Upaya Melestarikan Benda dan Bangunan Cagar Budaya di Kota Surabaya

YANG namanya benda atau bangunan benda cagar budaya sesungguhnya bukan saja harus dilindungi, tetapi juga harus bisa dijamin kelestariannya. Tetapi, alih-alih menjaga eksistensi warisan budaya agar tidak musnah digerus perubahan, di Kota Surabaya yang terjadi justru sebaliknya.

TIDAK sedikit benda dan bangunan cagar budaya yang ditelantarkan, dan bahkan yang ironis satu per satu bangunan cagar budaya mulai hilang, diganti bangunan komersial baru yang modern dan megah. Pembongkaran Stasiun Semut yang hendak diganti rumah toko (ruko), misalnya, jika Wali Kota dan DPRD Surabaya tidak segera turun tangan, niscaya bangunan bersejarah yang termasuk cagar budaya ini hanya akan tinggal kenangan.

Di Surabaya, diakui atau tidak, keberadaan benda-benda cagar budaya sangat rawan berubah, bahkan rawan tergusur karena intervensi kekuatan komersial maupun karena kurangnya dukungan dana dan tidak konsistennya sikap pemerintah kota dalam melindungi benda cagar budaya yang dimiliki. Sebagai kota metropolitan yang berkembang pesat, Surabaya dalam lima sampai 10 tahun terakhir bukan saja tampil makin gemerlap dan modern, tetapi juga makin seragam, seolah-olah tidak ada lagi kekhasan dan akar sejarah kota yang tersisa.

Pelan namun pasti, benda-benda cagar budaya yang semestinya dilindungi mulai tergusur, dan kawasan yang seharusnya dipertahankan peruntukkannya sebagai kawasan budaya, itu pun tak lagi steril dari pengaruh kekuatan komersial. Di luar kasus pembongkaran Stasiun Semut, kasus yang lebih parah sebetulnya juga terjadi pada bangunan bersejarah Rumah Sakit Mardi Santoso dan Toko Nam.

Gejala tergusurnya benda-benda cagar budaya akibat perubahan kota yang terlalu cepat, sudah tentu bukan hanya monopoli Kota Surabaya. Di ibu kota negara, Jakarta, keberadaan benda-benda cagar budaya juga memprihatinkan. Banyak gedung bersejarah yang tergusur oleh bangunan komersial sehingga hal ini dinilai para pengamat budaya sebagai pertanda buruk.

Satu per satu gedung bersejarah yang termasuk benda cagar budaya hilang dan berubah fungsi. Ada yang berubah menjadi kompleks pertokoan, mal, bahkan kondominium. Di Jakarta, menurut catatan yang ada saat ini, ada 132 bangunan bersejarah. Ini belum termasuk benda cagar budaya di wilayah Kepulauan Seribu.

Kesulitan

Sejauh mana pemerintah kota, organisasi sosial, dan warga Kota Pahlawan ini peduli pada upaya pelestarian bangunan dan benda cagar budaya yang dimiliki. Untuk menjawab pertanyaan ini harus diakui bukanlah hal yang mudah.

Sekalipun disadari bahwa eksistensi bangunan dan benda cagar budaya perlu dilindungi dan dilestarikan, tetapi dalam praktiknya tidak selalu keinginan dan harapan mulia itu paralel dengan kenyataan di lapangan. Akselerasi perkembangan kota yang luar biasa cepat dan dominannya pengaruh kekuatan komersial sering menyebabkan pertimbangan pragmatis menjadi lebih menonjol daripada pertimbangan yang idealis.

Di Surabaya sendiri, menurut catatan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya dari hasil inventarisasi yang dilakukan sejak tahun 1996-2002, diketahui ada 163 bangunan dan kawasan yang layak masuk kategori benda cagar budaya, dan 18 di antaranya telah ditetapkan. Bangunan itu antara lain Gedung Negara Grahadi, Balaikota Surabaya, Balai Pemuda, Gedung Nasional Indonesia (GNI) tempat jenazah Dr Soetomo dimakamkan, Balai Pos Besar, SMU Kompleks (sekolah Ir Soekarno, mantan Presiden pertama RI), Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair), Rumah Tahanan Kalisosok, Kebun Binatang, Stasiun Semut, kawasan Masjid Sunan Ampel, kawasan Jalan Darmo, Jalan Niaga, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Sekalipun Pemerintah Kota Surabaya sudah menetapkan sejumlah bangunan dan kawasan sebagai benda-benda cagar budaya melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 188.45/251/402.1.04/1996 dan SK Wali Kota Nomor 188.45/004/402.1.04/1998. Namun, yang memprihatinkan dalam perkembangannya kemudian beberapa di antaranya ternyata sudah berubah, hancur bahkan tak lagi bersisa.

Hotel Centrum di Jalan Bubutan dan Kompleks Gedung Sentral di Jalan Tunjungan, misalnya, adalah beberapa contoh yang bisa disebut. Upaya konservasi ini semakin sulit dilakukan karena tidak adanya kompensasi dari pemerintah bagi pemilik rumah atau bangunan yang dikategorikan sebagai cagar budaya.

Sebuah rumah di Jalan Embong Ploso yang termasuk kategori bangunan cagar budaya, konon kabarnya dikenai pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp 4 juta per tahun sehingga tidak mengherankan jika pemilik bangunan yang termasuk dalam kategori cagar budaya berniat menjualnya agar tidak terbebani pajak yang sedemikian besar.

Dibandingkan persoalan kota yang lebih nyata-seperti ancaman banjir, sampah, kisruhnya pengelolaan pasar, berbagai kebocoran yang terjadi di PDAM, pedagang kaki lima (PKL), dan sejenisnya-persoalan pelestarian benda-benda cagar budaya tampaknya memang tidak terlalu menarik perhatian publik dan pemerintah kota.

Akan tetapi, bukan berarti usaha untuk melindungi dan melestarikan benda-benda cagar budaya sama sekali tidak pernah dilakukan. Selain mencoba menetapkan sejumlah bangunan dan kawasan sebagai cagar budaya yang mesti dilindungi, di tahun 2002 Pemerintah Kota Surabaya juga berusaha terus menambah jumlah benda cagar budaya yang perlu dilestarikan, dan sekaligus merenovasi sejumlah benda cagar budaya.

Seperti diberitakan di berbagai media massa, tahun lalu Gedung Nasional Indonesia (GNI) Surabaya di Jalan Bubutan, yang di dalamnya terdapat makam Bapak Pergerakan Nasional Indonesia Dr Raden Soetomo (1888-1938) telah diresmikan pemerintah kota sebagai cagar budaya oleh Wali Kota Surabaya.

Bangunan bersejarah lain yang juga dijadikan cagar budaya adalah bekas rumah indekos Bung Karno di Jalan Peneleh Gang VI. Harapan wali kota, dengan melindungi dan melestarikan bangunan-bangunan cagar budaya nantinya bangunan-bangunan tersebut akan dijadikan tujuan wisata kota (city tour) (Kompas, 21 Mei 2002). Mungkinkah program ini bakal berhasil?

Terlepas dari berbagai kekurangan yang ada, upaya pemerintah kota untuk menginventarisasi dan menetapkan bangunan dan kawasan-kawasan tertentu sebagai benda-benda cagar budaya, bagaimanapun adalah langkah awal yang positif. Cuma masalahnya sekarang, bagaimana menindaklanjuti upaya itu ke upaya perlindungan, pelestarian, dan pengembangannya yang bermanfaat bagi pemerintah kota dan masyarakat Kota Surabaya.

Perda cagar budaya

Di era otonomi daerah, upaya perlindungan dan pelestarian benda-benda cagar budaya dalam banyak hal sudah diserahkan kepada masing-masing daerah. Mau tidak mau Kota Surabaya harus segera mengambil inisiatif untuk merumuskan langkah dan payung hukum bagi upaya perlindungan dan pelestarian benda-benda cagar budaya yang dimiliki, yakni dalam bentuk peraturan daerah (perda).

Pengaturan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan hukum, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, dalam melakukan aktivitasnya masing-masing dalam kaitannya dengan benda-benda cagar budaya. Ada tiga faktor yang melatarbelakangi tentang perlunya payung hukum itu.

Pertama, upaya untuk menyusun ketentuan pengaturan dalam bentuk perda oleh Kota Surabaya sesungguhnya merupakan manifestasi dari kewenangan daerah berdasar pada Pasal 7 UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar ketentuan tersebut, Kota Surabaya dengan potensi lokalnya dapat membentuk peraturan daerah untuk kepentingan pelaksanaan wewenang otonomnya.

Kedua, di kota yang sedang berkembang pesat seperti Surabaya. Kehadiran perda dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan benda cagar budaya yang konsisten dan kontekstual. Kontekstual di sini berarti upaya perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya tidak bisa hanya mengacu kepada UU No 5/1992, melainkan perlu diterjemahkan dan disesuaikan dengan konteks situasi lokal yang ada di Surabaya itu sendiri.

Sedangkan yang dimaksud konsisten adalah pengaturan dan pelestarian benda-benda cagar budaya yang tidak bersifat subyektif atas dasar kepentingan kekuasaan atau kelompok tertentu, melainkan upaya penataan yang mengacu pada hukum dan pertimbangan yang obyektif.

Ketiga, sebagai kota metropolitan, disadari bahwa keberadaan dan upaya pelestarian benda-benda cagar budaya acapkali menghadapi dilema. Sebagai kota besar yang berkembang menjadi mega-urban, sering terjadi perkembangan Kota Surabaya harus menghadapi tekanan dan keinginan kekuatan komersial yang terkadang menafikan arti penting warisan sejarah-terutama benda-benda cagar budaya.

Benda-benda cagar budaya yang semestinya dilestarikan ternyata pelan-pelan mulai berubah bentuk dan peruntukkannya sehingga terkadang sulit dikenali lagi wajah aslinya. Kawasan-kawasan dan situs budaya yang semestinya dilindungi pelan-pelan juga mulai bergeser menjadi kawasan komersial yang gemerlap.

Diakui atau tidak, wajah Kota Surabaya belakangan ini tampak mulai kehilangan identitasnya, dan menjadi kota yang seragam: tak beda dengan kota-kota besar lain di Indonesia, bahkan di mancanegara. Dalam sejarah perjuangan, Kota Surabaya sebetulnya telah diakui memiliki dan menyimpan warisan sejarah kepahlawanan yang luar biasa.

Siapa yang tak ingat sejarah pertempuran 10 November puluhan tahun silam yang menggemparkan dan dahsyat itu? Tetapi, siapa pula bisa menyangkal bahwa bukti-bukti sejarah pertempuran itu kini pelan-pelan mulai berubah?

Untuk mencegah agar keberadaan benda-benda cagar budaya bisa tetap lestari dan disesuaikan dengan kemajuan serta manfaatnya bagi masyarakat kota, maka selain kepedulian dan komitmen pemerintah kota, yang dibutuhkan di sini tak pelak adalah sebuah perangkat peraturan yang lengkap: Perda Cagar Budaya yang bisa dijadikan acuan dalam pengaturan dan pemanfaatan benda-benda cagar budaya di Kota Surabaya.

Kalau pemerintah kota tujuannya sekadar mengejar pendapatan asli daerah (PAD) dan mengutamakan peran kekuatan komersial, maka bisa dipastikan eksistensi benda-benda cagar budaya lambat laun akan makin digerus perubahan. Tetapi, kalau pemerintah kota mau memahami dan mencoba secara serius untuk melestarikan bangunan dan benda cagar budaya, maka generasi dan warga Kota Surabaya di masa mendatang niscaya akan bisa melacak akar historis dari kota yang mereka tempati dan tidak teralienasi dari lingkungan sosial kota yang melahirkan dirinya sendiri. Siapa lagi yang harus peduli terhadap hakikat bangunan dan benda cagar budaya jika bukan kita sendiri.

BAGONG SUYANTO dosen FISIP Universitas Airlangga

Sumber: Kompas, Jumat, 06 Juni 2003


%d blogger menyukai ini: