Archive for Juni, 2002

Pasar Gede, Poros Perpaduan Budaya

Juni 19, 2002

PASAR Gede dibangun berdasar rancangan arsitek berkebangsaan Belanda, Ir Thomas Karsten, tahun 1927. Pada 12 Januari 1930 pasar monumental itu diresmikan Paku Buwono X dengan pemotongan pita oleh GKR Emas. Total biaya pembangunan 650.000 gulden (sekarang Rp 2,47miliar).

Secara arsitektural pasar di Jalan Urip Sumoharjo Solo itu disebut kalangan arsitek sebagai bangunan monumental. Alasan mereka, pasar itu merupakan representasi pasar yang nyaris sempurna secara tipologis. Yakni, pembangunan pasar itu memperhatikan pendekatan rasional dan mempertimbangkan iklim budaya lokal.

Dalam tataran folosofis arsitektural, Pasar Gede terbukti memberikan rasa ruang (sense of space) dan rasa tempat (sense of place) yang khas. Lebih dari itu, pasar itu dapat berpadu secara integral dengan kebudayaan Keraton Kasunanan Surakarta. Bukti perpaduan itu bertumpu pada pertemuan sumbu linear antara keraton dan Tugu Pamandengan di depan Balai Kota.

Pasar Gede juga menjadi simbol keterpaduan kerja harmonis antara penggagas PB X dan arsitek Ir Thomas Karsten. Hasilnya berupa karya arsitektur Indis yang oleh ahli arsitektur David Hyun disebut karya yang membumi. Sebab, kata dia, Word architecture is not one international style for all nations, but one set of principles to create an architecture bearing the many colors of world cultures (Kata arsitektur bukanlah gaya internasional untuk seluruh bangsa, melainkan sebuah tatanan prinsip untuk menciptakan karya arsitektur yang melahirkan banyak warna dari kebudayaan dunia). Dan, Pasar Gede memperlihatkan hal itu.

Simbol Pembauran

Selain itu, kata etnomusikolog dan pengamat kebudayaan Dr Rahayu Supanggah, Pasar Gede berperan sebagai ajang pembauran dua etnis, Jawa dan Cina.

Maka, ciri bangunan Pasar Gede juga memperlihatkan gaya arsitektural Cina yang dipadu gaya Jawa dan Eropa. Di situlah pedagang dari dua etnis berbaur. Sama seperti dalam kehidupan kesenian, ketika masih banyak orang Cina belajar menari dan menabuh gamelan Jawa, kata dia.

Sebagai pasar tradisional peninggalan masa lalu, pasar yang pernah bernama Pasar Hardjonagara itu merupakan aset budaya masyarakat Surakarta. Lebih dari itu, mengingat kesejarahan yang terkandung, pasar itu juga menjadi aset nasional yang harus dilindungi dan dilestarikan sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya.

Dari sisi ekonomis, Pasar Gede juga sangat menguntungkan Pemerintah Kota Surakarta. Ratusan pedagang yang menjalankan usaha di sana adalah jawaban bagi keuntungan pemerintah untuk memperoleh pendapatan asli daerah (PAD).

Sayang sekali, bangunan monumental itu pada Jumat Wage (28 April 2000) sekitar pukul 01.00 ludes dimakan api. Banyak pihak menyayangkan musibah itu. Tetapi lepas dari itu, muncul wacana untuk membangun kembali Pasar Gede dalam bentuk asal. Dengan alasan, ketinggian kandungan aspek kultural dan historisnya sedapat mungkin dipertahankan.

Itu bisa dilihat dari upaya berbagai pihak, khususnya yang tergabung dalam Laboratory of Urban Crisis and Community Development Jurusan Sosiologi FISIP UNS. Khusus untuk pembangunan kembali Pasar Gede, lembaga itu membentuk Pasar Gede Crisis Center.

Hasilnya, pembangunan yang kini rampung mempertahankan bentuk arsitektural asal. Syukurlah, sebab ada sesanti dari orang winasis: Wewangun kang umure luwih saka separo abad hawya aja binabad, becik mulyaake… (Bangunan yang berumur lebih dari setengah abad jangan dihancurkan, sebaiknya bahkan diagungkan…). (Saroni Asikin-17g)

Sumber: Harian Suara Merdeka, Rabu, 19 Juni 2002.

Jembatan Merah Kini Tak Lagi Gagah

Juni 11, 2002

JEMBATAN Merah sungguh gagah, berpagar gedung indah..Sepenggal langgam keroncong ciptaan Gesang berjudul Jembatan Merah itu menggambarkan betapa gagahnya jembatan yang melintasi Kalimas, serta keindahan gedung-gedung yang dibangun pada masa Kolonial Belanda yang dibangun di sekitarnya. Tetapi, lain dulu lain sekarang. Saat ini, kondisi jembatan yang menghubungkan Jalan Rajawali dan Jalan Kembang Jepun di sisi utara Surabaya lebih cenderung “garang” daripada gagah.

Dimulai dari penampilan fisik jembatan yang pagar pembatasnya dengan sungai yang diubah dari kayu menjadi besi sekitar tahun 1890-an. Pada waktu itu, jembatan yang ujung baratnya berhadapan langsung dengan Gedung Karesidenan Surabaya-yang saat ini sudah tidak ada bekasnya-adalah jalan yang selalu ramai dilewati orang karena wilayah itu merupakan daerah perniagaan.

Keberadaan jembatan yang berada di pusat kota saat Surabaya dikuasai Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) itu menjadi sarana perhubungan yang sangat vital, sehingga diperhatikan oleh pemerintah. Selain itu, lokasinya yang berada di depan Gedung Karesidenan membuat kecantikan jembatan terpelihara.

Sekarang, jembatan merah yang legendaris itu sudah berubah menjadi “merah berkarat”. Cat merah di besi pembatas sudah mulai terkelupas di sana-sini, menampakkan warna besi di baliknya, coklat akibat karat. Kap lampu jalan yang berada di ujung jembatan dengan tiang berwarna merah pun sudah ada yang pecah, bahkan tidak berlampu. Trotoar selebar 1,5 meter tempat pejalan kaki melintas di sepanjang pembatas jembatan sudah mulai melesak di ujung jembatan.

JANGAN membayangkan dapat sedikit beromantisme saat melintasi jembatan. Sisi sebelah utara jembatan yang terbagi menjadi dua lajur, nyaris setengahnya dipenuhi becak yang mangkal di sepanjang tepi jalan. Kesemrawutan akibat kendaraan pun tak terhindarkan. Aliran Kalimas yang melintas di bawahnya pun keruh, bahkan di beberapa tempat ditumbuhi eceng gondok, yang seketika mampu menghentikan imajinasi dan nostalgia masa lalu.

Kegagahan Jembatan Merah yang tergambar di benak saat mendengarkan langgam karya Gesang pun musnah. Kebesaran nama Jembatan Merah yang mengingatkan kita tentang tewasnya Brigjen Mallaby pada 30 Oktober 1945 seolah tak tersisa akibat tertelan kesemrawutan dan keramaian di sekitarnya.

Gedung-gedung yang digambarkan “memagari” jembatan bernuansa sejarah itu pun tak seindah dulu. Meski sisa-sisa bangunan bergaya kolonial modern masih menghiasi jalan-jalan di sekitar kawasan itu-misalnya Jalan Jembatan Merah, Veteran, Rajawali, Pahlawan, Kembang Jepun, dan Karet-kondisinya sebagian besar sudah tidak terawat lagi. Andaikan ada yang tampil bersih dengan cara mengecat ulang dindingnya, tentu bangunan itu sudah difungsikan kembali, atau diambilalih swasta sehingga jelas status kepemilikannya.

Padahal, nilai sejarah yang terkandung di antara susunan bata dan hamparan batu fondasi tak dapat diabaikan begitu saja. Misalnya di sepanjang Jalan Jembatan Merah, yang dipenuhi gedung bergaya kolonial dengan arsitektur modern. Gedung Perusahaan Asuransi Jiwa Fa. Froser Eaton & Co yang dibangun sekitar tahun 1911 di jalan yang dulu bernama Willemskade itu kini digunakan oleh PT Persero Asuransi Jiwasraya. Kondisinya yang masih asli tampak terawat akibat digunakan setiap hari.

SAYANGNYA, kondisi yang sama tidak dapat ditemui di gedung dengan papan bertuliskan “PT Aneka Usaha Perkebunan” di ruas jalan yang sama. Dua bangunan bertingkat yang berhimpit dan memanjang ke belakang itu terbengkalai. Warna cat temboknya sudah memudar, bahkan berganti menjadi putih kusam. Begitu pula dengan jendela berkisi yang berderet di sepanjang tembok.

Jalan Rajawali yang memanjang dari ujung barat Jembatan Merah ke arah barat juga dipenuhi bangunan masa kolonial. Sebagian bangunan masih tampak seperti aslinya, namun dengan kondisi mengenaskan. Tetapi, ada juga yang sudah dipercantik setelah diambilalih oleh swasta. Seperti Hotel Ibis yang tampil menawan dengan tambahan di bagian depan bangunan aslinya, atau Gedung Internationale Credit en Handelvereeniging Rotterdam (Internatio) buatan tahun tahun 1929 yang saat ini digunakan sebagai Kantor PT Tjipta Niaga.
Salah satu bangunan yang masih tampak digunakan dan sama seperti bentuk aslinya pada masa lampau adalah rumah tinggal milik keluarga Welly Ongkojoyo, di Jalan Rajawali 17. Rumah milik kakek Welly, Ong Sie Teng, yang dibangun sejak sekitar 100 tahun lalu itu masih tegak berdiri. Beberapa bagian dinding bata setebal 20 sentimeter sudah ditambal dengan semen, bahkan sebagian lapisan semen di dinding asli bangunan sudah rontok di sana-sini.

“Kami punya rencana merombak rumah ini, tetapi harus mengumpulkan uang lebih dulu,” kata Welly.
Niatnya untuk merombak rumah seluas 110 m2-yang pada masa kolonial digunakan sebagai depot makan-bukan berarti memperindah bangunan asli, melainkan merubuhkan bangunan asli dan mendirikan bangunan yang baru. Artinya, satu lagi bangunan yang dialiri napas sejarah masa lalu-meski tidak berhubungan langsung dengan kejadian bersejarah-akan musnah.

Pemerintah Kota Surabaya sendiri sepertinya tidak ambil pusing dengan kondisi gedung-gedung tua di seputaran Jembatan Merah. Keberadaannya seperti terlupakan, tertutup oleh bangunan baru yang menciptakan suasana berbeda di kawasan itu, seperti Plaza Jembatan Merah. Bahkan, sebuah terminal angkutan umum yang terbuka menambah kesan terabaikannya kawasan itu, yang makin menambah rasa tidak nyaman dan aman bagi masyarakat yang melalui kawasan itu.

“Kawasan Jembatan Merah adalah kawasan perniagaan yang mulai berkembang sebagai akibat dari perjanjian antara Pakubuwono dan VOC pada tahun 1743,” tutur Handinoto, pengajar Jurusan Arsitektur Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya.

Dalam perjanjian itu, wilayah Jawa bagian timur diserahkan oleh Pakubuwono kepada VOC. Akibatnya, VOC semakin mengembangkan perniagaan di wilayah ini, yang berarti meningkatkan peranan Surabaya dalam kancah perdagangan. Sekitar masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels tahun 1808-1811, Surabaya dibagi menjadi karesidenan dan kabupaten, dengan Kota Surabaya menjadi ibu kotanya.

Menurut Handinoto yang pernah menyusun buku Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya, saat itu Gedung Karesidenan berada di pusat kota, yaitu di ujung barat Jembatan Merah. Seiring berkembangnya perdagangan dan industri, kawasan tersebut memiliki kantung-kantung tempat tinggal. Misalnya orang-orang Eropa di bagian barat Gedung Karesidenan, Cina di seputar Jalan Kembang Jepun, serta kantung Melayu dan Arab di sisi utaranya.

NAMUN, saat Pemerintah Belanda mengambil keputusan untuk menetapkan Surabaya sebagai kotapraja dengan wali kota sebagai pemimpinnya, pusat pemerintahan pindah dari asalnya. Perkembangan Surabaya selanjutnya pun tidak hanya di seputaran Jembatan Merah, melainkan sudah merambah ke kawasan Darmo sebagai lokasi tempat tinggal sekitar tahun 1910-1920.

Kini, meski aroma perdagangan masih tercium di daerah sebelah utara Tugu Pahlawan itu, kesan ditinggalkan tidak dapat dihindari. Kantung-kantung perniagaan baru semakin bertambah, seiring perkembangan kawasan hunian di Surabaya.

“Itu konsekuensi logis bagi sebuah kota di Indonesia, yang cenderung melupakan yang lama akibat majunya kawasan yang baru,” ujar Handinoto.

Maka, yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya saat ini adalah revitalisasi bangunan tua dan bersejarah yang masih bertebaran di seputaran daerah perniagaan kala itu. Jika tidak, bangunan yang ada akan semakin terkikis dan tak bersisa.

“Jika bangunan bersejarah ini sampai habis, saya khawatir nantinya pemerintah kota akan menyesal,” kata Handinoto.

Meski mengusulkan revitalisasi, Handinoto mengakui bahwa hal tersebut adalah pekerjaan yang sulit, karena melingkupi berbagai disiplin ilmu dan membutuhkan biaya besar. Masalah yang tercakup di antaranya adalah sosial, ekonomi, dan hukum, yang membutuhkan lembaga khusus sebagai sarana duduk bersama untuk membicarakan langkah yang perlu diambil.

Akan tetapi, setidaknya upaya itu harus dimulai dengan mendata bangunan tua dan bersejarah yang ada di Surabaya saat ini, sehingga orang tidak akan mengalami kesulitan mengumpulkan informasi tentang Surabaya dan kekayaan sejarahnya. (M07)

Sumber: Kompas, Selasa 11 juni 2002.

Bangunan Tua yang Hilang di Bandung

Juni 9, 2002

Oleh Widjaja Martokusumo

BANGUNAN tua umumnya memiliki cerita dan kisah yang panjang. Bangunan tua seringkali dijadikan saksi peristiwa sejarah dan bahkan menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan lingkungan binaan. Namun demikian eksistensi ratusan bangunan yang telah lama membentuk tengaran lingkungan binaan tidaklah selalu baik dan bahkan justru terancam. Hilangnya bangunan-bangunan tua sering luput dari perhatian masyarakat dan menjadi sebuah peristiwa yang “wajar”.

Harian Kompas tanggal 16 Mei 2002 memberitakan persoalan kebijakan pembangunan Kota Cirebon yang dalam implementasinya justru mengakibatkan hilangnya empat bangunan bersejarah. Kejadian ini memperlihatkan bahwa keempat bangunan tersebut masih dianggap oleh pengambil keputusan sebagai struktur penghambat pembangunan kota. Pun, hilangnya keempat bangunan yang termasuk kategori Bangunan Cagar Budaya (BCB) membuktikan pembangunan perkotaan di Indonesia lebih didasari desakan kepentingan pragmatis ekonomi, misalnya tumbuhnya mal-mal pusat perbelanjaan yang berskala gigantik, peremajaan kawasan, pembuatan areal parkir, hingga kepada pelebaran jalan.

Dari Medan (Kompas, 24 Mei 2002) diberitakan pula bahwa bangunan Mega Eltra sudah mulai dibongkar demi pembangunan sebuah mal. Kekuatan pasar yang mendikte isi dan makna bangunan tidak lain adalah sebuah defisiensi kultur pada produk perancangannya. Bila dikaitkan dengan kejadian krisis moneter yang sedang menimpa Indonesia secara berkepanjangan, construction boom yang pernah terjadi pada awal periode 1990-an memperlihatkan kekuatan ekonomi pasar hanya mampu berbicara dalam hitungan tahun. Namun sebaliknya, kalau kita mau bersikap sedikit lebih kritis, kekuatan sosio-kultural yang terkandung di dalam karya seni bangunan dan binakota sulit untuk diukur oleh satuan waktu.

Persoalan yang hendak diketengahkan di sini adalah apa manfaat dan sejauh mana pelestarian bangunan tua memberi-kan kontribusi bagi pengayaaan budaya membangun. Selanjutnya, sebagai bagian dari isu pembangunan kota, pelestarian bangunan tua menjadi sangat relevan, terutama bila dikaitkan dengan proses transformasi sosio-kultural yang terjadi dalam masyarakat dan dengan kualitas lingkungan binaan.

PELESTARIAN dan pemugaran bangunan bersejarah di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama menjadi isu dari perencanaan kota. Pada zaman kolonial, Hindia Belanda bahkan memiliki perangkat perlindungan terhadap bangunan dan lingkungan tua (Monumenten Ordonantie, 238/1931). Jakarta dengan kawasan Kota Tua dan Sunda Kelapa sudah memulai kegiatan tersebut pada awal tahun 1970an, sepuluh tahun lebih awal sebelum negara jiran kita Singapura memulai memperhatikan masalah pelestarian bangunan tua.
Usaha pemerintah semakin serius dengan dikeluarkannya UU No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya, yang substansinya banyak mencerap dari Ordonansi Monumen tahun 1931. Semenjak saat itu, Kota Jakarta menjadi pemicu kegiatan pelestarian bagi kota-kota besar lainnya di Indonesia. Keadaan kini berbalik, Singapura yang sempat terancam kehilangan daerah pecinan mulai berbenah diri pada pertengahan 1980-an untuk menyelamatkan sisa-sisa bangunan bersejarah. Kini kegiatan konservasi bangunan selain menduduki posisi yang sangat vital dalam kebijakan pembangunan negara Kota Singapura, juga telah memberikan kontribusi yang besar dalam kegiatan pariwisata budaya.

Bagaimana dengan Kota Bandung? Kota Bandung pernah disebutkan sebagai sebuah ‘laboratorium arsitektur’ yang luar biasa pada awal abad ke-20. Kenyataan ini bisa dipahami mengingat pada zaman itu, Bandung tengah dipersiapkan sebagai calon pusat pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Ketika itu Bandung tidak saja dilengkapi oleh berbagai infratsruktur kota, namun penataan ruang kotanya pun direncanakan dan dirancang dengan baik. Hal ini juga dibuktikan dengan diikutsertakannya stadsgemeente Bandung sebagai wakil kota kolonial Hindia Belanda dalam Internationaler Kongress fiir neues Bauen di Athena 29 Juli-31 Agustus 1933.
Sebagaimana yang diketahui, puncak pembangunan kota di Bandung terjadi pada periode 1920-1940-an. Sebagian besar sisa-sisa peningalan fisik, berupa bangunan, taman, kawasan khusus, masih dapat diamati. Berbagai tipologi bangunan, mulai dari bangunan tangsi militer, gudang, pabrik, fasilitas peribadatan dan pendidikan, rumah sakit, bangunan pemerintahan, rumah villa, rumah deret hingga ruko di Jl Braga, semuanya merupakan bukti kekayaan seni bangunan dari zaman kolonial.

Kehadiran Arsitektur Indis merupakan sebuah bukti jelas perpaduan budaya Barat dan lokal (Timur). Bandung diakui kaya akan peninggalan bangunan kolonial (H Kunto, 1984). Sudah menjadi kenyataan pula, bahwa perkenalan bangsa Indonesia pada peradaban Barat melalui medium karya seni bangunan dan binakota tidak akan lepas dari sejarah kolonialisasi Belanda (Barat). Namun demikian, hal ini bukanlah berarti bahwa anti kolonialisme berarti harus anti segala produknya. Seni bangunan memang tidak terlepas dengan zaman dan hegemoni politik. Perlu disadari bahwa sebenarnya ada perbedaan yang tegas antara kesejarahan kekuasaan politik dengan kesejarahan karya rancang bangun. Perbedaan ini adalah pada bagaimana penafsiran baru dalam memanfaatkan bangunan lama warisan sejarah kolonial. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa karya seni bangunan tersebut harus mampu mengakomodasikan kebutuhan kekini-an/baru. Dengan demikian, akan harus ada pergeseran makna yang berlaku pada zaman kolonial dengan makna kekinian. Jika demikian, maka kegiatan pemeliharaan dan usaha pelestarian bangunan lama warisan sejarah seharusnya disesuaikan dan diadapta-sikan untuk kebutuhan dunia masa kini dan mendatang. Artinya, pemeliharaan bangunan lama bukan sekadar karena romantisme atau pun dilesta-ri-kan secara museal (mumifikasi).
Dengan kondisi pembangunan yang ada sekarang, budaya membangun di Kota Bandung pun telah mengalami defisiensi dialog nalar, karena kekuatan-kekuatan masyarakat tidak tercermin dalam karya, kecuali kekuasaan pragmatis pasar. Begitu kuatnya hegemoni pasar, mengakibatkan persoalan wajah bangunan/kawasan dan citra lingkungan tidak lebih hanya sekadar tampak saja dan bentukan yang monolitik. Pendekatan perancangan dengan kekuasaan semacam ini hanya melihat kapling-kapling perkotaan sebagai selembar kertas putih yang siap ditulis (tabula rasa). Sekali lagi, pengkultusan jargon-jargon ekonomi dalam pembangunan kota, seringkali mengabaikan potensi topos. Akibatnya tapak dan bangunan diintepretasikan tidak lebih dari sekadar benda komoditas, sehingga dengan mudah artefak sejarah kota dapat digusur sejauh ‘keuntungan’ ekonomi tercapai. Pendekatan semacam ini tidak akan pernah mengakomodasi keberagaman dan tidak membuka dialog dengan jaringan serta struktur sosio-kultural yang telah terbina (baca: tidak demokratis).
Tidak saja di Cirebon dan di Medan, penghancuran bangunan tua di Kota Bandung pun hingga kini secara lambat namun pasti masih tetap berlanjut. Dalam satu dekade terakhir sejumlah bangunan bahkan hancur tanpa bekas. Kasus penghancuran bangunan perkantoran/pertokoan Singer, bangunan pojok berlanggam Art-Deco di Simpang Lima (sekarang Lippo Centre), bangunan rumah tinggal di jalan RE Martadinata, bangunan rumah tinggal di Jl Pagergunung dan kini pun penghancuran sudah mulai merambah hingga ke kawasan Jl Dago dan Jl Setiabudi. Lihat saja perubahan kontras tipologi bangunan yang terjadi akibat penetrasi fungsi-fungsi komersial dengan gaya bangunan yang figuratif dan trendi. Alhasil, berdasarkan pemberitaan tahun 2000, di Kota Bandung sudah 10 persen bangunan layak pugar (konservasi) hilang akibat tekanan pembangunan kota.

Hilangnya bangunan-bangunan tersebut bukanlah semata-mata karena keterbatasan pengelola kota secara administratif dan intelektual, tapi memang juga rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan hakikat pelestarian bangunan tua. Ironisnya, hal yang demikian pun tidak mustahil terjadi pada masyarakat profesional (ignorance). Legitimasi suatu bangunan layak untuk dilestarikan bukan hanya karena pertimbangan nilai arsitektural semata, namun bisa karena pertimbangan kesejarahan, sosio-kultural, keilmuan, politik dan ekologis!

Terlebih lagi, meskipun bangunan tua tersebut dimiliki oleh individu, namun keberadaan bangunan-bangunan tersebut tetap memberikan sumbangan bagi wajah kawasan kotanya. Jadi, bukan berarti pemilik bangunan tua bisa melakukan apa saja terhadap miliknya, apalagi selama bangunan tua tersebut merupakan elemen pembentuk dan penanda kota (tengaran).

Kini sudah saatnya diperlukan peraturan yang solid tentang eksistensi bangunan tua dan menyatukan langkah-langkah nyata. Alangkah baiknya bila kasus dari Kota Cirebon, Medan dan Bandung dijadikan pelajaran berharga. *

Dr Ing Widjaja Martokusumo, Koordinator Program Magister Alur Perancangan Kota, Departemen Arsitektur ITB

Sumber: Kompas, Minggu, 9 Juni 2002.

Cikal Penerbitan Itu Bernama Boekhandel Tan Khoen Swie

Juni 7, 2002

TOKO “Surabaya” di Jalan Dhoho, salah satu kawasan bisnis tersibuk di Kota Kediri, kini banyak menjual aneka bahan makanan, seperti abon, dendeng, dan sebagainya. Sosok toko yang berada tepat di depan Hotel Penataran itu benar-benar berbeda dengan sederet toko lain di sepanjang Jalan Dhoho.Kesan tua dan antik tersembul kuat. Benar saja. Pasalnya, di rumah toko itulah, di awal abad ke-19 dulu, beroperasi sebuah bisnis penerbitan yang tersohor di seantero Pulau Jawa. Bahkan, sejumlah pihak menyebutnya sebagai cikal bakal penerbitan di Indonesia.

Boekhandel Tan Khoen Swie, demikian nama penerbitan itu. Tak tanggung-tanggung, sejumlah gagasan milik pujangga dan pengarang kenamaan asal berbagai kota di Jawa, pernah diterbitkan oleh badan penerbitan milik Tan Khoen Swie itu.
Sebut saja pujangga asal Surakarta, Ronggowarsito dan Padmosusastro. Demikian pula dengan sejumlah penulis asal Bojonegoro, Surabaya, serta Yogyakarta. Total jenderal, jumlah buku yang diterbitkan oleh tokoh kelahiran Wonogiri, Jawa Tengah (Jateng), pada tahun 1883 itu mencapai 400 judul.

Dari penelusuran sementara oleh Panitia Pelestarian dan Pengembangan Budaya dan Wisata Kediri, judul-judul itu tergolong komplet dan multidisipliner. Karena, bidang yang diterbitkan beragam, mulai dari filsafat Jawa, pengetahuan olah rasa, pengetahuan tentang rahasia wanita, pengobatan tradisional, sejarah, dunia binatang, dan lain-lain. Bahasa yang ada di buku juga tak melulu bahasa Melayu dan berhuruf latin. Namun, ada juga buku berbahasa Jawa berhuruf latin, serta buku berbahasa Jawa berhuruf Jawa.

“Mencermati bagaimana kerja penerbitan di masa belum ada komputer dan manajemen transportasi belum secanggih sekarang, saya berpendapat, yang dikerjakan Tan Khoen Swie adalah sesuatu yang luar biasa,” kata Sardono W Kusumo, seniman tari asal Solo, yang banyak membantu penelusuran situs penerbitan ini.

TAN Khoen Swie, seperti dipaparkan Ketua Tim Pelestarian Kusharsono, dilahirkan di Wonogiri, sekitar tahun 1833. Dari berbagai referensi, kemudian diketahui bahwa Khoen Swie adalah pengurus Kioe Kok Thwan, organisasi masyarakat Tionghoa di Kediri.

Lantas, pada tahun 1935 di Kediri sudah terbit majalah bulanan Tionghoa berbahasa Melayu, bernama Soeara Saw Kauw Hwee. Sebagian besar isinya memuat faham kebatinan Tionghoa, yakni Tao, Khong Hu Cu, dan Buddha. Di majalah itu, Khoen Swie menjadi redaktur sekaligus pemimpin redaksi dan penulis.

“Sumber lain juga mengatakan, Tan Khoen Swie kala itu berambut panjang. Ini ada maksudnya, sebab saat itu ada gerakan bersama memanjangkan rambut yang bertujuan diam-diam menentang kekejaman Pemerintah Belanda dan Jepang,” kata Kusharsono.
Perjuangan itu, menurut dia, didasari faham ajaran yang dianut tokoh penerbit Kediri itu, yang umumnya mengajak berbuat baik dan melarang keburukan. Bahkan, pada masa penjajahan Jepang, ia juga, bersama Kiai Fatah dari Tulungagung, pernah ditahan dan disiksa tentara Dai Nippon.

Militansi Tan Khoen Swie dalam menentang penjajahan antara lain terlihat dari buku Tjinta Kebaktian pada Tanah Air, terbitan tahun 1941. Demikian pula dalam beberapa buku lain, seperti Bhagawad Gita, Dewa Rutji, dan Bima Boengkoes, yang mengurai rasa cinta kebenaran dan cinta Tanah Air.

Ratusan buku terbitan lain, seperti telah disinggung di muka, temanya beragam. Misalnya Nitimani karya pengarang terkenal R Tanojo, yang banyak mengulas rahasia bersuami-istri, termasuk membahas liku-liku bersenggama. Demikian pula buku Asmaragama, yang dalam bahasa kini berisi sex education.

Buku-buku kawruh kebatinan juga banyak diterbitkan dan digemari. Ini juga tak lepas dari strategi kontra penjajahan Belanda, yang akan langsung melarang pengedaran buku tertentu jika terlalu terang-terangan menentang rezim kolonial.
Buku kebatinan yang telah diterbitkan antara lain berjudul Poestoko Rantjang, Tjipto Goegah, Sasmita Rahardja, Niti Prana, Djampi Gaib, juga Wedotomo. Ada lagi buku-buku petunjuk praktis, misalnya buku tulisan Tan Tek Sui tentang cara meramal.

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Kediri kini sedang menelusuri kembali situs-situs kuno, seperti lingkungan penerbitan Tan Khoen Swie, makam ulama Syech Sulaiman al Wasil, dan tokoh kejawen tempo dulu Ponco Legowo.

Wali Kota HA Maschut berharap, keluarga ahli waris Tan Khoen Swie mengizinkan cetak ulang atas buku-buku terbitan Boekhandel tersebut. “Jika sudah ada izin, pemerintah kota akan memasukkan buku-buku cetak ulang itu ke Museum Airlangga, sebagai bukti atas pengakuan bahwa karya Tan Khoen Swie merupakan bagian dari sejarah Kota Kediri,” ujarnya.

Bagi Drs Sudarmono SU, dosen sejarah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), ketertarikan Pemkot Kediri menelusuri kembali titik-titik sejarah tempo dulu tergolong ide yang menarik dan langka.

Sebab, biasanya pemerintah daerah saat ini lebih disibukkan oleh pembangunan proyek-proyek fisik berdana milyaran rupiah. “Dalam konteks Kediri, penelusuran sejarah menjadi makin penting karena kota ini menyimpan banyak kisah, ada banyak memori kolektif di sini,” kata Sudarmono, yang hadir dalam Sarasehan Pelestarian dan Pengembangan Situs Tan Khoen Swie, baru-baru ini.

Hanya saja, baik Sardono W Kusumo, Sudarmono, maupun drg Sutjahjo Gani (cucu buyutnya Tan Khoen Swie), sama-sama mengingatkan agar pelestarian situs penerbitan ini jangan menjebak kita pada pengutamaan hal-hal mistik belaka.
Sutjahjo Gani mengungkapkan, kakek buyutnya memang mempunyai kemampuan supranatural. Itu pulalah yang membuatnya dapat lolos dari sel tahanan Pemerintah Jepang. Namun, ia mengingatkan, olah batin yang didalami dan dimiliki Tan Khoen Swie sama sekali tidak digunakan dalam pengoperasian penerbitan.

“Ini dua hal yang berbeda. Untuk penerbitan, kakek saya 100 persen menggunakan pendekatan bisnis, dan tentu saja perjuangan penyebaran ide-ide. Sementara kemampuan supranatural tak berkait dengan gerak penerbitan. Itu ruang pribadi beliau,” katanya.

Sardono W Kusumo dan Sudarmono menambahkan, akan lebih baik jika buku-buku Khoen Swie dijadikan bahan diskusi rutin di rumah asli Jalan Dhoho. Tentu saja setelah ada izin dari Ny Yuriah Tanzil sebagai ahli waris.

“Diskusi atau bedah buku akan lebih bermakna daripada sekadar mengeramatkan tempat-tempat wingit. Kegiatan semacam itu akan berfungsi ganda. Di satu sisi kepentingan pelestarian tercapai, di sisi lain kepentingan pencerdasan generasi mendatang juga teraih,” ujar Sardono. (ADI PRINANTYO, ARDUS M SAWEGA)

Sumber: Kompas, Jumat, 7 Juni 2002

Pemenang Sayembara Eks “Kunstkring”

Juni 7, 2002

Gedung eks kantor imigrasi Jakarta Pusat (eks Kunstkring), yang dibangun tahun 1912 oleh arsitek PAJ Moojen, kini dalam kondisi rusak. Pemerintah Provinsi DKI bermaksud merevitalisasikannya. Bekerja sama dengan Lembaga Warga Peduli Bangunan Tua (Walibatu) , Pemprov DKI mengadakan sayembara gagasan fungsi dan pengelolaan. Dalam pengumuman pemenang yang diterima Kompas, Sabtu (12/7), terpilih Dastin Hillery (Gedung Perikatan Seni Jakarta) sebagai juara I, disusul Suci Mayang Sari (Revitalisasi Gedung Eks Imigrasi atau Kunstkring Gebouw sebagai Gedung Komunitas Seni Arsitektur Jakarta) dan Agus Surja Sadana Widjaja (Pengembangan Restoran Tempo Doeloe dan Galeri Budaya “Kunstkring” sebagai Upaya Membangun Kemandirian Pengelolaan Gedung Kantor Imigrasi). (*/OSA)

Sumber: Kompas, Jumat, 7 Juni 2002