Archive for November, 2003

Saksi Bisu Sejarah Itu Pun Telantar

November 17, 2003

Pepohonan yang rindang membuat bangunan tidak terlihat utuh.

Tukang roti mengambil dagangan pabrik roti kecil, ibu-ibu mengantarkan Pembangunan sederhana. Terkesan seperti rumah tumbuh. Di kiri kanan inti terdapat semacam paviliun baru dari tripleks tebal ditempati sebuah event organizer dan kantor perwakilan majalah nasional. anaknya ke taman kanak-kanak, tukang becak, pekerja kantoran di kawasan kerap lalu lalang. Namun, entah berapa gelintir tahu bahwa berusia 68 tahun pernah menjadi markas utama radio Bung Tomo, tokoh pergerakan nasional ?pahlawan pemberontakan Surabaya?. Rumah itu telah ditetapkan dengan SK Wali Kota sebagai cagar budaya.

Pemilik bangunan itu, Ny Rien, awalnya juga tak tahu banyak tentang kisah rumah itu. “Saya tak tahu-menahu sejarah rumah ini sebagai radio pemberontakan Bung Tomo. Sampai suatu hari, Bung Tomo sendiri (saat masih hidup) berkunjung ke rumah ini,” katanya.

Perempuan setengah baya itu bercerita, mulanya Radio Republik Indonesia (RRI), yang dulu bernama NIROM di Jalan Embong Malang (sekarang dipakai untuk apartemen JW Marriott) dibom, sehingga para pemuda lari ke perumahan PTP. Rumah di Jalan Mawar 10-12 lalu ditempati. Menggunakan alat-alat yang dibawa dari RRI, mereka mengumumkan pertempuran 10 November.

Rumah tersebut kemudian dipakai sebagai asrama NILM (perkebunan belanda) dan dibeli ayah Ny Rien, Aminhadi, melalui Badan Pertanahan di zaman Belanda. Badan tersebut mengurusi tanah-tanah peninggalan penjajah Belanda sebagai tanah tidak bertuan. Karena itu, sejak tahun 1974 Ny Rien kini memiliki sertifikat resmi sebagai hak milik.

Hanya saja Ny Rien mengaku kesulitan merawat rumah tersebut. Pajak bumi dan bangunan (PBB) yang harus dibayar sejak tiga tahun lalu sebesar Rp 6 juta setahun. Sebagai pensiunan, jumlah itu dirasa sangat berat. Tak jarang untuk melunasi PBB, dia menjual barang-barang rumah tangga dan perhiasaannya. Beruntung dia belum menunggak pajak meski selalu deg-degan begitu waktu pembayaran tiba.

Untuk menambah dana, dibuat ruang tempelan yang disewakan. Namun, cat merah menyala dari salah satu paviliun, papan nama usaha, dan warna kusam dinding bangunan inti membuat sulit membayangkan tampak depan rumah itu semula.

Tidak ada kebanggaan khusus menempati rumah yang dinyatakan sebagai cagar budaya tersebut. Biasa saja, karena dia merasa bukan pelaku sejarah atau ada hubungan dengan pelaku sejarah dulu.

Terlebih lagi ketika ada tawaran menggoda. Jayanata, yang ingin mengembangkan toko kosmetiknya menjadi mal, beberapa kali mengajukan penawaran membeli rumah Rien. Bank Mandiri juga dua tahun lalu menawar Rp 8 Miliar. Semua ini ditolak Ny Rien.

Lain lagi cerita Slamet, penjaga bangunan tua di Jalan Tunjungan No 80. Sekilas gedung besar itu tampak seram. Cat putihnya sudah menghitam. Sejumlah pohon tumbuh meranggas di halaman. Lumut melapisi sebagian dinding bangunan. Papan kusam bertuliskan Kantor Badan Pertanahan Nasional juga masih bertengger di gerbang bangunan.

Masih terlihat keanggunan rancangan bergaya klasik Yunani yang langka di Surabaya. Kolom-kolom besar dan tinggi mendominasi tampak depan bangunan.

Siapa pula yang menyangka bangunan seluas 3.700 meter persegi yang dibangun tahun 1809 itu, di masa perjuangan kemerdekaan sempat menjadi markas International Red Cross Committee (Palang Merah Internasional). Bangunan ini pun telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.

“Gedung ini masih menjadi sengketa antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemilik lama, Surodjo, sejak 1986. Surodjo mendapatkan bangunan ini tahun 1973,” kata Slamet.

Lantaran masih dalam sengketa, timbul keraguan untuk memelihara bangunan tersebut. Akibatnya, bangunan dibiarkan saja. Bagian depan yang ditempati BPN juga kosong melompong, setelah kantor BPN di pindah ke tempat lain.

Khawatir diduduki, bagian belakang bangunan ditempati karyawan Surodjo dan sebagian dikontrakan kepada orang luar. Beberapa keluarga tinggal di bagian yang disekat-sekat terkesan kumuh.

Tak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk bangunan itu. PBB memakan dana Rp 60,6 juta per tahun. Padahal, bangunan itu secara ekonomis tidak menghasilkan. Pernah, bangunan itu ditawar pengusaha dengan harga Rp 4 juta per meter persegi. Adapun pemerintah menawar Rp 5,5 juta per meter persegi. Namun, belum dilepas.

Keluhan-keluhan para pemilik cagar budaya perlu mendapat perhatian pemerintah. Harapan Ny Rien dan Slamet, jika ada imbauan untuk merawat sesuai aturan yang ditetapkan, seharusnya ada langkah-langkah kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak. Apalagi, sebagian besar bangunan cagar budaya di Kota Surabaya yang merupakan peninggalan Belanda biasanya berada di lokasi strategis sehingga harga tanah serta pajak mahal. Kini semuanya terpulang pada seberapa kuat komitmen Pemerintah Kota Pahlawan mempertahankan sejarahnya. (ips/l04)

Sumber: Kompas, Senin, 17 November 2003

Saksi Bisu Sejarah Itu Pun Telantar

November 17, 2003

Pepohonan yang rindang membuat bangunan tidak terlihat utuh.

Tukang roti mengambil dagangan pabrik roti kecil, ibu-ibu mengantarkan Pembangunan sederhana. Terkesan seperti rumah tumbuh. Di kiri kanan inti terdapat semacam paviliun baru dari tripleks tebal ditempati sebuah event organizer dan kantor perwakilan majalah nasional. anaknya ke taman kanak-kanak, tukang becak, pekerja kantoran di kawasan kerap lalu lalang. Namun, entah berapa gelintir tahu bahwa berusia 68 tahun pernah menjadi markas utama radio Bung Tomo, tokoh pergerakan nasional ?pahlawan pemberontakan Surabaya?. Rumah itu telah ditetapkan dengan SK Wali Kota sebagai cagar budaya.

Pemilik bangunan itu, Ny Rien, awalnya juga tak tahu banyak tentang kisah rumah itu. “Saya tak tahu-menahu sejarah rumah ini sebagai radio pemberontakan Bung Tomo. Sampai suatu hari, Bung Tomo sendiri (saat masih hidup) berkunjung ke rumah ini,” katanya.

Perempuan setengah baya itu bercerita, mulanya Radio Republik Indonesia (RRI), yang dulu bernama NIROM di Jalan Embong Malang (sekarang dipakai untuk apartemen JW Marriott) dibom, sehingga para pemuda lari ke perumahan PTP. Rumah di Jalan Mawar 10-12 lalu ditempati. Menggunakan alat-alat yang dibawa dari RRI, mereka mengumumkan pertempuran 10 November.

Rumah tersebut kemudian dipakai sebagai asrama NILM (perkebunan belanda) dan dibeli ayah Ny Rien, Aminhadi, melalui Badan Pertanahan di zaman Belanda. Badan tersebut mengurusi tanah-tanah peninggalan penjajah Belanda sebagai tanah tidak bertuan. Karena itu, sejak tahun 1974 Ny Rien kini memiliki sertifikat resmi sebagai hak milik.

Hanya saja Ny Rien mengaku kesulitan merawat rumah tersebut. Pajak bumi dan bangunan (PBB) yang harus dibayar sejak tiga tahun lalu sebesar Rp 6 juta setahun. Sebagai pensiunan, jumlah itu dirasa sangat berat. Tak jarang untuk melunasi PBB, dia menjual barang-barang rumah tangga dan perhiasaannya. Beruntung dia belum menunggak pajak meski selalu deg-degan begitu waktu pembayaran tiba.

Untuk menambah dana, dibuat ruang tempelan yang disewakan. Namun, cat merah menyala dari salah satu paviliun, papan nama usaha, dan warna kusam dinding bangunan inti membuat sulit membayangkan tampak depan rumah itu semula.

Tidak ada kebanggaan khusus menempati rumah yang dinyatakan sebagai cagar budaya tersebut. Biasa saja, karena dia merasa bukan pelaku sejarah atau ada hubungan dengan pelaku sejarah dulu.

Terlebih lagi ketika ada tawaran menggoda. Jayanata, yang ingin mengembangkan toko kosmetiknya menjadi mal, beberapa kali mengajukan penawaran membeli rumah Rien. Bank Mandiri juga dua tahun lalu menawar Rp 8 Miliar. Semua ini ditolak Ny Rien.

Lain lagi cerita Slamet, penjaga bangunan tua di Jalan Tunjungan No 80. Sekilas gedung besar itu tampak seram. Cat putihnya sudah menghitam. Sejumlah pohon tumbuh meranggas di halaman. Lumut melapisi sebagian dinding bangunan. Papan kusam bertuliskan Kantor Badan Pertanahan Nasional juga masih bertengger di gerbang bangunan.

Masih terlihat keanggunan rancangan bergaya klasik Yunani yang langka di Surabaya. Kolom-kolom besar dan tinggi mendominasi tampak depan bangunan.

Siapa pula yang menyangka bangunan seluas 3.700 meter persegi yang dibangun tahun 1809 itu, di masa perjuangan kemerdekaan sempat menjadi markas International Red Cross Committee (Palang Merah Internasional). Bangunan ini pun telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.

“Gedung ini masih menjadi sengketa antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemilik lama, Surodjo, sejak 1986. Surodjo mendapatkan bangunan ini tahun 1973,” kata Slamet.

Lantaran masih dalam sengketa, timbul keraguan untuk memelihara bangunan tersebut. Akibatnya, bangunan dibiarkan saja. Bagian depan yang ditempati BPN juga kosong melompong, setelah kantor BPN di pindah ke tempat lain.

Khawatir diduduki, bagian belakang bangunan ditempati karyawan Surodjo dan sebagian dikontrakan kepada orang luar. Beberapa keluarga tinggal di bagian yang disekat-sekat terkesan kumuh.

Tak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk bangunan itu. PBB memakan dana Rp 60,6 juta per tahun. Padahal, bangunan itu secara ekonomis tidak menghasilkan. Pernah, bangunan itu ditawar pengusaha dengan harga Rp 4 juta per meter persegi. Adapun pemerintah menawar Rp 5,5 juta per meter persegi. Namun, belum dilepas.

Keluhan-keluhan para pemilik cagar budaya perlu mendapat perhatian pemerintah. Harapan Ny Rien dan Slamet, jika ada imbauan untuk merawat sesuai aturan yang ditetapkan, seharusnya ada langkah-langkah kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak. Apalagi, sebagian besar bangunan cagar budaya di Kota Surabaya yang merupakan peninggalan Belanda biasanya berada di lokasi strategis sehingga harga tanah serta pajak mahal. Kini semuanya terpulang pada seberapa kuat komitmen Pemerintah Kota Pahlawan mempertahankan sejarahnya. (ips/l04)

Sumber: Kompas, 17 November 2003

Surabaya, Kota Tanpa Jejak Sejarah

November 17, 2003

Surabaya punya gagah: Pahlawan. Tidak seperti ucapan Shakespeare, “Apa arti sebuah nama…,” sebutan Kota Pahlawan sebaliknya, amat sarat makna. Karena di sana ada peristiwa menjadi sangat signifikan sebagai penanda bangkitnya nasionalisme yang membuat negara ini tetap merdeka.

Bahkan, jika mau dirunut, Kota Surabaya yang semula bernama Hujunggaluh lalu berubah menjadi Churabhaya ini memiliki sejarah panjang, sejak kerajaan Hindu Mataram, Kerajaan Demak, lalu Kerajaan Mataram. Usia Kota Surabaya diyakini mencapai 710 tahun pada 31 Mei 2003.

Dengan jejak sejarah yang begitu panjang dan melintasi sejumlah era kekuasaan pemerintahan, Surabaya bisa dipastikan kaya akan situs dan bangunan peninggalan sejarah yang mampu “berkisah”. Terutama peristiwa heroik, Hari Pahlawan 10 November 1945.

Ironisnya, jika menelusuri kota yang berusia nyaris satu rentang milenium ini, jejak-jejak sejarah itu sulit ditemukan atau dikenali. Jika toh ada, kondisinya kebanyakan mengenaskan. Berlumut, nyaris roboh, mangkrak, atau lingkungannya rusak. Lihat saja Jembatan Merah, tempat pertempuran sengit yang menewaskan pembesar militer Inggris, Jenderal Mallaby. Kecuali besi jembatan dicat warna merah, selebihnya yang terlihat adalah lingkungan kumuh dan ruwet lalu lintasnya ditambah becak-becak parkir di tepinya. Di seberangnya, berdiri bangunan mal megah-dengan bentuk yang tidak mendukung lingkungan kota tua.

Bahkan, rumah sakit pertama di Jawa, yang menjadi rumah sakit Verenigde OostIndische Compagnie (VOC), tidak ada bayangannya lagi karena berubah wujud menjadi bangunan mengilat khas mal-mal, yaitu Plaza Surabaya.

Dekat kawasan permukiman Darmo, ada Yamato Hoteru yang kemudian berubah menjadi Hotel Orange, dan kini dikenal sebagai Hotel Majapahit, tempat perobekan bendera Belanda menjadi Merah Putih. Kondisinya terawat namun sulit dikenali orang awam karena tak ada penanda khusus.

Jika peninggalan sejarah yang berusia hitungan dekade itu saja sulit dijejaki, apalagi yang usianya bilangan ratusan tahun. Kita tidak bisa lagi menyaksikan sisa lokasi Pulau Domas. Dukut Imam Widodo dalam bukunya Soerabaia Tempo Doeloe, mengutip hipotesis GH von Faber dalam karyanya En Werd Een Stad Geboren (Telah Lahir Sebuah Kota) menuliskan, Pulau Domas adalah permukiman pertama di Surabaya pada zaman Kerajaan Hindu Mataram. Tempat itu merupakan tempat pembuangan korak (kotoran rakyat), yaitu para narapidana, orang gila, orang cacat jasmaniah, dan tawanan perang atau orang yang tidak dikehendaki masyarakat.

Lokasinya yang terletak di seputar Terminal Joyoboyo itu tidak lagi dikenali.

LANGKAH Pemerintah Kota Surabaya (ketika itu Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya) sejak terbitnya UU No 5/ 1992 tentang Benda Cagar Budaya cukup beragam untuk dapat menerapkan UU tersebut.

Dimulai dengan berbagai seminar dan pemberian penghargaan kepada pengelola bangunan yang bernilai sebagai cagar budaya yang kondisinya terawat baik dan berbagai penelitian, terbitlah dua SK Wali Kota Tahun 1996 dan 1998.

SK Wali Kota nomor 188.45/ 251/402.1.04/1996 menetapkan 61 lokasi dan benda dan situs benda cagar budaya yang dilindungi. Adapun SK Wali Kota Nomor 188.45/004/402.1.04/ 1998 menetapkan 102 lokasi benda dan situs cagar budaya yang harus dilindungi.

Ketua Tim Pertimbangan Pelestarian Benda Cagar Budaya sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya Tondojekti mengungkapkan, sampai sekarang dari 163 situs dan bangunan cagar budaya yang ditetapkan dalam SK Wali Kota, sekitar 12,5 persen yang diteliti eksploratif.

Penelitian tahun 1977-2002 itu antara lain meneliti Gedung Grahadi (kediaman Gubernur Jawa Timur), SMP Negeri 3, Hotel Majapahit, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair), Gedung Balai Pemuda, Gedung Pelni, RS Mardi Santoso, kawasan Masjid Sunan Ampel, kawasan Tunjungan, serta kawasan Darmo.

Sayangnya, upaya Pemkot Surabaya itu belum didukung pemerintah pusat. Seperti diungkapkan Tondojekti, “Sepuluh bangunan yang sudah diteliti itu kemudian diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya tahun 1999. Tetapi, belum satu pun yang mendapat jawaban.” Melengkapi syaratsyarat agar bisa ditetapkan dengan SK Menteri pun tak mudah.

Merupakan ironi bahwa kota kedua terbesar setelah ibu kota Jakarta dan kota yang mengandung sejarah kepahlawanan, seperti Surabaya, ternyata tidak mendapat perhatian pusat untuk pelestarian peninggalan sejarah bagi generasi mendatang.

Di sisi lain, pertumbuhan kota yang pesat, yang ditandai pembangunan fisik (baca: perumahan dan ruko) yang ekspansif, menjadi ancaman terbuka akan kelangsungan banyak benda dan situs cagar budaya di Surabaya yang hampir semua di lokasi strategis.

Ancaman-ancaman terhadap kelestarian situs dan bangunan cagar budaya ini cukup panjang daftarnya. Sebut saja beberapa, misalnya Kompleks Gedung Sentral di Jl Tunjungan yang berarsitektur unik mestinya bisa menjadi wajah “Soerabaia Tempo Doeloe”, dirobohkan dan kini terbengkalai.

Sementara pembangunan gedung baru di Jl Veteran terlihat sama sekali tidak menyatu dengan bangunan berarsitektur kolonial di kawasan itu. RS Mardi Santosa ditutup dan rawan gusur. Beberapa situs serta bangunan lain yang agaknya diincar investor, antara lain Penjara Kalisosok-sudah diumumkan akan dijadikan mal -juga kawasan Kebun Binatang Surabaya di Wonokromo. Kondisi rawan gusur ini tak akan terpecahkan masalahnya jika Peraturan Daerah (Perda) Cagar Budaya tak kunjung terbit.

Sebagai sebuah peraturan daerah yang berkonsekuensi hukum, Perda Cagar Budaya ini diharapkan mampu memproteksi situs dan bangunan cagar budaya. Namun, menetapkan perda cagar budaya tidak semulus yang dibayangkan.

Awalnya, perda tersebut akan dijadikan kado bagi Surabaya tepat di Hari Pahlawan, 10 November. Rencana itu batal karena perda belum siap dan dikhawatirkan jika dipaksakan akan menjadi “macan ompong” karena tidak bisa diterapkan.

Ketua Panitia Khusus Pembahasan Perda Cagar Budaya DPRD A Hermas Thony mengatakan, “Dalam pembahasan internal pansus, yang paling diperdebatkan adalah pemberian insentif berupa keringanan pajak bumi dan bangunan kepada pemilik atau pengelola cagar budaya, terutama individu.” Pemilikan cagar budaya bisa individu, badan hukum, atau pemerintah. Demikian pula pengelolaannya.

Dengan perda, pemerintah kota menghendaki mempertahankan cagar budaya, sementara pemiliknya (individu) tidak memiliki kemampuan finansial sehingga diperlukan insentif agar ada win-win solution. Masalahnya, PBB adalah pajak yang disetor ke pemerintah pusat sehingga harus dibicarakan dengan pusat. Juga, menurut Tondojekti, bangunan cagar budaya akan diusahakan masuk kategori bangunan sosial sehingga dapat diturunkan tarif telepon dan listriknya.

Kendala lain, menurut Tondojekti, menyangkut aspek hukum, yaitu pedoman sejauh mana bangunan boleh diubah. “Dihitung-hitung ada enam SK yang harus muncul terkait lahirnya perda itu, di antaranya penetapan perizinan dan administrasi,” katanya.

Persoalan hukum berkaitan dengan pusat, yaitu penetapan sebagai cagar budaya yang harus dengan SK Menteri yang mengurus kebudayaan. Dengan pengalihan urusan kebudayaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, ternyata belum ada pemindahan penetapan dan masih dengan SK Menteri Pendidikan.

Sungguh sebuah jalan panjang yang harus ditempuh jika Kota Surabaya tidak mau kehilangan situs dan bangunan cagar budayanya. Jika benda cagar budaya sampai hilang, itu berarti pula hilangnya jati diri Surabaya, hilangnya wajah “Soerabaia Tempo Doeloe” yang bernilai historis dan arsitektur kota, hilang pula potensi wisata kota, serta hilang pula bukti-bukti fisik untuk penelitian zaman kolonialisme.

Jangan mimpi tentang Gereja St Peter di Roma atau mesuleum di Italia atau kerajaan zaman Maria Antoinette di Wina, Austria. Jembatan Merah saja dulu dibangkitkan “jiwa”-nya. Merupakan tragedi bangsa jika apa yang dikatakan Guru Besar Sejarah Indonesia dari Universitas Negeri Surabaya, Aminuddin Kasdi, sampai terjadi, yaitu, “Kita tak punya apa-apa, seperti manusia tanpa pengalaman. Kalau artefak sejarah hilang, kita tidak bisa berkomunikasi dengan masa lalu. Kalau penandanya hilang, berarti tidak ada media penghubungnya.”

Alangkah mengerikan jika Surabaya yang sarat dengan sejarah dengan rentang waktu 710 tahun itu harus menjadi “kota tanpa jejak sejarah”. Semoga tidak. (l04/ips/isw)

Sumber: Senin, 17 November 2003

Sukses dari Balik Bangunan Tua

November 17, 2003

Segala sesuatu berkonotasi belum tentu merugikan. Apalagi jika dibalik ketuaan itu, tersembunyi sejarah yang sarat nilai dan arti penting tentang riwayat perjalanan sebuah bangsa. Begitu pula dengan bangunan-bangunan tua yang tersebar di seluruh penjuru Surabaya. Setiap bangunan cagar budaya yang notabene berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki nilai kesejarahan itu, sebenarnya mampu memberi nilai lebih bagi pengelolanya.

Yang dibutuhkan hanyalah kejelian menangkap peluang, strategi pengembangan yang tepat dan keberanian mengambil resiko, niat baik, dan kesabaran. Bersama bangunan tua nan bersejarah itu, mereka justru mampu meraih sukses yang lebih hebat, bahkan dari apa yang pernah mereka bayangkan sebelumnya.

Sebut saja Mandarin Oriental Majapahit Hotel. Bangunan di Jalan Tunjungan 55 ini adalah salah satu yang mewakili bangunan cagar budaya, yang justru semakin maju di usia tuanya.

Bangunan itu dulunya dikenal dengan nama Orange Hotel (pada masa pendudukan Belanda) dan Yamato Hoteru (pada masa pendudukan Jepang). Kini di Surabaya, orang dengan gampang menyebutnya Hotel Majapahit dan menunjukkan di mana letak hotel bersejarah karena peristiwa perobekan bendera Belanda menjadi Sang Merah Putih, yang dilakukan Arek-arek Suroboyo, 19 September 1945.

“Masyarakat mengenal Hotel Majapahit sebagai cagar budaya. Ini justru menjadi nilai tambah karena setiap kali kami kontak ke klien, mereka sudah tahu. Ini tentu merupakan hal positif,” tutur Director of Finance & Human Resources Mandarin Oriental Hotel Majapahit Surabaya I Wayan Carma di Surabaya.

Bangunan cagar budaya di Majapahit Hotel sama sekali tidak diubah, bahkan tetap dijaga keasliannya. Selain mematuhi peraturan, juga sekaligus menjadikannya daya tarik yang justru mendatangkan keuntungan.

“Orang asing senang dengan sejarah. Mereka merasa bangga jika bisa tinggal di hotel yang memiliki nilai sejarah, apalagi jika mereka pernah belajar bagaimana peristiwa tersebut terjadi,” papar Wayan.

Maka dari itu, Majapahit Hotel sering kali melakukan open house bagi masyarakat sekitar. Selain menjalin hubungan, program itu memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengunjungi lokasi cagar budaya, sekaligus dimanfaatkan sebagai sosialisasi fasilitas hotel.

Meski sedikit berbeda dengan Majapahit Hotel dalam hal pemanfaatan cagar budayanya, PT Wismilak, yang menempati gedung tempat gencatan senjata antara NICA dan Indonesia di Jalan Dr Soetomo No 27 Surabaya, memiliki komitmen tersendiri terhadap bangunan-bangunan cagar budaya.

Wismilak terbuka terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi Wismilak ini merupakan kontribusi perusahaan kepada pariwisata, terutama mempertahankan sejarah dan napak tilas Surabaya sebagai Kota Pahlawan.

“Kami tertarik melestarikan bangunan cagar budaya di Surabaya karena di sini banyak bangunan bernilai sejarah, tetapi bentuk aslinya tidak dipertahankan. Yang dilihat hanya sisi strategisnya saja,” ungkap Marketing Manager Wismilak Stefanus Handojo Kusumo.

Ketertarikan tersebut memang tidak terlalu jauh dari image (citra) yang ingin dibangun oleh Wismilak. Selain komitmen pelestarian, Wismilak juga menyejajarkan produk rokoknya yang tradisional dengan nilai sejarah yang terkandung di dalam bangunan cagar budaya yang digunakan sebagai kantor itu. Ini menjadi nilai tersendiri bagi Wismilak untuk memperkuat brand image product yang ditawarkan.

Ketidakleluasaan mengembangkan bangunan dan banyaknya ruangan yang tidak dapat dimanfaatkan maksimal memang kendala bagi pengelola bangunan cagar budaya. Meski demikian, sejumlah strategi dapat diambil sebagai langkah kompromi antara melestarikan bangunan cagar budaya dan kepentingan bisnis.

“Bangunan cagar budayanya masih ada. Hanya interiornya yang dibuat mewah. Termasuk penambahan kolam renang, spa, dan gym (tempat olah raga) sesuai fasilitas hotel bintang lima,” ungkap Wayan dari Hotel Majapahit.

Sementara bangunan yang ditempati Wismilak, masih tetap sesuai asli. Hanya fungsinya yang diubah. Seperti pemasangan kaca karena alasan polusi dan lantai yang diganti total karena rusak berat.

Biaya perawatan tampaknya tergantung pada pemanfaatan bangunan itu. Untuk hotel mungkin tidak terlalu masalah karena berbarengan dengan anggaran yang dikeluarkan hotel setiap tahun. Akan tetapi, bagi Wismilak, anggaran perawatan membutuhkan dana yang cukup besar.

Meski demikian, segala kendala tidak membuat para pengelola mundur. Dengan niat baik serta kearifan memanfaatkan apa yang ada, menjadi nilai tambah tersendiri. Bangunan tua yang identik dengan ketidakberdayaan ternyata mampu membawa pengelolanya mencapai sukses dan menangguk keuntungan, baik secara materi (tangible) maupun image positif (intangible). (l04)

Sumber: Kompas, 17 November 2003

Jembatan Merah Nasibmu Kini

November 17, 2003

Jembatan merah…

sungguh gagah berpagar gedung indah

Sepanjang hari yang melintasi

silih berganti

Jika Komponis keroncong Gesang berjalan-jalan di jembatan yang melintasi Kalimas itu sekarang, tentu tak akan syair “Jembatan Merah” sedemikian indah.

Jembatan merah sungguh berubah. Tak tampak lagi kegagahannya. Ukiran besi pagar yang indah tertutup berjubelnya antrean becak. Sebagian bangunan bergaya kolonial tidak terawat di sekitar jembatan, memberikan kesan kumuh. Tidak lagi jadi pagar yang indah.

Sejumlah bangunan baru seperti Bank BCA dan pusat perbelanjaan Jembatan Merah Plasa tidak ramah dengan gaya arsitektur bangunan situs cagar budaya Jembatan Merah yang bergaya kolonial.

Ada pula bagian yang hilang dari jembatan bersejarah tersebut. Pada tahun 1974, pemerintah pernah menandai situs kepahlawanan yang ada di Surabaya dengan patung berwujud tokoh pahlawan, seperti yang ada di utara bangunan Siola.

Tetapi, di situs Jembatan Merah, patung tersebut sudah lenyap dan tidak pernah lagi ada penanda bahwa situs tersebut pernah menjadi bukti kepahlawanan arek Surabaya.

Yang tak kalah menyedihkan, tubuh jembatan itu kini tak sepenuhnya asli. Jembatan Merah diganti jembatan beton yang jelek.

Seperti pernah dituturkan pengamat perkotaan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Johan Silas, awal tahun 1990-an, ada proyek yang hendak membongkar Jembatan Merah dengan alasan besi-besinya sudah keropos sebab usianya sekitar 100 tahun. Alasan lain adalah perlu menghilangkan kaki jembatan agar bargas pembersih sungai dapat lewat.

Rencana tersebut sempat menuai protes keras dari dosen dan mahasiswa Arsitektur Institut Sepuluh Nopember Surabaya (ITS). Mereka berhasil menghubungi Dr Roeslan Abdulgani serta Ibu Lukitaningsih, pejuang perempuan 10 November.

Namun, ternyata imbauan kedua tokoh 10 November itu tetap tidak digubris tim Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya. Semula mahasiswa hendak berdemonstrasi, namun dibatalkan dan diganti dengan upacara memberi karangan bunga duka (krans) menjelang jembatan dibongkar.

Tawaran ITS untuk memasang kembali bongkaran jembatan di Kampus ITS ditolak dengan alasan kelak akan dipasang di sebuah taman kota.

Dalam proses pembongkaran jembatan ternyata yang keropos hanya besi kaki jembatan yang mudah diganti dan dilebarkan agar bargas dapat lewat. Besi lainnya masih baik seperti baru.

Saat pembangunan jembatan baru selesai, peresmiannya bertepatan dengan peringatan 100 tahun Jembatan Brooklyn di New York (Amerika Serikat) yang dipestakan meriah dengan kembang api dan dijamin masih tahan 100 tahun lagi. Kini, terbukti semua janji pemerintah daerah tentang bargas dan memasang kembali jembatan, seperti biasanya : hanya omong kosong, melompong.

Sejumlah situs dan bangunan bersejarah yang lekat dengan kepahlawanan Arek Suraboyo antara lain Gedung Internatio, Tugu Pahlawan, Hotel Majapahit, dan situs Jembatan Merah.

Dari semua situs tersebut, Jembatan Merah dan sekitarnya mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi, namun ironisnya justru kondisinya paling memprihatinkan.

Padahal, Jembatan Merah asli merupakan benteng para pejuang berhadapan dengan tentara Sekutu yang berlindung di Gedung Internatio.

Kebesaran nama Jembatan Merah mengingatkan warga Kota Surabaya tentang tewasnya Brigjen Mallaby pada 30 Oktober 1945 dalam pertempuran tiga hari yang sengit. Kejadian ini merupakan casus belly “Pertempuran 10 November 1945”.

Jembatan Merah yang menghubungkan Jalan Rajawali dan Jalan Kembang Jepun di sisi utara Surabaya merupakan saksi perjalanan pertumbuhan Kota Surabaya sejak organisasi perdagangan Belanda, Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) pertama kali mendarat di Surabaya hingga sekarang.

Kawasan Jembatan Merah adalah kawasan yang mulai berkembang akibat perjanjian antara pada tahun 1743. Disepakati Jawa bagian timur diserahkan oleh Pakubuwono kepada VOC. Sehingga, VOC semakin mengembangkan perniagaan wilayah ini.

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels tahun 1808-1811, Surabaya dibagi menjadi karesidenan dan kabupaten dengan Kota Surabaya menjadi ibu kotanya.

Belanda lalu membangun kota benteng di kawasan Jembatan Merah. Saat itu Gedung Karesidenan yang merupakan pusat pemerintahan Kota Surabaya berdiri di pusat kota, yaitu di ujung barat Jembatan Merah. Bangunan tepat di mulut jembatan itu.

Seiring perkembangan perdagangan dan industri, kawasan tersebut memiliki kantung-kantung tempat tinggal. Permukiman orang-orang Eropa (Europeesche Wijk) di bagian barat Gedung Karesidenan, permukiman Cina (pecinan) di seputar Jalan Kembang Jepun, serta kantung Melayu dan Arab (Arabische Kamp) di sisi utaranya, di kawasan Ampel. Jembatan Merah lah yang menghubungkan ketiga kantung permukiman tersebut.

Demikian kondisinya hingga Pemerintah Belanda memutuskan menetapkan Surabaya sebagai kotapraja dengan wali kota sebagai pemimpinnya. Pusat pemerintahan pun pindah dari asalnya.

Dari kawasan jembatan tersebut Surabaya berkembang ke arah selatan mengikuti jalur transportasi kereta api saat itu. Terus, merambah ke kawasan Tunjungan, Simpang, dan Darmo sebagai lokasi tempat tinggal sekitar tahun 1910-1920. Hingga kini Surabaya berbatasan langsung dengan Sidoarjo. Dan, seiring bergesernya pusat pemerintahan dari Jembatan Merah, nasibnya pun semakin terlupakan. (Indira Permanasari)

Sumber: Kompas, 17 November 2003

Masjid Jami Kampung Baru, Punya Mimbar Paling Indah

November 14, 2003

BERADA di Jalan Bandengan Selatan, Jakarta Barat, Masjid Jami Kampung Baru, adalah salah satu masjid tua yang didirikan pada tahun 1744. Masjid ini dulu cukup banyak jemaahnya. Waktu itu masyarakat Pekojan dan sekitarnya, mayoritas penduduknya adalah warga keturunan Moor. Mereka menetap dan beranak pinak. Masyarakat muslimnya paling banyak, tapi kini menjadi minoritas. Bahkan, di wilayah RT 12 RW 05 Kelurahan Pekojan, wilayah berdirinya masjid yang sudah berusia lebih dari tiga abad itu hanya dihuni oleh dua kepala keluarga muslim, selebihnya nonmuslim.

Tak aneh bila jemaah Masjid Kampung Baru banyak berasal dari wilayah lain. Untuk hari-hari biasa, suasana di masjid itu terasa sepi. Anak-anak muda yang kebetulan berdagang di sekitar masjid inilah yang sering shalat atau berdoa di sana. Selebihnya adalah masyarakat luar wilayah Pekojan.

Seperti diungkapkan oleh H Jamhuri, imam Masjid Kampung Baru yang kini sudah sakit-sakitan, kalau shalat Jumat, jemaahnya cukup banyak. Mereka di antaranya orang-orang mereka yang bekerja di sekitar masjid. Penduduk di sekitar masjid itu umumnya tinggal di gang-gang. Di Jalan Bandengan itu berderet perkantoran dan pusat kegiatan bisnis. Bahkan persis di samping Masjid Jami Kampung Baru, berdiri hotel Jatra. Keberadaan perkantoran, dan perhotelan, mau tidak mau telah menggusur warga yang semula tinggal disekitar masjid.

Jamhuri mengakui, aktivitas masjid biasa-biasa saja. Anak-anak mudanya lebih banyak aktif di mushala. “Mau ke masjid, letaknya jauh. Sementara lingkungan masjid sendiri, rata-rata dihuni nonmuslim. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Paling kita menggerakkan kegiatan pengajian tiap Selasa malam. Kita ngundang ustadz dari Banten untuk mengisi ceramah,” kata Jamhuri yang tinggal di daerah itu sejak kecil.

Hampir 30 tahun menjadi imam masjid itu, laki-laki yang sudah tampak renta itu mengakui letak Masjid Kampung Baru sekarang ini kurang menguntungkan. Karena banyak masyarakat muslim yang pindah ke tempat lain. “Bayangkan saja, di wilayah masjid itu, hanya dua kepala keluarga yang muslim,” katanya. Dia sendiri tinggal di RT 07, yang berjarak kurang lebih 300 meter dari masjid. Akibat penyakit yang dideritanya, dia mulai jarang memimpin shalat berjamaah di masjid itu. Dia lebih banyak melakukan ibadah di rumah. Posisinya diwakili oleh ustadz yang sehari-hari ada di masjid.

Tak banyak referensi yang mennceritakan tentang sejarah masjid tua ini. Seorang peneliti dan penulis buku Mesjid-Mesjid Tua di Jakarta, A Heuken SJ pun merasa kesulitan untuk mengumpulkan data tentang keberadaan masjid yang selalu kebanjiran setiap datang musim hujan itu.

Masjid yang berada di Kelurahan Pekojan ini dulunya asri, penuh pepohonan. Tapi kini gersang, debu menempel di mana-mana karena kepadatan lalu lintas di jalan Bandengan Selatan. Jalan ini menjadi akses utama bagi pengendara kendaraan dari Kota ke Pluit, atau Bandara Soekarno-Hatta, sampai ke Grogol, Jembatan Lima hingga ke arah Pesing. Kalau siang cukup padat. Apalagi sore pada jam kantor, kendaraan merayap, dan antrean cukup panjang terjadi hingga ke Jalan Gedong Panjang. Persis di samping masjid ada Jalan Pekojan I, yang juga kerap dijadikan jalan alternatif dari Jembatan Lima, Lewat Pekojan Raya. Kendaraan di sini selalu padat.

Kesibukan luar biasa terjadi pada jalur lalu lintas di wilayah ini. Jadi jangan berharap Anda bisa memarkir kendaraan dengan nyaman. Kalau Anda ingin mengunjungi masjid ini usahakan berjalan kaki, atau naik sepeda motor, karena tidak tersedia area perparkiran.

DI sekitar Masjid Jami Kampung Baru yang masuk dalam wilayah RW 05, dikenal sebagai daerah padat penduduk. Antara penduduk yang satu dengan yang lainnya hanya dibatasi oleh gang sempit. Jalan setapak itu terasa sumpek.

Persis di sebelah masjid ini, ada kantor Yayasan Masjid Kampung Baru – Inpak. Inpak di sini singkatan dari India – Pakistan. Konon, yayasan ini dikelola oleh ahli waris pendiri masjid ini. Menurut penduduk yang tinggal di lingkungan Masjid Jami Kampung Baru, pengurus yayasan itu jarang datang. Jamhuri sendiri sebagai imam masjid, mengaku tidak mengenal dekat dengan pengurus yayasan, yang katanya baru datang akhir tahun 1980-an.

Di kampung itu, banyak terdapat rumah Tionghoa. Padahal pada abad ke-17 dan ke-18 perkampungan itu semula dihuni orang Koja dari India, orang Melayu dan Mardijker. Sejak abad ke-19, orang-orang Arab dari Hadramaut (Yaman Selatan) berbondong-bondong ke sini. Mereka tinggal di gang-gang seputar Jalan Pengukiran (I-V). Di sekitar tempat itu juga terdapat kelenteng tua.

Menurut informasi, masjid ini adalah yang kedua yang didirikan oleh orang Moor, yang tinggal sejak sebelum abad ke-17 di daerah Pekojan. Masjid pertama, didirikan tidak jauh dari situ, yaitu Masjid Al Anshor (1648), tapi letaknya di gang, sehingga terlalu sempit. Heuken menulis, pembunuhan massal orang Tionghoa (1740) memberikan kesempatan dagang yang lebih leluasa kepada orang Moor, sehingga jumlah mereka bertambah. Orang Moor diizinkan membangun rumah ibadat ini, karena mereka mengeluh, bahwa di masjid suku bangsa lain mereka merasa terganggu. Pada tahun 1829, masjid ini di dalam karangan Belanda disebut sebagai Moorsche Temple.

Denah dasar Masjid Kampung Baru persegi, atapnya tumpang satu dengan atap corak limasan pada bagian atasnya. Sedangkan limas bawah seperti terpancung, sehingga digolongkan tipe masjid Jawa gaya pendopo. Di dalam masjid terdapat ukiran buah anggur yang indah. Masjid ini pernah memiliki mimbar paling indah, terbuat dari kayu ukir. Mimbar itu sudah diganti. Menurut informasi, mimbar aslinya kini disimpan di Museum Sejarah Jakarta.

Rumah-rumah di Pekojan, tampak bergaya Belanda, namun dibangun untuk orang Moor yang agak kaya. Pada masa pembangunan masjid ini, Kampung Pekojan diperluas. Makanya di tempat ini masih ada satu dua rumah tinggal paling tua di Jakarta. Akhir tahun 1980-an, rumah-rumah tua itu dibongkar begitu saja untuk dibangun jembatan layang yang menghubungkan ke Stasiun Kota. Sama halnya dengan nasib rumah-rumah tua, Masjid Kampung Baru pun, tak lepas dari upaya perbaikan tanpa memedulikan nilai-nilai sejarah dan arsitekturnya. Karena wilayah itu sering kebanjiran, masjid itu pernah diuruk setinggi 1,5 meter sehingga proporsinya menjadi hilang. (agi)

Sumber: Harian Kompas, Jumat, 14 November 2003.

Masjid Cipari – Mirip Gereja dan Berlanggam “Art Deco”

November 9, 2003

Oleh Bambang Setia Budi

SIAPA bakal menyangka bangunan ini adalah masjid. Tanpa menyelidikinya lebih jauh, penampilannya akan membuat kita langsung bisa mengira bahwa bangunan ini adalah gereja. Apalagi ditambah dengan langgam art deco yang dimilikinya, penampilan masjid ini menjadi sungguh istimewa.

INILAH sebuah masjid bersejarah di kawasan pesantren kuno di Desa Cipari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Masjid dan pesantren yang dapat dimasuki dari jalan utama desa ini juga diberi nama sesuai dengan nama desanya, Cipari. Meskipun letaknya agak terpencil, masjid dan pesantren itu kini cukup terkenal di Kota Garut.

Yang membuat Masjid Cipari sangat mirip dengan gereja adalah selain bentuk massa bangunannya yang memanjang dengan pintu utama persis di tengah-tengah tampak muka bangunan, juga keberadaan menaranya yang terletak di ujung bangunan persis di atas pintu utama. Posisi menara dan pintu utama telah menjadikan bangunan ini tampil tepat simetris dari tampak luar. Dari bentuk dan posisi menara dan pintu utama tersebut, bangunan ini jelas mengingatkan kita pada bentuk bangunan-bangunan gereja.

Jika kita memasuki bangunannya, yang memberi penanda bahwa bangunan ini masjid hanyalah keberadaan ruang mihrab berupa penampil yang menempel di dinding arah kiblat. Sementara, ruang shalatnya pun lebih mirip ruang kelas yang dapat dimasuki dari pintu di sebelah utara dan selatan atau dari pintu timur yang terletak di antara ruang naik tangga.

Boleh jadi, inilah salah satu masjid yang mempunyai bentuk paling lain dari yang lain di Indonesia. Bangunan masjid ini bagaimanapun jelas telah memberi dan menambah khazanah keragaman arsitektur masjid di negeri kita. Mungkin dari seluruh wilayah di Indonesia hanya Masjid Cipari dan Masjid Somobito di Mojowarno, Mojokerto, Jawa Timur, yang juga memiliki bentuk mirip gereja seperti ini.

Bedanya, di tempat Masjid Somobito berada, mayoritas penduduknya beragama Kristen, tetapi Masjid Cipari ini berada di tengah-tengah pesantren kuno yang telah berdiri sejak tahun 1933 dan penduduk desa hampir seluruhnya umat Islam sejak masjid didirikan.

YANG juga menjadikan Masjid Cipari istimewa adalah adanya langgam art deco pada bangunan. Sejauh ini hampir tidak pernah dijumpai masjid kuno yang menggunakan langgam seperti itu di seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, langgam art deco ini berada pada bangunan di pelosok desa Cipari, Garut, ini.

Lain halnya bila langgam seperti ini marak di kota-kota di Jawa, seperti Surabaya, Semarang, dan terutama Bandung. Bahkan Kota Bandung sempat dijuluki sebagai surga bangunan bergaya art deco.

Memang, apabila kita berjalan ke berbagai daerah hingga ke pelosok wilayah negeri, sebenarnya kita akan menjumpai banyak hal baru dan menarik yang masih dapat disaksikan dari sisa obyek peninggalan masa lalu, termasuk arsitektur yang anggun dan mengesankan. Kita dan masyarakat secara umum sering kurang mengetahui adanya warisan peninggalan budaya yang unik tersebut. Hal ini disebabkan minimnya proyek pendokumentasian, selain kurangnya informasi dan publikasi yang berkaitan dengan obyek warisan budaya menarik tersebut.

Sejarawan arsitektur John Nankivell saat berkunjung ke Kota Gede, Lawang, Malang, dan Pasuruan di Jawa Timur, sempat terbelalak menikmati pesona arsitektur yang langka. Ini karena adanya berbagai gaya atau langgam seni arsitektur Barat atau Eropa yang justru banyak ditemui di kota-kota pedalaman, seperti Lawang dan Kota Gede tersebut. Yang paling menarik adalah temuan bangunan yang juga berhiaskan elemen-elemen art nouveau dan art deco.

Langgam art deco sering disebut sebagai “Style Moderne” yang merupakan gaya desain yang populer selama kurun waktu tahun 1920-an hingga 1930-an. Karena merupakan langgam seni rupa yang pernah melanda dunia di tahun 1920-an, maka art deco sering kali juga disebut The Decorative Twenties (John Nankivell, Art Nouveau and Art Deco in Java, 1977).

Pada Masjid Cipari, langgam art deco sebagaimana dicirikan dengan bentuk geometris, terlihat jelas pada pengolahan fasadnya. Pola-pola dekorasi geometris yang berulang di atas material batu kali memperlihatkan dengan jelas langgam ini. Selain itu, garis horizontal yang halus pada sisi samping kanan maupun kiri juga mencirikan langgam yang sama. Bentuk menara dan atapnya yang menyerupai kubah dengan beberapa elemen dekorasi pada bagian samping maupun puncaknya juga mengingatkan pada langgam ini.

Menara masjid berketinggian lebih kurang 20 meter ini menarik perhatian setiap pengamat, bahkan seperti menjadi eye catcher pada bangunan masjid. Mungkin sekadar simbol untuk menandai bahwa bangunan ini bukan gereja melainkan masjid, maka diletakkanlah bulan sabit di ujung menara. Terdapat beberapa lantai pada interiornya, dengan lantai teratas merupakan ruangan sempit berlantai pelat baja yang dikelilingi semacam balkon kecil yang juga dari pelat baja.

Aspek menarik lain pada penampilan luarnya adalah bukaan-bukaan masjid yang tidak diolah sebagaimana pintu masuk masjid pada umumnya. Selain tata letak pintu masuk utama yang mengingatkan pada bangunan gereja kolonial tersebut adalah komposisi pintu dan jendela di sisi samping bangunan yang lebih terlihat seperti pintu masuk dan jendela-jendela ruang kelas/sekolah atau bangunan kantor pada masa kolonial.

SEJARAH bangunan masjid yang konon biaya pembangunannya berasal dari gotong royong keluarga pesantren, santri, dan masyarakat tersebut juga menjadi aspek menarik tersendiri. Masjid ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1895, tetapi dalam kondisi masih sangat sederhana. Sejak awalnya masjid ini telah berada di dalam kompleks pesantren dan dikelilingi hanya sekitar 20 rumah penduduk.

Lalu pada tahun 1933, KH Harmaen sebagai pendiri pesantren meninggal dunia dan kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh KH Yusuf Tauziri. Saat dipimpin KH Yusuf Tauziri, masjid dibangun dan diperluas seiring dengan kemajuan pesat yang dialami pesantren. Bentuk masjid yang dibangun pada saat itulah sebagaimana apa yang bisa kita lihat sekarang. Pembangunannya selesai pada tahun 1935 dengan luas bangunan lebih kurang 75 x 30 meter.

Sebagai catatan, kemajuan pesantren saat itu juga ditunjang oleh dihapuskannya ordonansi sekolah luar oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 13 Februari 1932 akibat penentangan berbagai organisasi nasional dan Islam, seperti Budi Utomo, Muhammadiyah, PNI, PSII, dan lain-lain. Perluasan masjid ini memiliki kaitan erat dengan situasi pergerakan nasional tersebut karena pimpinan pesantren kebetulan juga seorang ketua PSII cabang Wanaraja.

Meski arsitek bangunan masjid hingga saat ini belum dapat diketahui secara pasti, masjid dan pesantren ini jelas memiliki peran dalam perjuangan rakyat Indonesia pada masa kemerdekaan. Para santri selain belajar ilmu agama juga dididik sebagai pejuang. Ini tak lepas dari keberadaan masjid dan pesantren sebagai salah satu pesantren dari organisasi perjuangan Syarikat Islam.

Bahkan, masjid juga telah menjadi saksi sejarah di masa kemerdekaan, di mana ia pernah menjadi tempat pengungsian rakyat sekitarnya ketika perang kemerdekaan. Bahkan, menurut cerita setempat, pernah diserbu oleh pasukan DI/TII sebanyak 52 kali. Namun, barangkali karena tebal dindingnya yang lebih dari 40 sentimeter, masjid hingga kini masih tegak berdiri dengan kokoh.

Bambang Setia Budi Mahasiswa Program Doktor Bidang Sejarah Arsitektur Islam, Toyohashi University of Technology, Jepang

Sumber: Kompas, Minggu, 09 November 2003

Betawi Seabad Silam , Nama Chasse yang Tenar – 3 November 1903

November 3, 2003

DAFTAR pemakai telepon di Betawi terus bertambah, walau pertambahannya tidak secepat yang diperkirakan gubernemen. Dalam daftar baru pemasangan telepon yang diumumkan Dinas Telepon dan Telegraf, pada bulan Oktober terdapat 27 pelanggan baru. Yang memprihatinkan, hampir semuanya orang Eropa. Hanya terdapat satu nama orang non-Eropa, yaitu Gouw Koen Koei dari Gang Chasse.

Agaknya penduduk non-Eropa, khususnya orang Arab dan pribumi, belum merasakan perlunya memiliki sarana komunikasi modern yang sangat praktis itu. Selain ongkos pemasangannya masih mahal, juga ada kendala psikologis: mereka belum terbiasa berbicara jarak jauh dengan lawan bicaranya. Mereka lebih suka mengobrol langsung, karena bisa melihat emosi lawan bicaranya.

Belakangan orang-orang Cina mulai banyak mempergunakan telepon karena mereka merasakan manfaatnya dalam memperlancar transaksi bisnis mereka. Sebaliknya orang-orang Arab, yang juga banyak bergerak di bidang perdagangan, agaknya tidak tertarik dengan alat komunikasi modern itu. Padahal sebenarnya mereka tidak menghadapi kesulitan dalam membayar langganan telepon. Hal ini berbeda dengan orang pribumi, yang selain tidak memiliki kemampuan keuangan juga tidak memiliki kebutuhan akan sarana komunikasi itu. Sejauh ini orang pribumi di Betawi yang sudah memasang telepon baru satu orang, yaitu seorang bangsawan yang tinggal di Mangga Dua.

Tidak diketahui, apakah Gouw Koen Koei memasang telepon untuk keperluan usahanya atau tidak. Tetapi yang menarik, ia tidak tinggal di Kampung Cina, sebagaimana umumnya para pedagang bangsanya. Ia berdiam di di Gang Chasse, yang masuk Distrik Mangga Besar.

Di mana letak Gang Chasse? Gang Chasse merupakan jalan kecil di sebelah utara Gang Alaydrus. Jadi bila orang berjalan sepanjang kanal Molenvliet (Jalan Gajah Mada sekarang) dari (societat) Harmoni ke arah kota tua, setelah melewati Gang Alaydrus ia akan menemukan sebuah jalan kecil. Itulah yang dinamakan Gang Chasse (sekarang Jalan Pembangunan II).

Di Betawi memang banyak jalan atau gang yang mengabadikan nama-nama asing. Beberapa contoh, Gang Ribalt di kota tua (sekarang Jalan Pintu Besar Selatan I), Gang Scott (sekarang Jalan Budi Kemuliaan) dan Gang Thiebault (sekarang Jalan Juanda III). Nama-nama asing tersebut dipakai untuk gang-gang tersebut, karena mereka memang tinggal di gang-gang tersebut. Jadi pemakaian nama-nama mereka hanya berdasarkan pertimbangan praktis, karena nama-nama tersebut telah melekat pada gang-gang tersebut.

Apakah Gang Chasse juga demikian? Agaknya penamaan Gang Chasse berbeda dengan gang-gang lainnya. Sebab jalan dengan nama Chasse tidak hanya terdapat di Betawi. Bila kita pergi ke Den Haag, kita akan menemukan Chasse-straat. Chasse memang dianggap sebagai seorang tokoh besar Belanda, tidak berbeda dengan Daendels.

Siapa Chasse? Ia adalah seorang tokoh militer yang cukup dikenal pada pertengahan abad ke-18, yang sangat berperan dalam perang di Eropa zaman Napoleon Bonaparte. Nama lengkapnya Karel Johan Chasse, berasal dari Tiel, sebuah kota kecil di Belanda. Dari namanya, kita dapat menduga bahwa ia berasal dari Perancis dan pada mulanya menganut agama Katolik. Di kota kecil Tiel, orang semua mengenal istrinya, Maria Johanna Helena Schull, karena ia merupakan putri seorang walikota. Pada tahun 1757 mereka menikah, dan memiliki lima anak. Salah satunya, seorang anak laki-laki yang diberi nama David Hendrik. Anak lelakinya ini kemudian memperoleh jabatan tinggi dalam pasukan Belanda di India.

Nama Chasse sering dikaitkan dengan Prins dari Oranye, yang setelah menjadi raja bergelar Willem III. Pada bulan April 1849 Chasse sakit payah dan akhirnya meninggal beberapa hari kemudian. Pemakaman dengan penghormatan militer dilakukan terhadap perwira militer itu.

Dalam pasukan Napoleon, Chasse pernah berada di bawah komando Daendels. Walaupun Napoleon akhirnya kalah, tetapi keperwiraan Chasse tetap menjadi buah bibir di kalangan orang-orang Belanda. Itulah sebabnya di Den Haag namanya diabadikan untuk sebuah jalan, sebagaimana juga di Betawi. Tetapi dengan berakhirnya kekuasaan Belanda, maka nama Gang Chasse juga lenyap dari tanah Betawi.

(Adit SH, sejarawan dan pengamat sosial, tinggal di Jakarta)

Sumber: Harian Kompas, 03 November 2003

Masjid Kramat Kampung Bandan, Menggeser Jalan Tol

November 3, 2003

MASJID Al Mukaromah di Kampung Bandan yang terletak di tepi Jalan Lodan Raya, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, dianggap sebagai masjid keramat yang menyimpan jejak sejarah penyebaran Islam di Jakarta. Di kompleks masjid ini terdapat tiga makam yang dikeramatkan, yaitu makam Habib Mohammad bin Umar Al-Qudsi (wafat pada 23 Muharram 1118 H), Habib Ali bin Abdurrahman Ba’ Alwi (wafat 15 Ramadhan 1122 H), dan Habib Abdurahman bin Alwi Asy-Syathri (wafat 18 Muharam 1326 H), pendiri masjid itu.

Masjid Kampung Bandan yang tampak sederhana itu, masih menyimpan peninggalan masa lampau. Walaupun sudah banyak bagian masjid ini yang dipugar, namun suasana abad ke -18 masih terasa, terutama dari bagian-bagian bangunan yang masih ada dari masjid tersebut. Di antaranya adalah sejumlah tiang masjid itu yang masih asli berwarna hijau, agak kontras dengan warna dinding masjid yang putih. Barangkali inilah ciri khas masjid yang sudah berusia kurang lebih 300 tahun itu.

Di sekeliling area masjid terdapat banyak pepohonan, sehingga lingkungan masjid yang berdiri di lahan seluas sekitar 700 meter persegi itu terasa sejuk. Sayang, masjid ini tidak memiliki lahan parkir yang luas, sehingga jemaah masjid itu harus parkir di tepi Jalan Lodan.

Masjid Kampung Bandan didirikan oleh Habib Abdurrahman Bin Alwi Asy-Syathri pada tahun 1789. Menurut pengurus masjid, Habib Alwi Bin Ali Asy-Syathri, yang merupakan keturunan keempat Habib Abdurrahman Bin Alwi Asy-Syathri, berdasarkan cerita turun temurun, Habib Abdurrahman mendapatkan karomah atau pencerahan dari Allah untuk merawat dua makam wali penyebar agama Islam di Jawa yang berada di daerah tersebut.

Kedua makam tersebut diyakini sebagai makam Habib Mohammad Bin Umar Al Qudsi dan makam Habib Ali Bin Abdurrahman Ba’Alwi yang merupakan salah satu khalifah penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Habib Abdurrahman membuat sebuah tempat persinggahan untuk berteduh dan sembahyang bagi para peziarah di samping makam tersebut. Namun karena semakin banyak para peziarah yang datang ke kuburan kedua wali tersebut, akhirnya Habib Abdurrahman mendirikan sebuah surau. “Ketika dibangun surau, di daerah sini masih berupa rawa dan setengah hutan, karena letaknya sudah berada di pesisir pantai,” ujar Habib Alwi.

Setelah Habib Abdurrahman Bin Alwi Asy-Syathri wafat, kepengurusan surau tersebut diserahkan kepada anaknya, Habib Alwi Asy-Sathri. Jenazah Habib Abdurrahman dikuburkan di samping kedua makam yang berada di kompleks surau tersebut.

Pada tahun 1947, surau tersebut diubah oleh Habib Alwi Asy Syathri menjadi bangunan masjid dengan 12 tiang penopang. Karena di Kampung Bandan saat itu belum ada tempat ibadah untuk masyarakat.

Pada saat itu pula nama masjid yang sudah dikenal dengan sebutan Masjid K(e)ramat Kampung Bandan bernama resmi Masjid Jami Al Mukaromah. Tapi hingga saat ini masyarakat dan para peziarah lebih mengenal masjid ini dengan nama Masjid Kramat Kampung Bandan.

Pada tahun 1972, Dinas Museum Purbakala Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasukkan Masjid Kramat Kampung Bandan menjadi salah satu cagar budaya yang bangunannya harus dilindungi. Dan sejak saat itu, masjid tersebut setiap satu dasawarsa dipugar agar tetap terjaga kelestariannya.

Seiring dengan semakin dikenal dan banyaknya pengunjung Masjid Kramat Kampung Bandan, pengurus masjid itu menambah ruangan masjid utama tersebut. Penambahan semula dilakukan ke bagian depan masjid, lalu ke sisi kiri dan kanan dan terakhir penambahan di bagian belakang masjid.

Menurut Habib Alwi Bin Ali Asy-Sathri, saat ini masjid utama sudah dikelilingi oleh bangunan tambahan masjid yang bisa menampung jemaah kurang lebih 700 orang. “Masjid ini sudah tiga kali dipugar, yang pertama pada tahun 1979-1980, yang kedua pada tahun 1989-1990, dan yang terakhir pada tahun 2000-2001, sementara dananya berasal dari pemerintah,” ujarnya. Namun, kata Habib Alwi, pemerintah hanya memberikan dana untuk renovasi sepuluh tahun sekali, sedangkan untuk dana pemeliharaan rutin, pengurus masjid mendapatkannya dari infak shalat Jumat dan para peziarah.

Menyinggung soal sempitnya lahan parkir untuk kendaraan para peziarah, Habib Alwi mengakui sebagai salah satu kendala di saat masjid banyak dikunjungi peziarah. Sebelumnya, lahan warisan milik Habib Abdurrahman itu kurang lebih seluas dua hektar. Tetapi karena tidak terpantau oleh pengurus terdahulu, sebagian lahan itu dimanfaatkan oleh masyarakat pendatang dijadikan rumah tinggal. “Tanah warisan milik Habib Abdurrahman sejak tahun 1970-an sudah banyak digarap warga pendatang, dan hingga saat ini yang tertinggal hanya sekitar 30 persennya saja,” ujarnya. Untuk mencegah semakin sempitnya area masjid tersebut, Kata Alwi, dirinya pada tahun 1998 mengusulkan kepada Dinas Permuseuman DKI Jakarta agar membangun tembok pembatas di sekeliling area masjid, sementara realisasi pemagaran baru dilakukan pada tahun 2000.

Kata habib Alwi, pihak pengelola juga berencana menjadikan area masjid tersebut sebagai Pusat Kegiatan Islam (Islamic Centre). Kini telah dimulai dengan dibangunnya sebuah lembaga pendidikan Islam di sisi utara masjid tersebut. Rencana pembanguan Islamic Centre tersebut sudah direncanakan sejak tahun 1993. Saat ini di area masjid tersebut terdapat sebuah Taman Kanak-kanak dan Taman Pendidikan Al Quran dengan 50 siswa. “Sebagian siswa yang sekolah di sini adalah yatim. Kita memberlakukan subsidi silang agar warga yang tidak mampu juga bisa belajar di sekolah ini,” ujar Habib Alwi.
Lebih lanjut, kata Habib Alwi, Masjid Al Mukaromah biasanya akan ramai didatangi para peziarah pada bulan-bulan tertentu semisal bulan Maulid dan bulan Sya’ban, menjelang bulan puasa. Sementara peziarah yang datang berasal dari berbagai tempat di Indonesia semisal Jabodetabek, Jawa Timur, Madura, Kalimantan Selatan, dan lain-lain. “Tapi memang jumlah peziarah akan membeludak pada bulan Sya’ban, menjelang bulan puasa, sedangkan pada bulan puasa, masjid ini sepi dari para peziarah, tapi banyak dikunjungi oleh warga sekitar untuk melakukan shalat tarawih,” tuturnya.

Kata Habib Alwi, sebagian peziarah mengaku terlebih dahulu mendapat mimpi. “Banyak peziarah yang bilang ke saya sebelum datang ke masjid ini, mereka terlebih dahulu mendapat mimpi agar datang ke sini. Dalam mimpi tersebut juga digambarkan secara detail bagaimana bentuk masjid serta ciri-cirinya,” ujarnya.

Kata Alwi, sebagian peziarah yang datang kebanyakan melakukan zikir dan ibadah di masjid tersebut. Selain itu ada juga peziarah yang mengharapkan mendapatkan benda-benda setelah berziarah ke masjid tersebut. “Keperluan peziarah yang datang ke sini memang macam-macam. Biasanya apa yang dicari oleh para peziarah, mereka dapatkan, semisal meginginkan batu atau angkin,” ujarnya. Menurut Habib Alwi, keberadaan masjid keramat itu ternyata memberikan rezeki bagi warga sekitarnya. Karena banyaknya para peziarah yang datang, warga bisa kecipratan rezeki dari berdagang berbagai cenderamata, minyak wangi, menjadi tukang parkir atau menjaga alas kaki para peziarah.

Masjid ini juga memiliki cerita aneh di kalangan masyarakat. Hal itu terjadi pada tahun 1994, ketika dilakukan pembangunan jalan tol layang. Menurut Habib Alwi, pada saat itu, rencananya sebagian halaman masjid akan digusur untuk jalan layang tersebut. Dan jika terlaksana, letak masjid tersebut nantinya akan berada di bawah jalan layang. Namun, pada saat pembangunan tiang penyangga jalan tersebut patah dan ambruk. Pembangunan akhirnya dilakukan dengan cara manual, tapi tetap saja tiang penyangga tidak bisa berdiri kokoh.

Keajaiban lain juga terjadi, pada saat itu, para pekerja terus mengejar pengerjaan jalan tol yang dirasakan sudah terlambat tersebut dengan tetap bekerja pada hari Jumat, tanpa menghiraukan imbauan pengurus masjid untuk tidak melakukan aktivitas pembangunan pada hari tersebut. Akhirnya, semua beton dan tiang penyangga yang sedang dikerjakan hancur dan menewaskan banyak pekerjanya. “Menurut pimpro pembangunan jalan tol ini, mereka tidak melihat ada masjid ini pada saat melakukan penelitian dan pemotretan dari udara. Baru setelah kejadian ambruknya tiang penyangga yang menewaskan beberapa pekerja, pimpro tersebut datang ke masjid. Mereka baru mengetahui kalau masjid ini keramat dan akhirnya sepakat untuk menggeser area jalan tol ke sebelah selatan,” ujar Habib Alwi sambil mengenang keajaiban terbesar yang dapat disaksikan banyak orang pada saat itu.(mur)

Sumber: Harian Kompas, Senin, 03 November 2003.