Archive for Maret, 2004

Awal Mula Sejarah Kereta Api

Maret 29, 2004

NAMA Lawang Sewu memang tak asing lagi bagi warga Kota Semarang. Bangunan bersejarah tersebut merupakan salah satu tetenger kota, selain Tugu Muda, Museum Mandala Bhakti, Pasar Bulu, dan Balai Kota.

Namun Lawang Sewu tak hanya terkait dengan peristiwa heroik pertempuran lima hari. Lebih dari itu, bangunan unik tersebut tak bisa terlepas dari sejarah perkeretapian di Indonesia.

Menurut rangkuman sejarah yang disusun PT KA, semula Lawang Sewu milik NV Nederlandsch Indische Spoorweg Mastshappij (NIS), yang merupakan cikal bakal perkeretapian di Indonesia. Saat itu ibu kota negeri jajahan ini memang berada di Jakarta. Namun pembangunan kereta api dimulai di Semarang.

Jalur pertama yang dilayani saat itu adalah Semarang – Yogyakarta. Pembangunan jalur itu dimulai 17 Juni 1864, ditandai dengan pencangkulan pertama oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda Sloet van Den Beele. Tiga tahun kemudian, yaitu 19 Juli 1868 kereta api yang mengangkut penumpang umum sudah melayani jalur sejauh 25 km dari Semarang ke Tanggung.

Butuh Kantor

Dengan beroperasinya jalur tersebut, NIS membutuhkan kantor untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif. Lokasi yang dipilih kemudian adalah di ujung Jalan Bojong (kini Jalan Pemuda). Lokasi itu merupakan perempatan Jalan Pandanaran, Jalan Dr Soetomo, dan Jalan Siliwangi (kini Jalan Soegijapranata).

Saat itu arsitek yang mendapat kepercayaan untuk membuat desain adalah Ir P de Rieau. Ada beberapa cetak biru bangunan itu, antara lain A 387 Ned. Ind. Spooweg Maatschappij yang dibuat Februari 1902, A 388 E Idem Lengtedoorsnede bulan September 1902, dan A 541 NISM Semarang Voorgevel Langevlenel yang dibuat tahun 1903. Ketiga cetak biru tersebut dibuat di Amsterdam.

Namun sampai Sloet Van Den Beele meninggal, pembangunan gedung itu belum dimulai. Pemerintah Belanda kemudian menunjuk Prof Jacob K Klinkhamer di Delft dan BJ Oudang untuk membangun gedung NIS di Semarang dengan mengacu arsitektur gaya Belanda.

Lokasi yang dipilih adalah lahan seluas 18.232 meter persegi di ujung Jalan Bojong, berdekatan dengan Jalan Pandanaran dan Jalan Dr Soetomo. Tampaknya posisi itu kemudian mengilhami dua arsitektur dari Belanda tersebut untuk membuat gedung bersayap, terdiri atas gedung induk, sayap kiri, dan sayap kanan.

Diurug Pasir

Sebelum pembangunan dilakukan, calon lokasi gedung tersebut dikeruk sedalam 4 meter. Selanjutnya galian itu diurug dengan pasir vulkanik yang diambil dari Gunung Merapi.

Pondasi pertama dibuat 27 Februari 1904 dengan konstruksi beton berat dan di atasnya kemudian didirikan sebuah dinding dari batu belah. Semua material penting didatangkan dari Eropa, kecuali batu bata, batu gunung, dan kayu jati.

Setiap hari ratusan orang pribumi menggarap gedung ini. Lawang Sewu resmi digunakan tanggal 1 Juli 1907. Dalam perkembangannya, Lawang Sewu juga terkait dengan sejarah pertempuran lima hari di Semarang yang terpusat di kawasan proliman (Simpanglima) yang saat ini dikenal sebagai Tugu Muda. Pada peristiwa bersejarah yang terjadi 14 Agustus 1945 – 19 Agustus 1945 itu, gugur puluhan Angkatan Muda Kereta Api (AMKA). Lima di antaranya dimakamkan di halaman depan Lawang Sewu. Mereka adalah Noersam, Salamoen, Roesman, RM Soetardjo, dan RM Moenardi.

Kereta api kemudian menyerahkan halaman depan seluas 3.542,40 meter persegi pada Pemda Kodya Semarang. Sedangkan makam lima jenasah di halaman itu, 2 Juli 1975 dipindah ke Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal dengan Inspektur Upacara Gubernur Jateng Soepardjo Roestam.

Kini lahan gedung Lawang Sewu tinggal 14.689,60 meter per segi. (Purwoko Adi Seno, Arie Widiarto-63)

Sumber: Suara Merdeka, Senin, 29 Maret 2004

Iklan

Villa Isola, Monumen dalam Arsitektur

Maret 28, 2004

Oleh W Wibisono

“Bandoeng O, wonderstad, dat zegt toch iedereen, een stad vol pracht en praal, altijd even schoon en rein, kortom, een plaats bij uitnemendheid, Bandoeng, heer lijke staad”. (Rara Sulastri – 1933)

Sebuah lagu sanjungan dalam Bahasa Belanda, yang terdapat dalam buku Wadjah Bandoeng Tempo Doeloe, karya Haryato Kunto, menggambarkan betapa jaya dan indahnya Kota Bandung (baca: Bandung utara) pada masa kolonial. Keindahan Kota Bandung saat itu tidak hanya ditunjang oleh kondisi alamnya, tetapi juga faktor man made.

Pada awal abad ke-20 kota ini pernah menjadi laboratorium arsitektur para arsitek di Hindia Belanda. Kontribusi mereka berupa karya arsitektur dengan langgam masing-masing turut membentuk citra Kota Bandung.

Salah satu karya arsitektur yang membentuk citra Kota Bandung adalah Villa Isola yang yang didesain CP Wolff Schoemaker. Bangunan yang didirikan tahun 1933 ini merupakan pembangkit memori sebagian besar masyarakat akan Kota Bandung. Setiap melihat gambar Villa Isola, ingatan masyarakat tertuju pada Kota Bandung. Peran suatu karya arsitektur dalam membangkitkan kenangan orang banyak akan suatu tempat merupakan salah satu aspek dalam penilaian makna kultural yang dimiliki bangunan tersebut. Aspek lain adalah sejarah, estetika, dan ilmu pengetahuan.

Suatu karya arsitektur yang baik tak hanya memiliki makna kultural yang mampu membangkitkan kenangan orang banyak terhadap suatu tempat, tetapi juga mampu meninggalkan kenangan dan kesan mendalam pada orang banyak terhadap karya itu sendiri. Bila hal ini terjadi, maka karya tersebut dapat dikategorikan sebagai karya arsitektur monumental.

Kata monumental berasal dari Bahasa Latin, monere yang secara harfiah berarti ’mengingatkan’. Kata ini berkembang menjadi mnemon, mnemonikos yang dalam Bahasa Inggris menjadi mnemonic, berarti ’sesuatu yang membantu untuk mengingat’. Pengertian monumental dalam arsitektur monumental tidak jauh dari pengertian di atas, yaitu sifat perancangan tertinggi yang dapat dicapai perancang agar dapat membangkitkan kenangan atau kesan yang tidak mudah terlupakan. Seorang arsitek bernama Ruskin dalam bukunya Speaking Architecturally mengatakan, sebuah karya arsitektur yang baik memiliki kesatuan, komposisi, keseimbangan asimetris, dan ritme.

Pada Villa Isola, pembangkit kenangan yang utama adalah bentuknya yang tidak lazim jika dibandingkan dengan bangunan lain dengan fungsi sama (rumah tinggal). Hal ini terlihat jelas saat melintasi Jalan Setiabudhi yang menghubungkan Kota Bandung dengan Lembang. Lebih dekat dengan bangunan yang kini berfungsi sebagai kantor rektorat Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ini, akan terasa adanya pengolahan tapak (lahan) yang sesuai dengan bentuk bangunan. Kedua unsur tersebut, bangunan dan lahan, membentuk kesatuan. Hal-hal di ataslah yang menjadi alasan mengapa bangunan ini dapat dikategorikan sebagai karya arsitektur monumental.

Peletakan massa

Dalam meletakkan massa Villa Isola, Schoemaker menggunakan sumbu imajiner utara-selatan dengan arah utara menghadap Gunung Tangkuban Perahu dan arah selatan menghadap Kota Bandung. Penggunaan sumbu utara-selatan dengan berorientasi pada sesuatu yang sakral (gunung atau laut) merupakan orientasi kosmis masyarakat di Pulau Jawa. Hal yang sama diterapkan dalam pengolahan tapak Technische Hoogheschool te Bandoeng (Institut Teknologi Bandung/ITB) yang berorientasi pada Gunung Tangkuban Perahu dan Kota Yogyakarta pada Gunung Merapi.

Villa Isola terletak di antara dua taman yang memiliki ketinggian berbeda. Taman di bagian selatan lebih rendah daripada taman di bagian utara. Taman di utara didesain dengan menghadirkan nuansa Eropa di dalamnya. Hal ini diperkuat dengan kolam berbentuk persegi dengan patung marmer di tengahnya. Pada taman ini terdapat jalur yang merupakan as yang membagi taman menjadi dua bagian simetris. Mendekati bagian utara bangunan, akan terlihat tangga berbentuk setengah lingkaran yang titik pusatnya berada pada bangunan.

Hal serupa juga diterapkan pada taman bagian selatan. Pengolahan bentuk anak tangga setengah lingkaran berpusat pada bangunan Villa Isola. Kedua taman yang memiliki perbedaan ketinggian dihubungkan dengan dua tangga melingkar pada sisi barat dan timur bangunan. Pengolahan taman dengan menggunakan bentuk melingkar yang berpusat pada bangunan yang juga memiliki bentuk melingkar, menjadikan bangunan menyatu dengan lahan di sekitarnya.

Fasad dan ruang dalam bangunan

Fasad bangunan Villa Isola diperkaya dengan garis-garis lengkung horizontal. Hal ini merupakan ciri arsitektur Timur yang banyak terdapat pada candi di Jawa dan India. Pada saat-saat tertentu, garis dan bidang memberi efek bayangan dramatis pada bangunan.

Seperti kebanyakan karya Schoemaker, Villa Isola memiliki bentuk simetris. Suatu bentuk berkesan formal dan berwibawa. Pintu utama terdapat pada bagian tengah bangunan, menghadap ke utara. Pintu ini dilindungi sebuah kanopi berupa dak beton berbentuk melengkung yang ditopang satu tiang pada ujungnya.

Pembagian ruang dalam bangunan mengikuti tipologi rumah tinggal di Eropa, mengingat pemilik pertama bangunan ini seorang Belanda bernama DW Berrety. Lantai pertama terdiri atas sebuah lobi dengan tangga melingkar ke atas di kedua sisi dan sebuah ruang keluarga. Pada ruang keluarga terdapat jendela melengkung berukuran besar yang memungkinkan orang melihat pemandangan Kota Bandung di dataran lebih rendah. Di lantai ini juga terdapat toilet berbentuk bundar.

Lantai kedua bangunan berisi kamar tidur yang dihubungkan dengan koridor yang membentang pada arah barat dan timur. Pada kedua ujung koridor terdapat dua buah teras terbuka. Penggunaan koridor merupakan suatu penyelesaian yang baik pada bangunan di iklim tropis karena berfungsi sebagai isolator termal sehingga udara dalam ruangan terasa sejuk. Kamar tidur utama didesain menghadap ke arah selatan. Kamar ini dilengkapi dengan balkon melingkar yang dilindungi tritisan dari fiber dan disangga balok-balok baja. Pada lantai ketiga bangunan terdapat kamar tidur tamu dan ruang rekreasi. Beberapa dari ruangan tersebut telah berubah sesuai fungsi barunya.

Jika sisi utara bangunan terdiri dari tiga lantai, isi selatan bangunan terdiri dari empat lantai. Hal ini terjadi karena perbedaan ketinggian lahan. Lantai dasar pada sisi selatan bangunan berfungsi sebagai daerah servis. Hal ini menarik untuk suatu bangunan tempat tinggal pada masa itu yang umumnya memiliki daerah servis terpisah dari bangunan utama. Seperti pintu masuk utara, pintu masuk selatan berhadapan langsung dengan taman. Pengolahan lahan, taman, dan elemen-elemennya turut mendukung keunikan Villa Isola terutama dari segi bentuk. Semuanya itu menyuarakan satu bentuk: bundar!

Monumental dalam arsitektur mengandung arti hal-hal yang tersimpan di alam bawah sadar dan meninggalkan kesan dan kenangan yang sulit terlupakan. Sifat monumental pada karya arsitektur tidak hanya terbatas pada bentuk bangunan secara keseluruhan, tetapi menyangkut hal lain, seperti urutan, struktur bangunan, bentuk atap, fasad, dan lainnya. Diperlukan kepekaan khusus dalam menilai kemonumentalan suatu karya arsitektur. Hal ini dapat dicapai dengan cara berlatih menghargai dan menghormati suatu karya arsitektur.

Fenomena di Kota Bandung di mana tidak sedikit bangunan tua yang merupakan bagian dari sejarah perkembangan kota diabaikan, bahkan dihancurkan, tentulah bukan suatu fenomena yang baik. Tidak sedikit karya arsitektur di Kota Bandung yang memiliki nilai monumental. Suatu nilai tertinggi yang ingin dicapai dalam setiap perancangan. Jika kita belum mampu menandingi monumental suatu karya yang sudah ada, mengapa kita harus mengubah karya itu atau bahkan menghancurkannya.

W Wibisono Arsitek di Jakarta, alumni Institut Teknologi Bandung

Sumber: Harian Kompas, Minggu, 28 Maret 2004

Bandung Kembangkan Wisata Sejarah

Maret 26, 2004

Kota Bandung sempat terkenal dengan julukan Paris Van Java pada zaman kolonial Belanda. Julukan itu kiranya berasal dari banyaknya mojang priangan yang terkenal cantik dan arsitektur bangunan yang indah mewarnai kota ini. Saking indahnya, situasi Bandung saat itu mengingatkan petinggi Belanda pada keindahan Paris, sebuah kota di Eropa.

Namun, keindahan kota ini lambat laun berubah seiring derasnya laju pembangunan. Pembangunan menghasilkan banyak perubahan bagi keadaan kota ini, berbagai bangunan baru dan modern yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan maupun perkantoran mewarnai Kota Bandung saat ini. Bandung pun tidak lagi terkenal dengan Paris Van Java-nya.

Seperti kota-kota besar lain, pemerintah kota (pemkot) sebagai penguasa kota gencar mendandani Bandung supaya terlihat lebih dinamis dan modern. Berbagai bangunan tua pun ‘digaruk’, diganti dengan bangunan baru yang sesuai dengan trend masa kini. Tampilan kota berubah, namun tetap menyisakan mojang cantik nan menawan dengan sedikit bangunan tua bersejarah yang memiliki arsitektur indah.

Perkembangan kota ini berpengaruh terhadap objek wisata yang diandalkan Kota Bandung. Sebagai kota yang dekat dengan Jakarta, Kota Bandung menjadi pilihan warga ibukota yang ingin menikmati liburan. Dengan sedikit kreativitas, Bandung berubah menjadi kota tujuan wisata yang populer bagi orang Jakarta. Selama ini warga ibukota mengunjungi Bandung untuk berwisata belanja dan kuliner.

Pemerintah Kota Bandung bukannya tidak menyadari dengan potensi ini. Berbagai kemudahan izin diberikan bagi pengusaha factory outlet, tujuan wisata yang terkenal di kota ini.

Hasilnya, berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Bandung angka kunjungan wisatawan 2003 mencapai 1.762.415 atau meningkat 86,23% dari 2002 yang 946.344 pengunjung.

Pemkot Bandung pun berhasil meraup pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata sebesar Rp80 miliar atau sama dengan 60% perolehan pajak yang diperoleh Kota Bandung yang berkisar Rp130 miliar.
Namun, pemkot pun tahu, perlu ada perubahan untuk mempertahankan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bandung. Kepala Dinas Pariwisata Kota Ernawan Natasaputra mengungkapkan saat ini Kota Bandung perlu meningkatkan jenis objek wisata agar kota ini bisa tetap menarik minat wisatawan.

Dia mengakui pengembangan objek wisata di Bandung cukup sulit karena harus disesuaikan dengan kondisi keterbatasan lahan di kota ini. Oleh karena itu, lanjutnya, pemkot harus jeli dan kreatif memanfaatkan potensi kota yang bisa dijadikan objek wisata alternatif.

“Kalau objek wisatanya itu-itu saja, lama-lama wisatawan bosan dan enggan datang lagi ke Bandung. Karena itu pemkot berupaya mengembangkan objek wisata alternatif. Tahun ini kita mulai kembangkan wisata heritage, wisata bangunan tua dan bersejarah.”

Saat ini, paparnya, Bandung memiliki sembilan objek wisata meliputi Kebun Binatang, Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani, Karang Setra, Museum Geologi, Museum Pos Indonesia, Museum Konferensi Asia Afrika, Museum Mandala Wangsit Siliwangi, Museum Sri Baduga dan Saung Angklung Udjo.

“Tahun ini kita mulai mengembangkan objek wisata baru yang berbasis wisata heritage. Bangunan-bangunan bersejarah akan kita tata dan dikembangkan agar mampu menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara.”

Siapkan promosi

Ide itu pun digulirkan, tiga gedung tua yang bersejarah di Kota Bandung yaitu Gedung Gedung Landraad yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 5, Pendopo Kabupaten Bandung yang berada di Jl. Dalem Kaum No. 1 dan Villa Isola yang berlokasi di Jl. Setiabudhi 229 Bandung.

“Sebagai persiapan, awal tahun ini kami menyiapkan 30 tenaga pemandu wisata agar menguasai seluruh aspek bangunan tua dan bersejarah di Bandung. Tenaga pemandu wisata ini berasal dari berbagai sekolah yang berbasis pariwisata di Bandung,” jelasnya.

Setelah memiliki pemadu wisata yang memadai, lanjutnya, pemkot akan memoles tampilan gedung yang akan dipasarkan itu. Dia menyadari upaya mengembangkan promosi memang tidak bisa sendiri. Rencananya, pemkot akan menggandeng Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (Asita) untuk mempromosikan wisata heritage.

“Sebelum semuanya siap, kami belum berani mempromosikan objek wisata ini. Mudah-mudahan wisata heritage ini sudah bisa dipasarkan tahun depan. Nanti setelah siap, kita rangkul Asita untuk promosi,” kata dia.
Sebenarnya, ungkap dia, wisata heritage sudah lama dikembangkan namun terbatas untuk kalangan wisatwan mancanegara, terutama wisatawan Eropa. Bangunan tua yang populer di kalangan wisaman itu a.l. Gedung Sate, Gedung Merdeka, Hotel Preanger dan Savoy Homann. Namun, lanjutnya, seiring terbatasnya jumlah wisatawan Eropa akhir-akhir ini wisata ini kurang dilirik. “Tahun ini kita berupaya mengembangkannya lagi dan mulai mendekati pasar domestik.”

Ernawan optimis wisata heritage bisa dinikmati oleh wisatawan domestik. “Saya kira [potensi pasarnya] cukup bagus. Selama ini Gedung Merdeka dan Gedung Sate kan selalu dikunjungi wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Memang jumlahnya tidak terlalu banyak tapi kita akan coba mengembangkannya siapa tahu bisa menjadi objek wisata andalan.”

Sebagai penguasa kota, Pemkot Bandung sah-sah saja memiliki rencana pengembangan kota, termasuk pengembangan potensi pariwisatanya. Namun, realistiskah rencana ini? mengingat sebagian kondisi bangunan yang akan dikembangkan menjadi tujuan wisata andalan sudah mulai termakan usia.

Apalagi kondisi sarana transportasi di bandung yang terkenal semrawut. Bukankah wisata semacam ini membutuhkan mobilitas wisatawan yang tinggi untuk beralih dari satu objek wisata ke objek wisata lain? Menanggapi hal ini, Ernawan menuturkan tidak ada masalah dengan kondisi transportasi di Bandung.
“Akses jalan nggak begitu sulit, apalagi saat ini kita tengah mengkaji apakah perlu ada bus khusus untuk wisata dalam kota. Dulu memang pernah ada, namun saat ini perlu dievaluasi apakah perlu fasilitas semacam itu. Tentunya kalaupun akan diadakan lagi perlu penyempurnaan,” katanya.

Harus dilestarikan

Kalangan industri pariwisata di Bandung menyambut baik langkah Pemkot yang berniat mengembangkan obyek wisata bangun bersejarah. Namun demikian, pengembangan wisata itu tidak akan berhasil dengan baik tanpa terlebih dahulu menata dan memperbaiki obyek wisatanya.

“Bandung memang miliki cukup banyak bangunan bersejarah peninggalan Belanda maupun Jepang yang bisa dijual kepada wisatawan domestik maupun asing. Namun yang dipelihara dengan baik paling hanya Gedung Sate, Gedung Merdeka dan Bank Indonesia,” kata Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar H.S. Hermawan.

Sedangkan bangunan lain yang sebenarnya memiliki nilai sejarah, tidak sedikit yang sudah diubah bentuk maupun peruntukannya. “Lihat saja Kerkoff di Jl. Padjadjaran yang kini sudah berubah menjadi lapangan olah raga,” tuturnya.

Kalaupun masih ada bangunan bersejarah yang masih utuh, namun kondisinya memprihatinkan karena kurang dipelihara. Oleh karena itu, bila wisata heritage akan dikembangkan, Pemkot Bandung harus melakukan pendekatan pelestarian terhadap bangunan bersejarah dan memiliki nilai budaya.

Artinya, kata Hermawan, bila bangunan tersebut akan dijadikan obyek wisata, maka harus terlebih dahulu diperbaiki, ditata dan dilestarikan. “Kalau dalam kondisi seperti sekarang langsung dijual, mana ada wisatawan yang mau mengunjunginya,” kata dia.

Selama ini, wisatawan asing terutama dari Belanda, banyak yang tertarik untuk mengunjungi bangunan bersejarah di kota ini. Obyek wisata ini, lanjut dia, sebenarnya berpotensi untuk ditawarkan kepada wisatawan domestik, dan ini sudah berjalan untuk Gedung Sate yang saat ini digunakan sebagai kantor gubernur.
Ketua Asita Jabar Yachya Machmoed juga menganggap rencana Pemkot Bandung mengembangkan wisata heritage sangat tepat, mengingat pasar untuk jenis wisata ini cukup besar, terutama wisatawan asal Belanda.
“Sebelum krisis moneter, banyak sekali wisatawan Belanda yang mengunjungi bangunan sejarah di Bandung, seperti yang ada di Jl. Braga. Menurut mereka, stidaknya ada 73 bangunan bersejarah di jalan tersebut,” tuturnya.

Sayangnya, dia mengemukakan tidak sedikit wisatawan tersebut yang kecewa karena banyak bangunan bersejarah yang sudah tidak ada dan tidak sesuai dengan data yang mereka miliki.

Untuk itu, menurut Yachya, Pemkot Bandung harus berani mengalokasikan dana pemeliharaan gedung bersejarah, termasuk yang sudah dimiliki perorangan, bila serius ingin mengembangan wisata ini.
Dia berpendapat bangunan bersejarah boleh saja dimiliki perorangan atau perusahaan swasta. Namun, Pemkot harus mensyaratkan agar bangunan tersebut tidak boleh diubah bentuknya, seperti yang dilakukan pengelola Hotel Preanger dan Hotel Homann yang mempertahankan bentuk bangunan, meskipun hanya bagian depannya saja.

Memang, kalau kondisi ideal itu bisa dilakukan, Bandung tidak hanya terkenal sebagai tujuan wisata belanja dan boga, tapi juga wisata budaya. Kalau ini bisa tercapai, Bandung akan bangga dengan sebutan kota berbudaya.

Sumber: Bisnis Indonesia Jumat, 26 Maret 2004

Gedung-gedung Kuno Tunggu Uluran Tangan

Maret 26, 2004

SEBAGIAN besar gedung kuno di Kota Lama saat ini tidak lagi ditempati pemiliknya. Kalaupun ada yang tinggal di sana, bisa dihitung dengan jari. Aktivitas ekonomi di kawasan itu juga tak seramai dahulu, saat Belanda menjadikannya sebagai little Netherland. Mereka yang dahulu menjalankan aktivitas bisnis di kawasan Kota Lama ramai-ramai mengalihkan modalnya ke pusat ekonomi baru. “Jangankan pendatang baru, pengusaha lama yang dahulu membuka usaha di sini saja mengalihkan perusahaannya ke tempat lain,” ungkap Budiarta, salah seorang pengusaha yang membuka kantor di dekat Gedung Speeke.

Sebagai pengusaha, naluri bisnisnya menyatakan kawasan tempat dia membuka usaha saat ini tidak cukup menarik bagi investor luar. Budiarta lantas bercerita, pada 1970-an suasana kawasan itu tidak sesepi sekarang.

Saat itu meski tidak sangat ramai, Budiarta bersedia tinggal di rumah yang difungsikan sekaligus sebagai kantor. Akan tetapi, kini dia bermukim di tempat lain. “Dahulu di kanan kiri kantor ini ada perusahaan sirup dan percetakan koran. Meski tidak banyak penghuninya, setidaknya kami punya tetangga dekat. Lambat laun kedua perusahaan itu bangkrut dan akhirnya tutup,” tutur dia. Kendati dari segi bisnis kurang menguntungkan, dia berusaha melebarkan sayap perusahaannya.

Ketika para pemilik bangunan di Kota Lama ramai-ramai menjual atau menyewakan bangunan kunonya, dia justru membeli dua bangunan bekas perusahaan sirup dan koran yang terletak tepat di samping kantornya. Agar tampak lebih bersih, dia merehab beberapa bagian tanpa mengubah bentuk aslinya. “Kami merasa sudah mapan di tempat ini. Untuk merenovasi bangunan kuno itu, kami didampingi konsultan karena bangunan tersebut termasuk gedung yang dikonservasi,” ungkapnya.

Beragam Dilema

Keinginan untuk menghidupkan kembali kawasan itu, bagi dia seolah menghadapi beragam dilema. Rangsangan ekonomi dan keamanan tetap menjadi faktor yang dipertimbangkan para pengusaha. “Tanpa keramaian, siapa yang bersedia membuka usaha di sini?” tanya dia.

Kewajiban melestarikan bangunan kuno, menurut pandangan salah seorang pemilik bangunan lain, merupakan beban tersendiri. Sebab, biaya pemeliharaan bangunan lama tergolong relatif tinggi. Merasa kurang menguntungkan, jika diizinkan, pemilik toko di Jalan Taman Srigunting itu sudah sejak lama ingin membongkar bangunan lama miliknya untuk diganti bangunan baru.

Konsultan PT Wiswa Karman yang juga konsultan Perda Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Wiryani, baru-baru ini mengemukakan, telah menyiapkan konsep penataan Kota Lama. Kawasan itu, rencananya dibagi menjadi beberapa segmen. “Sekitar Gereja Blenduk dan kolam retensi Tawang, akan menjadi ruang publik untuk pertunjukan seni dan budaya,” ungkap Wiryani.

Pihaknya juga sudah berusaha menggandeng beberapa lembaga asing dan investor yang bersedia membuka usaha di Kota Lama. Sesuai dengan konsep konservasi bangunan kuno, pihaknya bersedia memberikan konsultasi bagi investor yang akan menggunakan bangunan lama untuk fungsi tertentu.(Ninik D-45j)

Sumber: Harian Suara Merdeka, Jumat, 26 Maret 2004

Bangunan Tua Merana Sejarah Bangsa Pudar

Maret 23, 2004

Pengantar

KOTA Bandung sangat kaya dengan bangunan tua yang mencerminkan perjalanan sejarah. Namun tarikan modernisasi menyebabkan warisan kota itu perlahan musnah. Wartawan ”PR” Erwin Kustiman, Samuel Lantu, Wilda Nurlianti dan Diro Aritonang melaporkan kondisi bangunan bersejarah ini di halaman 1, 24 dan 25. Selain itu, Dr. Mauro Rahardjo juga menyumbangkan artikel di halaman 25. Semoga bermanfaat. (Redaksi)

SEJARAWAN Prof. Dr. Taufik Abdullah kerap berkata bahwa belajar dan mempelajari sejarah bukan semata demi mengetahui tonggak-tonggak peristiwa penting di masa lampau. Lebih dari itu, mengurai benang-benang peristiwa sejarah di masa lampau secara ilmiah dengan perspektif masa depan, berguna untuk “merancang” masa depan. Perspektif berpikir sejarah dengan aneka tonggak peristiwa penting di masa lampau itu, layak disebut sebagai salah satu sumber kearifan hidup.

“Lewat kajian historis terhadap peristiwa-peristiwa penting di masa lampau kita yang hidup sekarang bisa mempelajari pola tingkah laku (behavioral patterns) manusia dan menganalisisnya demi kepentingan hidup kita sekarang dan masa-masa selanjutnya,” demikian Taufik Abdullah.

Dan, sejarah eksistensi sebuah peradaban, tidak hanya dapat ditelusuri lewat historiografi atau pun catatan aktivitas pejuangan masyarakatnya. Selain misalnya memerinci kajian geologis, masih banyak saksi bisu lainnya yang bisa menceritakan perjalanan masa lalu sebuah kota, terutama ketika kota tersebut mengalami masa kejayaan. Salah satu dari saksi bisu itu adalah bangunan-bangunan tua, yang banyak di antaranya menyimpan catatan sejarah autentik.

Kota Bandung adalah satu dari segelintir kota besar di Indonesia yang di masa lalu menjadi pusat kegiatan bangsa Eropa. Tak pelak, di kota ini cukup banyak ditemui bangunan-bangunan tua dengan berbagai genre atau langgam arsitektural. Sebutan sebagai laboratorium arsitektur sempat disandang kota ini, dengan seabrek bangunan kokoh dengan cita rasa seni tinggi berbentuk neo-gothic, art nouveau, art deco, functionalism modem dan lain sebagainya.

Sejatinya, bagi kita yang hidup di masa kini, banyak hal yang bisa dipetik dari warisan sejarah bangunan tua itu. Tidak hanya menjadi penanda zaman ketika negeri ini pernah mengalami cengkeraman kuku penjajah. Lewat bangunan-bangunan yang didirikan dengan perhitungan arsitektur mahatinggi itu, juga bisa dipetik pelajaran berharga serta inspirasi, dan penelitian-penelitian menyangkut soal itu. Apa jadinya, kalau kita serta generasi mendatang, tidak bisa lagi menelusuri jejak awal pendirian kota di mana kita berpijak.

**

TOH, kepentingan ekonomi jangka pendek memang kerap melenakan. Tatkala orientasi manusia sudah tertuju kepada pendapatan yang sudah di pelupuk mata, ketika itu pula segala risiko akan dipertaruhkan. Apalagi, jika risiko itu sendiri dipandang tidak pernah terkait langsung dengan kepentingan dirinya. Itulah tipikal egosentrisme yang kerap kali justru inheren dalam kebijakan pembangunan yang dijalankan pemegang otoritas kota.

Kecenderungan itu pula yang melanda kota ini dalam penggalan sejarah kontemporernya. Jumlah bangunan tua –bahkan yang memiliki muatan sejarah mahapenting, selain kekhasan arsitekturnya– perlahan menyurut, seiring derap pembangunan fisik kota atas nama modernisasi. Kenyataannya, semua itu tidak pernah lepas dari apa yang disebut sebagai komersialisme; sekadar penghalusan dari paham materialisme yang diidap para pemilik otoritas.

Segenap aktivitas fisik seperti pelebaran jalan, pendirian pusat-pusat perdagangan, gedung-gedung baru atas nama dinamika perputaran ekonomi, kerap menggusur gedung-gedung lama yang dianggap perintang. Dalam satu dekade terakhir sejumlah bangunan hancur tanpa bekas, sebut saja Gedung Singer, bangunan pojok berlanggam art-deco di Simpang Lima, Bioskop New Panti Karya, bangunan rumah tinggal di Jln. RE Martadinata, bangunan rumah tinggal di Jln. Pagergunung yang dulunya terdiri dari 12 rumah dan sekarang tinggal 8, bangunan di Ciumbeuleuit dan masih banyak lagi lainnya.

Menurut data dari Dinas Bangunan Kota Bandung, sampai akhir 1999, ada sekira 421 bangunan bersejarah dan berarsitektur khas yang bisa digolongkan benda cagar budaya (BCB) dengan usia paling tua 109 tahun. Tapi beberapa bulan kemudian, bangunan rumah toko Lux Vincent di Jln. Martadinata yang berdiri sejak 1930, musnah. Dua tahun lalu, giliran Wisma Siliwangi di Jln. Ciumbuleuit yang berdiri sejak tahun 1930, rata dengan tanah.

Sedangkan bangunan yang masuk cagar budaya sebagai bangunan tertua adalah sebuah rumah tinggal di Jln. Cihampelas 184 yang dibangun tahun 1890. Untuk perkantoran adalah Kantor Mapolwiltabes Bandung di Jln. Merdeka yang dibangun pada 1895, serta Kawasan Kantor Komandan Militer di Jln. Aceh 59 — sekarang menjadi Markas Kodam III Siliwangi — yang dibangun tahun 1900. Bangunan ini jauh lebih tua dibandingkan Kantor Pemkot Bandung Jln. Aceh 1 yang dibangun arsitek E.H. de Roo pada 1929.

Sesuai UU No.5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, ada beberapa kriteria benda cagar budaya, termasuk di dalamnya bangunan kuno, yang harus dilindungi dan dilestarikan. Kriteria tersebut yaitu berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Di Bandung, bangunan-bangunan yang dianggap sebagai benda cagar budaya dan harus dilindungi sudah dimasukkan dalam daftar. Daftar yang selama ini menjadi acuan ada dua. Pertama yang disusun oleh Seksi Museum dan Kepurbakalaan (Muskala) Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebanyak 421 bangunan. Daftar kedua disusun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) bekerja sama dengan Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung (Bandung Heritage).

“Keduanya tidak memiliki landasan hukum yang kuat karena tidak kunjung disahkan baik dengan SK Mendikbud ataupun SK Wali kota. Ini mengakibatkan kurang kuatnya landasan hukum untuk mengikat pemilik bangunan agar memelihara bangunan tersebut ataupun menindak pemilik yang menyalahi ketentuan perawatan maupun pemugaran,” ungkap Direktur Eksekutif Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung (Bandung Heritage), Francis G. Affandy.

Beberapa bangunan kuno masih ada namun mengalami perubahan yang cukup drastis sehingga bisa dibilang sudah tidak ada lagi. Nilai heritage-nya sangat kecil, contohnya bangunan di Jalan Gatot Subroto yang sekarang menjadi Holland Bakery, beberapa bangunan di Jln. Wastukancana, Jln. Cicendo, Jln. Ir. H. Juanda, juga Jln. Setiabudi. Bahkan, Kantor Polwiltabes Bandung yang berlanggam Indische Empire Stijl juga mengalami perubahan pada bagian mukanya akibat renovasi yang kini tengah berlangsung. Bangunan-bangunan tersebut telah mengalami kerusakan desain yang biasanya terjadi karena berubahnya fungsi bangunan akibat pemasangan papan reklame atau billboard. Kasus seperti ini dengan mudah kita jumpai di sepanjang Jalan Ir. H. Juanda.

Kepala Seksi Registrasi Izin Mendirikan Bangunan Dinas Bangunan Kota Bandung, Sihar, mengatakan selama beberapa tahun terakhir, jumlah pemilik bangunan bersejarah yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk melakukan perombakan bisa dihitung dengan jari. Misalnya Marabu di Jln. Suniaraja, sebuah ruko di Jln. Kebonjati, dan toko di Jln. Pecinan.

Disbang tidak bisa menolak pemilik bangunan bersejarah yang mengajukan IMB karena kebutuhan ruang ketika keluarganya berkembang. Tapi pemiliknya tetap perlu menyertakan surat rekomendasi dari yayasan yang mengelola bangunan bersejarah tersebut.

“Setelah mereka mengajukan izin untuk pengembangan atau perluasan bangunan, Disbang melakukan kajian teknis ke lapangan. Jika bangunan tersebut masuk BCB, pasti kami pertahankan bangunan aslinya. Dia boleh menambah di sebelahnya dengan bentuk menyesuaikan bangunan asli. Yang tidak ketahuan jika pemiliknya merobohkan bangunan duluan,” jelasnya.

Kendala lainnya, Disbang tidak punya wewenang untuk menjatuhkan hukuman terhadap pemilik bangunan. Di sisi lain, pemilik bangunan juga tidak merasa punya kewajiban memelihara bangunannya karena tidak mendapat kontribusi apa-apa dari pemerintah jika mempertahankan bentuk asli bangunannya.

“Ada seorang warga Bandung yang mengeluh karena bangunan lamanya tidak laku dijual karena tidak boleh berubah bentuk, sementara struktur bangunannya sudah bertambah lapuk dan dia butuh uang,” paparnya.

Menurut Sihar, tidak semua bangunan BCB memiliki struktur bangunan yang bagus, terutama jika strukturnya dari kayu. Berbeda dengan bangunan yang memiliki struktur dari beton. Angka pengajuan IMB bangunan bersejarah sangat jarang, karena jumlahnya yang memang sedikit. Kesulitan lain dalam pengawasan bangunan bersejarah adalah belum adanya komputerisasi data.

**

BERDASARKAN UU No. 5/1992 itu, rumusan BCB adalah benda buatan manusia, begerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Benda cagar budaya juga bisa berupa benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Intinya, BCB merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya diperlukan langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan benda cagar budaya.

Pemerintah kolonial menyadari hal itu dengan keluarnya Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblaad Tahun 1931 Nomor 238, dan diubah dengan Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatsblaad Tahun 1934 Nomor 515. Tentu saja produk warisan kolonial tersebut sudah tidak sesuai dengan masa kini.

Karena itu, pemerintah RI menerbitkan Undang-Undang No. 5/1992 tentang BCB, disusul dengan Peraturan Pemerintah No. 10/1993 tentang Pelaksanaan UU 5/1992 itu. Kedua peraturan itu merumuskan apa yang disebut BCB dan situs dengan segala seluk-beluknya.

Pasal 3 UU No. 5/1992 menjelaskan, UU ini tidak hanya meliputi BCB, tapi juga benda-benda yang diduga BCB, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, dan situs. Berdasarkan Pasal 15 ayat 1, setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya.

Lalu Pasal 18 ayat 1 menegaskan, pengelolaan BCB dan situs adalah tanggung jawab pemerintah, dan berdasarkan Pasal 24 ayat 1, pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap BCB beserta situs yang ditetapkan. Sedangkan masyarakat, kelompok, atau perseorangan berperan serta dalam pengelolaan BCB dan situs.

Untuk lebih menegaskan, Pasal 26 mengatur ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100 juta bagi mereka yang dengan sengaja merusak BCB dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).

**

MAKIN berkurangnya bangunan bersejarah di Kota Bandung juga diakui salah seorang anggota Komisi D DPRD Kota Bandung Emi Klanawidjaja. Menurutnya, bangunan-bangunan bersejarah tersebut merupakan aset Kota Bandung yang sebetulnya dapat dimanfaatkan untuk objek wisata.

“Walaupun misalnya belum ada perda yang mengatur soal bangunan bersejarah di Bandung, kan UU No. 5/1992 sudah mengatur soal itu, termasuk ancaman pidananya. Jadi kalau ada perusakan atau penghancuran bangunan bersejarah, polisi bisa langsung bertindak. Masalahnya, apakah aparat penegak hukum tahu ada bangunan-bangunan bersejarah yang dilindungi UU?” tuturnya.

Ia berpendapat, berkurangnya bangunan-bangunan bersejarah di Kota Bandung juga akibat law enforcement atau penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik. Karena UU sudah mengatur soal BCB, kepentingan pribadi bisa dikesampingkan.

Jika yang dipermasalahkan soal perlindungan bangunan bersejarah, maka tidak perlu ada perda karena kedudukannya lebih rendah dari UU. Lagipula jika diatur dalam perda maka ancaman hukumannya cuma Rp 50 ribu atau kurungan 6 bulan.

Namun jika menyangkut soal kompensasi kepada pemilik bangunan bersejarah, Emi menganggap keberadaan perda perlu. Inisiatif pembuatan perda bisa datang dari eksekutif atau legislatif. “Kita imbau, tolong bangunan-bangunan bersejarah dijaga,” tandasnya.

Wali Kota Bandung Dada Rosada sepakat bahwa BCB harus dipertahankan dan sedapat mungkin tidak boleh dibangun kembali apalagi dirusak untuk mempertahankan sejarah bangsa. “Jadi, kalaupun akan dilakukan rehabilitasi hanya bagian dalamnya saja sementara untuk bagian luar tidak,” ungkapnya.

Menurutnya, Bandung dapat meniru negara-negara Eropa yang mempertahankan keaslian bangunan bersejarah di bagian luar sementara bagian dalamnya direnovasi sesuai perkembangan zaman. “Kita harus mempertahankan bangunan-bangunan itu karena kita belum tentu dapat membangun yang serupa di masa kini. Lihat saja renovasi yang dilakukan terhadap Balai Kota, kan tidak sama dengan bangunan yang lama. Begitu juga pembangunan Gedung DPRD Jawa Barat, kan tidak sama dengan Gedung Sate,” tuturnya.

Pemkot, menurutnya, tidak berkeberatan adanya bantuan dari luar negeri atau pihak-pihak lain selama bertujuan mempertahankan kelestarian BCB. Bahkan, dirinya menyambut baik karena sampai saat ini pemkot memang belum dapat memberikan kontribusi bagi para pemilik bangunan bersejarah untuk melakukan pemeliharaan.

Tidak adanya kontribusi yang diberikan, menurutnya, karena pemkot hanya memiliki kewenangan dalam lingkup pengaturan dan pengendalian. Sejauh ini, pelestarian BCB yang dapat dilakukan Pemkot Bandung pun terbatas pada pengendalian saja.

Jika seseorang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau mengubah fungsi BCB, maka izinnya tidak akan diluluskan. “Jika memang bangunan itu terdaftar sebagai BCB, kami akan melarang pembangunan tersebut,” tandasnya.

Walhasil, pemkot pun tak kuasa bila sejumlah bangunan peninggalan masa lalu itu pun kerap berpindah tangan dari satu pemilik kepada pemilik lainnya. “Yang dapat kita kendalikan hanyalah kalau mereka sudah mengajukan izin mendirikan bangunan atau perubahan fungsi bangunan,” tambahnya.

Kasus semacam itu pernah terjadi pada rencana tukar guling (ruilslag) Kantor Mapolwiltabes Jln. Merdeka yang sedianya akan dijadikan pusat perdagangan. Saat itu, pemkot mengajukan surat kepada pemerintah pusat untuk meyakinkan kembali apakah gedung tersebut termasuk BCB yang harus dilindungi.

Setelah diajukan kepada presiden, maka perubahan fungsi itu pun dilarang sehingga ruilslag pun dibatalkan. Pembatalan ruilslag itu, menurutnya, salah satu contoh kasus di mana pemerintah kota tidak bisa melakukan pelarangan, namun dapat mengajukan hal itu kepada pemerintah pusat.

Kelestarian BCB diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun asing manakala berkunjung ke Kota Bandung. Bangunan antik dan bersejarah seperti Gedung Merdeka, Gedung Sate, Kantor Pos Jln. Diponegoro, Balai Kota, Mapolwiltabes, Hotel Preanger, Hotel Homann dan sejumlah gedung di Jln. Braga dapat menjadi objek wisata yang menarik sebagai ciri khas Kota Bandung. “Kita sangat mengharapkan dapat mengembangkan budaya di Kota Bandung agar dapat menjadi seperti Bali dan Yogyakarta,” tekadnya.

Manusia tanpa sejarah niscaya akan kehilangan jatidiri mereka. Pun begitu dengan sosok sebuah kota. Perjalanan panjang sejarahnya bisa terlukis lewat kekayaan warisan arsitektur yang menggambarkan perkembangan kebudayaan masyarakatnya. Membiarkan warisan itu hilang begitu saja– tanpa upaya apa pun untuk mencegahnya– berarti membiarkan salah satu penggalan kehidupan kota tercabik dari penggalan kehidupan lainnya.(Erkus, Sam, Uwie, Diro)***

Sumber: Pikiran Rakyat, Selasa, 23 Maret 2004

Memudarnya Wajah “Eropa di Surga Tropis”

Maret 23, 2004

SEJARAH tua Kota Bandung dengan segala keindahan dan “keromantisannya” adalah sebuah masa yang amat menarik untuk ditelusuri kembali. Anda yang pernah membaca dua buku masterpiece karya “sang kuncen Bandung” (Alm.) Haryoto Kunto –Semerbak Bunga di Bandung Raya dan Bandoeng Tempo Doeloe– niscaya bisa merasakan daya magnetis serta aura romantisme yang muncul dari penggalan sejarah yang ditulis Harry Kunto itu.

GEDUNG Merdeka di Jalan Asia Afrika Bandung, tempat lahirnya sejumlah peristiwa penting dunia.*AGUS ARDJITO/”PR”

Persoalannya, tidak semua pihak memandang semua modal keindahan kota yang telah dimiliki itu sebagai sebuah produk sosio-kultural yang harus dipelihara.

Kapitalisme ekonomi dengan segenap “dogma” keuntungan finansial secepat mungkin, seringkali memang tidak pernah seiring dengan gerakan humanisme kultural. Padahal, sejatinya di sana masih tersisa ruang yang tidak saling menegasikan satu sama lain.

Memang, dari teknis penulisan buku itu amat enak dibaca, mengalir dalam kebersahajaan tuturan bahasa. Namun, justru semakin menjadi daya pikat dua buku itu. Akan tetapi, bobot kemenarikan itu senyatanya semakin mengental karena secara substansial apa yang disajikan buku itu sudah memberi daya pikat tersendiri. Romantisme Bandung tempo doeloe adalah daya pikat sejati dari apapun tulisan yang menjadikannya sebagai objek.

Apalagi, jika kemudian paparan sejarah (historiografi) Kota Bandung lama itu dikomparasikan dengan situasi Bandung kontemporer. Sungguh, sebuah kerinduan bakal mengendap membayangkan imaji Bandung yang masih terbebas dari hiruk-pikuk sosok Kota “modern” dengan segudang persoalan sosial di dalamnya. Pertanyaan pun akan tercuat; Kapan Bandung akan kembali mencapai masa-masa keemasannya sebagai sosok Kota modern dalam makna kesejatiannya? Sebagaimana sempat ditampilkannya ketika masih bernama Negoriij Bandoeng.

Salah satu dari daya pikat utama Bandung di masa lalu, yang semestinya terus dihidupkan adalah bangunan-bangunan kuno yang menjadi contoh karya masterpice para arsitek terdepan dunia di masa itu. Dokumentasi yang disusun organisasi pelestarian bangunan-bangunan bersejarah di Kota ini, Bandung Heritage menulis bahwa pada mulanya, Kabupaten Bandung berada di bawah kekuasaan Mataram. Namun pada Oktober 1677, Kabupaten Bandung jatuh ke tangan VOC akibat Perjanjian I Mataram-Kompeni. Seiring dengan berakhirnya kekuasaan VOC di Indonesia pada Desember 1799, kekuasaan diambil alih Pemerintah Hindia Belanda dengan Gubernur Jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811).

Tatkala Kabupaten Bandung dipimpin Bupati R.A.A. Wiranatakusumah II (1794-1829), terjadi pemindahan ibuKota kabupaten dari Karapyak yang berada di bagian selatan daerah Bandung ke Kota Bandung yang terletak di bagian tengah wilayah tersebut. Saat itu, perubahan kondisi sosial di Bandung termasuk lamban. Perubahan fisik Kota Bandung berawal dari peresmian berdirinya Kota yang dilakukan oleh Deandels dengan surat keputusan (besluit) tanggal 25 September 1810.

Ada suatu cerita, ketika Deandels meresmikan pembangunan jembatan Cikapundung (jembatan di Jalan Asia Afrika dekat Gedung PLN sekarang), Bupati Bandung berada disana. Deandels bersama Bupati melewati jembatan itu kemudian mereka berjalan ke arah timur sampai disuatu tempat (depan Kantor Dinas PU Jalan Asia Afrika sekarang). Di tempat itu Deandels menancapkan tongkat seraya berkata, “Zorg, dat als ik terug kom hier een stad is gebouwd!” (usahakan, bila aku datang kembali ke sini, sebuah Kota telah dibangun!).

Rupanya Deandels menghendaki pusat Kota Bandung dibangun di tempat itu. Tak heran jika di daerah tersebut cukup banyak dibangun pusat-pusat perkantoran, perhotelan dan pertokoan yang sangat indah dan menarik. Daerah ini telah menjadi pendukung pariwisata yang sangat penting pada waktu itu.

Selama ini, ada anggapan umum yang menyatakan bahwa Kota Bandung didirikan oleh Gubernur Jenderal H. W. Daendels tahun 1810, namun hasil penelitian sejarawan Dr. Sobana Hardjasaputra dalam disertasinya Perubahan Sosial di Bandung 1810-1906 menyatakan sebaliknya.

Kota Bandung didirikan oleh dan atas kebijakan Bupati Bandung keenam, R.A.A. Wiranatakusumah II. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa Bupati R.A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (the founding father) Kota Bandung. Akan tetapi, memang Daendelslah yang mempercepat proses tersebut.

Masa keemasan

Berkembangnya Kota Bandung dan letaknya yang strategis di bagian tengah Priangan, telah mendorong timbulnya gagasan Pemerintah Hindia Belanda untuk memindahkan IbuKota? Keresiden Priangan dari Cianjur ke Bandung pada tahun 1856. Gagasan tersebut karena berbagai hal baru direalisasikan pada tahun 1864. Dengan adanya perpindahan Kota keresidenan ini, Bandung menjadi lebih ramai dan pertumbuhan Kotanya sangat hidup, apalagi setelah Bandung dijadikan sebagai pusat transportasi kereta api Jalur Barat.

Masa inilah yang menjadi era keemasan pembangunan fisik Kota Bandung. Gedung Pakuan yang kini merupakan kediaman resmi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat menjadi saksi bisu peristiwa kepindahan tersebut. Pembangunan gedung yang sejak jaman kolonial telah menjadi tempat persinggahan tamu-tamu penting dan tokoh dunia ini dibangun pada tahun 1864 dan berakhir pada 1867. Bentuk arsitekturnya yang anggun dan monumental menunjukkan langgam Indische Empire Style yang juga diterapkan pada bangunan Sakola Raja yang kini menjadi Kantor Polwiltabes Bandung Jalan Merdeka (1866).

Hingga waktu itu, Kota Bandung dinilai masih gundul dan belum banyak ditumbuhi pepohonan. Hal inilah yang medorong Asisten Wedana Bandung, Pieter Sijthof untuk menggalakkan penghijauan di Bandung. Pada saat itu pula, Kota Bandung masih sering dilanda banjir sehingga Bupati R.A.A Martanegara (1893-1918) membangun beberapa irigasi, bendungan air, jembatan dan juga taman seperti Taman Merdeka (Pieterspark), Taman Nusantara (Insulindepark), Taman Maluku (Molukenpark), Taman Ganesha (Ijzermanpark) dan sebagainya. Kota Bandung menjadi jauh lebih berkembang sejak ada rencana pemindahan ibuKota dari Batavia ke Bandung.

Dengan adanya rencana ini, beberapa pembangunan baik untuk perkantoran maupun tempat tinggal mulai dilakukan. Pembangunan Gedung Sate yang kini berfungsi sebagai Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat sangat erat kaitannya dengan rencana tersebut.

Sebenarnya, pembangunan Gedung Sate hanyalah merupakan bagian kecil atau sekitar 5% dari “Kompleks Pusat Perkantoran Instansi Pemerintah Sipil” Hindia Belanda yang menempati lahan Bandung Utara seluas 27.000 meter persegi yang disediakan oleh Gemeente Van Bandoeng lewat Raadbesluit yang disahkan pada tanggal 18 Desember 1929. Sayangnya, akibat resesi ekonomi (malaise) tahun 1930an, rencana boyong ibuKota negara beserta bangunan-bangunan pemerintah pusat dari Batavia ke Bandung tidak terlaksana.

Selain Gedung Sate, ada beberapa gedung yang sudah dirampungkan diantaranya, Hoofdbureau PTT (Kantor Pusat Pos dan Giro), Laboratorium dan Museum Geologi serta bangunan Pensioen Fonds (Dana Pensiun) yang kini menjadi gedung Dwi Warna.

Sejak tahun 1920-an, Kota Bandung mengalami penataan yang lebih komprehensif. Beberapa kawasan perumahan dibangun dengan rancangan yang menarik, misalnya di daerah Cipaganti. Awalnya, daerah ini hanya sampai perempatan Jalan Pasteur namun terus berkembang ke arah utara hingga rumah villa Pangeran Siam yang pada waktu itu disebut Bunderan Siam. Selain daerah Cipaganti, pembangunan perumahan juga dilakukan di daerah Jalan Arjuna, Jalan Riau (R.E Martadinata), di sekitar Gedung Sate, dan lain-lain. Pada tahun ini juga, langgam gaya arsitektur art deco mencapai puncaknya sebagai ganti langgam arsitektur Indische Empire Style. Salah satu diantaranya adalah Gedung Bumi Siliwangi yang kini menjadi Kantor Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Gedung yang dirancang oleh Prof Wolf P. Schoemaker, guru besar arsitektur di Technische Hogeschool, kini Institut Teknologi Bandung (ITB), memiliki bentuk yang menyerupai kapal laut. Langgam arsitektur art deco lainnya bisa dijumpai di sepanjang jalan Braga, berbaur dengan langgam arsitektur lainnya. Beberapa bangunan peninggalan masa kolonial lainnya antara lain Masjid Cipaganti di jalan Cipaganti, Gedung Merdeka di jalan Asia Afrika, Gedung Jaarbeurs yang pada jaman Belanda digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pasar malam (kini Markas Komando Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI J1. Aceh), Gereja Kathedral St. Petrus Jl. Merdeka, dan beberapa rumah tinggal di kawasan Ciumbeuleuit yang dulunya diperuntukkan sebagai villa dengan sebutan bloemen. Selain itu, masih banyak rumah tinggal peninggalan jaman kolonial maupun rumah tinggal bergaya etnik Cina dan Sunda yang tersebar di seluruh daerah Bandung.

Tren Eropa

Menurut staf pengajar Jurusan Arsitektur dari Unikom Bandung, Salmon Priaji Martana, S.T, M.T dalam artikelnya bertajuk Bandung, Sejarah dan Konsep “Urban Heritage Tourism”, apa yang dilakukan para arsitek yang mengerjakan pembangunan gedung-gedung berbagai pusat kegiatan di awal perkembangan Kota Bandung adalah menjiplak langgam yang sedang menjadi tren di Eropa, seperti Art Nouveau (dibawa oleh arsitek P.A.J. Moijen sekira tahun 1905) dan Art Deco yang lebih fungsional (dibawa oleh arsitek generasi berikutnya setelah tahun 1920-an). “Akibatnya, wajah Kota Bandung kala itu benar-benar merupakan jiplakan wajah Eropa, seperti yang masih dapat kita saksikan sisa-sisanya di pertokoan Jalan Braga dan sekitarnya,” tulis Salmon.

Inilah salah satu daya tarik Bandung, yang sering dingkapkan kerap membuat “kesengsem” para sinyo dan noni Belanda. Mereka rela untuk mengembuskan napas terakhir mereka di tengah semilir angin tropis “cekungan Bandung”, namun juga mengandung sepenggal romantisme gothic Eropa di beberapa sudut wajah Kotanya.

Yang menarik, gedung-gedung itu tidak semata menyontek habis gagasan arsitektural Eropa. Pada perkembangan berikutnya terjadi semacam “akulturasi arsitektural” antara langgam gedung Eropa dengan kultur bangunan setempat. Bukankah dalam khazanah budaya Sunda juga dikenal istilah-istilah julang ngapak, parahu kumereb, atau tagog anjing? Ini menunjukkan kultur setempat juga memiliki kultur arsitektural yang tidak kalah.

Bangunan-bangunan seperti Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Gedung Asia Africa Cultural Centre (AACC/dulu Bioskop Majestic), Hotel Preanger, atau bahkan Gedung Sate adalah bukti nyata akulturasi semacam itu. Sebuah proses praktik antarbudaya yang semakin memperkaya khazanah dinamika sosio-kultural Kota.

Persoalannya, tidak semua pihak memandang semua modal keindahan Kota yang telah dimiliki itu sebagai sebuah produk sosio-kultural yang harus dipelihara. Kapitalisme ekonomi dengan segenap “dogma” keuntungan finansial secepat mungkin, seringkali memang tidak pernah seiring dengan gerakan humanisme kultural. Padahal, sejatinya di sana masih tersisa ruang yang tidak saling menegasikan satu sama lain.

Keuntungan ekonomi sebetulnya bisa muncul dari kerja keras pemegang otoritas untuk mempertahankan keaslian wajah Kotanya. Kuncinya –meminjam pernyataan Guru Besar Antropologi Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Prof. Dr. Kusnaka Adimihardja– jangan melihat sesuatu dari keuntungan finansial jangka pendek (tangible). Mempertimbangkan keuntungan intangible (tidak serta-merta/kasat mata) itulah pertanda kebijaksanaan (wisdom) pemegang otoritas sebuah Kota.(Erwin Kustiman/beberapa sumber)***

Sumber: Pikiran Rakyat, Selasa, 23 Maret 2004.

Spirit ”Art Deco” Perlu Dihidupkan

Maret 23, 2004

Oleh : Dr. Mauro Rahardjo

KOTA Bandung termasuk dari sederetan kota-kota di dunia yang memiliki Arsitektur langgam Art-Deco yang signifikan. Langgam Art Deco sangat indah dan dapat dinikmati oleh setiap orang. Di Asia disebutkan hanya ada tiga kota yang memiliki koleksi bangunan dan kawasan dengan Arsitektur langgam Art-Deco, yaitu Shanghai, Bombay, dan Bandung.

Keunikan karya Arsitektur yang satu ini adalah karena kelahiran Art-Deco terjadi di antara dua Perang Dunia, yaitu antara tahun 1920 s.d 1939. Periode setelah itu, yaitu sekitar tahun 1950-an, memang masih ada karya Arsitektur yang bernafaskan Art-Deco, tetapi lebih karena pengaruh Art Deco yang masih berlangsung. Dengan alasan sejarah karya seni inilah, maka dirasakan perlunya satu konsensus nasional untuk bukan saja mengamankan benda bersejarah di Bandung ini, tetapi juga menghidupkan kembali.

Pada masa dilahirkannya karya Arsitektur berlanggam Art Deco, tentu saja nama itu belum ada. Yang dikenal adalah istilah Modernistic atau Style Moderne. Barulah di tahun 1960-an Bevis Hllier, seorang sejarawan dan kritikus seni dari Inggris menggunakan istilah Art-Deco dengan resmi.

Nama Art Deco diilhami dari satu pameran Exposition Internationale des Arts Decoratifs Industriale et Modernes yang diadakan di Paris pada tahun 1925. Art Deco menunjukkan suatu istilah langgam decoratif yang terbentuk di antara tahun 1920-1930.

Sejak tahun 1970-an hingga kini istilah Art Deco telah diterima dengan luas. Pada munculnya seni Art-Deco ini boleh dikatakan listrik dan lampu tidak banyak dipakai, mengingat bahaya perang. Suatu masa depresi yang sangat besar terjadi. Pada masa itu juga banyak perubahan sosial, ketika wanita tidak lagi harus menggunakan corset dan boleh merokok. Masa yang penuh dengan “kebebasan” untuk mengekspresikan diri dan sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Demikian pula terjadi dengan gerakan-gerakan Arsitektur.

Jadi apa yang membedakan antara langgam Arsitektur ini dengan langgam lainnya? Pada dasarnya karena adanya gerakan Modernisme. Gerakan ini memenuhi konsep modernisme, yaitu tuntutan estetika menuju bentuk sederhana. Hanya saja kelemahannya di satu pihak gerakan modernisme membebaskan diri dari keterikatan Arsitektur Klasik, tetapi di pihak lain membuat “ikatan” sendiri dalam bentuk konsensus internasional (International Style).

Art Deco menginduk pada modernisme hanya saja lebih fokus pada berbagai variasi dekoratif dalam berbagai produk. Karakter yang paling utama adalah bentuk Geometrik murni dan Kesederhanaan (Simplicity); acapkali dengan warna-warna cemerlang dan bentuk sederhana untuk merayakan hadirnya dunia komersial dan teknologi. Dari sinilah lahir Art Deco yang menjadi penanda jaman dalam bentuk-bentuk Arsitektur yang anggun.

Sesuai dengan klasifikasi yang ada; arsitektur langgam Art-Deco dibedakan menjadi empat, yaitu Floral Deco , Streamline Deco, Zigzag Deco, dan Neo-Classicael Deco. Di Indonesia, banyak dikenal dua langgam yang pertama disebut pertama; jarang didapati corak ketiga dan keempat.

Karya Arsitektur langgam Art Deco di Bandung terlihat dua macam mainstream; yaitu yang penuh dengan inovasi seni dekoratif, antara lain diwakili oleh Gereja Katedral St. Petrus (1922), Gereja Bethel (1925), Hotel Preanger (1929), Vila Isola (1932), dirancang oleh CP Wolff Schoemaker. Yang kedua, yaitu yang memanfaatkan dekorasi florel; jumlah bangunan seperti ini saat ini paling besar di Bandung. Yang ketiga yang mengutamakan fasade streamline, yaitu Hotel Homann (1931), Bank Pembangunan Daerah, Villa Tiga Warna dan Vila Dago Thee dirancang oleh A.F. Albers antara tahun 1931 s.d 1938.

Seluruh karya arsitek Belanda di Bandung ini menjadi Penanda Jaman. Yang paling menonjol dalam konsep mereka adalah pemikiran hadirnya bangunan-bangunan tersebut di Bandung, sebagai daerah beriklim tropis; sehingga respons terhadap iklim itu sangat terasa terlihat dalam orientasi bangunan dan bentuknya yang mereka sebut tropische art deco.

Popularitas Art Deco merupakan spirit dan semangat yang menjiwai karya-karya arsitektur pada masa kini. Dapat diramalkan Arsitektur langgam Art-Deco ini menjadi daya tarik yang makin besar. Art Deco Look akan menjadi gerakan “lama” yang baru dan menjadi pendorong bagi investor untuk menghasilkan karya-karya yang dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Bandung dan masyarakat yang lebih luas.

(Dr. Ir. Mauro Rahardjo, M.Arch, Pendiri Feng Shui School Indonesia dan Ketua Jurusan Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan)

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0304/23/0804.htm

Aturan Sudah Jelas, Sanksi tak Ada

Maret 23, 2004

KESADARAN masyarakat, anggota dewan , dan pemerintah terhadap pentingnya bangunan bersejarah atau bangunan yang berada dalam kategori Benda Cagar Budaya (BCB) masih lemah. Bahkan, dapat dikatakan belum mempunyai kepedulian. Hal ini tercermin dari minimnya aturan yang berlaku dan penegakan hukum bagi pelanggar masalahan ini.

Sebenarnya, menurut Francis B. Affandi, Direktur Eksekutif Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung (Bandung Heritage), yang juga Ketua ICOMOS Indonesia, bangunan bersejarah seperti tertera dalam UU No.5 Tahun 1992, yaitu bangunan yang sudah berumur 50 tahun atau lebih, yang kekunoannya (antiquity) dan keasliannya telah teruji. Demikian pula ditinjau dari segi estetika dan seni bangunan, memiliki “mutu” cukup tinggi (master piece) dan mewakili gaya corak-bentuk seni arsitektur yang langka. Bangunan atau monumen tersebut tentu bisa mewakili zamannya dan juga mempunyai arti dan kaitan sejarah dengan Kota Bandung, maupun peristiwa nasional/internasional.

Sedang kategori bangunan BCB itu, dilihat dari segi estetika memiliki sesuatu yang khusus dalam sejarah perkembangan atau style dalam kurun waktu tertentu, sedangkan dari segi tipikal bangunan merupakan dapat mewakili dari kelas atau type bangunan tertentu. Selain itu, termasuk dalam BCB juga dapat dikategorikan bangunan langka, atau peninggalan terakhir dari gaya yang mewakili zamannya.

Peranan sejarah dalam kaitannya dengan bangunan, yaitu tempat terjadi peristiwa bersejarah, sebagai ikatan simbolis antara peristiwa yang lalu dengan peristiwa sekarang. Biasanya terlihat dari sifat bangunan yang agak menonjol ketika pertama dibuat, dan berukuran besar serta tinggi.

Sedangkan aturan yang melindungi keberadaan gedung bersejarah, itu pun sudah jelas, yaitu tertera dalam UU RI No.5 Tahun 1992 Tentang BCB. Juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 mengenai BCB. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 087/P/1993 Tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 062/U/1995 Tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 063/U/1995 Tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 064/U/1995 Tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs dan Indonesia Charta mengenai inventarisasi bangunan bersejarah, maupun oral history yang dilakukan lewat penelusuran sejarah, seperti Bandung Lautan Api dan sebagainya.

“Hanya persoalannya aturan yang melindungi keberadaan gedung bersejarah ini masih tidak dilaksanakan secara konsekuen oleh pemerintah daerah. Juga tidak pernah tersosialisasikan dengan baik, sehingga masyarakat sama sekali tidak memahaminya dan tidak memiliki rasa tanggung jawab. Jangankan masyarakat, pemerintah daerah sendiri pun masih kurang peduli. Maka tidak aneh, kita sering mendengar terjadinya peruntuhan gedung bersejarah, sedangkan pemerintah tidak berbuat apa pun,” paparnya.

Menurut Francis, kalau terjadi pelanggaran atas perusakan bangunan bersejarah, itu tertera dalam UU No.5 Tahun 1992 pada Ban VIII Tentang Ketentuan Pidana, yang berbunyi, Barang Siapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

“Sayangnya di Indonesia belum pernah ada pengadilan mengenai ini dan belum pernah ada orang yang melanggar atau memugar atau membongkar bangunan bersejarah yang dikenakan sanksi pidana, ungkapnya.

Francis contoh kasus pembongkaran Batu Tulis di Bogor. Hanya cukup dengan permohonan maaf saja, kasus tersebut dianggap selesai, tanpa ada tindak lanjut atau class action. Menyedihkan memang, tapi kami dari Bandung Heritage terus mengingatkan, baik itu kepada pemerintah maupun masyarakat.

Menurut Francis, Pemkot Bandung sampai itu nampak masih merahasiakan perkara bangunan bersejarah, sehingga apabila terjadi pembongkaran Bandung Heritage tidak pernah mengetahuinya. Biasanya pemkot memberitahu setelah bangunan sudah rata dengan tanah.

“Kelemahan lain yang sulit untuk diatasi di Kota Bandung ini, adalah tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Benda Cagar Budaya atau Bangunan bersejarah. Anggota dewan yang terhormat pun tidak pernah perduli terhadap permasalahan bangunan bersejarah atau bangunan BCB. Menyedihkan,” keluhnya. (diro/”PR”)***

Sumber: Pikiran Rakyat, Selasa, 23 Maret 2004

Sastra Indis

Maret 21, 2004

Oleh Tanti Johana

Jika anda masih ingat Paul Bettany yang memerankan dokter Stephen Maturin dalam film Master and Commander: The Far Side of the World tentu tidaklah sulit membayangkan bagaimana sebuah kekayaan alam jaman dulu didokumentasikan. Sesampainya kapal HMS Surprise pimpinan Kapten Jack Aubrey di kepulauan Galapagos, dokter Stephen Maturin dengan sangat antusias mengumpulkan berbagai jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan, memasukkannya ke dalam keranjang dan bermaksud membawanya untuk diteliti dan digambar. Gambaran tindakan dokter Stephen Maturin membantu kita memahami bagaimana kekayaan alam abad lampau didokumentasikan.

Mungkin dengan metode yang serupa pula flora dan fauna kepulauan Maluku didokumentasikan oleh Georg Rumphuis. Menurut catatan sejarah tidak hanya flora dan fauna saja yang didokumentasikan oleh para ahli pada jaman itu, tetapi juga lingkungan sosial budaya dan situasi Nusantara, seperti yang dikerjakan oleh François Valentijn dan Rijklof van Goens. Indahnya pemandangan tak disia-siakan untuk dilukis oleh Nicolaus de Graaff dan Cornelis de Bruijn.

Novel Indis
Munculnya bacaan, selain berhubungan dengan teknologi percetakan juga berkaitan erat dengan kemampuan dan minat baca masyarakat pada saat itu.

Teks-teks pertama yang beredar untuk masyarakat Hindia Belanda terbit pada tahun 1617 berbahasa Melayu berhuruf latin dan dicetak di Belanda. Kemudian East Indies Company mendirikan percetakan di Batavia yang menghasilkan teks-teks sastra, ilmu pengetahuan dan religi dalam bahasa Belanda, Portugis dan Melayu, tiga bahasa yang paling populer pada masa itu.

Novel Indis dapat disebut “masih muda” jika dibanding dengan lamanya orang Belanda berada di Indonesia. Novel Indis lahir pada akhir abad ke-19 seiring dengan berkembangnya jumlah wanita Belanda yang semakin meningkat, selain dipublikasikan dalam bentuk buku, novel Indis juga ditampilkan berserial dalam koran-koran Hindia Belanda berbahasa Belanda, bahkan ada yang dipublikasikan di Belanda pula lalu dicetak ulang di Jawa.

Banyak sekali kemungkinannya kenapa novel Indis baru muncul pada akhir abad ke-19, antara lain karena sebelum abad ke sembilan belas tidak banyak wanita Belanda yang ada di Indonesia, dalam sejarah, membaca selalu dikaitkan dengan suatu kesenangan milik perempuan kalangan terpelajar, meskipun begitu di Indonesia penulis perempuan baru muncul pada kisaran tahun 1890-an. Konon kabarnya budaya membaca telah ada di Belanda sejak bertahun-tahun yang lalu, mungkin para wanita Belanda itu yang membawa budaya membaca novel di Indonesia ? Masih terbuka penelitian dalam hal ini.

Meskipun novel Indis ditujukan hanya untuk kalangan yang bisa berbahasa Belanda saja takdapat dipungkiri bahwa karya sastra ini merupakan salah satu wujud kebudayaan Indis yang mengisahkan kehidupan di Hindia Belanda pada jamannya. Darinya dapat diambil gambaran kehidupan pada jaman lampau dalam hal ini semasa Kolonial.

Jakarta, akhir Maret 2004

Pemkot Mesti Membantu Pemeliharaan

Maret 17, 2004

BANDUNG, (PR).- Sekira 400 bangunan bersejarah di Kota Bandung, terutama yang dimiliki masyarakat kurang mendapat perhatian dari pemerintah kota (pemkot). Idealnya Pemkot Bandung juga memerhatikan hak-hak masyarakat pemiliknya, misalnya membantu dalam pemeliharaan bangunan.

“Di luar negeri, selain masyarakat dilarang membongkar bangunan bersejarah, pemerintah juga memberikan biaya pemeliharaan. Di Bandung baru sebatas larangan pembongkaran tapi biaya pemeliharaannya belum diperhatikan,” komentar Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung Ubad Bachtiar kepada wartawan, Senin (15/3).

Menurut dia, bentuk perhatian Pemkot Bandung bisa pula berupa pembebasan pajak bangunan, dsb. Hanya saja, belum ada peraturan daerah atau dasar hukum yang mengatur soal itu. Dengan demikian pemeliharaan bangunan bersejarah milik masyarakat diserahkan kepada pemiliknya.

Ia mengatakan, pihaknya sudah mendiskusikan soal pemeliharaan bangunan bersejarah dengan Bandung Heritage, sehingga hak dan kewajiban pemilik bangunan bersejarah betul-betul diperhatikan.

Ubad membenarkan, selama 10 tahun terakhir jumlah bangunan bersejarah di Kota Bandung sudah berkurang dan jumlahnya bisa dihitung dengan jari. “Ya ada bangunan bersejarah yang tiba-tiba sudah rata dengan tanah. Ada pula bangunan bersejarah di Jln. Riau yang dibongkar, akhirnya Dinas Bangunan dan Bandung Heritage merenovasi bangunan ini disesuaikan lagi dengan aslinya. Memang untuk mengubah struktur bangunan bersejarah, harus ada izin dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD),” jelas Ubad.

Mengenai Toko Dezon sebagai salah satu bangunan bersejarah yang akan dipakai menampung pedagang kaki lima, Ubad menyatakan, boleh saja sepanjang tidak mengubah art deco bangunan tersebut. Lagi pula penataan yang dilakukan cuma interior bagian dalam gedung saja.

Tentang kemungkinan gedung bersejarah itu menjadi kumuh, Ubad berpendapat, konsepnya lebih baik berbuat daripada tidak melakukan apa-apa. Minimal ada itikad baik untuk menyejahterakan masyarakat karena gedung itu tidak dipakai.

Aset daerah

Sementara itu, Kepala Dinas Tata Kota Bandung Taufik Rachman membenarkan, Pemkot Bandung belum mampu memberikan kontribusi kepada pemilik gedung untuk memelihara bangunan bersejarah miliknya.

“Untuk pemeliharaan bangunan-bangunan bersejarah meskipun belum ada perdanya, prinsipnya pertahankankanlah aset-aset daerah yang berada di Kota Bandung. Sebab, bangunan-bangunan bersejarah juga merupakan kekayaan budaya,” ujar Taufik.

Untuk ke depan, Taufik mengharapkan bangunan-bangunan bersejarah di Kota Bandung seperti di negara-negara maju, makin antik dan tua makin mahal harganya. Masyarakat seharusnya menyadari bangunan bersejarah punya nilai yang tidak dimiliki bangunan lain.

Soal Toko Dezon yang akan dipakai tempat penampungan PKL, Taufik mengatakan, itu bukan masalah sepanjang bagian luar bangunan tidak mengalami perubahan. Toko tersebut juga tidak berubah fungsi, masih tetap komersial.

“Di bagian dalam Dezon, kan hanya disekat-sekat saja untuk mengatasi persoalan PKL di tujuh titik. Pengaturannya juga cukup bagus, yaitu dikelompokkan untuk pedagang baju, pedagang asesoris, dsb., dan tidak ada pedagang basahan. Konsepnya cukup memerhatikan kebersihan,” tutur Taufik. (A-56)***

Sumber: Pikiran Rakyat, Rabu, 17 Maret 2004