Archive for Maret, 2003

Kota Malang 89 Tahun: Masih Menikmati Tata Ruang Kuno

Maret 31, 2003

TATA ruang Kota Malang, Jawa Timur (Jatim), pada tahun 1937 masa kolonial Belanda, pernah dikirimkan ke Paris, Perancis, untuk suatu pameran tata ruang kota-kota di dunia. Ini membuktikan Kota Malang merupakan kota pedalaman yang pernah dibanggakan pada masa itu. Dan tentu menarik. Pada masa itu kota-kota lain di Pulau Jawa, seperti Bandung juga sudah berkembang dan tak kalah menariknya.

PADA 1 April 2003 Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memperingati hari jadinya ke-89. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Suyitno, kini masyarakat Kota Malang masih bisa menikmati keindahan kotanya yang memiliki nilai dan corak tersendiri.

Menurut seorang arsitek di Kota Malang yang menempuh pendidikan terakhirnya di Universitas Teknologi Malaysia di Johor, Ir Respati Wikantiyoso MSA PhD (40), tata ruang Kota Malang dapat tumbuh bagus tidak terlepas dari perubahan kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Sentralistik dijadikan desentralistik.

Kebijakan pada 89 tahun silam, persisnya 1 April 1914, pemerintahan Kota Malang yang dipimpin seorang asisten residen mulai dipisahkan dari induknya, Pemerintah Kabupaten Malang. Pada tahun 1903 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Undang-Undang Desentralisasi (Decentralisatiewet) yang disusul dua tahun kemudian, 1905, dengan surat keputusan pelaksanaan desentralisasi. Perubahan menjadikan gemeente-gemeente di berbagai wilayah kota terjadi pada saat itu, seperti Batavia (1905), Bandung (1906), Cirebon (1906), Pekalongan (1906), Tegal (1906), Semarang (1906), Magelang (1906), Kediri (1906), Blitar (1906), dan Malang (1914). Perubahan menjadikan gemeente terhadap wilayah Kota Malang agak terlambat, sebab perubahan itu dilakukan secara bertahap. Implikasi Undang-Undang Desentralisasi 1905 menjadikan wilayah Kota dan Kabupaten Malang masih di bawah wilayah Karesidenan Pasuruan (1908). Selanjutnya, wilayah Kota Malang dipandang paling pesat pertumbuhannya, sehingga dijadikan gemeente pada 1 April 1914.

Keputusan politik itulah yang berdampak pada kelanjutan perkembangan Kota Malang yang dibangun dengan baik. Sehingga pada tahun 1937 tata ruang Kota Malang pernah dipamerkan di Paris. Respati mengatakan, kelebihan dari tata ruang Kota Malang hingga pernah dipamerkan secara internasional, adalah terciptanya tata ruang kota kebun (garden city). Pengembangan Kota Malang saat itu yang sangat menonjol adalah membentuk kotak-kotak kawasan yang berada di sebelah selatan Alun-alun Merdeka yang sekarang. Kawasan tersebut dibangun cenderung untuk memacu perekonomian dan perdagangan kota. Kemudian di kawasan sebelah utara alun-alun cenderung penataan kotanya didasarkan pada konsep garden city. Kondisi sebagian besar bangunan-bangunan maupun jalan masih utuh sampai sekarang. Di sebelah selatan alun-alun itu terdapat rumah kediaman Asisten Residen yang sebelum tahun 1905 ditetapkan memegang pemerintahan Kota Malang. Sedangkan posisinya dalam pemerintahan sejajar pula dengan Bupati Malang. Di seberang Kantor Bupati Malang, atau di sebelah barat alun-alun hingga kini masih terdapat masjid dan gereja. Kemudian di sebelah utaranya terdapat Societiet Concordia, suatu bangunan untuk klub orang-orang Belanda.

Konsep garden city untuk Kota Malang pada saat pertumbuhannya sejak tahun 1914 lalu, lanjut Respati, tak bisa dilupakan dari adanya peran seorang arsitek Ir Herman Thomas Karsten.

Karsten dilahirkan pada 22 April 1884 di Amsterdam. Ia sendiri sebetulnya seorang arsitek dan konsultan perencanaan pengembangan kota yang sudah malang-melintang di berbagai kota di Hindia Belanda. Bahkan, di Kota Malang Karsten sendiri tidak pernah berperan sebagai arsitek bangunan secara penuh, melainkan hanya sebagai konsultan pengembangan Kota Malang setelah berkembang dan dijadikan gemeente sejak 1 April 1914.

Nama Karsten juga dikenal di kota-kota lainnya, seperti Bandung, Jakarta, Magelang, Bogor, Yogyakarta, Madiun, Cirebon, Purwokerto, Palembang, Padang, Medan, dan Banjarmasin. Peran Karsten di antara berbagai kota tersebut selain sebagai arstitek maupun konsultan pengembangan kota, juga sebagai konsultan peraturan bangunan.

“Penyatuan lingkungan ruang terbuka dengan lingkungan buatan manusia oleh Karsten sangat menonjol dilakukan di Malang. Salah satu contoh adalah bulevar Ijen yang sampai sekarang masih dapat dinikmati,” kata Respati.

Penyatuan lingkungan ruang terbuka di bulevar Ijen tampak melalui penataan bangunan- bangunan rumah yang masih menyediakan ruang luar. Jalan raya yang ada di depan kompleks bangunan perumahan pun dipertimbangkan pula dengan pembuatan taman-taman di pinggir jalan raya.

“Jadi, perencanaan pengembangan kota di Kota Malang itu menonjolkan aspek sosial. Bukan semata-mata pada aspek ekonomi seperti yang menjadi kecenderungan sekarang,” kata Respati.

Penyatuan lingkungan ruang terbuka dengan lingkungan itu kemudian menjadi tren. Itulah yang dijadikan andalan Karsten untuk menyertakan tata ruang Kota Malang dalam pameran internasional tahun 1937.

Penduduk Kota Malang pada tahun 2002 diperkirakan mencapai 830.000 jiwa yang menempati luas kawasan sekitar 110,056 kilometer persegi. Dari kawasan itu kini diperhitungkan mencapai 59 persen sebagai kawasan terbangun.

Adapun faktor geografis yang diperhitungkan Karsten sebagai panorama pengembangan lingkungan Kota Malang, selain Gunung Kawi di sebelah barat, juga di sebelah timur yang terdapat Gunung Semeru, dan Gunung Arjuna di sebelah barat daya.

Jejak-jejak kesejarahan Kota Malang sebagai kota pedalaman yang dapat tumbuh pesat pada masa pemerintah kolonial Belanda, sebetulnya tidak terlepas dari masa kerajaan kuno.

Khususnya Kerajaan Singasari semasa Raja Kertanegara (1268-1292), raja terakhir Singasari, yang diperkirakan berhasil membuka poros utara-selatan dengan baik. Poros tersebut menghubungkan wilayah Malang dengan laut di utara Pulau Jawa. Salah satu bukti konkret dari adanya pengiriman prajurit Kerajaan Singasari ke Melayu pada tahun 1275 yang kemudian disebut dengan istilah Ekspedisi Pamalayu, melalui perjalanan laut. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, poros utara-selatan inilah yang kemudian memperlancar ekspansinya. Peradaban itu dimulai dari masa prasejarah, masa klasik Hindu-Buddha, masa penyebaran Islam, dan masa kolonial Belanda yang masih meninggalkan berbagai peninggalan. (NAWA TUNGGAL)

Sumber: Harian Kompas, 31 Maret 2003.

Iklan

Rendah, Kesadaran Masyarakat Pelihara Bangunan Bersejarah

Maret 6, 2003

Jakarta, KCM

Kesadaran masyarakat memelihara bangunan bersejarah di DKI Jakarta masih rendah, padahal kelestarian bangunan tersebut penting sebagai fakta sejarah. “Kondisi banyak bangunan bersejarah menyedihkan karena kesadaran masyarakat untuk memelihara masih rendah. Kesadaran itu yang harus kita budayakan lewat suatu gerakan moral,” kata arsitektur Prof Ir Danisworo di Jakarta, Kamis (6/3).

Kelestarian bangunan bersejarah penting sebagai fakta sejarah bahwa Jakarta sudah berumur lebih dari 400 tahun. Danisworo yang juga Ketua Tim Penasehat Arsitektur Kota (TPAK) DKI Jakarta mengemukakan, bangunan bersejarah merupakan daya tarik suatu kota, selain dapat digunakan untuk pendidikan sejarah.

“Jangan lihat dari sentimen kolonial untuk alasan membongkar atau mengubah bangunan bersejarah. Kalau begitu caranya berarti jalan-jalan juga harus dibongkar karena fasilitas itu juga merupakan peninggalan Belanda,” kata Danisworo.

Yang harus dibudayakan juga mencakup pelestarian suasana seperti ruang terbuka di mana masyarakat dapat melihat pemandangan indah. “Suasana seperti itu adalah lansekap peninggalan masa lalu. Pelestarian suasana itu akan menghasilkan Jakarta yang penuh warna, jadi bukan hanya gedung baru yang kadang arsistekturnya justru lebih buruk dari bangunan zaman dulu,” kata Danisworo yang juga guru besar arsitektur ITB itu.

Ia menjelaskan dirinya adalah anggota tim sidang pemugaran yang berada di bawah Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta. “Tugas kami memberi saran kepada masyarakat yang akan memugar atau akan membangun di daerah sensitif pemugaran, tapi sangat jarang ada masyarakat yang datang pada kami, itu karena kesadaran masyarakat masih rendah,” kata Danisworo.

Dia mencontohkan kawasan Menteng di mana beberapa pemilik mengubah bangunannya sesuka hati tanpa memperhatikan ciri khas Menteng sebagai suatu distrik. “Pelestarian Menteng bukan berarti gedungnya satu persatu tetapi Menteng sebagai distrik. Kalau satu rumah berubah akibatnya lingkungan di sekitarnya juga berubah,” katanya.

Ia tidak setuju Menteng menjadi cagar budaya karena kawasan itu adalah pemukiman dengan rumah-rumah yang masih dihuni. “Rumah yang dihuni tentu dimungkinkan berubah. Yang penting, norma Menteng harus dipertahankan seperti bentuk atap, pembukaan-pembukaan, dan gedung tidak nempel kiri kanan tetangganya,” kata Danisworo.

Sejak 1975, zaman Gubenur DKI Ali Sadikin, Menteng ditetapkan sebagai Lingkungan Pemugaran. Pemprov DKI juga menyusun golongan pemugaran gedung berdasarkan kategori A, B, C, berkait dengan nilai sejarah, keaslian, kelangkaan, umur, dan arsitektur gedung.

Gedung kategori A tidak boleh dibongkar atau diubah bentuknya, kategori B hanya boleh diubah tata ruang dalamnya tanpa mengubah struktur utama bangunan, sedangkan bangunan kategori C dapat diubah. Dari 136 bangunan kategori A di Jakarta, 10 di antaranya terdapat di Menteng, misalnya Gedung Bappenas dan Stadion Menteng.

Batas daerah Menteng yang termasuk lingkungan pemugaran berdasarkan SK Nomor DIV-6098/d/33/1975 adalah Jalan MH Thamrin (batas barat), Jalan KH Wahid Hasyim (utara) Jalan Cikini Raya (timur) dan Jalan Latuharhary (selatan), sedangkan daerah Guntur tidak dianggap Menteng, demikian pula Kelurahan Menteng Atas dan Menteng Dalam yang
masuk wilayah Jakarta Selatan.

Kawasan Menteng seluas 607 hektare adalah kota taman (tuinstad) pertama di Indonesia yang dibangun pengembang swasta De Bouwploeg, bekerja sama dengan Kotapraja (Gemeente) Batavia. Rancangan Menteng I diselesaikan PAJ Moojen pada 1910 meliputi wilayah utara (Nieuw-Gondangdia) dari Taman Cut Meutia hingga Sungai Gresik, termasuk dalam kawasan itu adalah Gedung Bouwploeg (kini Masjid Cut Meutia) dan Gedung Kunstkring (eks Gedung Imigrasi).

Menteng kemudian diperluas dengan rancangan FJ Kubatz pada 1918, meliputi wilayah selatan dari Sungai Gresik hingga Kali Malang, sedangkan perluasan terakhir dilakukan 1934 dengan mengambil wilayah Selatan Kali Malang yang disebut Nieuw Menteng (area Guntur).

Kelestarian Menteng diperkuat SK Gub DKI Bd.3/24/19/ 72 dan SK Gub DKI 203/1977 tentang larangan penggunaan rumah tempat tinggal untuk kantor atau tempat usaha, namun ternyata hingga akhir 2000 tercatat 327 rumah menjadi tempat usaha dan kantor.

Contoh lain usaha pelestarian adalah kawasan Kemang yang berkembang dari pemukiman menjadi daerah tempat usaha. “Restoran dan galeri memang menjadi kebutuhan terutama untuk
ekspatriat yang banyak tinggal di Kemang. Jadi, kita bolehkan keberadaannya sampai tingkat tertentu dan tetap dalam norma perumahan, bukan gedung bertingkat,” kata Danisworo.

“Untuk Kemang, kita longgarkan karena ada kebutuhan, tapi yang terjadi sekarang Kemang dirombak semua, mungkin aparat tidak menerapkan konsep itu dengan baik,” katanya. Pemprov DKI pada tahun 1998 memutuskan Kemang sebagai salah satu dari kawasan yang dilindungi selain Condet, Marunda, dan Situ Babakan. Rencana Bagian Wilayah Kota Jakarta (1985-2005) juga menetapkan Kemang sebagai kawasan permukiman. Namun kenyataannya hingga tahun 2000 sebanyak 548 rumah di Kemang berubah menjadi toko, kafe atau warung, dan tempat usaha. (Antara)

Sumber: Kompas, 06 Maret 2003