Archive for Mei, 2003

Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Tidak Setuju Gedung Candra Naya Dipindahkan

Mei 28, 2003

BeritaJakarta.com Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta tidak menyetujui rencana pemindahan cagar budaya Gedung Candra Naya ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Memindahkan seluruh bangunan yang tersisa ke TMII karena alasan di lahan itu akan dibangun mal, secara otomatis menghilangkan jiwa dari cagar budaya itu. Rencana awal bangunan komersial itu ialah sebagai hotel dan apartemen. “Rohnya cagar budaya itu kan di situ. Kalau mau dipindahkan, lebih baik menghilangkan semuanya saja,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Nurhadi, Selasa (27/5), di gedung eks Kantor Imigrasi DKI di Jalan Teuku Umar Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat, di sela konferensi pers mengenai rencana “Sayembara Gagasan Fungsi dan Pengelolaan Gedung eks Kantor Imigrasi”.

Secara pribadi, kata Nurhadi, dirinya sepaham dengan para pemerhati bangunan tua dan publik yang menolak rencana pemindahan cagar budaya Candra Naya. “Saya sependapat dengan mereka (pemerhati dan publik), tetapi bagaimana keputusannya, terserah kepada gubernur,” ujar Nurhadi.

Sebelumnya, Direktur Museum Fatahillah Tinia Budiati menolak rencana pemindahan Candra Naya. Pemindahan dinilai bukti ketidakpedulian Pemerintah Provinsi DKI atas situs sejarah. Pihaknya mendesak Pemprov membatalkan rencana itu. Sebuah peninggalan sejarah jangan hanya dilihat secara fisik saja, tetapi sebuah situs sejarah memiliki konteks ruang dan waktu. Jakarta merupakan contoh buruk pelestarian situs bersejarah (Kompas, 18/5).

Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI bekerja sama dengan Lembaga Warga Peduli Bangunan Tua sebagai panitia sayembara, berencana menyelenggarakan “Sayembara Gagasan Fungsi dan Pengelolaan Gedung eks Kantor Imigrasi”. “Lingkup sayembara adalah perumusan konsep fungsi dan pengelolaan gedung tua ini dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan,” kata Danang Priatmojo, aktivis Walibatu.

Aspek budaya

Kriteria itu adalah aspek budaya sebagaimana fungsi awal berdiri kantor itu. Juga, aspek sosial, ekonomi, dan seni.

Pendaftaran peserta masyarakat umum, perorangan atau kelompok, antara 27 Mei-27 Juni 2003 dan pemasukan naskah selambat-lambatnya 27 Juni pukul 12.00 ke Sekretariat Panitia Jalan Kemang Selatan XIIA/18, Jakarta 12410, atau telepon (021) 75818002. Biaya pendaftaran Rp 20.000. Sementara pengumuman pemenang 8 Juli 2003. Pemenang pertama menerima uang tunai Rp 7,5 juta, ke-2 Rp 5 juta, dan ke-3 Rp 2,5 juta.

Sumber: Berita Jakarta.Com, 28 Mei 2003.

Bangunan Bersejarah Hilang

Mei 24, 2003

Semarang, Kompas – Sedikitnya 15 persen dari 176 bangunan bersejarah di Kota Semarang saat ini hilang, dalam arti berubah sama sekali atau bahkan dirobohkan oleh pemiliknya. Hal ini disebabkan kurangnya kepedulian Pemerintah Kota Semarang terhadap bangunan bersejarah yang masih ada, di samping kurangnya kesadaran pemilik bangunan akan pentingnya menjaga kelestarian bangunan tersebut.

“Itu kondisi tahun 1996-1997, sekarang mungkin lebih banyak lagi bangunan bersejarah di Kota Semarang yang hilang,” kata Wakil Ketua I Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Daerah Jateng, Widya Wijayanti, Jumat (23/5).

Pemerintah Kota Semarang sudah mempunyai mekanisme melindungi bangunan bersejarah yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 646/50/Tahun 1992 tentang Konservasi Bangunan-bangunan Kuno/Bersejarah di Semarang. Dalam SK Wali Kota yang ditandatangani Sutrisno Suharto waktu itu, hanya disebut 111 bangunan termasuk bersejarah di Kota Semarang yang harus dijaga kelestariannya.

“Sebenarnya bangunan bersejarah di Kota Semarang lebih dari itu. Tahun 1994–1995 saya mencoba menghimpun data, dan tercatat 176 bangunan bersejarah, meski jumlahnya lebih dari itu. Gedung di lapangan golf Semarang Golf Club menurut saya termasuk bangunan bersejarah, didirikan tahun 1912. Surat Keputusan Wali Kota itu dibuat tergesa-gesa, harusnya diikuti peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah tentang bangunan bersejarah sudah ada, tetapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti,” jelas Widya.

Menurut Widya, dalam peraturan daerah tentang bangunan bersejarah nantinya harus memuat prosedur penetapan suatu bangunan bersejarah. Selain itu, tidak perlu ada klarifikasi sebagaimana dalam SK wali kota saat ini, di mana dibedakan klasifikasi A, B, C, D. Klasifikasi C dan D, dinyatakan boleh diganti, ini bertentangan dengan prinsip konservasi bangunan bersejarah yang harus dipertahankan keasliannya.

Secara terpisah, Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Kawasan Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Semarang, Gunawan Wicaksono menjelaskan telah mengusulkan agar inventarisasi bangunan bersejarah diperluas. Hal ini mengingat banyak pendapat para ahli yang menyatakan suatu bangunan termasuk bersejarah, padahal tidak tercantum dalam SK wali kota.

“Menurut kriteria Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992, suatu bangunan yang usianya lebih dari 50 tahun dan atau mewakili ciri arsitektur budaya pada zamannya termasuk bangunan bersejarah atau cagar budaya. Untuk itu kami usulkan inventarisasinya diperluas, tidak hanya 111 bangunan,” kata Gunawan. (ika)

Sumber: Harian Kompas, Sabtu, 24 Mei 2003

Soal Candra Naya, Pemprov DKI Berpegang pada Peraturan

Mei 22, 2003

Dinas maupun unit di Pemprov DKI Jakarta menilai penyelesaian permasalahan gedung bersejarah Candra Naya harus mengacu pada peraturan- peraturan yang sudah ada mengenai gedung tersebut.

“Kami mempunyai sikap, soal Gedung Candra Naya itu harus dikembalikan kepada aturan yang sudah ada,” kata Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Aurora Tambunan di Jakarta, Kamis (22/5).

Aurora adalah koordinator yang ditunjuk Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso untuk mengumpulkan masukan mengenai usul pembongkaran Candra Naya, bangunan berusia tiga abad yang terletak di Jalan Gadjah Mada, Jakarta Barat.

Usul pembongkaran dan relokasi ke TMII itu diajukan ke Gubernur DKI Jakarta Maret lalu oleh Brigjen (Purn) Teddy Yusuf, ketua Umum PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia). PSMTI menginginkan Candra Naya direlokasi ke TMII, lalu dijadikan museum tentang sejarah Jakarta yang bersangkut-paut dengan kebudayaan Tionghoa. Namun usul itu mengundang reaksi keras berbagai kalangan, khususnya pemerhati bangunan bersejarah.

Menurut Aurora, dinas maupun unit yang memberi masukan misalnya dari Tim Sidang Pemugaran, Dinas Kebudayaan & Permuseuman, Dinas Pariwisata dan Dinas Tata Kota. “Sebagai koordinator, saya sudah kumpulkan semua masukan dan sudah saya susun serta sudah saya tandatangani, tinggal disampaikan ke gubernur,” kata Aurora.

Masukan tersebut berisi keterangan tentang sisi positif maupun negatif jika Candra Naya direlokasi, maupun jika bangunan tersebut tetap berada di tempatnya. “Dalam laporan ke pak gubernur kami juga mengemukakan aturan-aturan yang ada mengenai Candra Naya. Kami juga sudah meneliti izin-izin yang diberikan untuk kegiatan ekonomi di sekeliling Candra Naya,” ujar Aurora.

Keputusan akhir tentang Candra Naya ada di gubernur. Dia mengingatkan kepentingan ekonomi memang harus ditampung, namun hal itu tidak boleh merugikan kepentingan lain seperti kekayaan sejarah kota. “Kegiatan perekonomian di sekeliling Candra Naya kita bolehkan, tapi bukankah syarat-syaratnya sudah jelas yaitu melestarikan gedung. Candra Naya adalah suatu “heritage’, tapi kalau direlokasi ya nilai ’heritage’nya hilang,” kata Aurora.

Aurora mengingatkan meski pemilik lahan berpindah tangan, tapi kewajiban untuk merawat gedung itu juga harus jadi tanggung jawab pemilik selanjutnya. Dia minta masyarakat juga memberi solusi agar gedung tersebut dapat terawat, karena sejak 1997 keadaannya terbengkalai, sama seperti nasib proyek bangunan pencakar langit yang mengelilinginya.

Atas alasan itulah, PSMTI mengusulkan relokasi karena mereka berpendapat jika tetap berada di tempat itu, maka Candra Naya makin tidak terawat. Belum lama ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta Nurhadi Sastrapraja mengemukakan, pihaknya menolak usul pembongkaran tersebut, karena bangunan tersebut merupakan kekayaan budaya yang sudah menyatu dengan kawasan di sekitarnya.
Dia mengingatkan izin pendirian gedung apartemen yang mengelilingi Candra Naya diberikan agar pemiliknya mempunyai biaya yang cukup untuk merawat bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI No. 475/1993, dan dinyatakan sebagai bangunan bernilai sejarah berdasarkan SK Gubernur DKI tahun 1972.

Beberapa waktu lalu Gubernur Sutiyoso mengatakan belum ada keputusan apakah Gedung Candra Naya dipindah atau tetap di tempatnya. “Memang ada usul untuk relokasi, tapi belum tentu kita penuhi. Kita harus lihat persoalan ini secara utuh, dan forum untuk itu adalah di BPUT (Badan Pertimbangan Urusan Tanah). Mereka nanti yang memutuskan,” kata Sutiyoso ketika itu.(Ant/nik)

Sumber: Kompas, Kamis, 22 Mei 2003

Desain sebagai Simbol: Menggugat Istana Presiden

Mei 18, 2003

Oleh: Jamaludin Wiartakusumah

DALAM waktu tidak lama lagi bangsa kita akan mengadakan hajatan nasional, yaitu memilih warga negara untuk dijadikan kepala negara dan berkantor di Istana Presiden di kawasan Gambir, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, beberapa puluh meter dari Tugu Monumen Nasional (Monas).

BANGSA kita, entah siapa yang memulai, menyebut dua bangunan di kawasan Gambir yang sekarang dijadikan kantor (dan kediaman resmi atau rumah dinas) presiden itu dengan nama mentereng dan gagah: Istana Negara dan Istana Merdeka.

Barangkali tanpa sadar, penamaan itu, di balik kekaguman khas bangsa inferior, secara langsung menjadi ironi bagi bangsa Indonesia. Mari sejenak lupakan “kebanggaan nasional” terhadap kedua gedung megah itu dan cobalah menggunakan cara pandang seperti ini: kedua gedung itu dulunya adalah kediaman atau rumah dinas sekaligus kantor gubernur jenderal pemerintah kolonial Belanda. Para gubernur jenderal itu bersemayam di sana sebagai perpanjangan tangan Kerajaan Belanda nun di Eropa sana untuk melaksanakan administrasi pemerintahan negara jajahan bernama Hindia Belanda.

Ironisnya, sekarang bangunan itu dipakai sebagai kantor dan kediaman resmi Presiden Republik Indonesia, presiden dari negara yang merdeka dan berdaulat. Yang membedakan zaman penjajahan dan kemerdekaan hanya orangnya: presiden sekarang adalah saudara sebangsa se-Tanah Air, sedangkan gubernur jenderal adalah orang asing. Gedungnya tetap itu-itu juga. Sepertinya tak pernah terlintas dalam pikiran nasionalis atau kebangsaan kita pertanyaan seperti ini: Apa betul, kepala negara bangsa sendiri yang adalah lambang negara merdeka berkantor di bekas kediaman dan kantor gembong penjajah negeri ini?

Seolah-olah presiden yang berkantor di sana hanya meneruskan apa yang pernah dilakukan pemerintahan kolonial dulu dalam pengertian negatif: menjalankan pemerintahan dengan kecenderungan untuk menindas rakyat Indonesia, atau bertindak seperti layaknya gubernur jenderal yang cenderung mengisap dan menjajah. Atau paling tidak, memiliki nuansa kolonial dan feodal. Dan, malangnya, kali ini, rakyat yang “dijajah” adalah bangsa sendiri.

Bangunan dan fungsi simbolis

Secara umum, selain mengakomodasi keperluan praktis sesuai penggunaan atau tujuan suatu bangunan didirikan, bangunan didesain dengan karakteristik tertentu sehingga memiliki makna simbolis yang tugasnya merepresentasi fungsi praktis tadi ke dalam bentuk-bentuk desain yang penuh muatan citra visual.

Ketika Indonesia merdeka, Bung Karno menggunakan gedung itu untuk kantor sekaligus kediamannya yang barangkali dengan satu tujuan: memberi tempat yang layak bagi kepala negara yang baru merdeka yang sayangnya hanya sejajar dengan gubernur jenderal. Seharusnya lebih tinggi karena gubernur jenderal hanya pemerintahan satelit alias perpanjangan tangan penguasa pusat yang dalam hal ini Ratu Belanda. Untuk memikirkan kantor dan kediaman presiden Indonesia, waktu itu, sepertinya belum terbayangkan. Yang ada adalah membangun monumen baru yang melambangkan atau mencerminkan perjuangan kemerdekaan bangsa.

Benar, bahwa pemerintahan harus disimbolkan oleh suatu bangunan yang memiliki karakteristik yang di samping gagah dan berwibawa, juga harus monumental. Untuk keperluan itu, bangunan istana presiden (Istana Merdeka dan Istana Negara) sudah tepat. Tetapi, ketika bangunan itu adalah bangunan peninggalan pemerintah kolonial, karakteristik kolonialismenya akan terus menempel pada bangunan oleh fakta sejarah: bangunan itu didirikan semata untuk kepentingan pemerintah kolonial dalam rangka mengatur negeri jajahan. Arsitek dan para gubernur jenderal Belanda waktu itu pastinya tidak pernah berpikir bahwa suatu saat gedung ini akan menjadi lambang Pemerintah Indonesia yang berdaulat adil dan makmur, tapi semata untuk keperluan merepresentasikan pemerintahan kolonialisme Belanda yang berkuasa terhadap tanah jajahannya, melambangkan kejayaan kerajaan Belanda, dan menunjukkan betapa bangsa Belanda adalah bangsa superior.

Barangkali dari cerita di atas bisa dipahami-dengan pikiran suudzon atau ultranasionalis super sayap kanan-pantas saja kebijakan-kebijakan yang pernah dibuat di sana belum banyak artinya dalam upaya menyentuh kepentingan rakyat banyak seperti yang dituangkan di dalam Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuhnya.

Rakyat tidak benar-benar merdeka. Bilapun merdeka, kemerdekaan itu dipahami sebagai hal yang rada semena-mena. Sekali Merdeka, Merdeka Sekali! Bila itu benar, jangan-jangan semua kekusutan yang diderita bangsa ini gara-gara salah memilih simbol itu: presiden masih berkantor dan berumah dinas di bangunan buatan pemerintah kolonial.

Tapi, ada yang menarik. Pada masa pemerintahan Presiden Suharto, dibangun kantor presiden di sekitar Istana Negara yang diberi nama Bina Graha dengan langgam arsitektur modern tapi berinterior dengan ciri lokal, misalnya, dengan meja kerja Pak Harto yang penuh ukiran model Jepara. Ia memiliki peran simbolik: pemerintah bermaksud membangun negara dan bangsa dengan cara modern menuju masyarakat Indonesia modern, tapi dengan isi nasionalisme Indonesia. Sayang sekali faham Modernisme ini anti sejarah, anti masa lalu, dan hanya mengajarkan makna tunggal dan keseragaman, sementara Indonesia terdiri dari ratusan budaya suku-bangsa yang hingar bingar dengan sejarah masing-masing yang beragam dan panjang.

Nama dan kantor presiden: istana?

Orang Amerika-dalam kasus ini-seperti orang Sunda: memberi julukan pada gedung paling penting di masing-masing wilayahnya tidak dengan bahasa mentereng, cukup dengan bahasa sehari-hari yang akrab dan sederhana. Orang Amerika cukup dengan White House, untuk menunjuk rumah dinas merangkap kantor presidennya hanya karena bangunan seluruhnya bercat putih, tidak dengan nama White Palace, misalnya. sementara Kantor Gubernur Jawa Barat cukup dengan Gedung Sate, padahal semua orang tahu di gedung itu tidak ada dan mungkin tidak akan diizinkan orang jualan sate, paling di seberang jalannya. Terlepas dari bahwa kantor itu mungkin sekarang menjadi tempat menyate anggaran yang aslinya untuk kesejahteraan rakyat Jabar, julukan itu, menurut kuncen Bandung, Haryoto Kunto (1996), berasal dari ciri khas gedung yang dipuncaknya terdapat enam kotak besi berwarna hitam yang tersusun pada sebatang besi penangkal petir. Ya, mirip sate. Konon kotak besi hitam itu melambangkan jumlah dana yang dipakai pemerintah kolonial Belanda untuk membangun gedung itu. Bila satu kotak melambangkan satu juta gulden, berarti biaya pembangunan Gedung Sate menghabiskan enam juta gulden. Dari simbol sate itu saja kita memahami bahwa bangunan karya arsitek Ir J Gerber yang dibangun pada tahun 1920 itu dibangun oleh dan untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda dalam rangka memperkokoh posisinya sebagai penjajah terhadap Ibu Pertiwi. Istana Merdeka, Istana Negara di Jakarta, Istana Bogor, dan Gedug Sate serta gedung-gedung yang dibangun pemerintah kolonial Belanda tetap merupakan bangunan kolonial meskipun dihuni atau dipakai oleh bangsa sendiri. Mereka tidak akan pernah menjadi lambang kemerdekaan bangsa.

Istana Negara, dengan demikian, selamanya akan berlaku sebagai lambang kolonialisasi terhadap bumi pertiwi-bukan dan maaf-maaf saja-ia tidak akan pernah berhasil untuk dipakai sebagai simbol kemerdekaan bangsa di Nusantara. Monumen Nasional (Monas) yang dibangun atas gagasan cemerlang Bung Karno-untuk membangkitkan kebanggaan sebagai bangsa merdeka-sepertinya tidak terlalu berhasil untuk hadir sebagai simbol yang mewakili perjuangan kemerdekaan bangsa karena beberapa ratus meter darinya ada gedung bekas kediaman dan kantor gubernur jenderal yang ironisnya sekarang dijadikan kantor (dan kediaman resmi) kepala negara. Istana gubernur jenderal itu seperti meredam kewibawaan (untuk tidak mengatakan melecehkan) Monas. Menjadi ironi yang tiada habisnya. Seperti kondisi sekarang, kedaulatan bangsa yang selalu dirongrong oleh badan-badan dunia. Seperti kondisi RI yang takut tidak bisa hidup sehingga tiap tahun minta utang pada IMF, CGI, atau lembaga dunia lain dan tidak marah ketika negara tetangga memberi kritikan yang berlebihan dan cenderung sok menggurui yang wilayahnya-bila dibanding Indonesia-hanya seluas sebuah kabupaten.

Nama Istana Merdeka menjadi ironi terhadap diri bangsa Indonesia dan gedung itu sendiri: yang merdeka adalah gedung itu sendiri, bukan rakyat Indonesia. Gedung itu tetap tegak dan malah dipelihara dengan rapi melebihi barak tentara penjaga negara serta berdiri gagah di tengah bangsa yang dulu dijajah penghuninya. Yang dulu diperjuangkan ternyata hanyalah mengusir orang bule dari negeri ini, tidak serta merta menghancurkan atau mengurangi citra kolonial yang menempel pada begitu banyak artefak peninggalan kolonialisme. Barangkali tidak menjadi masalah penting dan mendasar bila gedung-gedung warisan Belanda kita pakai untuk rumah tinggal orang biasa atau kantor lain, tapi bila untuk kantor kepala negara, rasanya tidak cukup membuat bangsa ini tegak dengan status kemerdekaannya yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa para pahlawan 45.

Kita berani merebut kemerdekaan, kita berani merebut gedung. Tapi kita belum berani menciptakan ikon baru yang maha penting bagi kemerdekaan bangsa yang sesungguhnya: kantor dan rumah dinas kepala negara dan kepala provinsi yang mencerminkan sebuah karakter bangsa besar bernama Indonesia yang konon sangat kental dengan budaya luhur termasuk dalam seni bangunan.

Alangkah eloknya jika seorang Presiden RI berkantor dalam gedung dengan langgam bangunan yang dimiliki oleh bangsanya sendiri. Supaya kesan pusat yang berlambangkan bangunan kolonial seperti sekarang, tidak lagi memberi kesan “menjajah” daerah yang umumnya hadir dalam bentuk langgam arsitektur lokal yang telah disesuaikan dengan kebutuhan. Terlepas dari kaidah kepantasan menurut kaca mata Barat, terlepas dari intelektualitas estetika klasik hasil adopsi dari Barat yang nyata-nyata “menindas” dan “meminggirkan” langgam bangunan warisan leluhur bangsa yang sesungguhnya merupakan jati diri atau identitas bangsa yang merdeka. Untuk bangunan kantor presiden, begitu banyak langgam yang dimiliki tiap daerah di Nusantara, tinggal memilih atau mencampurnya kalau perlu, atau memilih salah satu berdasar karakter yang paling mewakili seperti terpilihnya bahasa Melayu Riau yang lalu dijadikan bahasa persatuan: Bahasa Indonesia. Kita bisa, kalau mau!

Jamaludin Wiartakusumah Alumnus Magister Desain ITB Dosen Jurusan Desain Itenas

Sumber: Kompas, Minggu 18 Mei 2003

Wisata Tempo ”Doeloe” Seputar Jalan Pangeran Jayakarta

Mei 16, 2003

JAKARTA – Menengok masa lalu bukan cuma kerja para sejarawan. Para pelancong pun bisa ikut menikmatinya lewat sisa dan situs sejarah yang tertinggal. Biasanya acara rekreatif ini makin ciamik bila informasi yang disampaikan pun akurat. Namun repotnya, di negeri ini tak semua peninggalan sejarah itu berada dalam kondisi prima. Sudah tak terawat, terlupakan pula keberadaannya.

Kalau tak percaya fenomena itu, mari sejenak ”cari angin” ke bilangan Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta. Di kawasan ini paling tidak ada beberapa situs sejarah yang bisa kita perbandingkan nilai sejarah dan kondisinya saat ini.

Untuk memulainya, kita bisa ambil start dari Gereja Sion. Sebuah gereja peninggalan orang Portugis yang dulu disebut Portugeesche Buitenkerk. Artinya, gereja Portugis di luar (tembok) Kota. Sebab, sampai pada awal abad ke-19 masih ada gereja Portugis lainnya yang ada di dalam Kota.

Gereja Sion terletak di sudut jalan panjang ini. Kira-kira tiga ratus meter dari Stasiun Beos, Kota berjalan ke arah Mangga Dua, kita bakal menemukan pangkal jalan yang di sudut kirinya terbangun gereja ini. Berhubung Gereja Sion sudah pernah ditulis di harian ini, kali ini kami lebih banyak bercerita tentang beberapa situs lain yang juga bisa ditemukan di wilayah Pangeran Jayakarta.

Monumen Peter Erberveld
Dari Gereja Sion, sedikit lebih jauh menyusuri Jalan Pangeran Jayakarta kita melihat showroom mobil Toyota. Di tempat ini beberapa tahun lalu terdapat sebuah monumen yang agak aneh.

Sebuah tembok bercat putih dan di atasnya dipasang sebuah tengkorak yang terbuat dari gips. Pada dinding monumen ini tertulis teks dalam bahasa Belanda dan bahasa Jawa. Monumen ini sengaja dibuat untuk kenang-kenangan atas peristiwa hukuman mati terhadap Peter Erberveld. Menurut Adolf Heuken, pengamat sejarah Batavia, Erberveld adalah seorang yang cukup berpendidikan. Ia keturunan seorang Jerman kaya yang menikahi wanita Thailand. Babe-nya, Peter Erberveld berasal dari kota Elberfeld, yang sekarang menjadi bagian kota Wuppertal di negara bagian Nordrhein-Westfalen, Jerman.

Peter Erberveld banyak berhubungan dengan masyarakat lokal seputar Batavia. Konon, ia malah sudah berhubungan dengan putra-putri Suropati, yang terus memerangi Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) di Jawa Timur. Katanya ia suka membagikan piringan tembaga yang kecil kepada pengagum-pengagumnya sebagai jimat.

Laporan resmi VOC menyebutkan, bahwa Erberveld bersama Raden Kartadria – seorang Jawa – sejak lama berencana membunuh semua penduduk Belanda di Batavia pada pesta malam tahun baru 1722. Kabarnya, Erberveld ingin menjadi kepala Kota Batavia, sedang Raden Kartadria mau menjabat patih daerah luar kota. ”Rencana mereka dibeberkan kepada gubernur jenderal oleh seorang budak belian yang pernah diperlakukan sewenang-wenang,” tutur Adolf Heuken.

Ada sumber lain yang mengatakan bahwa sultan dari Banten, yang diminta Erberveld untuk mendukung rencana pemberontakan, memberi tahu sang gubernur jenderal. Pasalnya sang sultan cemas akan pengaruh Erberveld dan Kartadria dalam wilayah kekuasaannya.

Tiga hari menjelang rencana pembunuhan itu dilakukan, semua peserta pertemuan rahasia yang berlangsung di rumah Erberveld, ditangkap. Tempatnya persis di showroom mobil saat ini. Sejak 1985, ruang pamer itu ”sukses” menggeser keberadaan situs sejarah Erberveld. Ini satu contoh betapa ”noraknya” bangsa ini dalam menghargai sisa sejarah.

Bersama tujuh belas pengikutnya yang kesemuanya orang Indonesia, Erberveld bersama Kartadria dihukum mati pada 22 April 1722. Pelaksanaan hukuman yang sadis itu digelar di lapangan sebelah selatan Benteng Batavia. Bayangkan, tubuh mereka semua dicincang dan jantung dicopot. Saking sadisnya, tubuh itu ditarik ke empat penjuru dengan empat kuda sampai pecah jadi empat bagian. Karena alasan keamanan maka pembunuhan ini tak dilakukan di depan Balai Kota. Orang Belanda khawatir pengikut-pengikut yang belum tertangkap akan menuntut balas. Kampung sekitar bekas monumen itu masih disebut Kampung Pecah Kulit.

Makam Raden Kartadria
Sisa sejarah yang masih tertinggal juga masih bisa dilihat kalau menelusuri Jalan Pangeran Jayakarta lebih ke dalam. Tak berapa jauh dari Gereja Sion ke arah Jalan Gunung Sahari, sesudah melewati jalan layang kereta api, kita bakal menemukan lorong sempit. Di bagian depannya terpampang sebuah papan informasi. Inilah tanda yang bisa mengarahkan menuju makam Raden Kartadria, sahabat Peter Erberveld yang ikut dihukum mati Kompeni.

Ketimbang monumen Erberveld, makam ini boleh dibilang lebih beruntung nasibnya. Karena dikeramatkan, kondisinya selalu terpelihara. Bau harum wangi bunga merasuk ke seluruh bangunan pelindung yang luasnya tujuh kali tujuh meter. Lantai keramiknya juga bersih. Walau terletak di gang yang sempit, tipikal perumahan padat di Ibu Kota, makam Raden Kartadria selalu dikunjungi para peziarah.

Tahun 1984, makam Kartadria dipugar. Dibuatkan bangunan pelindung dari tembok yang juga bisa dipakai untuk keperluan wirid dan pembacaan ayat suci Al Qur’an. Kata A. Rusli, juru kunci makam, para peziarah yang ingin bermalam tak boleh tidur selama berada di tempat ini. ”Kalau nyender di dinding masih boleh, tapi rebahan apalagi tidur-tiduran nggak boleh. Pokoknya harus wirid terus.”

Hebatnya, dana pemugaran itu bukan datang dari anggaran pemerintah. Namun justru keluar dari kocek salah seorang peziarah. Orang ini bernama Drs. H. Basoeki, dari Semarang. Di bagian pintu masuk, ada sebuah plakat pemugaran yang memuat informasi ini. ”Karena merasa semua keinginan bisa terpenuhi setelah berziarah ke sini, makanya dia pugar makam ini,” cerita A. Rusli yang telah sejak 1967 telah menjaga makam itu.

Kapitan Cina Pertama
Keluar dari gang makam Kartadria, sekitar lima ratus meter kita akan menemukan Gang Taruna. Gang sempit ini letaknya di sebelah kiri ke arah Jalan Gunung Sahari. Dahulu, ”jalan tikus” ini disebut Gang Souw Beng Kong. Sebab di dalamnya terdapat makam Souw Beng Kong, kapitan Cina pertama di Batavia.
Kalau dibandingkan dengan makam Kartadria, makam Tionghoa tertua satu-satunya di Batavia yang tinggal batu nisan (bong-pai) itu kondisinya sangat menyedihkan. Letaknya di tengah permukiman yang padat penduduk hingga amat sulit untuk ditemukan. Gimana nggak, sekarang ini makam tersebut hanya tinggal kelihatan bagian mukanya saja. Di atasnya dibangun rumah bertingkat dengan dinding tripleks dan tembok.
Tak urung, sekitar 270 peserta Wisata Kampung Tua, acara tur sejarah yang digelar Museum Sejarah Jakarta akhir pekan lalu, cuma bisa geleng-geleng kepala. Bukannya kagum, tapi malah berujung kekesalan. Bayangkan, bangsa ini sama sekali nggak ada yang peduli dengan salah satu peninggalan situs sejarah itu.
Menurut David Kwa, pengamat sejarah Tionghoa, makam ini ”terlupakan” begitu saja selama masa Orde Baru dan baru ditengok kembali setelah reformasi berlangsung beberapa tahun. Kabarnya, ada rencana pemugaran oleh Panitia Pemugaran Situs Souw Beng Kong. Selain dipugar, makam juga akan dikembangkan menjadi Taman Kota dan Objek Wisata Sejarah dan Kebudayaan. Gagasan ini mendapat tanggapan positif dari Walikotamadya Jakarta Pusat Petra Lumbun.

Pada tahun 1930-an kompleks pemakaman keluarga Souw ini masih dikelilingi pohon-pohon kelapa yang rimbun. Makam ini pemah dipugar oleh Kong Koan (Dewan Opsir Tionghoa) untuk pertama kalinya tahun 1909 dan kedua kalinya tahun 1929 yang saat itu di bawah pimpinan Majoorder Chineezen Khouw Kim An (1875-1946).

Inskripsi dalam bahasa Tionghoa dan Belanda di kedua sisi kiri dan kanan bong-pai asli, ditulis oleh Majoor Khouw Kim An tertanggal 11 Oktober 1929, memberikan riwayat singkat Souw Beng Kong dan menegaskan bahwa bong-pai tersebut dipugar di tahun itu atas biaya Kong Koan. Souw Beng Kong (atau Bencon, dalam naskah Belanda) adalah salah satu figur penting dalam pengembangan awal kota Batavia. Ia lahir kira-kira tahun 1580 dalam periode Banlek (1573-1620) dari kaisar Beng Sin Tjong di kabupaten Tang-oa” (Tong’an), karesidenan Coan-ciu (Quanzhou), provinsi Hokkian (Fujian), Cina Selatan.

Pada 11 Oktober 1619 Souw Beng Kong diangkat pertama kali sebagai overste (opperste) der Chineezen. Tahun 1625 gelar itu diubah menjadi cappiteijn ofte overste der Chineezen, kemudian tahun 1628 menjadi capiteijn der Chineezen. Dengan demikian ia menjadi kapitan Cina— begitulah jabatan ini dikenal di kalangan penduduk— pertama di Batavia dan juga di Nusantara.

”Sebagai kapitan Cina tugas Beng Kong mengurusi para pemukim Tionghoa di kota ini sebagai juru bicara dan penanggung jawab mereka,” ujar David Kwa kepada para peserta acara Wisata Kampung Tua. Ia menjadi penasihat resmi mengenai adat-istiadat Tionghoa pada pengadilan Belanda sejauh menyangkut adat-istiadat Tionghoa.

Selain itu ia juga memiliki kapal, mengurus tempat judi, pembuatan uang tembaga, serta mengawasi rumah timbang bagi semua barang milik orang Tionghoa. Ia mengawasi pembangunan rumah-rumah para pejabat Belanda, dengan demikian ialah aannemer (kontraktor) Tionghoa pertama di kota ini. Ia juga bersahabat karib dengan Gouverneur Generaal Jan Pieterszoon Coen. (SH/bayu dwi mardana)

Dinas Museum: Candra Naya Tak Boleh Dibongkar

Mei 12, 2003

Laporan : Egidius Patnistik

Gedung Candra Naya atau dikenal dahulu sebagai “Landhuis Kroet” di Jalan Gajah Mada 188 tak boleh dibongkar apalagi dipindahkan karena termasuk benda cagar budaya.

Tim Sidang Pemugaran Dinas Museum dan Kebudayaan DKI Jakarta merekomendasikan Gedung Candra Naya di Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat yang telah masuk kategori benda cagar budaya tidak boleh dibongkar atau dipindahkan. Tim yang terdiri dari ahli arkeologi, arsitektur dan antropologi itu menilai gedung tersebut memiliki nilai sejarah yang penting, terutama di bidang arsitektur. Karena itulah, gedung itu tak boleh dibongkar.

Lebih lanjut, tim juga menilai pembongkaran melanggar UU nomor 5/1995 dan Perda nomor 475/1997 tentang Benda Cagar Budaya. “Fungsinya terserah. Mau dijadikan apa terserah. Yang terpenting jangan dibongkar atau dipindahkan,” kata Nurhadi S, Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (12/5).

Nurhadi mengatakan, rekomendasi dari Tim Sidang Pemugaran telah disampaikan kepada Gubernur Sutiyoso pekan lalu. Sebelumnya, Sutiyoso meminta rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Permuseuman berkait dengan permintaan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) untuk memindahkan Gedung Candra Naya yang arsitekturnya merupakan perpaduan gaya Cina dan Indonesia ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Sementara, Gubernur Sutiyoso yang ditemui terpisah, Senin, mengatakan, belum ada keputusan apakah Gedung Candra Naya bisa dipindahkan seperti diusulkan atau tidak. Yang pasti, menurut Sutiyoso, usul itu akan dibahas terlebih dahulu oleh Badan Pengkajian Urusan Tanah (BPUT) Pemerintah Provinsi DKI.

Sinar Baru

Gedung Candra Naya dulunya dimiliki oleh Khouw Kim An, seorang majoor (jabatan dalam komunitas Tionghoa) di zaman penjajahan Belanda. Gedung itu sendiri dibangun pada sekitar abad 18. Dikenal sebagai “Landhuis Kroet”, gedung yang persisnya terletak di Jalan Gajah Mada 188 itu kemudian menjadi Kantor Perhimpunan Sing Ming Hui (Sinar Baru) atau sekarang Perkumpulan Sosial Candra Naya. Khouw Kim An menjadi salah satu pendiri perhimpunan tersebut.

Pada 1994, Grup Modern membeli kompleks gedung tersebut. Di lokasi itu, halaman dan samping, lalu didirikan pusat bisnis dan apartemen. Tapi, karena krisis ekonomi, pada 1997, pembangunannya terbengkalai.

Pihak Grup Modern sendiri menilai, keberadaan Candra Naya dari sesuai feng shui tidak baik. Karena, akan membawa sial. Maka, gedung itu harus dibongkar. Kini, setelah sisi sayap dibongkar, yang tersisa cuma gedung utama.

Beberapa waktu lalu, PSMTI mengusulkan kepada Gubernur Sutiyoso agar Candra Naya dipindahkan ke TMII. Tapi, banyak pihak menolak dengan mengatakan yang dibangun di TMII replika Candra Naya saja. (prim)

Sumber: Kompas, Senin, 12 Mei 2003