Archive for Juli, 2003

Bandung, Sejarah dan Konsep ”Urban Heritage Tourism”

Juli 23, 2003

Oleh Salmon Priaji Martana, S.T., M.T.

URBAN Heritage Tourism merupakan sebuah konsep pariwisata yang akhir-akhir ini banyak dikembangkan di kota-kota besar di seluruh penjuru dunia. Sebuah konsep pariwisata yang sebenarnya sederhana dengan memanfaatkan lingkungan binaan maupun alam yang dimiliki oleh sebuah kota, yang memiliki nilai historis tersendiri. Para penikmat dan pemerhatinya diajak untuk mengapresiasi serta menginterpretasi objek-objek yang diamati. Dengan demikian, selain berfungsi sebagai sarana pendidikan dan rekreasi masyarakat, aktivitas ini sekaligus pula sebagai sarana pelestari dari kekayaan kota itu sendiri.

Objek yang diamati pada urban heritage tourism bisa bermacam-macam, baik benda (mati atau hidup) maupun juga aktivitas. Umumnya, benda-benda seperti situs, monumen, serta bangunan-bangunan bersejarah memiliki posisi yang penting dalam wisata jenis ini. Kota-kota yang berusia tua melebihi ratusan tahun memiliki banyak bangunan yang merupakan saksi bisu dari perkembangan lingkungannya, potret dari kejadian-kejadian masa lampau yang pernah terjadi di sekelilingnya. Bangunan-bangunan tersebut kemudian menjadi bukti sejarah yang konkret, yang mendukung buku-buku sejarah yang ditulis bertahun-tahun kemudian.

Setiap manusia memiliki kerinduan untuk menikmati dan mempelajari asal usul serta apa yang pernah terjadi pada masa lampau. Selain itu, tanggung jawab semua pihak untuk ikut menjaga objektivitas sejarah dengan meneruskannya kepada generasi-generasi selanjutnya. Hal itulah yang kemudian dikerjakan oleh para pengelola urban heritage tourism, yang bukan hanya berjuang mempertahankan eksistensi sebuah perjalanan budaya, namun juga menghasilkan profit dari proses tersebut.

Selama ini, disadari ataupun tidak, Bandung memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan urban heritage tourism. Sebagai kota dengan sejarah yang cukup panjang, Bandung memiliki koleksi bangunan-bangunan kolonial dalam jumlah yang relatif besar. Bahkan, kekayaan arsitektur art deco Bandung sempat dibanding-bandingkan dengan yang dimiliki oleh Miami di negeri Paman Sam.

Aspek Sejarah

Bangunan-bangunan di Bandung tersebut mewakili sebuah sejarah yang juga tidak kalah uniknya. Pada awal abad 20, tepatnya pada tahun 1913, seorang ahli kesehatan masyarakat kelahiran Groningen yang bermukim di Semarang, H.F. Tillema memaparkan makalahnya di Kongres Perumahan Internasional bertempat di Scheveningen. Ia bertutur tentang buruknya penataan sanitasi di kota-kota pantai di Indonesia. Kota-kota tersebut; Batavia, Semarang, dan Surabaya juga dianggap memiliki iklim yang tidak cocok bagi penduduk yang berasal dari Eropa. Kelembabannya yang tinggi serta suhunya yang panas, tidak menggugah semangat kerja dan malahan dianggap membahayakan kesehatan.

Sejak saat itu, bergulirlah wacana untuk memindahkan ibu kota dari Batavia ke Bandung, kota kecil di pegunungan Priangan yang iklimnya dianggap lebih cocok bagi orang Eropa. Selain itu, pemerintah juga berkaca dari pengalaman sebelumnya ketika beberapa kota pantai di Jawa dan Sumatra sempat direbut balatentara Inggris yang dipimpin Lord Minto di tahun 1911. Kota pantai bagi sebuah ibu kota dianggap lebih rawan terhadap serangan musuh. Wacana pemindahan ibu kota ini kemudian coba diwujudkan oleh Gubernur Jenderal J.P. de Graaf van Limburg Stirum yang diangkat pada tahun 1916 menggantikan A.W.F. Idenburg, pejabat sebelumnya.

Dimulailah pembangunan sarana-sarana fisik, berupa bangunan-bangunan modern untuk mewadahi aktivitas di calon ibu kota baru tersebut. Pembangunan yang dipimpin Ir. F.J.L. Ghijsels dari Gemeente-werken tersebut berhasil mendirikan 750 bangunan modern fungsional bergaya kolonial di tatar Bandung yang masih sunyi kala itu. Pemerintah Hindia Belanda membuka peluang pada arsitek-arsitek negerinya untuk berkiprah seluas-luasnya di Bandung. Saat itu, di Bandung terdapat lebih dari 70 arsitek bulai yang sebagian mengecap pendidikan teknik bergengsi di Technische Hoogeschool Delft. Promosi tentang Bandung pun giat dilakukan. Sebagai akibatnya, penduduk Bandung meningkat drastis tiga kali lipat, pada periode antara tahun 1905-1927.

Kebanyakan yang dilakukan oleh para arsitek ini adalah menjiplak langgam yang sedang menjadi tren di Eropa, seperti Art Nouveau (dibawa oleh arsitek P.A.J. Moojen sekira tahun 1905) dan Art Deco yang lebih fungsional (dibawa oleh arsitek generasi berikutnya setelah tahun 1920-an). Akibatnya, wajah kota Bandung kala itu benar-benar merupakan jiplakan wajah Eropa, seperti yang masih dapat kita saksikan sisa-sisanya di pertokoan Jalan Braga dan sekitarnya.

Tahun 1923, arsitek senior kenamaan Belanda, Hendrik Petrus Berlage berkunjung ke Bandung dan beberapa kota di Indonesia. Dalam kesempatan-kesempatan diskusinya dengan para arsitek yang lebih muda, ia mengkritik keras kebiasaan membangun bangunan dengan langgam Eropa asli tanpa adaptasi dengan budaya dan iklim lokal seperti banyak diperagakan di Indonesia. Ia mengemukakan pentingnya pencarian sebuah arsitektur asli yang merupakan sintesa dari kebudayaan Indonesia dan teknologi konstruksi barat, sembari memberikan apresiasi pada bangunan Gedung Sate karya J. Gerber dan Aula ITB karya Maclaine Pont. Terlecut oleh kritikan Berlage, diskusi-diskusi mengenai arsitektur baru tersebut mencuat dengan dipelopori oleh Prof. Ir. Wolff Schoemaker dari T.H. Bandoeng (sekarang ITB) dan koleganya, Maclaine Pont. Beberapa bangunan yang dibangun setelah adanya dorongan dari Berlage tersebut turut mengadaptasi budaya lokal ke dalamnya, kemudian dikenal dengan arsitektur Indo-Eropa. Contoh bangunan dengan langgam baru yang turut memperkaya khasanah arsitektur Indonesia tersebut dapat disaksikan pada Gedung Bioskop Majestic (sekarang Sekretariat Asia Africa Cultural Centre) karya Schoemaker dan Hotel Preanger karya Schoemaker dan Ir. Soekarno.

Selain sejarah perkembangan arsitektur, bangunan-bangunan kolonial di Bandung juga kaya akan sejarah perjuangan bangsa khususnya dari jaman pergerakan kemerdekaan. Gedung Landraad di jalan Perintis Kemerdekaan misalnya, menjadi saksi Indonesia Menggugat, pidato pembelaan Sukarno yang legendaris dan menggemparkan di depan pengadilan kolonial itu. Pidato yang ditulisnya di atas kloset di selnya yang sempit di penjara Banceuy, yang sayangnya hanya tersisa sepenggal saat ini, ditelan oleh pembangunan pusat perbelanjaan.

Bangunan-bangunan dengan nilai historis yang kental tersebut merupakan modal yang sangat besar bagi konsep urban heritage tourism di kota Bandung. Sayang sekali bahwa penanganannya hingga saat ini belum digarap secara serius dan optimal. Padahal, pangsa pasar wisatawan yang menggemari segmen ini, terutama wisatawan mancanegara cukup tinggi. Yang terjadi adalah sebaliknya, bangunan-bangunan bersejarah di Bandung lenyap satu demi satu. Jika pada tahun 1970-an terdapat sekira 2.500 bangunan berarsitektur kolonial berusia di atas 50 tahun menghiasi kota Bandung, tahun 1990-an jumlah itu sudah menyusut menjadi hanya 495 bangunan lama, dengan menyisakan 206 di antaranya berarsitektur kolonial. Untuk data terkini, Bandung Heritage Society tengah mengupayakan ”sensus” ulang, namun diperkirakan jumlahnya sudah semakin menyusut. Untunglah, sejak tahun 1992 bangunan-bangunan bersejarah tersebut relatif lebih terlindungi dengan adanya U.U. Nomor 5/1992 tentang Benda-benda Cagar Budaya.

Denyut pembangunan kota yang kental dengan nuansa ekonomi rupanya tidak terlalu cocok berkompromi dengan aspek budaya. Bangunan-bangunan kuno seperti yang banyak terlihat menghiasi daerah Dago dan Jalan Asia Afrika tersebut membutuhkan ongkos pemeliharaan yang tinggi, yang tentu saja jika dari pertimbangan finansial semata akan tampak kurang efisien. Akibatnya, jika tidak dirobohkan, pemilik bangunan lebih memilih untuk menelantarkannya. Hal yang tentu saja merugikan bagi generasi muda, yang tidak mendapatkan kesempatan menikmati keragaman budaya kotanya, sekaligus menikmati sejarah perkembangannya.

Pengalaman Singapura

Jauh sebelum wacana urban heritage tourism bergulir, Singapura merupakan salah satu pelopornya di kawasan Asia Tenggara. Seperti halnya yang pernah dialami Bandung, Singapura pun mengalami economic boom pada 1970-an. Bangunan-bangunan kolonial yang banyak menghiasi kota digantikan dengan bangunan bergaya internasional yang ”dingin” dan tercerabut dari akar budaya. Ketika krisis ekonomi melanda pada akhir dekade tersebut, ditandai dengan anjloknya harga minyak bumi, bergulirlah wacana pengembangan kepariwisataan yang berpijak pada heritage sebagai dasarnya.

Singapore Heritage Society mengadakan studi mengenai pengembangan pariwisata Singapura dengan menggandeng institusi terkenal seperti Harvard University dan Massachussetts Institute of Technology. Akhirnya, pada tahun 1984, disepakatilah pengembangan konsep heritage tourism berupa renovasi, restorasi, dan rekonstruksi dari kawasan-kawasan bersejarah negeri pulau tersebut. Kawasan yang ditetapkan ke dalam projek berupa Singapore River, Chinatown, Kampung Glam, dan Little Kiam. Untuk meningkatkan apresiasi terhadap kebudayaan asli daerah, Singapura pun membangun beberapa theme park dengan konsep yang mirip seperti TMII milik kita.

Hasilnya, ternyata cukup mencengangkan. Selain mendapatkan keuntungan dari segi pelestarian budaya dan sejarah, Singapura mendapatkan lonjakan wisatawan yang cukup tajam di tengah muramnya pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara masa itu. Bahkan, untuk menikmati malam tahun baru di hotel ”Raffles” misalnya, kamar harus ditempah (booking) satu semester sebelumnya!

Kembali lagi ke Bandung, sebenarnya berkaca dari pengalaman Singapura tersebut banyak yang dapat dilakukan. Bangunan-bangunan kuno bercorak indah yang banyak dibiarkan merana di Bandung dapat diberi sentuhan dan fungsi baru yang lebih komersial.

Dengan demikian, biaya pemeliharaan yang tinggi dapat tertutup. Hal itu sudah dilakukan pada beberapa bangunan kuno yang kemudian difungsikan secara lebih up to date sebagai factory outlet, kafe, atau persewaan kendaraan. Bangunan kuno memiliki citra tersendiri, yang cukup memberi keuntungan brand image pemilik usaha bersangkutan. Disadari atau tidak, hanya dengan fungsi baru yang mendatangkan profit sajalah bangunan-bangunan seperti itu akan dapat bertahan.

Jika pun terpaksa, dalam kasus-kasus ketika dimensi bangunan bersejarah tersebut tidak dapat lagi menampung fungsi baru yang menuntut luasan yang jauh lebih besar, penghancuran seharusnya merupakan pilihan yang dihindari. Arsitek besar Paul Rudolph yang merancang Wisma Dharmala di Jakarta menawarkan teorinya tentang Bangunan Latar Depan dan Bangunan Latar Belakang. Bangunan-bangunan bergaya internasional yang multiselular dan universal dengan ciri perwajahan yang cenderung sama seperti pusat-pusat perbelanjaan bernuansa superblok yang tumbuh bagaikan jamur di musim hujan, diletakkan di latar belakang. Sementara itu, bangunan-bangunan yang bernuansa khusus, seperti — dalam kasus ini — bangunan-bangunan historis, diletakkan di latar depan. Dengan demikian, minimal fasade bangunan tidak hilang sehingga dapat tetap berfungsi sebagai saksi sejarah dengan semangat zamannya masing-masing.

Dengan konsep ini, kekayaan budaya kota dapat tetap lestari sementara keuntungan finansial dapat tetap diperoleh. Program Bandung City Tour yang sudah hilang gemanya, dapat dihidupkan lagi dan dikembangkan dengan lebih terorganisasi, bekerja sama dengan berbagai pihak seperti investor dan pemilik bangunan.

Wacana pemilihan pemimpin Kota Bandung yang bergulir deras akhir-akhir ini, pada akhirnya akan menjadi cukup strategis dalam kerangka pelestarian wajah Bandung yang sekali waktu pernah berjuluk Parisnya Jawa tersebut. Pemimpin dengan wawasan sejarah, budaya, dan pariwisata yang luas tentunya dapat berbuat banyak bagi Bandung tercinta.***

Penulis adalah Pecinta Bandung, staf pengajar pada Jurusan Teknik Arsitektur Unikom.

Sumber: Pikiran Rakyat, Rabu, 09 Juli 2003

Perubahan Menteng sebagai Kota Taman Tak Terkendali

Juli 21, 2003

Green Map Petakan Menteng
JAKARTA – Pembangunan di sekitar kawasan Menteng dianggap tidak memperhatikan fungsi kawasan itu sebagai kota taman dan tidak mengindahkan peraturan untuk tidak memugar kawasan itu. Hal itu terungkap saat pertemuan warga dengan Green Map, kelompok yang beranggotakan sukarelawan untuk memetakan sejarah Menteng, Minggu (20/7). “Sekarang banyak rumah lama yang dipugar. Bahkan, pagar yang seharusnya tidak boleh menutupi rumah, saat ini dibangun lebih tinggi dari bangunan rumah,” kata Yuniarti, warga Jalan Cirebon.

Kawasan Menteng memang dianggap sudah menyimpang dari kondisi awal. Selain rumah yang sudah banyak berubah dari bentuk aslinya, juga bangunan bersejarah sudah banyak yang beralih fungsi sebagai gedung sekolah dan universitas, atau pun gedung lain.

Padahal, kawasan Menteng merupakan kota taman pertama di Indonesia yang teratur, memiliki konsep dan karakter yang jelas, sekaligus tempat di mana warga merasakan hidup berkota secara baik. Menteng juga ditetapkan sebagai kawasan pemugaran sesuai surat keputusan Gubernur DKI Jakarta No DIV-6098/ d/33/1975. “Saya khawatir dengan pembangunan Menteng yang dilakukan dengan seenaknya. Asalkan ada uang, bangunan bisa berdiri walau tidak memperhatikan keindahan dan bentuk asli bangunan Menteng,” kata Sitor Situmorang, budayawan yang tinggal di Jalan Besuki.

Beberapa warga yang datang ke pertemuan itu, umumnya lahir dan besar di kawasan Menteng. Mereka mengakui banyak yang “hilang” dari lingkungan Menteng.

Kondisi itu juga mendorong kelompok sukarelawan Green Map berencana membuat peta hijau untuk wilayah Menteng. Sekaligus pemberian pralambang (icon) di tempat-tempat tertentu di Menteng.

Penelurusan bangunan bersejarah, rumah tua, taman, dan pepohonan yang unik dilakukan oleh para sukarelawan ini dalam bentuk kelompok-kelompok. Selain berbekal buku sejarah Menteng, mereka juga mendatangi beberapa tokoh yang masih ada di Menteng dan penelusuran dari buku telepon. “Dari penelusuran kami, ditemukan banyak bangunan bersejarah. Seperti di Jalan Moh Yami, ada rumah Drs Poernomo yang merupakan menantu ibu Sud. Ternyata, di rumah itu, ibu Sud sempat membuat seni batik,” kata Ati Kamil, relawan Green Map.

Ratusan Tahun
Menurut warga, pepohonan di sana juga berusia ratusan tahun. Seperti di Jalan Cik Ditiro, terdapat jejeran pohon asam yang usianya ditaksir sudah ratusan tahun. Selain itu, pohon tua lainnya seperti pohon kenari, petai cina, pohon menteng, pakis-pakisan, masih banyak terdapat di kawasan itu.

Banyaknya pepohonan di sana mengundang burung-burung dari berbagai jenis mendatangi kawasan tersebut. “Dengan tiba-tiba, di rumah kami tumbuh pohon belimbing yang rasanya manis. Padahal kami tidak menanamnya. Kami duga, penyebaran itu dari burung-burung yang kerap datang ke rumah kami,” kata Siti Utamini.

Rumah Siti Utamini yang terletak di kawasan Jalan Lembang berdiri sejak tahun 1935. Bangunan itu sama sekali tidak diubah dari bentuk aslinya, termasuk isi di dalam banguan itu. Penghuni lama, yang tinggal di Belanda, pernah mendatangi rumah itu dua kali. “Dia sampai terkenang masa kecilnya. Karena isi bangunan masih utuh seperti dulu,” kata Siti Utamini.

Beberapa warga tidak menyadari bahwa bangunan di kawasan Menteng yang tergolong bangunan A, tidak boleh diubah dari bentuk aslinya. Kenyataannya sekarang, banyak pemilik lama yang menjual bangunan rumahnya dan pemilik baru mengubah bangunan itu tanpa memperhatikan peraturan.

Hingga bukan pemandangan asing lagi, bila melewati kawasan Menteng, pagar-pagar yang berdiri di depan rumah di sana menutupi bangunan itu hingga tidak terlihat bentuk bangunan.

Tempat Rekreasi
Selain itu, taman di kawasan Menteng juga tidak diperhatikan keindahannya oleh pemerintah. Sebut saja taman Situ Lembang. Siti Utamini, selaku warga Jalan Lembang mengaku tidak keberatan dengan dijadikannya Situ Lembang sebagai tempat rekreasi.

Tetapi, pemerintah seharusnya memperhatikan perparkiran untuk kendaraan di sana. Motor dan mobil memang terlihat semrawut di taman Situ Lembang itu. Belum lagi kebisingan yang diciptakan oleh kendaraan itu.

Bukan hanya Situ Lembang yang tidak diperhatikan kondisinya oleh pemerintah. Tetapi, juga taman lain seperti taman Suropati. Warga sangat menyesalkan beberapa patung didirikan di sana, tanpa memperhatikan arsitektur taman.

Hingga terlihat patung itu asal ditempatkan saja di sana. Belum lagi sangkar burung merpati yang didirikan di sana justru membuat taman itu menjadi tidak indah.

Bukan hanya itu, prostitusi yang bebas diadakan di Jalan Latuharhari, membuat warga gerah dan sudah berulang kali memprotes ke Pemda. Warga pun mensinyalir adanya oknum kepolisian yang nakal dan membiarkan prostitusi itu tetap marak di sepanjang rel Jalan Latuharhari.

Warga memang mendukung adanya pemetaan di kawasan itu. Mereka juga menambahkan perlunya pemetaan pencarian nafkah di sana. Mereka juga berharap agar tradisi memberikan hadiah bagi warga yang memelihara lingkungan di kawasan itu, dihidupkan kembali.

Rencananya Green Map akan merampungkan pembuatan peta hijau itu pada bulan September. Di sana, selain peta juga akan dibuatkan sejarah Menteng dan bangunan-bangunan yang berada di sana. (L-10)

Sumber: http://www.suarapembaruan.com/News/2003/07/21/Jabotabe/jab01.htm

Jangan Sampai Dijadikan Lokasi Perjudian – Menyelamatkan Toko Merah

Juli 21, 2003

JAKARTA-Memerangi praktik perjudian, khususnya di Jakarta dan di wilayah lain pada umumnya, memang kedengarannya merupakan mission impossible alias suatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Pengamat-pengamat masalah sosial atau bahkan masyarakat awam sendiri bila ditanya perihal perjudian akan berkata, ”Itu kesalahan pemerintah yang seringkali menjadi munafik kalau bicara tentang judi dan prostitusi, padahal kalau dilokalisasi dengan benar bisa mendatangkan sumber pajak yang besar untuk negara.”

Masih segar dalam ingatan kita mengenai perdebatan di kalangan anggota Dewan maupun pemerintahan mengenai upaya untuk melegalkan dan melokalisasi praktik perjudian di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu sampai pada akhirnya rencana itu sendiri ”tutup buku” karena banyak yang menentang.

Praktik perjudian kemudian terus tumbuh dengan beragam bentuk dan jenisnya sampai di pelosok-pelosok Jakarta. Lebih parahnya lagi, sekelompok orang yang mempunyai modal besar kemudian berusaha menggunakan bangunan tua yang notabene merupakan gedung cagar budaya sebagai sarang untuk membangun kerajaan judinya.

Fakta inilah yang ditemukan SH ketika melihat Toko Merah yang merupakan satu-satunya bekas rumah tinggal elite di zaman kejayaan VOC, yang paling utuh dan terawat sampai saat ini. Dari pengamatan SH, gedung yang terletak di Jalan Kalibesar Barat No. 11, Jakarta Barat, dalam proses pembangunan dan pengalihfungsian menjadi lokasi judi. Hal ini terlihat dari meja-meja judi yang sudah tersusun di lantai dasar. Selain itu pekerja-pekerja juga terlihat sibuk membuat meja-meja judi yang baru.

Seperti yang diketahui, Toko Merah merupakan gedung cagar budaya yang masuk klasifikasi A. Artinya tidak dapat diubah sedikit pun baik di bagian dalam maupun luar bangunannya.
Buntut dari fenomena ini kemudian muncul kritik dari kalangan pemerhati gedung-gedung kuno maupun dari kalangan Pemda DKI untuk mengimbau agar usaha untuk membangun lokasi perjudian di Toko Merah segera dihentikan.

”Kita akan mengecek kebenaran informasi tersebut. Jikalau benar kita akan lakukan tindakan untuk menghentikannya,” ujar Gubernur Sutiyoso seperti yang dilansir harian ini beberapa hari sebelumnya.

Kritikan yang sama juga disampaikan Pater A. Heuken SJ, pemerhati sekaligus penulis buku Tempat-Tempat Bersejarah di Jakarta. Ia mengatakan memang dalam kenyataannya satu per satu gedung bersejarah di kota Jakarta sudah beralih fungsi menjadi tempat hiburan termasuk perjudian. Kenyataan ini, menurut Romo Heuken, akan sangat memperihatinkan dan sebaiknya pemerintah segera melakukan tindakan yang lebih proaktif untuk menyelamatkan gedung-gedung tua bersejarah.

Dijadikan Museum
Perihal usaha Toko Merah yang akan dijadikan sebagai lokasi perjudian, Thomas Ataladjar, salah satu staf PT Dharma Niaga yang bertanggung jawab untuk mengelola gedung ini mengatakan bahwa Toko Merah sebagai salah satu aset Badan Usaha Milik Nagara sebenarnya diusulkan untuk dipertimbangkan menjadi sebuah Museum Pelayaran dan Perdagangan. Karena dalam sejarahnya, pemakaian gedung Toko Merah sering digunakan menjadi gedung perkantoran untuk usaha industri, perdagangan ekspor maupun impor.

”Itulah target kita ke depan untuk Toko Merah. Makanya saya terkejut sekali dan baru tahu dari Saudara kalau bangunan itu mau dijadikan tempat judi. Toko Merah merupakan bukti bangunan bersejarah yang harus selalu dijaga dan diperhatikan. Mengenai Toko Merah sudah saya sampaikan ke Ratu Beatrix. Kalau seandainya dia mau melihat Toko Merah apa jadinya,” ujar Thomas Ataladjar, kepada SH.

Toko Merah merupakan salah satu dari 216 monumen cagar budaya yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta yang dibangun pada tahun 1730 oleh Gustaff Willem Baron van Imhoff, Gubernur Jenderal VOC, sebagai rumah tinggal yang kembar sifatnya. Selanjutnya, Toko Merah kemudian seringkali digunakan menjadi tempat penginapan bahkan perkantoran hingga saat ini.
Asal-usul sebutan Toko Merah sendiri memiliki kisah panjang. Namun, nama resmi yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta bagi bangunan tua ini adalah Toko Merah.
Sebelumnya, gedung tersebut pernah bernama Hoofd Kantoor Jacobson van den Berg. Dinamakan demikian karena digunakan sebagai gedung kantor pusat dari NV. Jacobson van den Berg, salah satu perusahaan the big five milik Belanda yang pernah jaya di zamannya.
Namun ternyata, nama Toko Merah telah jauh lebih populer. Hampir semua kepustakaan Belanda yang menulis mengenai Batavia Lama dan menyinggung mengenai tata bangunan era VOC menggunakan sebutan Toko Merah dan bukan Red Shop dalam bahasa Inggris atau Rode Winkel dalam bahasa Belandanya.

Awal penggunaan nama Toko Merah bagi gedung tua ini bermula pada salah satu fungsi yang diembannya sebagai sebuah toko milik seorang warga Cina. Tepatnya pada tahun 1851, seorang warga Cina, Oey Liauw Kong menjadi pemilik bangunan ini dan menjadikannya sebagai rumah toko (ruko).

Hal ini memberi pengaruh arsitektur Cina yang kental. Tembok depan bangunan yang terbuat dari susunan batu bata yang tidak diplester kemudian dicat dengan warna merah hati ayam.
Karena warnanya itulah, bangunan tua tersebut lebih populer dengan sebutan Toko Merah. Toko Merah, menurut Dinas Tata Bangunan dan Pemugaran DKI Jakarta, kualitas arsitekturnya bisa dikatakan yang terbaik di antara bangunan-bangunan bersejarah di DKI Jakarta.

Melindungi Toko Merah
Begitu berharganya nilai sejarah bangunan ini, maka pemeritahan terdahulu berusaha mengeluarkan peratuan-peraturan untuk melindungi dan melestarikan Toko Merah dan gedung-gedung bersejarah lainnya secara umum di wilayah DKI Jakarta.

Sebagai contoh, sejak pemerintahan kolonial Belanda, bangunan tua dan bersejarah telah diupayakan untuk dilindungi dan dijaga kelestariannya terutama nilai-nilai sejarahnya, seni dan budayanya dengan dikeluarkannya Monumenten Ordonantie tahun 1931 (Staatsblad No. 238/1931) dan telah diubah dengan Monumenten Ordonantie No. 21 thaun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 No. 515).

Upaya yang sama juga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta pada masa itu Ali sadikin yang sangat concern dengan bangunan-bangunan kuno di DKI Jakarta. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.cb.11/1/12/72, tanggal 10 Januari 1972 yang intinya menetapkan tentang pemugaran dan pelestarian bangunan-bangunan kuno yang bersejarah.

Akan tetapi, dalam perjalanan sejarahnya, usaha pemerintah pada masa terdahulu ternyata hanya berlaku pada masa itu saja. Kenyataannya satu per satu bangunan bersejarah mulai hilang ditelan pembangunan kota.

Tak satu pun yang dapat menunjukkan di mana keberadaan bangunan Kastil Batavia, Hotel Des Indes, Societat Harmonie. Semua bangunan tua yang disebutkan itu sudah hilang tanpa bekas, rata dengan tanah.

Akankah Toko Merah dan bangunan-bangunan bersejarah lainnya akan bernasib sama? Hanya pemerintah dan kesadaran masyarakat akan nilai sejarah yang mampu menjawabnya. (SH/rafael sebayang)

Sumber: Sinar Harapan, 21 Juli 2003

Luar Batang, Pemukiman Tertua di Jakarta

Juli 20, 2003

Oleh Alwi Shahab

Terletak di belakang Gedung Museum Bahari di jalan Pasar Ikan, sebuah kawasan kota tua di Jakarta Utara, terletak Kampung Luar Batang. Kampung yang persisnya terletak di Kelurahan Penjaringan ini merupakan pemukiman tertua di Jakarta mengingat perkiraan terbentuknya keberadaan pemukiman ini sejak tahun 1630-an. Dan kampung ini boleh dikata sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu.

Pasalnya, di kampung ini terdapat sebuah masjid tua yang banyak didatangi pengunjung bukan hanya dari ibukota tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Peyebabnya, di Masjid Luar Batang ini terdapat makam Habib Husein bin Abubakar Alaydrus. Ia dimakamkam di masjid ini pada hari Kamis 27 Ramadhan 1169 Hijriah atau 24 Juni 1756. Alaydrus dikabarkan meninggal dunia saat masih bujangan.

Alaydrus yang menjadi guru agama di masjid yang kala itu letaknya berdekatan dengan benteng (kastil) VOC merupakan imigran dari Hadramaut. Ia adalah pendatang terawal sebelum para pendatang keturunan Arab lainnya kemudian ditempatkan di Kampung Pekojan, Jakarta Barat.

Jika mendatangi masjid Luar Batang pada malam Jumat kita akan mendapati ribuan peziarah yang datang dari berbagai tempat di Jawa dan Sumatera. Ini terlihat dari nomor polisi mobil-mobil yang diparkir di pintu gerbang depan Muuseum Bahari. Banyak diantara peziarah menginap di makam itu. Sepanjang malam para peziarah membaca ayat suci di depan makam almarhum.

Karenanya tidak heran bila jamaah salat subuh di hari Jumat meluber hingga ke pekarangan masjid. Menurut seorang kuncen di sini, para peziarab juga ada yang datang dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Itu sebabnya kalau keberadaan makam ini menarik perhatian para wisatawan yang ingin menyaksikan tempat-tempat bersejarah di ibukota. Sebuah jaringan televisi dari Yaman pun sempat melakukan liputan di kawasan masjid ini.

Kembali ke perkampungan Luar Batang, di abad ke-17 tidak lama setelah berdirinya VOC, pemukiman ini merupakan tempat persinggahan sementara para awak (tukang perahu) pribumi yang ingin masuk ke pelabuhan Batavia (Sunda Kelapa). Ketika itu, penguasa VOC menerapkan peraturan yang tidak mengizinkan perahu-perahu pribumi masuk ke alur pelabuhan pada malam hari. Demikian juga tidak boleh keluar pelabunan di waktu yang sama.

Selain itu, seluruh perahu yang keluar masuk harus melalui pos pemeriksaan. Pos ini terletak di mulut alur pelabuhan dan di sini diletakkan batang (kayu) yang merintangi sungai guna menghadapi perahu-perahu yang keluar masuk pelabuhan sebelum diproses. Setiap perahu pribumi yang akan masuk diperiksa barang muatannya dan senjata-senjata yang dibawa harus dititipkan di pos penjagaan. Sedangkan perahu-perahu pribumi yang tidak bisa masuk pelabuhan, di luar batang (pos pemeriksaan) harus menunggu pagi hari.

Ada kalanya mereka menunggu beberapa hari sampai ada izin masuk pelabuhan. Selama menunggu, sebagian awak perahu turun ke darat. Kemudian mereka membangun pondok-pondok sementara. Lambat laun tempat ini dinamakan Kampung Luar Batang, yakni pemukiman yang berada di luar pos pemeriksaan. Sekitar 1660-an, VOC mendatangkan para nelayan dari Jawa Timur dan ditempatkan di lokasi pemukiman Luar Batang. Pemimpin dari nelayan tersebut pada 1677 dianugerahi pangkat kehormatan Luitenant (letnan). Pemimpin itu bernama Bagus Karta.

Lokasi pemukiman Luar Batang sendiri sebelumnya merupakan daerah rawa-rawa. Lama kelamaan daerah ini teruruk oleh lumpur dari kali Ciliwung, terutama setelah berdirinya Kampung Muara Baru yang kini merupakan kawasan kumuh di dekat Luar Batang. Sejak masa VOC, penguasa kolonial yang sering mendatangkan tenaga kerja guna membangun pelabuhan dan kastil Batavia menempatkan para pekerja yang berdatangan dari berbagai daerah itu di Kampung Luar Batang.

Jadi, kondisi kekumuhan pemukiman tertua di Jakarta yang luasnya 16,5 hektare ini sudah berlangsung sejak awal masa VOC. Pasar yang ada di kawasan itu sendiri yang kemudian hingga kini dikenal dengan nama Pasar Ikan baru dibangun pada tahun 1846. Lokasi Pasar Ikan ini dulunya adalah laut.

Suatu malapetaka terjadi saat pembangunan perluasan dermaga pelabuhan Batavia. Kurang lebih 16 ribu pekerja meninggal dunia akibat penyakit menular yang berjangkit di lokasi pemukiman akibat tingkat kekumuhan yang melewati ambang batas. Warga Belanda sendiri pada awal abad ke-19 telah meninggalkan kawasan Pasar Ikan karena dianggap merupakan daerah tidak sehat dan menjadi sember penyakit yang menyebabkan kematian.

Saat aktivitas utama pelabuhan Sunda Kelapa dialihkan ke Tanjung Priok (1886) akibat pengdangkalan, lokasi pemukiman Luar Batang tetap padat. Ini dikarenakan kegiatan keluar masuknya perahu dan pelabuhan Pasar Ikan (Sunda Kelapa) yang sudah telanjur hidup.

Kalau saat ini kawasan Kampung Luar Batang masih sangat padat penduduknya karena lokasinya yang berdekatan dengan berbagai kegiatan nelayan, perdagangan ikan (lelang ikan berlangsung dari sore hingga pagi hari), pelabuhan Sunda Kelapa, industri dan perdagangan, serta aktivitas perkantoran dan perbengkelan.

Faktor lain penyebab kumuhnya kawasan ini karena adanya gelombang urbanisasi yang cukup besar akibat keamanan pada 1950-an dan 1960-an, seperti pemberontakan-pemberontakan DI/TII dan Kahar Muzakar. Kenyataan ini ditambah lagi dengan banyaknya orang dari berbagai daerah yang ingin mengadu nasib di Jakarta karena perputaran uang di Indonesia sekitar 80 persen tumplek di Jakarta.

Sumber: Harian Republika Minggu, 20 Juli 2003