Kota di Indonesia Belum Punya Persepsi tentang “Heritage”

Yogyakarta, Kompas – Sebagian besar kota di Indonesia sangat tertinggal dalam sistem pengelolaan dan persepsi terhadap warisan peninggalan budaya masyarakat, baik yang bersifat kasat mata (tangible) maupun tidak kasat mata (intangible). Dalam hubungan ini, pemerintah harus mulai mendorong masyarakat dan kalangan nonpemerintah untuk menumbuhkembangkan kesadaran pengelolaan dan pelestarian warisan budaya (heritage) tadi, bersamaan dengan itu juga harus mulai merumuskan kebijakannya secara riil, dimulai pada tingkatan terbawah, yaitu pemerintah kabupaten/kota.

Keprihatinan, sekaligus harapan agar warisan budaya mampu memberikan topangan kesejahteraan-bukan cuma pada sisi budaya, tetapi juga sisi ekonomi, wisata, dan sistem sosial yang terpelihara-diungkapkan Panitia Simposium dan Lokakarya Internasional tentang Pengelolaan Lingkungan Bersejarah di Asia, serta Panitia Tahun Pusaka Indonesia 2003, Sabtu (4/1), di Yogyakarta. Tahun ini, pertemuan internasional heritage mengambil tema “Mengelola Lingkungan Bersejarah di Asia”, sedangkan pelaksanaan Tahun Pusaka Indonesia 2003 mengambil tema “Merayakan Keanekaragaman dan Mengupayakan Kepedulian Pelestarian Pusaka Indonesia”.

Simposium akan dipusatkan di Yogyakarta tanggal 8-12 Januari 2003. Kegiatan internasional ini akan dibuka dengan kegiatan prasimposium di Desa Sambi, Kecamatan Pakembinangun, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
„Kegiatan Tahun Pusaka Indonesia 2003 sebagai pembuka, ditujukan untuk merayakan keanekaragaman dan mengupayakan kepedulian pelestarian pusaka Indonesia, sekaligus bertepatan dengan peringatan 90 tahun kepurbakalaan, dan 20 tahun restorasi Candi Borobudur,” kata Dr Laretna Adishakti, Ketua Umum Panitia Tahun Pusaka Indonesia 2003, yang didampingi Ir Retno Widodo MSc selaku Ketua Simposium Internasional.

Kurang disadari
Kegiatan yang akan dibuka oleh Menteri Negera Kebudayaan dan Pariwisata Gde Ardhika itu sengaja dipilih di Desa Sambi untuk menunjukkan bahwa heritage, warisan budaya yang dimaksud, tak harus berupa bangunan-bangunan kuno atau kesenian dan teknologi tinggi.

“Desa Sambi adalah contoh ordinary heritage, warisan budaya yang biasa-biasa saja, yaitu komunitas masyarakat desa yang masih memelihara tradisi, memelihara lingkungan dengan baik, dan punya organisasi sosial dan budaya desa yang dikelola dengan biasa. Kondisi seperti itu patut kita lestarikan, syukur kita kembangkan, sehingga memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Dr Sita, panggilan Laretna Adishakti.
Sayangnya, demikian Sita Laretna, ordinary heritage, apalagi yang bersifat intangible seperti budaya, bahasa, kecakapan membuat kerajinan, kecakapan membuat tembang dan karya seni, seringkali tidak mendapat perhatian dalam pelestarian dan pengembangan. Akibatnya, kekayaan warisan budaya masyarakat pun kian memudar, kian jauh dari konteks kehidupan riil, dan akhirnya terbengkalai.

“Oleh sebab itu, persamaan persepsi tentang apa itu heritage di satu sisi masih penting, dan di sisi lain, bagaimana pemerintah membuat kebijakan dan program pelestarian seharusnya dimulai dari tingkat paling bawah, atau ujung tombak. Karena itu, target Tahun Pusaka Indonesia 2003 ialah kerja keras organisasi pelestari budaya di tingkat kabupaten dan kota,” kata Laretna Adishakti.

Kerja keras yang dimaksud ialah menyamakan persepsi tentang pelestarian warisan budaya dan bagaimana pemerintah kabupaten/kota merumuskan peraturan dan sistem kerja sehingga kekayaan warisan budaya masyarakat terlindungi.

Retno melihat pola umum dan nyaris seragam yang terjadi-di masa reformasi sekarang-justru kecenderungan pemerintah kabupaten/kota menjual asetaset negara. “Mereka selalu melihat kota itu sebagai aset. Maka, budaya dan warisan budaya juga dilihat sebagai aset, yaitu bagaimana caranya agar budaya dan peninggalan yang ada mendatangkan duit, meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah-Red),” kata Retno.

Laretna lalu menambahkan dengan mengambil contoh kasus rencana pembangunan Pusat Kerajinan Jagat Jawa di Candi Borobudur di Kabupaten Magelang yang menimbulkan masalah. Menurut dia, penyebabnya tidak lain karena pemerintah tidak punya mekanisme bagaimana seharusnya sebuah rencana pembangunan kawasan harus dilaksanakan.

“Masyarakat berhak tahu, tetapi ke mana mencari tahu? Tidak ada yang memberi tahu. Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada mekanisme agar tiap rencana perubahan kota-apalagi menyangkut warisan budaya seperti Borobudur-menjadi hak publik untuk tahu, dan berpartisipasi,” katanya. (HRD)

Sumber: Harian Kompas, Selasa, 07 Januari 2003


%d blogger menyukai ini: