal sebagai biang macet itu. Andall ini dapat menjadi salah satu ganjalan besar yang memberatkan rencana pembangunan mal di Stasiun Jakarta Kota.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Rustam Effendy Sidabutar kepada Warta Kota, Senin (10/5) di Balai Kota. Katanya, hingga kini PT KA tidak pernah berkoordinasi soal rencana pembangunan mal itu terkait penataan lalu lintas.

“PT KA itu tidak bisa menuruti kemauannya sendiri seperti sering terjadi selama ini. Instansi ini termasuk yang paling sulit diajak berkoordinasi. Padahal perizinan untuk membangun di kawasan Kota Tua, termasuk kajian dampak lalu lintasnya itu perlu pengkajian teknis yang memakan waktu lama,” tutur Rustam.

Menurut Rustam, kawasan Jakarta Kota termasuk kawasan dengan penataan khusus sebagai kawasan bersejarah. Pengaturan lalu lintas di kawasan itu cukup pelik karena memperhitungkan keberadaan bangunan kuno yang dilindungi UU.

Stasiun Jakarta Kota termasuk bangunan cagar budaya yang dilindungi dalam SK Gubernur Nomor 475 tahun 1993. Stasiun Jakarta Kota merupakan satu dari 35 bangunan kuno dan cagar budaya di Jakarta Barat di samping Gedung Tjandranaya (yang kini dikangkangi bangunan hotel Novotel), Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, dan sebagainya.

Sebagaimana diwartakan, PT KA menggandeing PT Sari Bumi Eramaju untuk merenovasi Stasiun Jakarta Kota menjadi stasiun modern yang dilengkapi mal diatas lahan seluas 35.000 meter persegi. Kerjasama dengan pola BOT (built, operate, transfer) itu menelan investasi Rp 239 miliar.

SK Gubernur Nomor 475/1993 antara lain menyebutkan, kegiatan berupa memugar, memperbaiki, mengubah bentuk dan warna, mengganti elemen bangunan, memindahkan, membongkar, mengubah peruntukan, memisahkan sebagian bangunan maupun mengambil atau memindahkan benda-benda bergerak yang merupakan bagian dari bangunan cagar budaya serta lingkungan pekarangannya harus dengan izin Gubernur DKI, dengan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab dalam pelestarian benda cagar budaya, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Asisten Pembangunan DKI IGKG Suena mengungkapkan, rencana pembangunan Stasiun Jakarta Kota harus mengikuti aturan yang berlaku dalam renovasi cagar budaya. Hingga kini pihaknya belum mendapat pengajuan maupun gambaran rencana pembangunan Stasiun Jakarta Kota baik dari PT KA maupun mitra swastanya.

Khusus pengguna KA

Mantan Wakadinas Tata Kota DKI Ismail Zubir berkisah, sekitar dua tahun lalu memang pernah ada yang mengajukan. “Tapi terus hilang begitu saja. Kami juga nggak tahu,” katanya. Seperti Museum Nasional (Museum Gajah), tambahnya, perlakuan terhadap Stasiun Kota tak boleh semena-mena. Tapi sah-sah saja jika ada bangunan baru. “Hanya saja bangunan baru itu harus sesuai dengan bangunan lama dan lingkungannya. Tidak boleh bangunan yang sama sekali modern,” katanya.

Namun dia juga mengakui, ada suatu dilema. Pasalnya, angkutan umum massal belum mendukung. Di satu pihak, PT KA ingin bisa menambah pemasukan dengan membangun pusat belanja namun kawasan di sana sudah terlalu padat. “Sebenarnya, kalau angkutan umum massal sudah ada, mal bisa dibangun berderet seperti di Orchard Road Singapura atau di negara lain. Di Hongkong, ada mal berjejer sepanjang 5 km. Dan itu menjadi salah satu obyek wisata. Tapi kondisi itu tentu dengan syarat tertentu,” paparnya.

“Soal mal memang masih sangat kurang. Jakarta perlu 200 mal. Sekarang baru ada 80. Idealnya di tiap kelurahan ada satu. Kalau saja mal bisa dibangun merata di seluruh wilayah Jakarta, tidak terpusat di beberapa kawasan tertentu, mungkin masalah kemacetan bisa diantisipasi,” demikian Zubir. (max/pra)

Sumber: Kompas, Selasa, 11 Mei 2004

Mengembalikan Kejayaan Jalan Braga

Mei 6, 2004

Menyusuri Jalan Braga di Kota Bandung, Jawa Barat, serupa dengan perjalanan ziarah ke zaman kejayaan pemerintah kolonial Belanda tempo dulu. Dihiasi bangunan-bangunan kuno berarsitektur art deco, jalan yang namanya sama dengan sebuah kota di utara Portugal itu merupakan daerah konservasi budaya.

Di masa lalu, Jalan Braga merupakan pusat perniagaan modern yang hanya menjajakan barang-barang berkelas pada zamannya. Semula, jalan ini bernama Jalan Pedati dengan lebar sekitar 10 meter.

Konon, pembuatan jalan ini terkait dengan pembangunan Jalan Anyer-Panarukan oleh Daendels pada tahun 1808-1811 dan Politik Tanam Paksa tahun 1830-1870. Jalan ini menghubungkan Jalan Raya Pos dengan gudang kopi milik Andries de Wilde yang sekarang menjadi Balaikota Bandung.

Pada tahun 1856, saat Bandung menjadi ibu kota Karesidenan Priangan, beberapa hunian warga Eropa dibangun di sepanjang jalan yang masih terbuat dari tanah tersebut. Sementara itu, perumahan lainnya masih beratapkan ijuk, rumbia, atau ilalang. Hingga tahun 1874, hanya terdapat enam hingga tujuh rumah dari batu di Jalan Braga.

Tahun 1882 seiring dengan pendirian Tonil Braga, jalan diperkeras dengan batu kali dan digunakannya lampu minyak sebagai penerang jalan. Ketika jalur kereta api Batavia-Bandung dibangun pada tahun 1884, ujung Jalan Braga yang terletak dekat pusat kota telah berkembang pesat, sedangkan bagian utaranya masih berupa hutan karet.

Perkembangan jalan ini dipicu oleh toko kelontong De Vries. Toko yang menjual kebutuhan sehari-hari ini banyak dikunjungi petani Priangan keturunan Belanda yang kaya raya (Priangan planters). Keramaian De Vries membuat kawasan di sekitarnya ikut berkembang sehingga berdiri hotel, restoran, bioskop, dan bank. Akhirnya, Jalan Braga berkembang menjadi daerah pertokoan terkemuka di seluruh Hindia Belanda.

Tahun 1900, penggal Jalan Gereja dan Jalan Braga mulai diaspal. Jalan Braga pun menjadi daerah dengan pembangunan yang pesat. Karena itu, pada tahun 1906 dibuat peraturan tentang standar bangunan toko di Jalan Braga, seperti tipe bangunan gaya barat yang semula terbuka diubah menjadi bangunan perdagangan tertutup. Bentuknya bervariasi, mulai dari langgam klasik hingga arsitektur modern.

Modernisasi Jalan Braga dilakukan tahun 1920-1930 dan menjadikannya sebagai pertokoan eksklusif. Seiring dengan terjadinya Perang Dunia II tahun 1942, pamor Jalan Braga mengalami kemerosotan.

Menjelang Konferensi Asia Afrika tahun 1955, bangunan-bangunan di Jalan Braga dipercantik. Kemeriahan Jalan Braga pun hidup kembali.

Namun, citra Jalan Braga surut kembali sekitar tahun 1960, bersamaan dengan pembangunan kembali sebuah toko dengan bentuk yang berbeda. Akibatnya, wajah Jalan Braga mulai berubah secara perlahan. Reklame mulai bermunculan menutupi bangunan-bangunan yang ada.

Kerusakan bertambah parah ketika kesepakatan untuk tidak membangun gedung-gedung lebih dari dua lantai dilanggar. Dengan alasan pembangunan, gedung-gedung lama dibongkar dan dibangun tanpa ada aturan. Kondisi Braga pun makin semrawut.

Saat ini hanya sekitar 50 persen bangunan yang masih menjaga bentuk aslinya dengan gaya arsitektur art deco yang berjaya di awal abad ke-20. Sisanya, telah berubah menjadi bangunan modern dan bangunan tak terawat.

Denyut perniagaan di Jalan Braga sebenarnya masih terasa dengan berdirinya sejumlah toko dan gedung perkantoran.

KINI, Jalan Braga yang kesohor itu tinggal kenangan. Dari sekitar 78 toko yang ada, tinggal 60 persen yang masih beroperasi dan sisanya terabaikan. Menurut penasihat (advisor) proyek Braga City Walk (BCW), Harry S Soedarsono, dari 60 persen itu, 70 persen berupa bisnis ritel dan 30 persen nonritel, seperti percetakan dan bengkel. Padahal, sejak dulu daerah Braga diperuntukkan hanya untuk bisnis ritel.

Agar kawasan Braga dapat kembali berdetak, sebuah pengembang swasta menjalankan proyek BCW. Dalam proyek itu, Jalan Braga akan dikembalikan pada kejayaannya sebagai pusat kegiatan perniagaan masyarakat Bandung.

Menurut pihak pengembang PT Bangun Mitra Mandiri (BMM), revitalisasi kawasan Braga tidak dapat dilakukan secara parsial. Proses penghidupan kembali Braga memerlukan konsep integral yang melibatkan keseluruhan kawasan, tanpa menghilangkan gaya arsitektur kuno bangunan-bangunannya.

“Jadi, proses revitalisasi Jalan Braga tidak bisa dilakukan dengan renovasi bangunan sendiri-sendiri, melainkan harus lewat konsep kawasan,” kata Harry.

Keterlibatan pengembang, dalam hal ini PT BMM, diyakini akan dapat menghidupkan kembali kawasan bersejarah Braga. Harapan itu, menurut Harry, cukup beralasan karena keberadaan sebuah bangunan dengan 18 lantai yang dilengkapi menara akan menarik banyak pengunjung. Dengan demikian, bangunan-bangunan mati di sepanjang Jalan Braga akan hidup kembali dengan sendirinya.

Namun, proses revitalisasi itu bergantung pada mekanisme pasar. Maksudnya, keterlibatan pengembang hanya sampai pada menyediakan “gula bagi semut”. Begitu BCW dibangun, para pemilik modal diharapkan secara otomatis akan mau berinvestasi di Jalan Braga.

Akan tetapi, pemilik toko kerajinan tangan di Jalan Braga yang sekaligus Ketua Paguyuban Braga, David B Soediono, justru khawatir. Pembangunan BCW, katanya, berpotensi mematikan toko-toko di sepanjang jalan itu.

“Memang pihak pengembang mengatakan, kalau kami akan saling menguntungkan, menjadi komplementerlah. Tetapi, siapa yang bisa menjamin itu untuk seterusnya. Jadi, pemerintah yang harus turut terlibat agar toko-toko di sini tidak mati,” kata David yang telah tinggal di Jalan Braga sejak 39 tahun silam.

Oleh karena itu, Paguyuban Braga akan menolak keras rencana pembangunan BCW kalau lahan parkir pertokoan dikurangi. Hal itu berkaitan dengan rencana pelebaran trotoar Jalan Braga yang pada akhirnya mempersempit jalan aspal yang selama ini menjadi tempat parkir pengunjung.

“Walaupun pengembang menyediakan tempat parkir, tetapi kita tahu karakter pembeli Indonesia. Mereka akan malas berjalan jauh ke pertokoan Jalan Braga. Kalau itu terjadi, toko akan mati perlahan-lahan,” ujar David.

Hingga kini pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan BCW masih dalam proses dan diperkirakan akan selesai satu hingga dua bulan mendatang. Sementara itu, peletakan batu pertama direncanakan pada bulan Juni 2004.

PEMBANGUNAN BCW ini juga menuai kecaman dari para pemerhati dan pelestari budaya. BCW yang terdiri atas hotel, apartemen, dan pertokoan ritel ini dianggap akan semakin merusak citra Jalan Braga sebagai daerah konservasi budaya.

“Maksud dan tujuan pembangunan BCW baik, tetapi harus dilihat faktor- faktor lain yang dapat membangkitkan gairah perdagangan di sana,” kata Ketua Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung (Bandung Heritage) Harastoeti DH.

Menurut dia, BCW seharusnya hanya dikembangkan sebagai apartemen dan hotel tanpa membangun pertokoan ritel. Lebih baik, para penghuni apartemen dan hotel berbelanja di Jalan Braga sehingga toko yang telah ada dapat kembali hidup. Pembangunan pusat perbelanjaan di BCW dikhawatirkan akan semakin mengurangi intensitas dan jumlah perdagangan di toko-toko yang telah ada.

Secara estetik, pembangunan apartemen dan hotel yang tinggi ini dikhawatirkan akan merusak karakter bangunan yang telah ada. Selama ini ciri bangunan di Jalan Braga adalah bangunan rendah. Pembangunan BCW harus dikompromikan dan mampu bersandingan dengan bangunan-bangunan bersejarah yang telah ada.

“Kami tidak antipembangunan, tetapi jangan sampai pembangunan bangunan baru merusak bangunan yang telah ada. Pembangunan harus dilakukan secara kontekstual sehingga mampu meningkatkan kualitas kota,” kata Harastoeti.

RENCANA pembangunan BCW tidak hanya mengundang reaksi dari para pemilik toko, tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Yanti (37), warga RT 06 RW 04, menuturkan kegelisahannya sehubungan dengan akan berdirinya gedung pertokoan yang merangkap hotel dan apartemen setinggi 18 lantai itu.

“Kami, warga yang rumahnya langsung berbatasan dengan gedung, tentu akan terganggu. Karena, rumah kami akan tertutup bayangan sehingga tidak mendapat sinar Matahari. Kan itu enggak bagus untuk kesehatan, apalagi untuk anak- anak,” katanya.

Begitu pula yang dikatakan Haji Ahri Solehudin (62), seorang tokoh masyarakat. Ia mengeluhkan tidak adanya pihak pengembang yang bersedia berdialog dengan warga. Padahal, menurut dia, baru membangun sumur untuk proyek saja sudah cukup bising hingga mengganggu ketenteraman warga.

Pihak pengembang sudah mematok bahwa pembangunan Braga Citywalk akan diselesaikan sebagian bertepatan dengan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, Mei 2005. Sisanya baru akan selesai pada akhir tahun yang sama.

Namun, Sekretaris Kota Bandung Maman Suparman menyatakan, hingga saat ini masalah pembangunan BCW masih dalam penggodokan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Bandung. Beberapa hal yang masih dikaji di antaranya menyangkut masalah perizinan serta analisis mengenai dampak lingkungannya. (K11/k12)

Sumber: Kompas, Kamis, 06 Mei 2004