Archive for September, 2003

Bangunan Tua di Menteng Merana

September 29, 2003

BANGUNAN tua eks Kantor Imigrasi Jakarta Pusat itu betul-betul merana. Dinding-dindingnya berlubang di sana-sini, catnya mengelupas, dan tumbuhan liar terlihat di sekeliling gedung yang dibangun arsitek PAJ Moojen pada tahun 1913.

“Mengapa pemerintah seolah cuek dengan bangunan bersejarah ini, ya,” ujar Sisy, peserta kegiatan “Plesiran Tempo Doeloe”, sambil menggelengkan kepala. Kegiatan yang diselenggarakan Sahabat Museum, Minggu (28/9), itu memang membuat hampir seluruh peserta tercenung. Mereka mengagumi sekaligus memprihatinkan kondisi sebagian bangunan tua di kawasan Menteng yang tidak dipelihara, bahkan ada yang telah rata dengan tanah.

Gedung seluas 3.270 meter persegi di Jalan Teuku Umar itu awalnya digunakan untuk pameran dan pertunjukan seni. Tahun 1936, di sana pernah dipamerkan lukisan Pablo Picasso dan Vincent van Gogh.

Tahun 1974, gedung yang merupakan “pintu masuk” Gondangdia itu difungsikan untuk Kantor Imigrasi Jakarta Pusat. Setelah ditukar guling, dan Kantor Imigrasi pindah ke Kemayoran, bangunan yang pernah digunakan untuk syuting film Tusuk Jelangkung itu dimiliki swasta.

Menurut Darmawan, aktivis dari Warga Peduli Bangunan Tua (Walibatu), sejak saat itulah bangunan mulai dibiarkan tidak terawat. Setelah dibeli Pemprov DKI Jakarta, bangunan itu bahkan dibiarkan begitu saja. “Pernah ada penjarahan secara massive. Dulu ada tangga yang sangat bagus, tapi dicopot. Itu tidak mungkin dilakukan dalam sehari. Namun, entah mengapa pelakunya tidak tertangkap,” katanya.

Bulan Juni lalu, Walibatu bekerja sama dengan Pemprov DKI mengadakan sayembara “Gagasan Fungsi dan Pengelolaan Gedung Eks Kantor Imigrasi”. Pemenangnya pun sudah ada. Namun, hingga sekarang belum terlihat tanda- tanda renovasi.

PARA peserta kembali berjalan menyusuri beberapa ruas jalan di daerah Menteng. Pikiran melayang, membayangkan suasana tempo dulu. Kawasan permukiman terbaik di Jakarta dengan pepohonan dan taman-taman asri nan teduh.

Andi, seorang peserta, menunjukkan foto bangunan eks apotek di Jalan Cikini Raya, yang diambil tahun 1939. Ternyata bangunan itu sudah lenyap. “Rupanya bangunan itu telah dibongkar dan yang ada sekarang adalah bangunan baru yang tampak belum selesai,” katanya.

“Kabarnya, bangunan itu akan dijadikan pusat perbelanjaan atau semacam itu,” ujar seorang pemandu dari Sahabat Museum.

Bangunan eks Asrama Kristen Wanita di Jalan Menteng Raya juga terlihat tidak terpelihara. Rumput liar tumbuh subur. Padahal, tempat itu masih dipakai, antara lain untuk kegiatan misa.

Menurut Darmawan, bangunan tua di Menteng kini hanya tersisa 40 persen. “Padahal, Menteng bisa dilihat juga sebagai suatu cara hidup. Ada ruang di antara rumah satu dengan yang lain sehingga sirkulasi udara terjaga. Tahun 1970-an, Menteng dicanangkan sebagai kawasan pemugaran oleh Gubernur Ali Sadikin. Namun, banyak orang memugar bangunan dengan tidak pas, bahkan ada yang mengubah total,” katanya.

Alhasil, kawasan permukiman kini malah berubah menjadi kawasan bisnis dan pertokoan.

Saat ini sebenarnya Pemkot Jakarta Pusat sedang giat melakukan razia izin mendirikan bangunan (IMB). Bangunan yang tidak sesuai IMB harus dibongkar. Belakangan, sudah dua bangunan dibongkar paksa oleh petugas karena dianggap melanggar IMB. Akankah langkah itu terganjal oleh tawaran komersialisasi? (IVV)

Harian kompas, Senin, 29 September 2003

Arsitektur Kota Bogor

September 23, 2003

Arsitektur Kota Bogor – Membaca Kembali Karakter Lingkungan Kota Kolonial
Oleh Setiadi Sopandi

DAERAH pedalaman di Indonesia telah memancarkan pesona sejak dulu kala, khususnya sejak bangsa Eropa sedang giat menjelajah bumi Nusantara dan menikmati hasil alamnya.

Guna melarikan diri dari panasnya udara tropis yang lembab dan dari kesemrawutan kota pesisir padat, sekaligus juga sebagai mata rantai distribusi ekonomi kolonial (dan kadang juga sebagai pos militer), pemerintah kolonial Belanda mendirikan kota pedalaman, seperti Bandung, Bogor, Malang, dan kawasan Menteng dengan prinsip kota taman modern yang sedang digandrungi di daratan Eropa. Karena itu pula, kota-kota tersebut diperkaya dengan aset bangunan modern megah dan deretan pohon rindang.

Sebagai salah satu kota pedalaman terpenting di era kolonial, Kota Bogor juga tak kalah dibandingkan Bandung atau Malang dalam aset bangunan dan tata kota dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Klaim ini tak berlebihan mengingat Bogor (dahulu Buitenzorg) juga pernah berfungsi sebagai ibu kota pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, terutama sejak Gubernur Jenderal Van Alting (1780).

Bangunan modern yang bernapaskan lokal juga bermunculan, khususnya pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, seiring bertambahnya berbagai institusi pemerintahan, fasilitas kota modern, dan lembaga penelitian (khususnya pertanian). Selain itu, karakter arsitektur Kota Bogor juga turut ditentukan pemberlakuan zona permukiman etnis (Wijkenstelsel, 1835-1915).

Meskipun secara resmi diakui bahwa cikal bakal Kota Bogor adalah ibu kota Kerajaan Hindu Pajajaran (Pakuan), Bogor sebagai kota modern sebenarnya baru lahir pada kurun waktu 1745-1845. Cikal bakal Bogor dibangun dan berkembang di hamparan tanah Priangan yang sekaligus merupakan daerah pedalaman Batavia dan sisa-sisa Pakuan, ibu kota Pajajaran.

BOGOR mula-mula dibentuk dengan penguasaan dan pengolahan lahan perkebunan yang dikelola tuan tanah yang akhirnya berkembang setelah dihubungkan Jalan Raya Pos (Groote Postweg, dibangun mulai 1811 oleh Daendels) dan belakangan oleh jalur kereta api (jalur Batavia-Buitenzorg, 1873).

Momen penting pendirian Bogor modern dimulai pada tahun 1745 setelah rumah peristirahatan bernama Buitenzorg didirikan di atas lahan perkebunan yang terletak di antara Sungai Ciliwung dan Cisadane atas prakarsa Gubernur Jenderal GW Baron van Imhoff (1743-1750).

Sesuai namanya, Buitenzorg (yang berarti free from care) berfungsi sebagai tempat peristirahatan dan juga sebagai pos kunjungan ke daerah Priangan. Pada fase embrio ini (khususnya pada masa pemerintahan Daendels, 1811-1816), Bogor dibentuk oleh tanah milik swasta berbentuk kawasan yang digabungkan oleh Vila Buitenzorg sebagai pusat.

Bentuk Vila Buitenzorg sempat berubah beberapa kali seiring suksesi kepemimpinan kolonial Belanda. Bangunan ini juga sempat berfungsi sebagai kantor resmi Gubernur Jenderal VOC maupun Gubernur Jenderal Hindia Belanda hingga pada akhirnya dijadikan Istana Kepresidenan RI.

Monumentalitas Buitenzorg ditentukan terutama oleh bentuk dan skalanya, selain oleh letaknya yang dikelilingi halaman luas dan didukung aksis Groote Weg (sekarang Jalan A Yani). Kebun Raya Bogor sendiri pada awalnya berfungsi sebagai halaman Istana Buitenzorg sebelum akhirnya diresmikan sebagai Kebun Raya Bogor pada tahun 1887 oleh botanis Jerman, Prof Dr CGC Reinwardt.

Seperti kebanyakan kota kolonial, Kota Bogor tumbuh dari konsentrasi tiga kawasan etnis yang ditentukan pemerintahan kolonial: Eropa, Cina, dan pribumi. Tiap kawasan memiliki kekhasan dan karakter masing-masing.

Zona permukiman masyarakat Eropa ditandai dengan berbagai gedung pemerintahan dan fasilitasnya (sebagai civic center), permukiman yang didominasi rumah vila yang berpekarangan luas, dan berbagai fasilitas umum dan bangunan komersial (kantor, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain).

Meskipun memiliki jumlah penduduk sangat kecil, zona Eropa menempati porsi lahan terbesar. Zona Eropa di Bogor dapat kita tandai mulai di sekeliling Kebun Raya Bogor, gedung institusi pemerintah di sepanjang Jalan Ir Juanda, Jalan A Yani (untuk fungsi perkantoran dan pemerintahan), hingga daerah Ciwaringin (ke arah utara), dan daerah Taman Kencana (timur).

Fungsi birokrasi pemerintahan ditempatkan tepat di sekeliling Istana Bogor. Demikian juga dengan fasilitas seperti gereja, sekolah, rumah sakit, kantor residen, dan hotel. Hotel Belle Vue (sekarang bekas Bioskop Ramayana) merupakan hotel sangat terkemuka saat itu.

Dikembangkannya Bogor (dan Kebun Raya) sebagai pusat penelitian tanaman menjadikan Bogor subur akan lembaga penelitian pertanian dan perhutanan sehingga Bogor juga menyimpan sejumlah koleksi bangunan perkantoran modern awal abad ke-20 yang masih terpelihara cukup baik.

Permukiman Eropa di bagian utara tersebar dan terkelompok berdasarkan tingkatan ekonominya. Rumah Belanda bertipe besar dan luas untuk kaum elite banyak terdapat di tepi jalan utama, sedangkan rumah yang lebih kecil untuk tingkatan karyawan/pengusaha biasa tersebar di jalan sekunder. Banyak dari rumah tersebut keadaan fisiknya bertahan baik hingga kini, meskipun akhir-akhir ini ada kecenderungan peralihan fungsi dan perombakan menjadi bangunan komersial (restoran, kantor, factory outlet, kafe, dan lain-lain).

Struktur kawasan pecinan Bogor terbentuk di sepanjang Jalan Suryakencana (dulu dinamakan Handelstraat atau Jalan Perniagaan sesuai dengan fungsinya sebagai sentra ekonomi kota) yang terletak tepat di antara dua sungai (Ciliwung di timur dan Cipakancilan di barat).

Masyarakat Cina yang terkotak-kotak dalam kelas sosial menempati hunian sesuai kelas mereka. Golongan pedagang berkumpul di sekitar Pasar Bogor, sedangkan golongan bawah menghuni ruko sewa dan rumah petak di balik ruko. Golongan elite cenderung menghuni bagian selatan. Rumah mereka biasanya mencirikan gaya hidup yang kebarat-baratan: menggunakan ragam bentukan bangunan Belanda dan menghuni rumah tipe vila.

Berkembang akibat pertumbuhan ekonomi seperti halnya kawasan strategis lain, pecinan mengalami banyak transformasi bentuk: mulai dari perubahan fisik bangunan hingga pemadatan hunian di kantong di balik ruko. Terlebih setelah dihapuskannya Wijkenstelsel pada 1915, pembauran permukiman Cina dan Pribumi semakin pesat di kawasan kantong ini.

Karakter fisik pecinan Bogor sendiri memudar seiring dengan perkembangan zaman. Peran institusi sosial budaya masyarakat Tionghoa juga menghilang, terutama pada era Orde Baru, seperti fisik Hok Tek Bio yang semakin tenggelam dengan keramaian dan perkembangan fisik lingkungan pasar.

Masyarakat pribumi sebenarnya tidak memiliki konsentrasi atau domain khusus seperti halnya masyarakat Eropa dan Cina karena absennya kekuasaan lokal di kawasan partikelir ini meleluasakan pemerintah kolonial untuk mengembangkan daerah ini sesuai dengan keinginan mereka. Akan tetapi, Demang Wiranata (1749-1758) mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal untuk membuka lahan di Sukahati (Empang, dahulu masih pekarangan Istana Bogor) untuk dikelola.

Dengan letak yang rendah dan membelakangi Sungai Cisadane, daerah ini ditandai oleh Alun-alun Empang dikelilingi Istana Residen dan masjid, dan ditanami beberapa pohon beringin dilengkapi aksis jalan mengarah ke Istana Bogor. Kawasan ini kemudian berkembang sebagai konsentrasi permukiman pribumi dan Arab (permukiman Arab ditandai dengan masjidnya sendiri).

Selain tumbuh sebagai pasar dan pusat keramaian, kawasan ini akhirnya tumbuh pesat sebagai kawasan komersial dan perdagangan yang unik karena diramaikan kios yang menjual peralatan shalat maupun diramaikan penjual hewan kurban jika menjelang Idul Adha.

Setiadi Sopandi, ST, MA(Arch) Arsitek, Tinggal di Bogor

Sumber: Harian Kompas, 21 September 2003

Betawi Seabad Silam – Stadhuis Disambar Petir – 19 September 1903

September 19, 2003

Menurut ’Java Bode’, surat kabar berbahasa Belanda yang terbit di Betawi, Balai Kota (Stadhuis) atau yang lebih dikenal dengan nama Gedung Bicara disambar geledek (petir). Tidak disebutkan kerusakan gedung yang dibangun abad ke-18 itu.

Peristiwa yang terjadi pekan lalu itu baru sekarang muncul di surat kabar. Agaknya gubernemen merahasiakan peristiwa ini, agar tidak jadi gunjingan penduduk. Sebenarnya ini fenomena alam biasa. Gedung bertingkat dua itu (kini ditempati Museum Sejarah Jakarta) memiliki menara belasan meter, sehingga tidak heran kalau petir menyambarnya.

Tetapi sesuai kepercayaan penduduk Betawi, peristiwa sepert ini merupakan pertanda tidak baik. Seorang tua kebetulan sedang minum kopi di seberang Gedung Bicara, saat petir menyambar. Ia menuturkan kepada ’Bintang Betawi’, kantor ini banyak dosanya. Maka sekarang Tu(h)an Allah menghukumnya. Menurut orang tua itu, kalau tidak lekas dilakukan sedekah, dikhawatirkan bahaya itu datang lagi dengan menimbulkan korban lebih besar. Sebab semakin lama, semakin banyak dosa yang terjadi di kantor itu.

Stadhuis sejak dulu dianggap lambang kekuasaan kumpeni. Sekalipun pusat pemerintahan kolonial dipindahkan ke Tanah Lapang Singa (Waterlooplein, kini Lapangan Banteng), gedung itu tetap memiliki kenangan tidak sedap. Dalam kata-kata Dr F de Haan, sejarawan Belanda penulis buku ’Oud Batavia’, “kenang-kenangan menyeramkan.”

Sejarah Stadhuis cukup panjang. Tahun 1620 Jan Pieterszoon Coen merancang balai kota yang diimpikannya, “sebuah gedung besar di tengah kota.” Tetapi baru tahun 1626 batu pertama dipasang. Tahun 1634 bangunan itu dipindahkan ke dekat gereja di lapangan selatan kastil. Tahun 1707 dibangun gedung baru yang megah untuk mengganti lama. Di gedung itu berkantor dua lembaga pengadilan kolonial: Raad der Schepenen dan Raad van Justitie. Juga lembaga lain seperti Weeskamer (Balai Harta) dan College van Huwelijkszaken (Dewan Urusan Perkawinan).

Resminya gedung itu diberi nama Stadhuis (Balai Kota), tetapi di kalangan penduduk Betawi dikenal sebagai “Gedung Bicara”. Soalnya di dalam gedung itu selalu berlangsung pembicaraan penting mengenai kota Betawi dan penduduknya.

Tetapi yang membuat seram bangunan itu, di ruangan bawah tanah dibangun penjara. Dan penjara itu selalu penuh. Tahun 1736, misalnya, penghuni ruangan gelap di bawah tanah itu berjumlah 437 orang. Ada yang karena tindak pidana kriminal, ada juga yang tidak membayar utang. Bahkan budak-budak yang tidak bisa diatur sering dititipkan di situ.

Dalam ruangan dengan ventilasi terbatas itu, mereka hanya diberi makan nasi dengan air dingin. Mereka tidak bisa bebas bergerak, karena kakinya dirantai. Penyiksaan berlangsung setiap saat. Itulah agaknya dosa yang dilakukan di dalam gedung itu. (Adit SH, sejarawan dan pemerhati masalah sosial, tinggal di Jakarta)

Sumber: Kompas, 19 September 2003

Lingkungan Kota Lama Semarang Akan Diatur

September 17, 2003

Semarang, Kompas – Setelah sempat tertunda sejak tahun 1996-an, Pemerintah Kota Semarang akhirnya mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama Semarang. Nantinya, perda tentang RTBL tersebut akan dijadikan pedoman dan landasan hukum dalam menata dan mengembangkan kawasan Kota Lama Semarang secara kontekstual.

Atas pengajuan raperda dari pihak eksekutif, rapat paripurna DPRD Kota Semarang, Selasa (16/9), memutuskan, membentuk panitia khusus untuk membahas raperda tersebut. Pansus beranggotakan 20 orang dipimpin Ketua DPRD Kota Semarang Ismoyo Soebroto.

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Rudy Soehardjo menyambut baik upaya Pemkot Semarang untuk menghidupkan Kota Lama. Dalam raperda tersebut belum diatur soal keberadaan kantor Samsat dengan segala macam “bangkai” kendaraan yang ditumpuk di lokasi bekas Hotel Jansen.

“Perlu diperhatikan pula siapa nantinya yang akan mengelola kawasan Kota Lama Semarang. Untuk menghidupkan Kota Lama, perlu ada pengelola khusus,” kata Rudy.

Selain untuk menata dan mengembangkan kawasan Kota Lama secara kontekstual, penyusunan perda juga dimaksudkan untuk melindungi dan melestarikan kawasan Kota Lama sebagai kawasan historis.

Kawasan Kota Lama atau bekas Kota Benteng pada zaman penjajahan Belanda merupakan salah satu embrio pertumbuhan Kota Semarang, selain Kampung Melayu, Pecinan, Kauman, Kampung Kulitan, dan Kawasan Gedung Batu Simongan.

Pada masa kolonial, kawasan Kota Lama merupakan pusat Kota Semarang. Dalam perkembangannya, karena proses dekolonisasi dan manajemen pertumbuhan kota yang kurang berpihak, menyebabkan Kota Lama mati. Pusat kota bergeser ke kota baru di Jalan Pemuda, Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran, dan Simpang Lima.

Kawasan historis

Menyusul disetujuinya Perda tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama Semarang, Pemkot Semarang berencana mengembangkan Kota Lama sebagai kawasan historis yang hidup. Kawasan Kota Lama Semarang nantinya memungkinkan untuk kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata modern dalam lingkup arsitektural dan lingkungan.

Sebagai kawasan historis yang hidup, demikian dijelaskan dalam raperda tersebut, pemanfaatan ruang di kawasan Kota Lama akan dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi hunian, fungsi perdagangan, dan perkantoran, serta fungsi rekreasi dan budaya.

Dengan adanya kawasan hunian di Kota Lama, diharapkan pada malam hari kawasan tersebut tidak mati seperti sekarang ini. Kegiatan perdagangan dan perkantoran akan dapat menghidupkan kawasan itu pada siang hari. Adapun fungsi kawasan sebagai rekreasi dan budaya akan dapat menarik minat orang untuk mengadakan aktivitas di Kota Lama.

Upaya menghidupkan Kota Lama sudah dilakukan sejak tahun 1993 dengan langkah revitalisasi dan konservasi kawasan yang ditangani CV Wiswakarman. Upaya tersebut juga dimaksudkan untuk melindungi bangunan kuno yang ada agar tetap dalam setting arsitektural kota kolonial. Upaya ini sedikit demi sedikit sudah bisa menghidupkan Kota Lama terutama pada siang hari. (ika)

Sumber: Kompas, Rabu, 17 September 2003