Mengenang KAA, Merestorasi Bangunan Lama

Oleh H. Soewarno Darsoprajitno

BANGUNAN tempo doeloe yang dimaksud di sini yaitu yang berkaitan dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Beberapa bangunan di antaranya yang perlu diketengahkan di sini yaitu Gedung Indonesia Menggugat (Kalijati), Balai Kota Bandung, dan Gedung Sejarah Linggajati (Kuningan). Kelima bangunan tersebut tampak sekali belum mendapat perhatian sesuai dengan UU No. 9/1990 tentang Kepariwisataan dan UU No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Kelima gedung bersejarah tersebut berdasarkan UU No. 9/1990, memiliki nilai sosial-ekonomi dan dapat dibina melalui kegiatan kepariwisataan untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan asli daerah, pendapatan masyarakat, dan devisa negara. Sementara itu, nilai budayanya dapat mengacu pada UU No. 5/1992 dan dapat digunakan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan sekaligus mencerdaskan kehidupannya. Apalagi Kota Bandung yang terletak di Jawa Barat memiliki keunikan sejarah alam dan budaya manusia yang telah membentuk ekologi yang menarik, berhasil pula mewarnai berbagai bangsa Asia-Afrika (AA) yang memperjuangkan kemerdekaan nasionalnya dengan mengacu pada semangat “Bandung Lautan Api” (BLA).

Untuk memperkenalkan kembali semangat BLA yang didahului berbagai peristiwa bersejarah dan semuanya terekam di kelima bangunan Tempo Doeloe, ada baiknya jika kelima bangunan tersebut segera dipelajari kembali keunikan sejarahnya. Keunikan sejarah ini dapat dibina untuk pelawatan wisata para peserta upacara HUT Konferensi AA yang tidak mustahil akan menjadi inspirator yang kuat bagi pembinaan kemerdekaan nasionalnya dan sekaligus untuk promosi pariwisata Jawa Barat dengan Kota Bandung sebagai inti DTW (daerah tujuan wisata). Waktu untuk pembinaannya masih cukup lapang dan Pemerintah Kota Bandung dapat menjadi koordinator pembinaan bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Subang, dan Kuningan melalui lembaganya yang berkaitan.

Nilai sosial, ekonomi, dan budaya

Membina dan memelihara peninggalan budaya seperti halnya bangunan tempo doeloe dapat dilakukan dengan prinsip konservasi agar budaya dukungan lingkungannya meningkat untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pariwisata. Prinsip konservasi ini pun juga memerlukan pemintakatan (zonation) untuk melindunginya secara fisik dan nonfisik agar kehadirannya tetap mantap dan memenuhi hajat hidup manusia secara universal. Secara sosial, kelima bangunan bersejarah tersebut tanpa diminta atau dibeli, dapat memberikan insiprasi bagi umumnya manusia untuk memberdayakan diri melalui berbagai macam kegiatan ekonomi yang erat kaitannya dengan kegiatan kepariwisataan yang mengacu pada prinsip konservasi.

Kegiatan konservasi tidak selamanya bersifat mengekang, tetapi justru sebaliknya bersifat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan budaya. Secara ekonomi budaya data dan informasi sejarah yang terekam pada bangunan Tempo Doeloe, sekarang dapat dimanfaatkan untuk tumpuan atau pedoman merancang bangun pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan sekaligus mencerdaskan kehidupannya. Oleh karena itu, alangkah sayangnya jika sumber daya fisik dan nonfisik berupa bangunan tempo doeloe yang bersejarah tersebut terbengkalai atau rusak tanpa ada pemanfaatan sedikit pun untuk kepentingan pembangunan nusa dan bangsa.

Gedung Indonesia Menggugat

Bekas gedung pengadilan Hindia Belanda yang disebut “Landraad” tempat Ir. Soekarno (Bung Karno) diadili dan sekarang disebut “Gedung Indonesia Menggugat”, memiliki rekaman sejarah yang menjengkelkan Pemerintah Hindia Belanda. Kejengkelan tersebut disebabkan oleh pernyataan Bung Karno bahwa Perang Dunia II tidak lama lagi akan pecah dan perang Pasifik akan mengimbas ke Hindia Belanda hingga mencabut seluruh akar penjajahan Belanda di Indonesia. Pernyataan Bung Karno ini membuat pengadilan Hindia Belanda berang hingga menjatuhkan hukuman lebih dari tiga tahun, walaupun kesalahan utama sebagai perintis kemerdekaan tidak terbukti. Selama proses pengadilan, Bung Karno ditahan di penjara Banceuy di dalam sel berukuran luas satu kali dua meter persegi. Sayang amat bangunan bersejarah ini tidak mendapat perhatian masyarakat sejarah termasuk Pemerintah Kota Bandung, padahal memiliki rekaman sejarah perjuangan kemerdekaan dalam bentuk pembelaan Bung Karno pada tahun 1930-1931.

Hotel Selabintana

Pada awal tahun 1941 sebuah delegasi Pemerintah Fasis Jepang tiba di Batavia (Jakarta) dengan kapal laut dipimpin oleh Kobayashi untuk merundingkan alokasi pembelian minyak mentah. Perundingan yang diselenggarakan di Hotel Selabintana Sukabumi yang dikelilingi bentang alam pegunungan yang sejuk dan indah, mengalami jalan buntu. Pasalnya, ketua delegasi Hindia Belanda yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Jenderal van Mook menolak permintaan tambahan alokasi penjualan minyak ke Jepang. Hal itu disebabkan tambang minyak di Hindia Belanda lebih banyak dikuasai perusahaan Amerika dan Inggris, sedangkan yang dikuasai perusahaan Belanda BPM (Bataavsche Peutroleum Maatschapij) tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan Jepang.

Akibatnya, delegasi Jepang berang dan menghentikan perundingan. Pemerintah Jepang yang ikut berang akhirnya memutuskan untuk menyerang Hindia Belanda dan menguasai seluruh pertambangan minyak dan pecahlah Perang Dunia II pada akhir tahun 1941, persis seperti yang diramalkan Ir. Soekarno dalam pidato pembelaannya di pengadilan kolonial di Bandung.

Perundingan di Kalijati Subang

Pada waktu pasukan Jepang mendarat di Pulau Jawa, salah satu pasukan istimewanya yang mendarat di Eretan Indramayu, dalam waktu kurang dari satu hari berhasil menduduki Lapangan Terbang Kalijati. Sekali pertempuran hebat terjadi di Ciater dan pasukan Hindia Belanda tidak dapat menandinginya hingga banyak jatuh korban atau melarikan diri dengan menanggalkan berbagai macam perlengkapan militernya. Pada tanggal 8 Maret 1942 Letnan Jenderal Hitoshi Imamura pimpinan tertinggi pasukan Jepang yang mendarat di Pulau Jawa, mengundang pimpinan tertinggi pemerintahan Hindia Belanda untuk berunding di Kalijati. Undangan tersebut diterima dan hadirlah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarba van Starkenburg Stakhouwer dan Letnan Jenderal Ter Poorten.

Tetapi, karena kekuasaan sudah ditangani Ter Poorten, Tjandra dikesampingkan Jepang dan meminta agar menyusun agenda perundingan. Pada tanggal 9 Maret 1942 yaitu hari yang diminta pimpinan tertinggi angkatan perang Hindia Belanda, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura memaksakan agenda perundingan agar Hindia menyerah saja tanpa syarat atau meneruskan pertempuran habis-habisan. Akhirnya Ter Poorten yang tampaknya tidak dapat berbuat apa pun, memilih menyerah tanpa syarat dan selanjutnya minta pengawalan untuk kembali ke markas besarnya di Grand Hotel Lembang di Lembang untuk mempersiapkan timbang terima kekuasaan di Bandung.

Penyerahan kekuasaan di Balai Kota Bandung

Tanggal 10 Maret 1942 menjadi hari penyerahan kekuasaan Belanda atas Indonesia kepada pasukan pendukung Jepang dan berakhirlah sudah kekuasaan de facto Belanda atau bumi nusantara sesuai perhitungan cemerlang Ir. Soekarno. Pada hari itu juga Ter Poorten dan Tjarda yang ikut menyaksikan penyerahan, langsung ditawan dan dibawa ke Formosa (Taiwan) dan akhirnya ke Manshuria. Beberapa hari sebelumnya, van Mook yang didampingi seorang perwira intelijen Mayor S.H. Spoor melarikan diri ke Australia dengan pesawat Dakota dan tinggal landas dari Jalan Buah Batu karena takut akan pembalasan dari pasukan Jepang.

Van Mook selanjutnya membentuk pemerintah pengasingan di Australia dan dikenal “Netherland Indie Civil Administration (NICA)” dan Mayor Simon H. Spoor yang kemudian menjadi pimpinan tertinggi angkatan perang di Indonesia dengan pangkat letnan jenderal akhirnya gugur di Sumatra Barat di daerah perbukitan yang berhutan lebat di daerah Kuranji. Di daerah ini konvoi Jenderal Spoor bersama pasukan pengawalnya dihadang Mayor Ahmad Husein bersama pasukannya yang juga dikenal sebagai Harimau Kuranji pada tahun 1949.

Linggajati Kuningan

Pada tanggal 24 Maret 1946 pecahlah peristiwa nasional yang menggetarkan dunia akibat terjadinya pembumihangusan kota yang kemudian dikenal sebagai “Bandung Lautan Api (BLA)”. Peristiwa ini selanjutnya mendorong terjadinya perang gerilya kota yang sangat menjengkelkan Sekutu (Inggris) karena para gerilyawan tidak dapat membedakan mana bule Inggris dan mana bule Belanda. Akhirnya, Sekutu yang dipercaya untuk membebaskan para tawanan perang dan pengembalian pasukan Jepang, memercayakan kepada Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan mempersenjatainya dengan 3.000 pucuk senjata ringan.

Peristiwa ini membuat NICA-Belanda amat berang kepada Sekutu dan selanjutnya menyarankan agar Belanda berbicara satu meja dengan pemerintah RI. Belanda yang akan ditinggalkan Sekutu di Indonesia akhirnya terpaksa menerima saran Sekutu dan selanjutnya terjadilah perundingan di Linggajati di Kuningan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa NICA-Belanda harus mengakui de facto RI yang juga dikehendaki dunia internasional.

BLA yang menghasilkan pengakuan de facto RI ini sebenarnya merupakan perjuangan nasional sebab di samping sasarannya kemerdekaan nasional, para pejuangnya pun terdiri dari berbagai unsur bangsa Indonesia. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika semua peristiwa di atas dipelajari lagi secara oral history karena berbagai data dan informasi sejarah perjuangan masih banyak tersebar namun hanya terekam dalam ingatan. Demikian pula dengan kelima bangunan tempo doeloe yang memiliki rekaman sejarah lahirnya NKRI perlu pula direstorasi untuk kepentingan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan sekaligus mencerdaskan kehidupannya dan dapat dibina untuk sarana pendidikan, penelitian, serta kepariwisataan menyambut HUT ke-50 Konferensi AA.

Penulis, ahli geologi wisata ekologi, pemerhati tata alam dan perilaku budaya manusia.

Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Selasa, 06 Januari 2004

Iklan

%d blogger menyukai ini: