Archive for Maret, 2002

Bangunan Tua, Saksi Sejarah Kota Bandung

Maret 24, 2002

SEJARAH sebuah kota tidak hanya bisa ditelusuri dari perjuangan masyarakatnya. Selain melalui kondisi geologi, masih banyak saksi bisu lainnya yang bisa menceritakan perjalanan masa lalu sebuah kota, terutama ketika kota tersebut memasuki masa jaya.

Kota Bandung sebenarnya termasuk salah satu kota di Indonesia yang paling beruntung karena masih memiliki salah satu saksi sejarah masa lalunya yang bisa dibaca lewat bangunan-bangunan tua dengan berbagai langgam arsitekturnya. Melalui salah satu kekayaan itu, setiap orang bisa menelusuri perjalanan sejarah kota dan masyarakat Bandung, tergantung dari kepentingannya.

Dari segi arsitektur, Bandung pernah dijuluki sebagai laboratorium arsitektur paling lengkap karena memiliki begitu banyak kekayaan arsitektur yang hingga kini menjadi sumber inspirasi dan bahan penelitian yang tak habis-habisnya untuk digali. Berbagai bangunan tua bukan hanya mampu menceritakan bagaimana awal kota ini dibangun. Tetapi, dari sudut pandang lain-terutama dalam hubungan dengan peringatan 400 tahun VOC-bisa diketahui bagaimana kuku-kuku penjajah mulai mencengkeram daerah yang selama ini dijuluki Bumi Parahyangan untuk mengeksploitir sumber daya alam dan manusianya.

Dataran Tinggi Priangan dijadikan salah satu wilayah perkebunan sejak tahun 1870 dengan pusat dan sekaligus tempat tinggal mereka di Kota Bandung. Cikal bakal pembukaan areal perkebunan tersebut masih bisa disaksikan lewat bangunan tua yang kini dijadikan pusat pemerintahan Kota Bandung.

Gedung tersebut dibangun tahun 1819 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Der Cappelen atas usul Dr De Wilde yang saat itu jadi Asisten Residen Priangan (Balai Kajian Jarahnitra, 1998). Bangunan tersebut sebelumnya merupakan gudang tempat menyimpan kopi. Karena bentuk atapnya datar, masyarakat menjuluki gedung tersebut gedong papak. Papak artinya datar.

Akan tetapi, jika ditilik dari usianya, umur bangunan pendopo Kabupatan Bandung jauh lebih tua. Bangunan yang merupakan tempat tinggal bupati-bupati Bandung dan kini dijadikan tempat kediaman resmi Wali Kota Bandung itu didirikan Bupati RAA Wiranatakusumah II pada tahun 1810. Saat itu bertepatan dengan kepindahan ibu kota kabupaten dari Krapyak ke Kota Bandung.

MASA keemasan pembangunan fisik Kota Bandung ditandai dengan maraknya pembangunan gedung-gedung modern sejak akhir abad ke-19. Masa itu ditandai dengan dipindahkannya ibu kota Priangan dari Cianjur ke Bandung pada tahun 1864. Namun, dampak positif kemajuan sosial-ekonomi kota ini barulah memperlihatkan perkembangan yang luar biasa sejak direncanakan sebagai ibu kota Hindia Belanda, menggantikan Batavia yang sanitasinya dinilai kurang mendukung. Usul pemindahan ibu kota tersebut disampaikan HF Tillema (1916) dan disetujui Gubernur Jenderal Limburg Van Stirum.

Rencana boyong pusat-pusat kegiatan pemerintahan itu bukan hanya bisa disaksikan melalui berbagai instansi dan BUMN tingkat pusat yang hingga kini tetap bertahan di Bandung. Namun, bersamaan dengan rencana tersebut dibangun pula gedung-gedungnya, baik untuk perkantoran maupun tempat tinggal.

Dari segi arsitektur, era ini ditandai dengan ditinggalkannya langgam arsitektur Indische Empire Stijl sebagai bentuk bangunan yang paling hebat pada masa sebelumnya. Salah satu bangunan dengan langgam gaya arsitektur tersebut bisa disaksikan lewat Gedung Pakuan yang kini dijadikan tempat kediaman resmi Gubernur Jawa Barat (Jabar) di Jalan Oto Iskandar Dinata dan Markas Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Bandung di Jalan Merdeka.

Selain pernah dijadikan tempat kediaman Residen Priangan dan Gubernur Jabar, Gedung Pakuan pernah menjadi tempat kediaman resmi Wali Negara Pasundan tatkala Provinsi Jawa Barat menjadi negara Pasundan. Nama Gedung Pakuan diusulkan Dalem Istri RAA Wiranatakusumah V.

Sebagai sebuah daerah yang mulai berkembang jadi kota, Kota Bandung mengalami penataan yang lebih komprehensif sejak tahun 1920-an. Ditandai dengan pembangunan gedung-gedung yang dilakukan bersamaan dengan rencana pemindahan ibu kota telah mengundang perhatian para perancang kota dan bangunan. Salah seorang di antaranya perancang terkemuka, Ir Thomas Karsten, yang merancang Bandung sehingga gagasannya kemudian dikenal dengan “Plan Karsten”.

Dalam mengantisipasi perkembangan kota ia mengusulkan gagasan perluasan wilayah kota untuk 25 tahun ke depan dari semula 2.835 ha (1930) menjadi 12.758 ha yang diperuntukkan 750.000 penduduknya. Gagasan ini diperlukan untuk tetap mempertahankan Bandung sebagai Kota Taman yang membutuhkann ruang terbuka yang cukup luas.

SELAIN dikenal sebagai Kota Taman yang kemudian melahirkan berbagai sanjungan karena kecantikannya, di bidang arsitektur, Kota Bandung mewariskan kekayaan berbagai langgam arsitektur. Lewat bangunan-bangunan tua Gedung Sate yang hingga kini tetap menjadi landmark Kota Bandung, kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) yang berusaha memadukan gaya arsitektur modern dan tradisional, kota ini masih menyimpan kekayaan gaya arsitektur art deco.

Seni kebangkitan art deco di Kota Bandung mencapai puncaknya pada tahun 1920-an. Salah satu di antaranya adalah Gedung Bumi Siliwangi yang kini dijadikan Kantor Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Gedung yang hampir menyerupai kapal laut itu merupakan karya perancang Prof Wolf P Schoemaker. Bangunan ini pada awalnya merupakan vila milik DW Barrety yang dipersembahkan untuk istrinya.

Tahun 1964, gedung tersebut dibeli pemerintah dan kemudian digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG), cikal bakal Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung.

Langgam gaya arsitektur art deco yang tak kurang jumlahnya bisa dijumpai di sepanjang Jalan Braga, salah satu jalan paling bergengsi di Kota Bandung, di samping langgam gaya arsitektur lainnya. Maklum, pada saat itu di Bandung terdapat lebih dari 70 perancang bangunan. Bahkan, tak kurang dari Ir Soekarno, Presiden RI pertama, sempat memberi warna dan kekayaan arsitektur bangunan di kota ini. Bangunannya dicirikan dengan atap bertingkat dua dan bagian atasnya terdapat semacam gada.

Sayang, sebagian bangunan-bangunan yang bisa menceritakan tentang sejarah kota, kebudayaan dan seni arsitektur tersebut mulai banyak diruntuhkan. Beberapa di antaranya memang ada yang berhasil diselamatkan berkat usaha gigih yang dilakukan para pengurus Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung (Bandung Heritage). Tetapi, sebagian lainnya sudah tidak jelas lagi karena sudah rata dengan tanah. Dengan kekuasaan rezim ekonomi, di atasnya sudah berdiri bangunan baru. Jadi, banyak yang mengkhawatirkan Bandung akan kehilangan salah satu identitas dan sekaligus kekayaan budayanya.

Entah mengapa Pemerintah Kota Bandung bisa memberikan izin. (hers)*

Sumber: Kompas, Minggu, 24 Maret 2002

Iklan

Bangunan Peninggalan Belanda Belum Sepenuhnya Dukung Wisata

Maret 7, 2002

Malang, Kompas – Banyaknya bangunan peninggalan pemerintah kolonial Belanda (biasanya disebut bangunan Indis) di Malang belum sepenuhnya mampu mendukung wisata kota. DPRD maupun pemerintahan di Malang saat ini juga belum mampu memperkuat perangkat hukumnya untuk mempermudah pelestarian bangunan-bangunan peninggalan tersebut.

“Banyak bangunan Indis di Malang tidak terdukung menjadi kawasan konservasi. Seharusnya ada upaya hukum pemerintah untuk melestarikannya. Misalnya, kebijakan beban pajaknya nol persen,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Malang Oetojo Sardjito, Rabu (6/3), di Malang.

Oetojo juga mengatakan, kawasan paling banyak bangunan peninggalan Belanda berada di wilayah Lawang, Kabupaten Malang. Pelestarian bangunan-bangunan tua itu agar tidak dibatasi untuk wilayah Kota Malang atau Kabupaten Malang saja, tetapi perangkat hukum yang dibuat harus bisa diterapkan bersama di seluruh wilayah Malang. Upaya pelestarian bangunan peninggalan mampu menjadi pendukung potensi pariwisata kota. Dalam hal ini, potensi pariwisata kota bernuansa kolonial.

Oetojo mengatakan, kebijakan pelestarian bangunan tua yang terakhir pada sekitar tahun 1985 dalam bentuk Surat Keputusan Wali Kota Malang. Namun, kebijakan itu hingga kini hanya tersimpan dan tidak sepenuhnya mendukung pelestarian bangunan-bangunan Indis. Bangunan peninggalan di wilayah Kota Malang kini sudah banyak yang berganti bentuk dan beralih fungsi.

“Bangunan Indis di Kota Malang sudah makin tergusur,” kata Oetojo. Upaya ke depan untuk lebih mewujudkan wisata kota di Kota Malang juga termasuk mengembalikan barang-barang peninggalan purbakala dari Malang yang tersebar di berbagai tempat.

Di Belanda kini banyak disimpan barang-barang peninggalan yang bersejarah dari Kota Malang. Perjanjian kerja sama ingin ditempuh, agar pemegang barang peninggalan bersejarah di Belanda itu mau mengembalikannya.

Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) Jatim Dwi Cahyono mengatakan, pelestarian bangunan Indis memang harus didukung perangkat hukum yang memadai. Bangunan peninggalan Belanda saat ini telah menjadi monumen hidup, yakni bangunan bersejarah yang masih bersifat fungsional.

Bangunan peninggalan itu masih banyak dijadikan tempat tinggal, dijadikan kantor pemerintah, atau swasta. Itu sangat mendorong terjadinya perubahan bentuk maupun fungsinya. Karena itu, harus segera dibuat perangkat hukum yang bisa meringankan pemilik atau pengelola bangunan tersebut agar mau melestarikan sesuai keasliannya. Keringanan itu misalnya dalam hal pembebasan pajak.

Menurut Dwi, upaya yang dapat ditempuh dalam waktu dekat adalah melakukan inventarisasi bangunan Indis melalui registrasi, disusul pengurangan beban pajak yang diharapkan turut meringankan biaya pemeliharaan bangunan tersebut. (NAW)

Sumber: Harian Kompas, Kamis, 7 Maret 2002.