Surabaya, Kota Tanpa Jejak Sejarah

Surabaya punya gagah: Pahlawan. Tidak seperti ucapan Shakespeare, “Apa arti sebuah nama…,” sebutan Kota Pahlawan sebaliknya, amat sarat makna. Karena di sana ada peristiwa menjadi sangat signifikan sebagai penanda bangkitnya nasionalisme yang membuat negara ini tetap merdeka.

Bahkan, jika mau dirunut, Kota Surabaya yang semula bernama Hujunggaluh lalu berubah menjadi Churabhaya ini memiliki sejarah panjang, sejak kerajaan Hindu Mataram, Kerajaan Demak, lalu Kerajaan Mataram. Usia Kota Surabaya diyakini mencapai 710 tahun pada 31 Mei 2003.

Dengan jejak sejarah yang begitu panjang dan melintasi sejumlah era kekuasaan pemerintahan, Surabaya bisa dipastikan kaya akan situs dan bangunan peninggalan sejarah yang mampu “berkisah”. Terutama peristiwa heroik, Hari Pahlawan 10 November 1945.

Ironisnya, jika menelusuri kota yang berusia nyaris satu rentang milenium ini, jejak-jejak sejarah itu sulit ditemukan atau dikenali. Jika toh ada, kondisinya kebanyakan mengenaskan. Berlumut, nyaris roboh, mangkrak, atau lingkungannya rusak. Lihat saja Jembatan Merah, tempat pertempuran sengit yang menewaskan pembesar militer Inggris, Jenderal Mallaby. Kecuali besi jembatan dicat warna merah, selebihnya yang terlihat adalah lingkungan kumuh dan ruwet lalu lintasnya ditambah becak-becak parkir di tepinya. Di seberangnya, berdiri bangunan mal megah-dengan bentuk yang tidak mendukung lingkungan kota tua.

Bahkan, rumah sakit pertama di Jawa, yang menjadi rumah sakit Verenigde OostIndische Compagnie (VOC), tidak ada bayangannya lagi karena berubah wujud menjadi bangunan mengilat khas mal-mal, yaitu Plaza Surabaya.

Dekat kawasan permukiman Darmo, ada Yamato Hoteru yang kemudian berubah menjadi Hotel Orange, dan kini dikenal sebagai Hotel Majapahit, tempat perobekan bendera Belanda menjadi Merah Putih. Kondisinya terawat namun sulit dikenali orang awam karena tak ada penanda khusus.

Jika peninggalan sejarah yang berusia hitungan dekade itu saja sulit dijejaki, apalagi yang usianya bilangan ratusan tahun. Kita tidak bisa lagi menyaksikan sisa lokasi Pulau Domas. Dukut Imam Widodo dalam bukunya Soerabaia Tempo Doeloe, mengutip hipotesis GH von Faber dalam karyanya En Werd Een Stad Geboren (Telah Lahir Sebuah Kota) menuliskan, Pulau Domas adalah permukiman pertama di Surabaya pada zaman Kerajaan Hindu Mataram. Tempat itu merupakan tempat pembuangan korak (kotoran rakyat), yaitu para narapidana, orang gila, orang cacat jasmaniah, dan tawanan perang atau orang yang tidak dikehendaki masyarakat.

Lokasinya yang terletak di seputar Terminal Joyoboyo itu tidak lagi dikenali.

LANGKAH Pemerintah Kota Surabaya (ketika itu Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya) sejak terbitnya UU No 5/ 1992 tentang Benda Cagar Budaya cukup beragam untuk dapat menerapkan UU tersebut.

Dimulai dengan berbagai seminar dan pemberian penghargaan kepada pengelola bangunan yang bernilai sebagai cagar budaya yang kondisinya terawat baik dan berbagai penelitian, terbitlah dua SK Wali Kota Tahun 1996 dan 1998.

SK Wali Kota nomor 188.45/ 251/402.1.04/1996 menetapkan 61 lokasi dan benda dan situs benda cagar budaya yang dilindungi. Adapun SK Wali Kota Nomor 188.45/004/402.1.04/ 1998 menetapkan 102 lokasi benda dan situs cagar budaya yang harus dilindungi.

Ketua Tim Pertimbangan Pelestarian Benda Cagar Budaya sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya Tondojekti mengungkapkan, sampai sekarang dari 163 situs dan bangunan cagar budaya yang ditetapkan dalam SK Wali Kota, sekitar 12,5 persen yang diteliti eksploratif.

Penelitian tahun 1977-2002 itu antara lain meneliti Gedung Grahadi (kediaman Gubernur Jawa Timur), SMP Negeri 3, Hotel Majapahit, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair), Gedung Balai Pemuda, Gedung Pelni, RS Mardi Santoso, kawasan Masjid Sunan Ampel, kawasan Tunjungan, serta kawasan Darmo.

Sayangnya, upaya Pemkot Surabaya itu belum didukung pemerintah pusat. Seperti diungkapkan Tondojekti, “Sepuluh bangunan yang sudah diteliti itu kemudian diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya tahun 1999. Tetapi, belum satu pun yang mendapat jawaban.” Melengkapi syaratsyarat agar bisa ditetapkan dengan SK Menteri pun tak mudah.

Merupakan ironi bahwa kota kedua terbesar setelah ibu kota Jakarta dan kota yang mengandung sejarah kepahlawanan, seperti Surabaya, ternyata tidak mendapat perhatian pusat untuk pelestarian peninggalan sejarah bagi generasi mendatang.

Di sisi lain, pertumbuhan kota yang pesat, yang ditandai pembangunan fisik (baca: perumahan dan ruko) yang ekspansif, menjadi ancaman terbuka akan kelangsungan banyak benda dan situs cagar budaya di Surabaya yang hampir semua di lokasi strategis.

Ancaman-ancaman terhadap kelestarian situs dan bangunan cagar budaya ini cukup panjang daftarnya. Sebut saja beberapa, misalnya Kompleks Gedung Sentral di Jl Tunjungan yang berarsitektur unik mestinya bisa menjadi wajah “Soerabaia Tempo Doeloe”, dirobohkan dan kini terbengkalai.

Sementara pembangunan gedung baru di Jl Veteran terlihat sama sekali tidak menyatu dengan bangunan berarsitektur kolonial di kawasan itu. RS Mardi Santosa ditutup dan rawan gusur. Beberapa situs serta bangunan lain yang agaknya diincar investor, antara lain Penjara Kalisosok-sudah diumumkan akan dijadikan mal -juga kawasan Kebun Binatang Surabaya di Wonokromo. Kondisi rawan gusur ini tak akan terpecahkan masalahnya jika Peraturan Daerah (Perda) Cagar Budaya tak kunjung terbit.

Sebagai sebuah peraturan daerah yang berkonsekuensi hukum, Perda Cagar Budaya ini diharapkan mampu memproteksi situs dan bangunan cagar budaya. Namun, menetapkan perda cagar budaya tidak semulus yang dibayangkan.

Awalnya, perda tersebut akan dijadikan kado bagi Surabaya tepat di Hari Pahlawan, 10 November. Rencana itu batal karena perda belum siap dan dikhawatirkan jika dipaksakan akan menjadi “macan ompong” karena tidak bisa diterapkan.

Ketua Panitia Khusus Pembahasan Perda Cagar Budaya DPRD A Hermas Thony mengatakan, “Dalam pembahasan internal pansus, yang paling diperdebatkan adalah pemberian insentif berupa keringanan pajak bumi dan bangunan kepada pemilik atau pengelola cagar budaya, terutama individu.” Pemilikan cagar budaya bisa individu, badan hukum, atau pemerintah. Demikian pula pengelolaannya.

Dengan perda, pemerintah kota menghendaki mempertahankan cagar budaya, sementara pemiliknya (individu) tidak memiliki kemampuan finansial sehingga diperlukan insentif agar ada win-win solution. Masalahnya, PBB adalah pajak yang disetor ke pemerintah pusat sehingga harus dibicarakan dengan pusat. Juga, menurut Tondojekti, bangunan cagar budaya akan diusahakan masuk kategori bangunan sosial sehingga dapat diturunkan tarif telepon dan listriknya.

Kendala lain, menurut Tondojekti, menyangkut aspek hukum, yaitu pedoman sejauh mana bangunan boleh diubah. “Dihitung-hitung ada enam SK yang harus muncul terkait lahirnya perda itu, di antaranya penetapan perizinan dan administrasi,” katanya.

Persoalan hukum berkaitan dengan pusat, yaitu penetapan sebagai cagar budaya yang harus dengan SK Menteri yang mengurus kebudayaan. Dengan pengalihan urusan kebudayaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, ternyata belum ada pemindahan penetapan dan masih dengan SK Menteri Pendidikan.

Sungguh sebuah jalan panjang yang harus ditempuh jika Kota Surabaya tidak mau kehilangan situs dan bangunan cagar budayanya. Jika benda cagar budaya sampai hilang, itu berarti pula hilangnya jati diri Surabaya, hilangnya wajah “Soerabaia Tempo Doeloe” yang bernilai historis dan arsitektur kota, hilang pula potensi wisata kota, serta hilang pula bukti-bukti fisik untuk penelitian zaman kolonialisme.

Jangan mimpi tentang Gereja St Peter di Roma atau mesuleum di Italia atau kerajaan zaman Maria Antoinette di Wina, Austria. Jembatan Merah saja dulu dibangkitkan “jiwa”-nya. Merupakan tragedi bangsa jika apa yang dikatakan Guru Besar Sejarah Indonesia dari Universitas Negeri Surabaya, Aminuddin Kasdi, sampai terjadi, yaitu, “Kita tak punya apa-apa, seperti manusia tanpa pengalaman. Kalau artefak sejarah hilang, kita tidak bisa berkomunikasi dengan masa lalu. Kalau penandanya hilang, berarti tidak ada media penghubungnya.”

Alangkah mengerikan jika Surabaya yang sarat dengan sejarah dengan rentang waktu 710 tahun itu harus menjadi “kota tanpa jejak sejarah”. Semoga tidak. (l04/ips/isw)

Sumber: Senin, 17 November 2003

Iklan

%d blogger menyukai ini: