Archive for Juni, 2003

Empat Bangunan Tua di Kawasan Kota Direnovasi

Juni 23, 2003

Jakarta, Kompas – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-476 Kota Jakarta, panitia JakArt@2003 mempunyai agenda merenovasi empat bangunan berusia sekitar dua abad di Jalan Kali Besar Barat dan Kali Besar Timur. Upaya renovasi dilakukan dalam rangka menghidupkan kembali Kota Tua yang “mati” dan seolah terlupakan.

Salah satu bangunan yang saat ini tengah direnovasi adalah bekas kantor Bank Bumi Daya di Jalan Kali Besar Barat. Khusus bangunan ini, panitia JakArt@2003 bekerja sama dengan Standard Chartered Bank dan Bank Mandiri. Tiga bangunan di Jalan Kali Besar Timur adalah Gedung Kota Bawah yang nantinya akan dijadikan arena pergulatan seni dan budaya, juga gedung-gedung yang saat ini masih digunakan untuk kantor.

Renovasi empat bangunan tua tersebut merupakan bagian dari Festival Kali Besar yang telah diselenggarakan sejak tanggal 1 Juni lalu oleh Sukarelawan JakArt.

Tujuan utama renovasi adalah menunjukkan kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi DKI bahwa daerah Kali Besar yang telah dilupakan orang ternyata masih memiliki potensi budaya dan nilai sejarah yang bermakna dalam industri pariwisata.

Menurut Koordinator Arsitektur JakArt@2003 Imron Yusuf, renovasi bangunan tua tersebut meliputi dua bagian, yaitu interior dan eksterior. “Hanya sedikit bangunan tua di kawasan Kota ini yang terawat rapi dan bersih. Kebanyakan semrawut. Kota tua menjadi satu kawasan yang terlupakan,” katanya, Minggu (22/6).

Saat ini, sebagian bangunan di Jalan Kali Besar sedang dicat ulang menggunakan cat nonakrilik yang merupakan campuran kapur, singkong, dan air. “Dulu, karena belum ada semen, bangunan memakai plester. Dengan bahan itu, air bisa bernapas, masuk ke pori-pori dan bisa keluar lagi. Jika menggunakan cat akrilik, air tidak akan bisa bernapas sehingga bangunan mudah rapuh. Ini yang sering kurang dipahami pihak-pihak yang menggunakan bangunan tua di sini. Untuk syuting sinetron, misalnya, para kru sering mengecat sembarangan,” kata Imron.

Standard Chartered

Menurut Chief Executive Officer Standard Chartered Stewart D Hall, bangunan bekas Bank Bumi Daya itu pernah menjadi kantor Standard Chartered hingga tahun 1960-an. “Gedung itu luar biasa, karakternya kuat, dan terletak di kawasan bersejarah pada Oud Batavia. Kawasan Kota ini mempunyai potensi budaya dan sejarah yang kuat untuk dikembangkan. Juga untuk tempat komersial dan perdagangan,” katanya.

Menurut rencana, renovasi bangunan berlantai tiga dengan luas lantai dasarnya mendekati 1.000 meter persegi itu akan selesai sebelum September tahun ini.

Imron Yusuf mengatakan, Gedung Kota Bawah nantinya akan dijadikan pusat budaya dan seni pertunjukan. “Setelah kami renovasi, nantinya gedung itu, kalau bisa, dijadikan tempat untuk pameran, pertunjukan teater dan musik, dan lain- lain sehingga kawasan Kota menjadi hidup,” katanya.

Komite JakArt@2003 Ahmad Djuhara menambahkan, bangunan yang dulu pernah dipakai Standard Chartered adalah contoh sangat baik untuk menggambarkan satu jejak sejarah kota.

Kompas mencatat, gagasan untuk merevitalisasi kawasan Kota seluas 139 hektar di Jakarta Utara dan Jakarta Barat tersebut sudah bergulir lama, yaitu pada tahun 1970-an. Tahun 1972-1974, ketika Jakarta dipimpin Ali Sadikin, beberapa bangunan dipugar, yaitu Museum Sejarah Jakarta, Museum Bahari, Gedung Joang 45, Museum Sumpah Pemuda, dan gedung lain. Namun, pemugaran dan revitalisasi itu kemudian terhenti hingga sekarang. (IVV)

Sumber: Kompas, 23 Juni 2003

Kawasan Situs Darmo Terancam

Juni 20, 2003

Seperti terungkap dalam ringkasan Rencana Tata Ruang Kawasan Koridor Darmo oleh Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2002/2003, hanya sekitar 23,61 persen daerah tersebut yang masih berupa perumahan. Sebagian, yakni 6,4 persen, berubah menjadi fasilitas umum. Sedangkan sebagian besar, yakni 69,36 persen, menjadi kawasan niaga dan 1,71 persen tidak terpakai.

Ketua Jurusan Arsitektur Universitas Kristen Petra Timoticin Kwanda, Kamis (19/6), mengemukakan, berubahnya kawasan Darmo yang kaya akan bangunan bernilai arsitektur tinggi dan mempunyai nilai sejarah bagi Kota Surabaya, antara lain, disebabkan adanya pembangunan Kota Surabaya ke arah selatan. “Darmo menjadi sedemikian ramai dan penting sebagai jalur lintasan karena orang yang meninggalkan pusat kota bermukim di pinggiran kota. Kawasan itu jadi sangat strategis dan menguntungkan. Karena itu, tak heran menarik perhatian para investor,” kata Timoticin. (IPS)

Sumber: Kompas, Jumat, 20 Juni 2003

Warga Diberi Kesempatan Pelihara Gedung Candra Naya

Juni 18, 2003

Laporan : Egidius Patnistik

Gubernur Sutiyoso membuka kesempatan bagi warga atau pihak swasta yang berminat membantu pemeliharaan gedung bersejarah Candra Naya di Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat yang kini kondisinya memprihatinkan.

“Selama ini saya belum pernah dengar ada tawaran (pihak yang mau membantu-red). Kalau ada yang mau, ketemu saya. Kita bicarakan,” kata Sutiyoso di Balai Kota, Rabu (18/6).

Sutiyoso menjelaskan pemeliharaan gedung tersebut memang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI. Tapi, karena keterbatasan anggaran, terpaksa dibuatkan prioritas penggunaan anggaran dimaksud. Gedung Candra Naya tak ada anggaran pemeliharaannya.

Gedung Candra Naya telah masuk dalam daftar benda cagar budaya yang dilindungi undang-undang karena corak arsitekturnya yang unik. Corak itu adalah gabungan gaya arsitektur Cina dan Indonesia.
Gedung Candra Naya, seperti juga kelenteng Cin De Yuan di kawasan Petak Sembilan, Jakarta Kota memiliki bubungan atap ekor walet. Bentuknya, ujung bubungan itu naik ke atas dan terbelah dua persis seperti ekor burung walet.

Akan tetapi, kini kondisi gedung itu memprihatinkan. Selain tak terawat, geudng itu terancam digusur.
Grup Modern yang menguasai lahan gedung itu berencana membongkar atau memindahkan gedung itu ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Alasannya, dari sisi fengshui gedung itu tidak baik posisinya.
Sementara itu, sejumlah warga keturunan Cina yang identitasnya tak ingin disebutkan nama mereka menyatakan berminat membantu pemeliharaan gedung tersebut. (prim)

Sumber: Kompas, Rabu, 18 Juni 2003.

Pasar Malam Besar Tong Tong

Juni 13, 2003

Pasar Malam Besar Tong Tong
Event kebudayaan Indo-Belanda dan Indonesia terbesar di Belanda
Oleh: Jean van de Kok, 13 Juni 2003

Setiap tahun, pada bulan Juni, di kota Den Haag diselenggarakan Pasar Malam Besar. Anda di Indonesia tidak mengenal lagi fenomena pasar malam seperti yang diselenggarakan di negeri kincir angin ini. Pasar malam besar ini mirip dengan pasar malam sebelum perang dunia kedua di Batavia. Jadi jelas, event in adalah peristiwa nostalgia dari kelompok Indo Belanda, mereka yang berdarah campuran Belanda/Eropa – Indonesia.

Budaya campuran Indis

Vincent Mahieu yang lebih dikenal dengan nama samaran Tjalie Robinson, seorang pemuka Indo-Belanda sekaligus penulis sastra beken di Belanda, adalah salah seorang inisiatornya. Ia ingin mempertahankan kebudayaan campuran Indis yang menurut catatan sejarah pernah berkembang di beberapa tempat di Nusantara. Di Batavia misalnya daerah Tugu dengan penduduk campuran Portugis/Belanda – Indonesia, terkenal dengan budaya campurannya yang antara lain membuahkan keroncong, musik khas yang juga disebut keroncong morisko, nama yang berasal dari bahasa Portugis. Sampai sekarang kelompok Indis menganggap keroncong sebagai khas musik Indo.

Pelepas rindu

Sebagian besar kelompok campuran Indo-Belanda di Nusantara tetap mempertahankan kewarganegaraan Belandanya setelah Indonesia merdeka. Ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda, mereka yang memegang paspor Belanda harus meninggalkan Indonesia. Demikian juga orang Indo Belanda yang bukan WNI. Sekitar setengah juta warga Indo-Belanda kini menetap di Belanda, dan untuk sebagian besar dari mereka, pasar malam besar Tong-Tong di Den Haag merupakan kesempatan untuk melepas rindu mereka akan tanah kelahiran mereka atau dari orang tua dan kakek/nenek.

Den Haag mendapat julukan kota Indis, karena banyaknya orang Indo-Belanda yang menetap di ibu kota pemerintahan Belanda ini. Orang Indo-Belanda mayoritas adalah “ambtenaar” di Hindia Belanda dan ketika mereka hijrah ke Belanda sebagian besar meneruskan karir sebagai pegawai negeri di berbagai departemen pemerintahan Belanda di Den Haag.

Tiga ciri khas

Pasar malam besar Tong Tong menyorot tiga ciri khas dalam kebudayaan Indo- Belanda: makan, kebudayaan dan bahasa. Berbagai restoran dan acara belajar masak bisa anda jumpai di pasar malam ini, dari makanan khas Padang, Jawa Timur sampai ke makanan Indis, makanan campuran gaya Indonesia dan Belanda. Ihwal budaya, pasar malam ini menyediakan berbagai panggung dan teater, serta mengundang para artis Indonesia dan Belanda yang berlatar belakang Indonesia untuk memamerkan kebolehan mereka.

Setiap tahun diundang orkes keroncong dari Indonesia, Belanda atau negara lain, misalnya Malaysia. Dan akhir-akhir ini dangdut pun mendapat perhatian juga. Inul penyanyi dangdut kontroversial Indonesia pernah manggung dengan kelompok dangdut bulé. Bahasa khas kelompok Indis ini adalah campuran Belanda dengan bahasa Jawa atau Melayu: bahasa Pecok. Bahasa ini masih bisa didengar selama pasar malam besar ini atau dibaca dalam beberapa buku khas. Namun di samping itu, ratusan buku dalam bahasa Belanda dan Inggris yang menyorot Indonesia dan Hindia Belanda semasa tempo doeloe, bisa kita beli di toko buku khusus di pasar malam ini.

Dibuka Ratu Beatrix

Pasar Malam Besar tahun ini diselenggarakan untuk yang ke 45 kali. Dalam rangka itu Ratu Belanda Beatrix membuka Pasar Malam ini dengan memotong nasi tumpeng yang ia serahkan kepada direktur Pasar Malam Besar Tong-Tong ibu Ellen Derksen. Kehadiran ratu Belanda merupakan kehormatan besar bagi kelompok Indo-Belanda karena selama ini mereka merasa tidak dianggap serius, sering dikaitkan dengan masa kolonial Belanda di Indonesia, dan tidak digubris permasalahan sosial mereka selama berintegrasi dalam masyarakat Belanda. Mereka bahkan dipaksa untuk berasimilasi, demikian Ellen Derksen dalam pidato pembukaannya.

Nah, pasar malam Besar Tong Tong sebagai aset kebudayaan Indis di Belanda membuktikan paksaan untuk berasimilasi ini tidak berhasil, tanpa subsidi sepeser pun dari pemerintah Belanda, Pasar Malam besar Tong-Tong berjalan mulus sampai abad ke 21, untuk yang ke 45 kalinya, demikian direktur yayasan pasar malam besar Tong-Tong ini.

Sumber: http://www.rnw.nl/ranesi/html/pasar_malam_besar.html

Yang Masih Tersisa dari Bangunan Stasiun Semut

Juni 7, 2003

DENGAN perasaan sangat prihatin dan hanya bisa mengelus dada menyikapi ketamakan manusia yang sudah tidak peduli lagi dengan sejarah masa lalu. Di negara mana pun tempat-tempat bersejarah selalu dipelihara dengan baik, museum menjadi tempat yang ramai dikunjungi.

SANGAT mengherankan apabila kemudian melihat cagar budaya yang usianya lebih dari 100 tahun “digerilya” untuk dijadikan tempat bisnis. Stasiun Semut pasti dikenal setiap orang yang pernah tinggal di Surabaya, sekalipun PT KAI sekarang tidak mampu lagi menghidupkan sebagai tempat bisnis kereta api.

Bahkan kesan kuno dan kusam sangat tampak pada wajah depan dari stasiun yang juga dikenal sebagai Stasiun Surabaya Kota. Berita penjarahan bagian dalam stasiun kuno ini memperlihatkan, betapa tidak pedulinya bangsa ini dengan peninggalan berharga.

Pembongkaran untuk dijadikan ruko adalah alasan yang sangat sederhana, sekadar memenuhi keinginan mendapatkan uang secara cepat. Sekalipun tidak terlihat dari wajah depannya, namun pembongkaran itu hanya menyisakan bongkahan sisa dinding batu yang belum dirobohkan, sejumlah pintu dan kusen berwarna abu-abu kusam di bagian depan dan belakang stasiun.

Pintu serta bingkai jendela di dalam gedung itu sudah raib, atap sejumlah ruangan juga tidak ada lagi. Demikian pula atap peron yang tinggal kerangka besinya. Bahkan gagang pintu sekalipun sudah menghilang. Hanya tertinggal satu buah gagang pintu di salah satu pintu belakang stasiun.

Stasiun Semut yang pernah menjadi salah satu pusat kesibukan di Kota Surabaya dan bagian sejarah panjang perjalanan sebuah Kota Surabaya kini seolah telanjang. Akan jauh lebih berharga kalau stasiun ini dijadikan museum “hidup” untuk memperlihatkan kekayaan masa lalu, sekaligus mempertahankan kereta-kereta lama yang cenderung dijual sebagai besi rongsokan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda cagar Budaya dan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 188.45/251/402.1.04/1996 tidak lagi dihiraukan.

“SAYA sebenarnya sangat eman kalau stasiun ini dibongkar. Ini kan benda cagar budaya dan bangunannya juga bagus dan kuat. Seperti atap seng stasiun yang sudah diambili, saya yakin sampai dengan tiga sampai empat keturunan saya pasti masih akan bertahan,” ujar seorang pria yang bekerja sebagai staf PT Kereta Api Indonesia di tempat tersebut.

Ia mendongakkan kepala ke atas, menantang terik Matahari yang menyiram area bekas peron itu. Mungkin ia juga hanya bisa berkata dalam hati, siapa yang begitu tega melakukan semua ini?

Petugas yang telah 23 tahun bekerja di Stasiun Semut itu tampaknya hanya bisa mengeluh. Apa yang akan dia tunjukkan kepada anak cucunya sebagai bukti pengabdiannya terhadap pekerjaan yang dicintainya itu.

Pria lulusan Sekolah Teknik (sederajat SLTP) itu hanya mengetahui, rencananya pembongkaran dimulai pada 17 Maret, tetapi kemudian diundur hingga awal April. Selama dua-tiga bulan ini pembongkaran dimulai. Dimulai dari bangunan bagian belakang sehingga pekerjaan besar itu tidak terlalu terlihat.

Seng-seng diangkuti, tembok-tembok pemisah dan atap ruangan bagian dalam dihancurkan, kusen dan bingkai pintu dilepas dari dinding bangunan, atap peron pun juga diturunkan. Padahal, kalau pemerintah sekarang disuruh membangun lagi dengan kualitas yang sama rasanya kok tidak akan mampu.

Selain itu pembongkaran tersebut diikuti juga dengan penjarahan oleh sejumlah orang. Seperti dikatakan petugas PT KAI tersebut. Tanpa perlu perintah, marmer-marmer yang menghiasi separuh dinding sepanjang hampir 150 meter di bagian belakang stasiun dicungkili sehingga menampakkan plesteran semennya saja.

Kayu-kayu jati zaman Belanda yang masih sangat berharga ikut dijarah. Gagang pintu antik di pintu-pintu bagian belakang pintu itu juga tak luput jadi korban.

Penjarahan ini juga dibenarkan oleh Dilah (30), perempuan pedagang nasi di dekat lokasi tersebut. “Barang-barang kuno seperti kayu jati dan besinya laku mahal kalau dijual, mbak,” ujar perempuan yang berjualan sejak dua bulan belakangan.

Seperti halnya petugas di stasiun tersebut, ia juga menyesalkan kalau bangunan itu terpaksa dibongkar. “Yang saya tahu, ini bangunan peninggalan Belanda. Gedungnya sebenarnya bagus, tinggal diperbaiki sedikit,” ujar perempuan yang mengaku tidak pernah mengecap bangku sekolah itu.

Padahal di tengah keruntuhannya, stasiun tersebut masih menjalankan sebagian tugasnya. Dikatakan petugas pria di PT KAI itu, setiap hari sekitar 22 kereta datang dan dalam jumlah yang sama berangkat dari jalur rel di stasiun tersebut sebelum menjemput penumpang di stasiun lain.

Kereta api juga masih menurunkan penumpang di stasiun itu sehingga satu-dua orang pekerja pengangkut barang masih berkeliaran di sana.

“Memang kalau membeli karcis atau naik harus ke stasiun lain, meski masih banyak yang turun di sini sampai sekarang. Karena gelap, di waktu malam tak jarang ada penumpang jatuh atau dicopet,” ujar pria itu. Di atas rel-rel Stasiun Semut, aktivitas penyambungan gerbong di tempat itu masih berjalan.

BARANGKALI petugas di stasiun tersebut dan ibu pedagang nasi itu berbicara tentang saksi sejarah sebuah kota dalam bahasa mereka yang sederhana.

Apa yang dituturkan oleh Dukut Imam Widodo dalam bukunya Soerabaia Tempoe Doloe dapat memberikan gambaran betapa Stasiun Semut merupakan bagian tak terpisah dari denyut Kota Surabaya. Menjadi bagian kenangan ketika lokomotif hitam mendengus-dengus dan uap yang menyembur- nyembur dari cerobong menemani perjalanan warga kota saat itu.

Dukut menuliskan, berdasarkan Undang-Undang tertanggal 6 April 1875 Staatsblad No 141 Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun jaringan jalur kereta di Jawa dengan biaya dari pemerintah dan diberi nama staats spoorweg (SS).

Pada tahun 1875 dimulailah pembangunan jalur kereta api Surabaya-Pasuruan dan Surabaya-Malang. Stasiun Surabaya Kota yang terletak di kawasan bisnis penting dijadikan pedoman bagi permulaan kedua jalur tersebut.

Spoorstation Semoet atau Stasiun Semut diresmikan oleh Yang Mulia Gubernur Jenderal JW Van Lasberge tahun 1878, bertepatan dengan dibukanya jalur Surabaya-Pasuruan.

Saat itu jalur Surabaya-Pasuruan dianggap sangat penting lantaran di Umbulan terdapat sumber air yang sangat besar. Pasokan air dari Umbulan ke Surabaya itu diangkut menggunakan kereta api.

Pada masa itu Stasiun Semut merupakan salah satu dari dua stasiun yang terkenal di Kota Surabaya tempo dulu. Lainnya adalah stasiun Pasar Turi.

Stasiun ini merupakan bagian dari jalur selatan yang melayani rute Surabaya-Solo-Yogyakarta, Tasikmalaya, Bandung, dan Jakarta.

Ketika itu jalur Jakarta-Surabaya masih ditempuh dengan perjalanan selama tiga hari. Begitu malam tiba, kereta berhenti dan penumpang menginap di hotel-hotel untuk melanjutkan perjalanannya keesokan harinya. Entah sudah berapa orang yang datang dan pergi dari stasiun tersebut.

Sebenarnya, dituliskan Dukut, Kota Surabaya pada zaman itu dapat disebut sebagai Kota Sepur lantaran memiliki empat stasiun yang besar, yakni Wonokromo, Gubeng, Pasar Turi, dan Semut yang kini semakin tidak jelas nasibnya. Ia menyayangkan Kota Surabaya tidak memiliki Museum Kereta Api. Bahkan, bangunan bersejarah Stasiun Semut kini terancam roboh.

SUGENG Gunadi, anggota Lembaga Pelestarian Arsitektur Surabaya (LePAS?) sekaligus anggota Tim Pertimbangan Pelestarian Cagar Budaya Pemerintah Kota Surabaya, mengatakan, menghancurkan bangunan-bangunan cagar budaya tersebut berarti juga menghancurkan identitas sebuah kota.

“Bahkan, kota-kota besar di Jerman dan Roma yang moderen dalam pembangunannya tidak lantas menggilas bangunan kuno yang mereka miliki. Sehingga jika berkunjung tetap dapat menikmati puing-puing sisa peninggalan Kerajaan Romawi di sana yang hanya berupa pilar-pilar atau serakan puing-puing yang dirawat dengan baik. Demikian juga Malaysia yang merawat bangunan peninggalan masa koloni Inggris di sana dengan sangat baik,” paparnya.

Selain itu, bangunan bersejarah mengandung unsur pendidikan. Ia dapat menjadi laboratorium hidup bagi generasi selanjutnya dalam mempelajari berbagai hal, mulai dari fisik bangunan hingga nilai sejarahnya. Ujungnya, pemeliharaan terhadap bangunan tersebut akan menguntungkan dari segi pariwisata.

Ketua Jurusan Arsitektur Universitas Kristen Petra Timoticin Kwanda menambahkan, pengalihfungsian menjadi rumah toko dapat dilakukan melalui adaptasi dengan bangunan lama.

Untuk kasus stasiun kota misalnya, dapat dilakukan adaptasi. Tampak depan atau wajah bangunan tidak diubah, namun bagian dalam dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Penambahan bangunan dapat dilakukan dengan menyesuaikan desain dengan bangunan lama. Hotel Ibis misalnya, dapat menjadi contoh yang baik di Surabaya.

Dalam upaya pembangunan yang ramah terhadap bangunan cagar budaya, dikatakan Timoticin, Surabaya masih tertinggal dibandingkan dengan Jakarta yang juga kaya akan bangunan cagar budaya.

Sebagai contoh adalah adaptasi bangunan cagar budaya galangan kapal Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) di Jalan Kakap, Jakarta Utara, menjadi sebuah restoran mewah yang kini ramai dikunjungi.

“Kondisi Galangan VOC saat itu jauh lebih parah daripada Stasiun Semut. Tetapi dengan komitmen dari pengusahanya, itu dapat diwujudkan,” katanya. Bahkan, kini restoran tersebut mempunyai kelasnya tersendiri yang tidak mungkin disaingi oleh restoran mana pun, seperti juga sejarah yang terkandung didalamnya tidak dapat dibeli dengan uang berapa pun.

Untuk sementara, PT KAI memutuskan untuk menunda pembongkaran gudang. Namun, itu belum berarti akan menyelamatkan situs bersejarah tersebut. Butuh beban moral untuk mempertahankan bangunan yang pernah menjadi bagian dari geliat Kota Surabaya tersebut.(Indira Permanasari)

Sumber: Harian Kompas, Sabtu 07 Juni 2003

Upaya Melestarikan Benda dan Bangunan Cagar Budaya di Kota Surabaya

Juni 6, 2003

YANG namanya benda atau bangunan benda cagar budaya sesungguhnya bukan saja harus dilindungi, tetapi juga harus bisa dijamin kelestariannya. Tetapi, alih-alih menjaga eksistensi warisan budaya agar tidak musnah digerus perubahan, di Kota Surabaya yang terjadi justru sebaliknya.

TIDAK sedikit benda dan bangunan cagar budaya yang ditelantarkan, dan bahkan yang ironis satu per satu bangunan cagar budaya mulai hilang, diganti bangunan komersial baru yang modern dan megah. Pembongkaran Stasiun Semut yang hendak diganti rumah toko (ruko), misalnya, jika Wali Kota dan DPRD Surabaya tidak segera turun tangan, niscaya bangunan bersejarah yang termasuk cagar budaya ini hanya akan tinggal kenangan.

Di Surabaya, diakui atau tidak, keberadaan benda-benda cagar budaya sangat rawan berubah, bahkan rawan tergusur karena intervensi kekuatan komersial maupun karena kurangnya dukungan dana dan tidak konsistennya sikap pemerintah kota dalam melindungi benda cagar budaya yang dimiliki. Sebagai kota metropolitan yang berkembang pesat, Surabaya dalam lima sampai 10 tahun terakhir bukan saja tampil makin gemerlap dan modern, tetapi juga makin seragam, seolah-olah tidak ada lagi kekhasan dan akar sejarah kota yang tersisa.

Pelan namun pasti, benda-benda cagar budaya yang semestinya dilindungi mulai tergusur, dan kawasan yang seharusnya dipertahankan peruntukkannya sebagai kawasan budaya, itu pun tak lagi steril dari pengaruh kekuatan komersial. Di luar kasus pembongkaran Stasiun Semut, kasus yang lebih parah sebetulnya juga terjadi pada bangunan bersejarah Rumah Sakit Mardi Santoso dan Toko Nam.

Gejala tergusurnya benda-benda cagar budaya akibat perubahan kota yang terlalu cepat, sudah tentu bukan hanya monopoli Kota Surabaya. Di ibu kota negara, Jakarta, keberadaan benda-benda cagar budaya juga memprihatinkan. Banyak gedung bersejarah yang tergusur oleh bangunan komersial sehingga hal ini dinilai para pengamat budaya sebagai pertanda buruk.

Satu per satu gedung bersejarah yang termasuk benda cagar budaya hilang dan berubah fungsi. Ada yang berubah menjadi kompleks pertokoan, mal, bahkan kondominium. Di Jakarta, menurut catatan yang ada saat ini, ada 132 bangunan bersejarah. Ini belum termasuk benda cagar budaya di wilayah Kepulauan Seribu.

Kesulitan

Sejauh mana pemerintah kota, organisasi sosial, dan warga Kota Pahlawan ini peduli pada upaya pelestarian bangunan dan benda cagar budaya yang dimiliki. Untuk menjawab pertanyaan ini harus diakui bukanlah hal yang mudah.

Sekalipun disadari bahwa eksistensi bangunan dan benda cagar budaya perlu dilindungi dan dilestarikan, tetapi dalam praktiknya tidak selalu keinginan dan harapan mulia itu paralel dengan kenyataan di lapangan. Akselerasi perkembangan kota yang luar biasa cepat dan dominannya pengaruh kekuatan komersial sering menyebabkan pertimbangan pragmatis menjadi lebih menonjol daripada pertimbangan yang idealis.

Di Surabaya sendiri, menurut catatan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya dari hasil inventarisasi yang dilakukan sejak tahun 1996-2002, diketahui ada 163 bangunan dan kawasan yang layak masuk kategori benda cagar budaya, dan 18 di antaranya telah ditetapkan. Bangunan itu antara lain Gedung Negara Grahadi, Balaikota Surabaya, Balai Pemuda, Gedung Nasional Indonesia (GNI) tempat jenazah Dr Soetomo dimakamkan, Balai Pos Besar, SMU Kompleks (sekolah Ir Soekarno, mantan Presiden pertama RI), Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair), Rumah Tahanan Kalisosok, Kebun Binatang, Stasiun Semut, kawasan Masjid Sunan Ampel, kawasan Jalan Darmo, Jalan Niaga, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Sekalipun Pemerintah Kota Surabaya sudah menetapkan sejumlah bangunan dan kawasan sebagai benda-benda cagar budaya melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 188.45/251/402.1.04/1996 dan SK Wali Kota Nomor 188.45/004/402.1.04/1998. Namun, yang memprihatinkan dalam perkembangannya kemudian beberapa di antaranya ternyata sudah berubah, hancur bahkan tak lagi bersisa.

Hotel Centrum di Jalan Bubutan dan Kompleks Gedung Sentral di Jalan Tunjungan, misalnya, adalah beberapa contoh yang bisa disebut. Upaya konservasi ini semakin sulit dilakukan karena tidak adanya kompensasi dari pemerintah bagi pemilik rumah atau bangunan yang dikategorikan sebagai cagar budaya.

Sebuah rumah di Jalan Embong Ploso yang termasuk kategori bangunan cagar budaya, konon kabarnya dikenai pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp 4 juta per tahun sehingga tidak mengherankan jika pemilik bangunan yang termasuk dalam kategori cagar budaya berniat menjualnya agar tidak terbebani pajak yang sedemikian besar.

Dibandingkan persoalan kota yang lebih nyata-seperti ancaman banjir, sampah, kisruhnya pengelolaan pasar, berbagai kebocoran yang terjadi di PDAM, pedagang kaki lima (PKL), dan sejenisnya-persoalan pelestarian benda-benda cagar budaya tampaknya memang tidak terlalu menarik perhatian publik dan pemerintah kota.

Akan tetapi, bukan berarti usaha untuk melindungi dan melestarikan benda-benda cagar budaya sama sekali tidak pernah dilakukan. Selain mencoba menetapkan sejumlah bangunan dan kawasan sebagai cagar budaya yang mesti dilindungi, di tahun 2002 Pemerintah Kota Surabaya juga berusaha terus menambah jumlah benda cagar budaya yang perlu dilestarikan, dan sekaligus merenovasi sejumlah benda cagar budaya.

Seperti diberitakan di berbagai media massa, tahun lalu Gedung Nasional Indonesia (GNI) Surabaya di Jalan Bubutan, yang di dalamnya terdapat makam Bapak Pergerakan Nasional Indonesia Dr Raden Soetomo (1888-1938) telah diresmikan pemerintah kota sebagai cagar budaya oleh Wali Kota Surabaya.

Bangunan bersejarah lain yang juga dijadikan cagar budaya adalah bekas rumah indekos Bung Karno di Jalan Peneleh Gang VI. Harapan wali kota, dengan melindungi dan melestarikan bangunan-bangunan cagar budaya nantinya bangunan-bangunan tersebut akan dijadikan tujuan wisata kota (city tour) (Kompas, 21 Mei 2002). Mungkinkah program ini bakal berhasil?

Terlepas dari berbagai kekurangan yang ada, upaya pemerintah kota untuk menginventarisasi dan menetapkan bangunan dan kawasan-kawasan tertentu sebagai benda-benda cagar budaya, bagaimanapun adalah langkah awal yang positif. Cuma masalahnya sekarang, bagaimana menindaklanjuti upaya itu ke upaya perlindungan, pelestarian, dan pengembangannya yang bermanfaat bagi pemerintah kota dan masyarakat Kota Surabaya.

Perda cagar budaya

Di era otonomi daerah, upaya perlindungan dan pelestarian benda-benda cagar budaya dalam banyak hal sudah diserahkan kepada masing-masing daerah. Mau tidak mau Kota Surabaya harus segera mengambil inisiatif untuk merumuskan langkah dan payung hukum bagi upaya perlindungan dan pelestarian benda-benda cagar budaya yang dimiliki, yakni dalam bentuk peraturan daerah (perda).

Pengaturan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan hukum, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, dalam melakukan aktivitasnya masing-masing dalam kaitannya dengan benda-benda cagar budaya. Ada tiga faktor yang melatarbelakangi tentang perlunya payung hukum itu.

Pertama, upaya untuk menyusun ketentuan pengaturan dalam bentuk perda oleh Kota Surabaya sesungguhnya merupakan manifestasi dari kewenangan daerah berdasar pada Pasal 7 UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar ketentuan tersebut, Kota Surabaya dengan potensi lokalnya dapat membentuk peraturan daerah untuk kepentingan pelaksanaan wewenang otonomnya.

Kedua, di kota yang sedang berkembang pesat seperti Surabaya. Kehadiran perda dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan benda cagar budaya yang konsisten dan kontekstual. Kontekstual di sini berarti upaya perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya tidak bisa hanya mengacu kepada UU No 5/1992, melainkan perlu diterjemahkan dan disesuaikan dengan konteks situasi lokal yang ada di Surabaya itu sendiri.

Sedangkan yang dimaksud konsisten adalah pengaturan dan pelestarian benda-benda cagar budaya yang tidak bersifat subyektif atas dasar kepentingan kekuasaan atau kelompok tertentu, melainkan upaya penataan yang mengacu pada hukum dan pertimbangan yang obyektif.

Ketiga, sebagai kota metropolitan, disadari bahwa keberadaan dan upaya pelestarian benda-benda cagar budaya acapkali menghadapi dilema. Sebagai kota besar yang berkembang menjadi mega-urban, sering terjadi perkembangan Kota Surabaya harus menghadapi tekanan dan keinginan kekuatan komersial yang terkadang menafikan arti penting warisan sejarah-terutama benda-benda cagar budaya.

Benda-benda cagar budaya yang semestinya dilestarikan ternyata pelan-pelan mulai berubah bentuk dan peruntukkannya sehingga terkadang sulit dikenali lagi wajah aslinya. Kawasan-kawasan dan situs budaya yang semestinya dilindungi pelan-pelan juga mulai bergeser menjadi kawasan komersial yang gemerlap.

Diakui atau tidak, wajah Kota Surabaya belakangan ini tampak mulai kehilangan identitasnya, dan menjadi kota yang seragam: tak beda dengan kota-kota besar lain di Indonesia, bahkan di mancanegara. Dalam sejarah perjuangan, Kota Surabaya sebetulnya telah diakui memiliki dan menyimpan warisan sejarah kepahlawanan yang luar biasa.

Siapa yang tak ingat sejarah pertempuran 10 November puluhan tahun silam yang menggemparkan dan dahsyat itu? Tetapi, siapa pula bisa menyangkal bahwa bukti-bukti sejarah pertempuran itu kini pelan-pelan mulai berubah?

Untuk mencegah agar keberadaan benda-benda cagar budaya bisa tetap lestari dan disesuaikan dengan kemajuan serta manfaatnya bagi masyarakat kota, maka selain kepedulian dan komitmen pemerintah kota, yang dibutuhkan di sini tak pelak adalah sebuah perangkat peraturan yang lengkap: Perda Cagar Budaya yang bisa dijadikan acuan dalam pengaturan dan pemanfaatan benda-benda cagar budaya di Kota Surabaya.

Kalau pemerintah kota tujuannya sekadar mengejar pendapatan asli daerah (PAD) dan mengutamakan peran kekuatan komersial, maka bisa dipastikan eksistensi benda-benda cagar budaya lambat laun akan makin digerus perubahan. Tetapi, kalau pemerintah kota mau memahami dan mencoba secara serius untuk melestarikan bangunan dan benda cagar budaya, maka generasi dan warga Kota Surabaya di masa mendatang niscaya akan bisa melacak akar historis dari kota yang mereka tempati dan tidak teralienasi dari lingkungan sosial kota yang melahirkan dirinya sendiri. Siapa lagi yang harus peduli terhadap hakikat bangunan dan benda cagar budaya jika bukan kita sendiri.

BAGONG SUYANTO dosen FISIP Universitas Airlangga

Sumber: Kompas, Jumat, 06 Juni 2003

Menjelang Kemungkinan Dibongkarnya Gedung Candra Naya

Juni 1, 2003

Oleh: Sonny Sutanto

BANGUNAN-bangunan yang tercatat dalam sejarah arsitektur biasanya berada dalam latar yang khas dan khusus mengacu pada suatu waktu dan situasi yang khusus pula. Biasanya bangunan tersebut juga menjadi wadah bagi hal-hal spesifik dalam sejarah.

ARSITEKTUR Cina memiliki beberapa ciri, pada umumnya disusun berdasarkan aturan-aturan yang dapat dimengerti secara rasional. Intelektualitas menjadi latar dari masyarakat tradisional Cina, di mana kota-kota didominasi birokrat terlatih, terutama dalam bidang sastra, walaupun secara umum sejarah Cina adalah sejarah negeri agraris.

Peletakan kota dan bangunan ditentukan secara persis pada sebuah lokasi yang “disayat” dari permukaan kulit Bumi, yang kemudian dipagari dengan dinding kuat dan tinggi, di mana di dalamnya tersusun sebuah masyarakat yang tegas dalam hal hierarki dan nilai-nilai sosial. Hidup di “balik” dinding adalah sebuah tradisi panjang dalam arsitektur Cina.

Secara kosmologis, tradisi arsitektur Cina melambangkan semesta-langit dalam bentuk-bentuk bulat dan dunia-Bumi dalam bentuk kubus. Susunan arsitektur berbatas dinding di Bumi biasanya ditemui dalam penataan geometris yang ketat, persegi panjang, maupun bujur sangkar, ditata berdasarkan arah mata angin.

Arah utara-selatan menjadi acuan utama, mungkin karena secara klimatologis, angin utara yang dingin menjadi kontras terhadap angin selatan. Ruang ditata berlapis-lapis dalam suatu seri pola grid yang tegas baik bentukan ruang-ruang luar (courtyards) maupun dalam susunan ruang-ruang dalam.

Pada bagian tengah, yang menjadi bagian utama, terdapat ruang luar, sebuah taman terbuka yang dilapisi penutup keras seperti marmer, granit, batu alam, dan sebagainya. Dalam ilustrasi film-film silat, taman ini selalu tampil dalam berbagai skala, biasanya sebagai tempat berlaga. Taman ini berorientasi ke utara-selatan, menjadi “pusat” dari penataan bagian-bagian lain. Besar dan proporsi bangunan di sekitarnya, ketinggian lantai dan atap, serta kehadiran elemen estetis sangat ditentukan kemungkinannya untuk dinikmati dari ruang terbuka ini.

Dengan demikian adalah suatu pelanggaran bila bangunan-bangunan di sekitarnya mengganggu “keutuhan”, menghalangi pandangan di as utama bangunan, apalagi jika sampai mengganggu sinar matahari masuk ke dalamnya. Courtyard menjadi ukuran status penghuni ditambah ornamen-ornamen arsitektur lain, baik dalam wujud inskripsi yang menunjukkan tingkat intelektualitas maupun dalam wujud simbol kosmologis yang menunjukkan status si pemilik di dalam masyarakat.

Di courtyard ini terjadi interaksi sosial dengan orang- orang dari luar dinding. Para tamu diterima untuk kemudian dijamu di ruang tengah beratap. Courtyard dan ruang tamu menjalankan fungsi sosial. Di belakang itu disusun bangunan-bangunan berfungsi privat, paviliun tidur, dapur, ruang makan, dan sebagainya.

Secara prinsip, Paola Mortari membagi tampilan paviliun-paviliun dalam tiga bagian, seperti juga ditemukan pada bangunan klasik Yunani-Romawi. Elemen pertama adalah umpak (chiech-chi), semacam teras yang diletakkan lebih tinggi dari permukaan courtyard. Umpak secara proporsional diasosiasikan sebagai “kaki”. Kemudian adalah tiang-tiang (chu) sebagai asosiasi dari “badan”. Konstruksi berbahan kayu menyebabkan munculnya batasan pada tingginya “badan” ini. Elemen ketiga adalah sistem pendukung atap yang disebut Tou Kung, sebuah sistem tumpukan batang kayu penyangga beban atap. Keunikan Tou Kung ini menjadi elemen khas arsitektur Cina, ditambah lagi dengan berbagai ornamen berupa ukiran, warna, dan sebagainya.

Pada kota-kota tua di Cina jarang ditemui bangunan-bangunan umum sebagai tempat kegiatan sosial, kecuali yang bersifat religius. Bandingkan dengan kota-kota di Roma di mana banyak ditemui tempat mandi umum, teater, atau plaza sebagai ruang demokrasi, dan lain sebagainya. Bangunan-bangunan pribadi, rumah, maupun istana menjadi wadah dan simbol dari kehidupan sosial dalam arti seluas-luasnya.

Arsitektur Cina dibangun tidak dengan bahan-bahan permanen, mungkin ada hubungannya dengan negasi terhadap segala sesuatu yang bersifat fana. Susunan geometris, ritual-ritual, dan nilai hadir lebih utama dari bangunan yang dianggap fana. Repotnya, ketika nilai-nilai tersebut kemudian telah menjadi bagian dari keseharian, kehadiran bangunan tidak dapat dengan mudah disingkirkan karena sudah menjadi kesatuan wadah-nilai yang tidak terpisahkan. Inilah masalah besar yang dihadapi Kompleks Gedung Candra Naya di kawasan Kota, Jakarta Barat.

Kompleks Candra Naya (d/h Sin Ming Hui)

Tanggal 26 Januari 1946 berdiri Perhimpunan Sinar Baru (Sin Ming Hui) yang bergerak di bidang sosial. Beberapa pendiri adalah Lie Kian Kiem, Khoe Whoen Sioe, dan Ouwyong Peng Koen (PK Oyong) yang juga pernah menjadi guru di sekolah di daerah Mangga Besar, tidak jauh dari lokasi gedung ini. Mereka didukung keluarga Khouw Kim An yang meminjamkan gedung pribadi mereka untuk kegiatan yayasan sosial.

Tahun 1962, di bawah pimpinan Phoa Thoan Hian (almarhum Padmo Soemasto) perhimpunan ini kemudian berkembang menjadi kegiatan sosial sebagai inti pelayanan mereka ke masyarakat umum, lewat berbagai aktivitas yang berorientasi amal. Ada sekolah umum, sekolah asisten apoteker, kursus fotografi, klub bridge yang telah menghasilkan atlet nasional, pelayanan kesehatan murah bagi masyarakat umum (bahkan sebelum puskesmas-puskesmas didirikan oleh pemerintah).

Ada juga kegiatan komersial yang dikelola penyewa gedung, berupa kursus setir mobil dan pengurusan macam-macam perizinan (termasuk izin-izin “tembakan”), pusat penjualan ikan hias, sasana binaraga, dan bela diri. Halaman depan gedung sering dipakai sebagai lapangan bola bagi anak-anak sekolah dan anak-anak sekitar.

Yayasan Tarumanegara dibentuk pada tahun 1959 oleh beberapa pengurus dan kemudian berkembang menjadi Universitas Tarumanegara, Jakarta, yang kita kenal hari ini. Jurusan Arsitektur Tarumanegara di bawah pimpinan Wastu Pragantha Tjhong, mantan ketua dinas pemugaran yang berkiprah di zaman Ali Sadikin, sangat peduli dengan eksistensi Candra Naya, lewat berbagai proyek penelitian, pengukuran ulang, dan usulan pengembangan dalam tugas akhir mahasiswa.

Ironisnya, hari-hari terakhir ada beberapa pihak di universitas ini yang justru tertarik dengan proyek absurd pemindahan Candra Naya ke TMII (kesepakatan kesepahaman/memorandum of understanding, 29 April 2003).

Kemelut dimulai tahun 1993 ketika Gedung Candra Naya, satu-satunya gedung bergaya arsitektur Cina terbesar di kawasan “kota” Jakarta, diminta kembali oleh cucu keluarga Khouw. Kemudian setelah paruh kedua tahun 1990-an, muncul bangunan tinggi yang “mengangkangi”, menutup langit di atas courtyard Candra Naya tepat di atas sumbu timur-barat gedung tersebut. Semua lewat proses perizinan sah, yang berkali-kali diubah lewat Kantor Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada zaman Orde Baru, bahkan sampai mengorbankan bagian belakang paviliun yang tersisa sekarang.

Secara kosmologis, bangunan itu sudah rusak. Usaha menghancurkan gedung itu sudah berlangsung dengan membiarkannya tanpa pemeliharaan. Untuk merobohkan pun sebenarnya cukup mudah, dengan menggerogotinya secara perlahan-lahan tanpa harus menunggu kontroversi seperti sekarang ini.

Hilang pula kehidupan dan fungsi sosial yang begitu besar jasanya bagi Kota Jakarta selama 50 tahun periode kemerdekaan RI. Yang tersisa tinggal kenangan bagi Kota dan warga Kota. Namun, apakah “sisa” bangunan tersebut harus dihilangkan secara paksa karena soal kegunaan?

Bila itu argumentasinya, apa bedanya dengan argumen Hitler untuk menyingkirkan orang- orang “tidak berguna”, orang- orang tua, orang-orang tidak produktif karena kondisi difabelitas mereka?

Secara arsitektural, ada cara menyelesaikan problem relasi bangunan lama dengan bangunan tinggi yang telanjur mengangkangi tersebut. Pindahkan saja bangunan tersebut ke atas bangunan tinggi yang sedang macet pembangunannya. Dengan demikian, ia tetap berhadapan langsung dengan langit. Atau dengan pembongkaran tutup langit di atas sumbu Candra Naya. Tentu butuh pengorbanan, tetapi biarlah bangunan, wadah, yang sudah begitu berjasa kita hormati keberadaannya.

Bukankah etika Konfisius mengajarkan untuk menghormati yang lebih tua. Bongkar, Bento, tapi yang mana…?

Sonny Sutanto Arsitek, dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Sumber: Kompas, Minggu, 01 Juni 2003

Berziarah ke Daerah Pecinan Tua Jakarta

Juni 1, 2003

Kalau ingin merasanan nuansa pecinan Jakarta tempo doeloe, cobalah jalan-jalan di kawasan Pecinan, Glodok, Jakarta Barat dengan mata tertutup.

Tentu saja saat berkeliling ingatan kita harus dibawa ke masa saat keemasan kawasan yang saat ini tinggal menyisakan beberapa bangunan lama bernuansa Tionghoa, dengan bantuan suara para pemandu.

Perjalanan menyusuri pecinan zaman Batavia dimulai di Museum Sejarah Jakarta yang terletak sekitar seratus meter dari Stasiun Kota. Dari halaman depan museum, rombongan yang dikoordinir Komuitas Peduli Sejarah dan Budaya Indonesia menyusuri jalan dan melewati jembatan di Jalan Kali Besar ini dulunya kanal menuju Toko Merah.

Gedung yang dibuat dari batu bata warna merah sehingga disebut Toko Merah dan di desain bergaya Tiongkok itu didirikan pada 1730 sebagai tempat kediaman Gubernur Jenderal VOC Baton Van Imhoff. Tiga belas tahun kemudian, bangunan ini menjadi Akademi Angkatan Laut hingga 1755. Setelah itu pemiliknya berganti-ganti dan kini ditempati sebagai kantor PT Dharmaniaga.

Setelah mengagumi Toko Merah rombongan melanjutkan perjalanan melewati Jembatan Intan yang dulu dikenal Jembatan Jungkit. Sesuai dengan namanya, setiap kali kapal besar hendak melintas jembatan ini diangkat dulu. Sayangnya di masa Orde Baru jembatan ini dipugar dan dibuat permanen dan tidak bisa lagi dijungkitkan. Alasannya bisa jadi karena sekarang tak ada lagi kapal besar yang bisa berlabuh.

Gedung pertama yang akan dikunjungi adalah rumah Keluarga Souw di Jalan Patekoan (sekarang Jalan Perniagaan). Rumah ini dibangun pada 1816 dan selalu menjadi rumah tinggal secara turun temurun Keluarga Souw yang dikenal sangat kaya. Menurut sejarawan Batavia Alwi Shahab, begitu kayanya keluarga Souw hingga beberapa di antara mereka diangkat sebagai Luitenant der Chineezen. Pangkat letnan dan kapitein yang kala itu hanya diberikan Kompeni bagi keluarga terkaya di suatu daerah tertentu dengan kewenangan mengatur secara administratif daerah tersebut.

Di Pecinan, pengaturan daerah secara admistratif dilakukan oleh sebuah Dewan Tionghoa (Kong Koan) yang beranggotakan kapitein dan letnan. Hanya tiga kota besar yaitu Batavia, Semarang, dan Surabaya yang memiliki Mayor Tionghoa dan mengetuai Kong Koan. “Kong Koan berwenang menyelesaikan perkara kecil di antara orang Tionghoa tapi atas nama pemerintah Hindia Belanda dan menyerahkan perkara besar kepada pemerintah,” kata Alwi

Pendapatan Kota Batavia kala itu tentu tak lepas dari keberadaan warga Tionghoa. Malah bisa dikatakan kas Kota Batavia sebagian besar diperoleh dari berbagai pajak yang dibebankan pada etnis ini. Diantaranya pajak rambut atau totang, yaitu rambut yang dikepang bagian belakang dan dicukur hingga klimis di bagian depan, seperti dalam film Mandarin yang sering kita lihat. Belum lagi pajak hiburan, judi, dan candu.

Kembali ke rumah Keluarga Souw, bangunan bersejarah itu hingga kini masih dipertahankan keaslian arsitekturnya kendati beberapa bagian sudah tak lagi ada. Dari luar pagar rumah itu terlihat angker dan kurang terawat. Pagar coklat tua yang membatasi rumah itu dari badan jalan digembok dengan kunci gembok kuno dan diperkuat rantai besar sehingga menimbulkan rasa segan untuk sekedar melongok ke dalam. Dindingnya putih kusam dan tampak jarang dicat ulang.

Keluarga Souw yang terkenal di masanya adalah kakak beradik Souw Siauw Tjong dan Souw Siauw Keng. Souw Siauw Tjong dikenal orang terkaya di Batavia pada masa itu dan memiliki tanah luas di Paroeng Koeda, Kedawoeng Oost (Wetan), dan Ketapang, Tangerang, Banten. Ia juga dikenang berjiwa sosial terhadap masyarakat sekitar, sehingga memerintahkan untuk mendirikan sekolah bagi anak bumiputera di tanah miliknya, menyantuni orang miskin, dan menyumbang makanan dan bahan bangunan ketika kebakaran terjadi.

Souw Siauw Tjong yang menjadi donatur pemugaran Klenteng Boen Tek Bio Tangerang pada 1875 dan Klenteng Kim Tek Ie Batavia pada 1890 juga rendah hati. Dia menolak kedudukan luitenant de chineezen yang ditawarkan Kompeni. Meski begitu, pada Mei 1877 dia dianugerahinya gelar luitenant titulair (letnan kehormatan). Sedangkan saudaranya, Souw Siauw Keng menjadi luitnenant der chineezen di Tangerang pada 1884.

Ada dua versi kenapa Jalan Perniagaan dulu dikenal sebagai jalan patekoan. Pertama, Patekoan berarti delapan buah poci. Seorang Kapiten Tionghoa bernama Gan Djie beristrikan orang yang sangat baik dari Bali. Tiap hari, sang istri ini menyediakan delapan poci berisi air teh di jalanan itu agar masyarakat yang melintas dapat meeguk air bila kehausan. Perlu diingat, di masa lalu, tak banyak ditemui pedagang makanan dan minuman di sepanjang jalan. Kenapa pula delapan poci? Angka ini bagi masyarakat Tionghoa merupakan angka keberuntungan. Versi lain yang berkembang, menurut seorang pemandu perjalanan kami, di kawasan jalan itu pernah hidup delapan pendekar Tionghoa dan mati di jalan itu setelah mengalami pertempuran hebat.

Di awal kedatangan orang Tionghoa ke Indonesia, mereka tidak mengikutsertakan istri. Sehingga tak aneh jika banyak masyarakat Tionghoa saat itu mengawini perempuan pribumi seperti halnya Kapiten Gan Djie. Tak jarang pula, dari warga bermata sipit dan berambut lurus ini mengambil nyai (gundik) dari para budak. Cara ini kala itu dilegalkan di Batavia. Meski banyak yang melakukan kawin campur, tradisi dan budaya Tionghoa tetap dipertahankan. Ini bisa dilihat dari bahasa Kanton yang tetap digunakan, perilaku, kepercayaan yang diwariskan turun temurun.

Dari rumah hartawan Tionghoa itu perjalanan didiarahkan ke Sekolah Tionghoa yang kini menjadi gedung SMUN 19 Jakarta. Warga Kota menyebut bangunan ini cap-kau yang berarti sembilan belas. Gedung yang berada di Jalan Perniagaan atau Patekoan ini tidak dikatahui kapan dibangun. Yang jelas di tempat ini untuk pertama kali berdiri organisasi modern di Batavia bahkan Hindia Belanda. Namanya Organisasi Tiong Hoa Hwee Koan atau Perhimpunan Tionghoa. Organisasi yang berdiri pada 17 Maret 1900 inilah yang menjadi inspirasi pendirian organisasi modern Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908.

Pada 1901, Perhimpunan Tionghoa mendirikan Sekolah Tiong Hoa Hwee Koan yang disebut Tiong Hoa Hak Tong (Sekolah Tionghoa). Pendirian sekolah ini untuk merespon ketidakpedulian pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan anak Tionghoa. Sekolah yang merupakan sekolah swasta modern pertama di Hindia Belanda ini uniknya tak mengenal tingkatan-tingkatan kelas, dan semua umur bisa bercampur. Para murid yang berasal dari warga Tionghoa dan pribumi kaya ini diajarkan aljabar, aritmatika, adat istiadat dan budaya Tionghoa.

Begitu banyak murid sekolah itu hingga pada 1911 Tiong Hoa Hak Tong sudah membuka cabang hampir di seluruh Indonesia. Belanda yang begitu khawatir atas tumbuhnya sekolah Tionghoa lantas mendirikan Hollandsch Chineesche School– sekolah berbahasa Belanda bagi anak Tionghoa–sebagai tandingannya.

Ketika memasuki gedung sekolah SMUN 19 kita akan menjumpai lorong gelap dan pendek. Saat melintas di lorong itu, bau dupa menyengat. Setelah melewatinya akan dijumpai kelas-kelas yang mengingatkan saya pada sel-sel di penjara. Banyak teralis besi yang menyerupai jeruji sel dan bagian atas dinding dibiarkan terbuka tapi tetap dilindungi genting untuk menahan panas dan hujan. Tepat di tengah sekolah terlihat halaman yang di sekat besi-besi tua khas bangunan masa lalu dan diberi atap seng tua coklat.

Sekolah Tionghoa yang lebih sering disebut Pa Hua agar lebih singkat ini akhirnya ditutup pemerintah Indonesia setelah meletus G 30 S PKI dan bangunannya diambil alih oleh negara.

Keluar dari gedung sekolah ini, perjalanan dilanjutkan ke Jalan Kemenangan III (atau Jalan Toasebio). Di jalan ini, ada tiga bagunan kuno cukup penting. Yaitu Klenteng Hong San Bio (Toa Sai Bio), Gereja Santa Maria de Fatima, dan Klenteng Kim Tek Ie.

Klenteng Hong San Bio juga dikenal sebagai Klenteng Duta Besar untuk menghormati dewa yang dipuja di klenteng ini yaitu Toa Sai Kong atau Paduka Duta Besar. Tidak diketahui kapan klenteng yang awalnya dibangun oleh orang Hokkian dari Kabupaten Tiothoa (Changtai) di Privinsi Hokkian (Fujian) ini didirikan. Namun di klenteng persembahan bagi Cheng -goan Cin-kun yang merupakan dewa khusus daerah Hokkian ini dijumpai sebuah hio-louw, altar untuk menancapkan hio atau dupa lidi berangka tahun 1751. Hio-louw di Klenteng ini berangka tahun tertua kedua setelah meja sembahyang tahun 1724 du Klenteng Kim Tek Ie.

Selain altar utama, di ruang kiri klenteng ini, terdapat tempat pemujaan yang dibagi berdasarkan permintaan. Tentu saat memasuki klenteng, kita akan menjumpai lilin-lilin merah setinggi pinggang orang dewasa yang bisa menyala tanpa henti selama sebulan lebih, harum dupa wangi dan asap yang bisa membuat mata perih. Seperti halnya klenteng lain, akan dijumpai pula patung-patung para dewa dan dewi tak terkecuali patung Dewi Kwan Im (Dewi Welas Asih yang diagungkan masyarakat Tionghoa). Rombongan kami sempat memanjatkan doa mengharapkan sesuatu. Sambil memegang kaleng berisi bilahan kayu kecil-kecil, kami berdoa dalam hati. Kaleng yang dipegang kedua tangan ini, kami goyang-goyangkan hingga keluar sebuah bilahan kayu yang bernomor. Setelah itu, kayu itu kami tancapkan di hio-louw. Lantas kami mengambil sepasang yin dan yang yang terbuat dari kayu dan membuangnya ke lantai. Bila jatuhnya pasangan yin dan yang itu ini satu telungkup dan satunya terbuka, maka doa kita diterima para dewa. Itu artinya, kita bisa mengambil pasangan bilahan kayu yang kita tancapkan itu di loker ramalan (Ciam Sie) dan bila tidak mengerti bahasa ramalan itu, bisa menanyakannya kepada petugas yang menjaga klenteng tersebut.

Saat berada di dalam klenteng ini, suasana persahabatan akan terasa. Meski berbeda keyakinan, kami tetap diterima dengan ramah bahkan ditawarkan mengajukan harapan kami di depan altar kendati dengan keyakinan yang kita anut. Berada di dalam klenteng itu, kita akan disuguhi musik gambang kromong. Ternyata, musik ini menjadi musik wajib setiap merayakan ulang tahun dewa Taois Cheng-goan Cin-kun selama dua hari. Di Klenteng ini pula, tiap perayaan Cap-go Meh, hari kelima belas setelah Tahun Baru Imlek, diadakan upacara kirab keliling Pecinan yang dinamakan Gotong Toapehkong. Tradisi sempat terputus sejak 1958 dan dirintis kembali setelah era reformasi.

Sekitar lima puluh meter dari Toa Sai Bio, kita akan mendapati gereja bagi warga Tionghoa. Di depan pintu gerbang, diletakkan batu peringatan agar situs itu dilindungi dan dijaga keasliannya. Gereja ini awalnya menggunakan bahasa Tionghoa karena jemaatnya memang warga keturunan Tionghoa. Namun sekarang gereja ini melayani misa dengan dua bahasa Indonesia dan Tionghoa. Gedung bersejarah itu tidak diketahui kapan didirikannya, hanya saja disebutkan bangunan ini didirikan dalam rumah besar tempat berdiamnya Luitenant der Chineezen bermarga Tjioe. Rumah ini kemudian dijual pemiliknya setelah Tiongkok jatuh ke tangan komunis pada 1949.

Keistimewaan gedung gereja itu adalah adanya inskripsi aksara Tionghoa. Hiasan Atap gereja ini menggambarkan ian boe heng (ekor walet) yang dikawal sepasang cion sai (singa batu). Pada bagian bubungan atap tertera daerah asal pemiliknya yaitu di Kabupaten Lam-oa, Karesidenan Coan-ciu (Quanzhou), Provinsi Hokkian. Inskripsi di bubungan atap adalah hok siu khong leng yang berarti rezeki, umur panjang, kesehatan, dan ketentraman. Di depan altar gereja, terdapat beberapa patung dewa Tionghoa yang menunjukkan adaptasi yang dilakukan pastur gereja dengan tradisi masyarakat setempat. Sekitar seratus meter dari gereja berdiri Klenteng Kim Tek Ie atau Wihara Dharma Bhakti. Klenteng ini disebut sebagai klenteng tertua di Jakarta karena didirikan pada 1650 di Jalan Kemenangan III, Petak Sembilan, Pancoran, Glodok oleh Luitenant der Chineezen Kwee Hoen. Ia memberi nama klenteng ini Kaon Im Teng atau Paviliun Koan Im sebagai persembahan kepada Koan Im Hut-cou (Dewi Welas Asih).

Ironisnya klenteng untuk Dewi Welas Asih ini adalah salah satu saksi bisu peristiwa pembantaian sekitar 10 ribu etnis Tionghoa 9-12 Oktober 1740 yang dikenal sebagai Tragedi Pembantaian Angke. Klenteng ini musnah terbakar dan hanya menyisakan sebuah meja sembahyang berangka tahun 1724. Pada 1755 seorang Kapitein der Chineezen Oeij Tjhie melakukan pemugaran Klenteng Koan Im dan menamainya Kim Tek Ie yang berarti Klenteng Kebajikan Mas. (Istiqomatul Hayati)

Sumber: Tempo Interaktif, Juni 2003