Archive for Juni, 2001

Kebayoran Baru, Tidak seperti Dulu

Juni 22, 2001

PENGANTAR REDAKSI
KOTA Jakarta tanggal 22 Juni 2001 ini genap berusia 474 tahun. Cukup tua. Tetapi, yang dulu sempat bernama Sunda Kalapa, Jayakarta, dan Batavia, setelah lebih empat abad, boleh dikata tidaklah tua-tua keladi yang makin tua makin menjadi. Jakarta dengan rongrongan segala masalah, kondisinya boleh dibilang makin merongsok.

Menyambut ulang tahun Jakarta, hari ini diturunkan tiga tulisan di halaman 25, 26, dan 27 ditambah perjalanan sejarah Jakarta dalam bentuk info grafik di halaman 28. Kesemuanya dikumpulkan dan ditulis wartawan Kompas.

MEMBICARAKAN bagaimana pertumbuhan Kota Jakarta, tidak bisa dilepaskan dari kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kawasan itu 53 tahun lalu disiapkan sebagai kota satelit, sebuah kota taman yang asri, sejuk, hijau, dan sangat beken saat itu. Planolog M Soesilo dari Central Planologisch Bureau tahun 1948 mengatakan, Kebayoran Baru menyiapkan kawasan tersebut, yang diharapkan bisa meniru kawasan Menteng, yang saat itu telah menjadi kawasan permukiman yang diidamkan warga Jakarta saat itu.Kini zaman berlalu, kawasan permukiman yang dirancang nyaman itu cenderung menjadi tak terkendali pertumbuhannya. Pemerintah Daerah (Pemda) DKI boleh saja berkilah perkembangan zaman, perkembangan masyarakat maupun ekonomi yang menyebabkan berubahnya wajah Menteng atau Kebayoran Baru. Namun, dalam banyak hal-seperti juga kawasan lainnya-tidak terkendalinya, atau centang-perenangnya, perkembangan Ibu Kota itu juga disebabkan oleh ketidakkonsistenan Pemda DKI melaksanakan rencana tata ruangnya.

Kalaupun kini telah tersusun Jakarta 2010 (sebutan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2000-2010), masyarakat umumnya pesimistis hal itu akan terimplementasikan di lapangan. Pengalaman terhadap Rencana Umum Tata Ruang 1985-2005 (yang “dihapus” oleh Jakarta 2010) itu cukup membekas, bagaimana sebuah rencana kota seringkali tak lebih dari “macan kertas yang ompong”. Berbagai kepentingan atau dalih, dengan gampang merubah sebuah peruntukan kota. Bukan hal aneh lagi jika kawasan “hijau”, di lapangan bisa berubah menjadi “kuning” (permukiman) atau “merah” (komersial).

Dengan demikian, jika di kawasan permukiman Menteng atau Kebayoran Baru kini bertumbuhan gedung-gedung jangkung komersial tidak perlu diherankan. Kilah “deviasi” untuk penyimpangan biasanya cukup ampuh untuk menjawab mengapa sebuah peruntukan kota dalam rencana induk bisa berubah dalam kenyataannya.

SEKARANG, orang mungkin masih boleh merasa bangga tinggal di kawasan Kebayoran Baru. Kawasan prestisius yang berada di tengah Kota Jakarta. Lingkungannya asri, jalanan rapi, dan berbagai fasilitas tersedia, mulai dari fasilitas perdagangan, perbankan, restoran, rumah sakit, hingga pendidikan.
“Dulu, kami ini disebut orang udik, orang pinggiran Jakarta,” kata Soebroto (76), pensiunan Departemen Pekerjaan Umum yang sejak tahun 1954 tinggal di kawasan Kebayoran Baru.

Pantas saja disebut “udik” karena Kebayoran Baru dulu letaknya terpisah dari Jakarta, sekitar delapan kilometer ke arah selatan. Untuk masuk daerah tersebut, hanya ada dua jalan melalui Kebayoran Lama lewat ujung Jalan Kyai Maja atau lewat Manggarai lalu masuk ke Jalan Wolter Monginsidi yang becek. Tak bisa lewat Jalan Sudirman seperti sekarang, karena jalan tersebut dulu masih belum ada.

Tak heran karena sulitnya jalan menuju kawasan Kebayoran Baru, orang harus mikir-mikir jika disuruh tinggal di daerah tersebut meski sudah dibangun kompleks perumahan yang tertata rapi sekitar tahun 1953. Selain takut dihadang Mat Item, jagoan Kebayoran Lama yang dikenal sangar, daerah itu masih sangat sepi. Tak aneh jika tanah di daerah itu harganya sangat murah, cuma sekitar Rp 100 per meter persegi atau sama dengan sebiji permen sekarang.

“Ketika baru dibangun menjadi Kota Satelit Kebayoran Baru tahun 1954, rumah ini harganya cuma Rp 45.000 dengan luas tanah 330 meter persegi,” kata Husni Thamrin Ahmad yang sejak dulu mendiami rumahnya di belokan Jalan Cikajang, Kebayoran Baru.

Meski sudah dijadikan Kota Satelit, belum ada angkutan umum yang memadai menuju Kebayoran Baru, kecuali robur (semacam minibus) dan oplet tua yang bentuknya lebih jelek dari oplet “Si Doel” sekarang. Ongkosnya masih murah, tahun 1955 cuma Rp 10 dari CSW (Central Stichting Wederopbouw) menuju Gambir, kawasan paling ramai saat itu.

Kusir delman ogah-ogahan jika diminta mengantar ke Kebayoran Baru, kecuali jika memang belum dapat penumpang. Supaya nyaman, biasanya pemilik rumah di Kebayoran memiliki sepeda jengki yang bisa dikayuh sewaktu-waktu.

Meskipun masih minim fasilitas, ibu-ibu yang mau berbelanja tak pernah kesulitan. Tersedia tiga buah pasar yang cukup memadai, masing-masing Pasar Santa di sebelah selatan Gereja Katolik Santa, Pasar Blok A atau pasar paling mewah saat itu Majestik.

“Sekali belanja cuma menghabiskan sekitar Rp 7-Rp 10. Itu pun sudah komplet, mulai dari sayuran, tempe, hingga daging,” kata Ny Soebroto yang menggambarkan gaji suaminya saat itu sekitar Rp 950 sebulan. Dengan gaji tersebut dia masih bisa menabung dan sekali-kali menonton film di Bioskop Majestik Theatre-satu-satunya bioskop di kawasan tersebut saat itu-yang tarifnya sekitar Rp 2 dan penonton dipisah menjadi tiga kelas.
Hampir setiap akhir pekan, Soebroto dan keluarganya berekreasi ke danau alam yang terletak di antara Jalan Wijaya dan Jalan Darmawangsa sekarang. Daerah sekitar danau ditumbuhi semak dan pohon-pohon besar, tetapi anak-anak sangat menyukai danau tersebut karena airnya sangat jernih, bisa bersampan, dan memancing ikan. “Ikannya besar-besar. Cuma bermodal cacing yang diperoleh dari sekitar danau, pulang rekreasi bisa dapat ikan,” kata Soebroto, mengenang. Kini, yang disebut danau indah tersebut telah berubah menjadi rumah-rumah mewah dan lapangan golf.

BUKAN hanya danau yang berubah fungsi menjadi lapangan golf. Taman serta jalur hijau yang dulu membuat suasana adem dan asri, kini tak ketahuan lagi riwayatnya atau sudah “ditumbuhi” bangunan. Padahal ketika dirancang planolog lokal M Soesilo, Kebayoran Baru diharapkan bisa meniru kawasan Menteng, kota taman yang asri, sejuk, hijau dan sangat beken saat itu.

Dirancang sebagai kota hunian untuk masyarakat kelas menengah, Kebayoran Baru saat itu memanfaatkan lahan pertanian dan ladang sepi penduduk seluas 730 hektar. Sekitar 85 hektar dari lahan yang tersedia, digunakan untuk membangun 2.676 rumah tipe kecil, serta 115 hektar digunakan untuk membangun rumah tipe menengah. Selain itu, disiapkan pula lahan seluas 105 hektar untuk vila dan flat serta hanya 18 hektar lahan yang disediakan untuk membangun 505 toko dan fasilitas perdagangan.

Dari luas lahan yang ada, bagian terbesar atau sekitar 25 persen digunakan untuk membangun jalan yang luasnya mencapai 181 hektar. Bagian lainnya untuk taman seluas 53 hektar, tempat olahraga 9,6 hektar, serta kuburan dan sawah seluas 54 hektar. Dari peruntukan lahan seperti ini, berarti sejak dari dulunya Kebayoran Baru memang dirancang sebagai kawasan hunian yang berwawasan lingkungan, jauh sebelum pemerintah menggembar-gemborkan perlunya kelestarian lingkungan.

Namun, kini peruntukan lahan tersebut, sudah jauh berubah. Pertengahan 2001 ini, luas kawasan Kebayoran Baru sudah mencapai 1.291 hektar atau bertambah 561 hektar dari rencana semula. Bagian terbesar dari lahan yang tersedia, justru digunakan untuk perumahan yang mencapai 718 hektar atau hampir 10 kali lipat dari rencana awalnya.

Bagian perumahan yang mencapai 55 persen dari luas kawasan tersebut, masih ditambah lagi dengan berkembangnya areal perkantoran yang memanfaatkan lahan seluas 66,5 hektar serta kegiatan perdagangan yang mencapai 57,3 hektar. Padahal areal perkantoran sebelumnya tak pernah direncanakan, sedangkan areal perdagangan tidak seluas itu cuma 28 persen dari luas yang ada sekarang.

Kawasan perdagangan yang semula terpusat di Blok M dan Pasar Majestik, kini telah berkembang ke segala arah. Jumlah toko yang rencananya 505 unit, kini yang tercatat resmi sudah 2.100 unit. Belum lagi pedagang kaki lima yang menguasai 23 titik di sekitar Kebayoran Baru, mulai dari terminal sekitar pasar, sekolah, perkantoran hingga taman-taman yang asri.

Rumah-rumah yang dulunya tertata baik dan halaman hijau di bagian depannya, kini telah berubah menjadi toko, kantor, atau kegiatan perdagangan. Halaman hijau di bagian depan rumah, kini disemen beton untuk tempat parkir pengunjung toko, kantor, bengkel, atau salon.

WALI Kota Jakarta Selatan Abdul Mufti, tidak menampik adanya perubahan fungsi lahan di kawasan Kebayoran Baru. Bukan sekadar berubah, tetapi Kota Satelit Kebayoran yang dulunya terpisah dari pusat kegiatan usaha dan perkantoran yang terletak di sekitar Gambir dan Harmoni, kini telah bersatu seiring dengan pembangunan Jalan Jenderal Sudirman tahun 1960-an.

Wali Kota menuding, perubahan fungsi lahan ini karena sikap masyarakat yang tidak mau peduli terhadap peraturan. Padahal sudah ada aturan yang tegas seperti Surat Keputusan Gubernur Bd3/1972 dan 203/ 1977 yang melarang penggunaan rumah tempat tinggal untuk kantor atau tempat usaha.

Meski demikian, Wali Kota tak sepenuhnya menyalahkan masyarakat. Lokasi Kebayoran Baru yang strategis serta lingkungannya yang nyaman, membuat pengusaha berlomba-lomba mendekatkan kegiatan usahanya pada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan. Di sisi lain, masyarakat juga menginginkan perubahan fungsi lahan dari perumahan menjadi perdagangan dan jasa karena bisa mendatangkan pendapatan. Jadi, klop-lah pelanggaran peruntukan lahan di Kebayoran Baru karena didukung berbagai kalangan.

“Di satu sisi masyarakat membutuhkan, pengusaha melihat adanya peluang dan di sisi lain pemerintah daerah memberikan kondisi untuk terjadi pelanggaran,” kata DN Baskoro, Ketua Perkumpulan Pengusaha Kebayoran Baru.

Semestinya, menurut Baskoro, pemerintah harus bersikap tegas, mana lahan yang boleh untuk tempat usaha dan mana yang terlarang. Selain itu, produk hukum yang mengatur penggunaan lahan di Kebayoran Baru, banyak yang sudah kedaluwarsa, tidak antisipatif, dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Paling enak, memang, jika semua pihak lepas tangan. Kenyataannya, memang demikian. Penggunaan lahan di Kebayoran Baru sudah tidak karuan. Rumah menjadi kantor, bengkel, apotek, toko, hingga salon. Paling menyedihkan tentu saja taman kota yang dulunya hijau, teduh, asri, dan banyak disinggahi burung-burung, kini kondisinya menyedihkan.

Taman Puspa, misalnya, yang dulu menjadi tempat favorit anak-anak bermain kucing-kucingan, kini sudah dipenuhi pedagang kaki lima. Taman Mataram yang rindang, kini sebagian dimanfaatkan pompa bensin. Warga kawasan Blok P Kebayoran-yang tahun 1960-an dulunya merupakan perumahan Bank Indonesia dan BNI 46-yang dulu asri kini seringkali direndam banjir. Sebuah danau atau empang di kawasan itu telah berubah menjadi lapangan golf, dan sejumlah rumah mewah. Belum lagi apartemen dibangun megah di seputaran permukiman itu.”Dulu air, masih bisa parkir di empang itu, sekarang mah kalau hujan air parkirnya di permukiman kami. Jadinya banjir,” kata Tarti, seorang warga Blok P.

Begitu pun Taman Puring yang hijau, kini sebagian dimanfaatkan untuk kantor polisi dan sebagian lainnya ditutup seng karena jadi tempat jualan barang-barang loakan. Keindahan taman-taman tersebut, kini sudah tak kentara lagi. Kebayoran Baru, sudah tidak seperti dulu dan Jakarta pun berkembang ke mana-mana, seperti sebuah taman tak terurus. (Try Harijono)

Sumber: Harian Kompas, Jumat, 22 Juni 2001

Kota Taman Pertama di Indonesia

Juni 22, 2001

ENTAH mengapa dinamakan “menteng”. Ada yang menyebut nama itu diambil dari nama Daeng Menteng, tokoh Bugis yang sangat berpengaruh di Batavia dan oleh kompeni dua abad lalu diberi konsesi menguasai wilayah yang disebut Menteng sekarang.

Ada pula yang mengatakan, nama itu diambil dari buah menteng (Baccaurea racenosa) yang bentuknya mirip duku Palembang. Kulit buahnya kuning kehijauan, sedangkan daging buahnya putih keunguan dan rasanya manis-manis kecut.

Dari mana pun nama itu berasal tak jadi soal, yang jelas kawasan Menteng mulai dibangun pemerintah kolonial Belanda tahun 1920. Tujuannya untuk permukiman orang-orang Eropa dan pribumi kelas atas. Lokasinya persis di sebelah selatan Koningsplein atau Medan Merdeka dan tak jauh dari Weltervreden atau wilayah sekitar Gambir dan Pejambon yang sudah lebih dulu berkembang saat itu.

Dirancang sebagai kota taman, perencanaan kawasan Menteng dilakukan sangat serius. Di kawasan yang asalnya ladang penduduk dan dipenuhi pohon kelapa itu, hanya boleh dibangun rumah-rumah yang bentuknya ditentukan pemerintah kolonial. Selama pembangunan berjalan, disediakan pula trem atau kereta listrik yang masuk dari arah Medan Merdeka Timur terus menuju Menteng Raya-Gondangdia-Wahid Hasyim-Tanah Abang-Glodok dan kemudian Gajahmada.

Khusus untuk rumah, pembangunannya diawasi ketat melalui Bataviasche Bouwverordening 1899 atau Peraturan Tata Bangunan Kota yang pertama untuk Hindia Belanda. Aparat birokrasi pemerintah, betul-betul menegakkan peraturan, tak mau kompromi dalam menindak pelanggaran dan tak bisa disuap seperti birokrat sekarang.

Oleh karena itu, berdirilah rumah-rumah yang bentuknya sangat khas dan unik seperti bergaya klasik, oud indische stijl, art deco, dan gaya vila Eropa di alam tropis. Selain itu terdapat pula bangunan-bangunan pelayanan seperti gedung NV de Bouwploeg yang menjadi Masjid Cut Mutia sekarang, gedung Bataviasche Kunstkring yang menjadi Kantor Imigrasi dan sebagian dihancurkan, maupun gedung Nassaukerk yang kemudian menjadi Gereja St Paulus dan Gereja Theresia.

Sementara itu untuk mewujudkan impian sebagai kota taman, tersedia beberapa ruang terbuka seperti Taman Surapati, Taman Cut Mutia dan ruang hijau terbuka lainnya yang luas dan asri. Tidak lupa disediakan pula saluran pengendali banjir untuk memberikan kenyamanan pada penghuninya.

Maklum saja, kawasan sekitar Sarinah sekarang dan Gereja Theresia, masih sering dilanda banjir besar. “Kalau banjir, banyak mobil mogok,” kata Adolf Heuken SJ, yang tinggal di Menteng sejak tahun 1960-an dan baru saja meluncurkan buku Menteng Kota Taman Pertama di Indonesia.

Menteng menjadi bertambah ramai, ketika tahun 1950-an dibangun Jalan MH Thamrin yang menghubungkan Lapangan Monas dengan Kota Baru Kemayoran. Penghuni Menteng pun semakin terusik ketika tahun 1970-an-seiring dengan melimpahnya rezeki minyak-banyak pejabat-pejabat yang korup mencari rumah di sekitar Menteng. Jalan raya pun kemudian diaspal mulus untuk meningkatkan kenyamanan para pejabat termasuk pimpinan negara yang tinggal di sekitar Menteng.

Penataan kawasan Menteng menjadi tak terkendali ketika tahun 1980-an dibangun jembatan layang yang menghubungkan Jalan HOS Cokroaminoto dengan kawasan Kuningan.

Menteng bukan hanya tak terkendali, tetapi kenyataannya berubah fungsi dari kawasan hunian menjadi kawasan campuran antara hunian, perkantoran dan kegiatan usaha hingga saat ini. Jalan-jalan pun lebih mirip sebagai tempat parkir liar. Jadi tidak usah heran jika di antara rumah-rumah mentereng Menteng, kini menyelip juga perkantoran, rumah makan, salon dan sekolah. (thy)

Sumber: Harian Kompas, Jumat, 22 Juni 2001

Kawasan Menteng Masih Asyik “Dikeceng”

Juni 22, 2001

SEBUAH bunga teratai berwarna putih, mekar di tengah kolam yang airnya tak terlalu jernih. Di atas daunnya yang hijau dan lebar, hinggap seekor katak kecil. Lama tak bergerak, seolah-olah katak kecil itu sedang melihat ikan emas yang sedang menggerak-gerak lincah di tengah kolam. Suasana sekitarnya sangat nyaman. Angin berhembus sepoi, sedangkan pohon-pohon yang di sekitarnya memberi kesan asri dan keteduhan.

Suasana indah dan nyaman seperti ini, bukan terdapat dalam dongeng. Bukan pula terdapat di tengah hutan nun jauh di sana, tetapi terdapat di tengah Kota Jakarta. Tepatnya di Situ Lembang, tak jauh dari Jalan Imam Bonjol, kawasan Menteng.

Kawasan Menteng yang dibangun pemerintah kolonial Belanda mulai tahun 1920, memang dari dulu hingga sekarang tetap asri seperti ini. Suasananya lingkungannya yang tertata rapi, jalan-jalannya yang lebar dan beraspal mulus serta pohon-pohonnya yang rindang, membuat Menteng semakin mentereng di tengah hiruk-pikuknya Kota Jakarta. Tidak heran jika Menteng banyak dikeceng (dilirik) berbagai kalangan, mulai dari pejabat negara hingga pengusaha terkemuka.

Seolah gengsi dan status sosial mereka terangkat jika tinggal di kawasan yang dulunya untuk hunian orang Eropa dan pribumi kalangan atas ini. Apalagi, Menteng yang luasnya sekitar 607 hektar, letaknya sangat strategis hanya “selangkah” dari pusat pemerintahan Jakarta maupun pusat pemerintahan negara.

Banyak kalangan berlomba-lomba mendapatkan rumah di kawasan ini. Uang dalam hitungan ratusan juta hingga milyar rupiah yang bagi masyarakat lain sangat berharga, tak bakalan laku untuk mendapatkan rumah di kawasan ini. Bahkan uang Rp 2 milyar-Rp 3 milyar yang jumlahnya bagi sebagian orang sangat luar biasa, untung-untungan jika bisa mendapatkan rumah di kawasan paling elite ini.

“Rumah ini sudah ditawar Rp 5,5 milyar, tetapi tidak saya lepaskan karena sekitar dua atau tiga tahun mendatang, harganya pasti lebih tinggi lagi,” kata seorang pemilik rumah di Jalan Sumenep yang rumahnya masih asli dan tergolong “sederhana” untuk kawasan Menteng. Atapnya genteng biasa, dinding bawahnya batu kali sedangkan pintu dan jendelanya dihiasi kaca patri.

BAGI sebagian orang yang sudah berhasil mendapatkan rumah di kawasan elite Menteng, tidak selamanya mempertahankan rumah sesuai bentuk aslinya. Sebagian besar justru merombak rumah sesuai selera hatinya tanpa memperhatikan estetika bangunan dan keserasian dengan lingkungan Menteng yang awalnya dirancang sebagai kota taman yang asri.

Tengoklah rumah-rumah bertingkat di Jalan Imam Bonjol, Tengku Umar maupun Jalan Diponegoro. Rumah yang dulunya bergaya tradisional barat dan art deco ini, kini sudah berubah wujud menjadi rumah-rumah bergaya modern. Bahkan halaman luas yang terdapat di bagian belakang dan depan rumah, dihabiskan untuk garasi atau bangunan tambahan.

Pemandangan serupa terlihat di rumah-rumah berukuran sedang yang luas tanahnya sekitar 500-800 meter persegi seperti terlihat di Jalan H Agus Salim, Theresia, atau Jalan Sam Ratulangi. Arsitektur rumah di kawasan tersebut sudah tidak karu-karuan dan sama sekali tidak memperhatikan aspek keserasian lingkungan.
Rumah yang luasnya lebih kecil, seperti terlihat di Jalan Indramayu, Sumenep, Tasikmalaya, Pekalongan, dan Jalan Kusumaatmaja, kondisinya sama saja. Bangunan dirombak total dan diberi cat meriah supaya terkesan modern, tetapi yang muncul justru kesan norak dan ingin mencari perhatian.

Selain mengubah bentuk bangunan, beberapa pemilik rumah sengaja mengubah fungsi lahan menjadi pertokoan atau perkantoran, Akibatnya, Menteng yang pada awal pembangunannya ditujukan untuk kawasan hunian-taman, kini sudah tak beraturan dan bercampur antara pemukiman dengan pusat pertokoan, jasa maupun perkantoran.

Tengoklah Jalan Diponegoro yang dulu pepohonannya sangat rindang, asri dan jalanannya lengang sehingga disebut Oranje Boulevard atau Jalan Imam Bonjol yang bernama Nassau Boulevard. Kawasan yang banyak dihuni pejabat tinggi negara dan gedung kedutaan asing ini, kini nasibnya tak karuan karena beberapa bank pemerintah dan swasta bermunculan di sana.

Begitu juga Jalan HOS Cokroaminoto yang dulunya bernama Javaweg yang begitu tenang dan hijau. Kini kawasan jalan tersebut hiruk-pikuk sepanjang hari oleh lalu lintas yang padat, ramai oleh berbagai bangunan komersial. Bangunan unik di sudut Jalan HOS Cokroaminto dan Jalan Sidoarjo, kini sudah musnah digantikan bangunan bank-bank swasta dan pertokoan.

Nasib serupa dialami jalan-jalan yang dulunya sangat asri seperti Jalan Surabaya, Jalan Sunda, Jalan Irian, dan Jalan Timor. Di sepanjang jalan tersebut kini sudah muncul pertokoan, perkantoran, dan bahkan kios barang loakan.

PERUBAHAN fungsi lahan di kawasan Menteng, tentu saja bukan hanya ulah penghuninya. Dukungan aparat birokrasi yang korup dan pengusaha yang ingin meneguk keuntungan finansial sebanyak-banyaknya dengan tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

“Lebih parah lagi, aparat birokrasi tidak berupaya untuk menegakkan peraturan yang ada,” kata Suryono Herlambang, dosen Jurusan Planologi dan Arsitektur Universitas Tarumanegara Jakarta seraya menunjuk Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Bd.3/24/19/ 72 dan SK 203/1977 tentang larangan penggunaan rumah tempat tinggal untuk kantor atau tempat usaha.

Bagi sebagian pemilik rumah, perubahan fungsi lahan dari tempat tinggal menjadi perkantoran atau pertokoan merupakan pilihan yang tak terhindarkan. Pensiunan pegawai negeri yang banyak mendiami kawasan Menteng, tidak bakalan sanggup membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kawasan Menteng yang saat ini sangat tinggi.

“Bayangkan saja, PBB yang harus saya bayar sekitar Rp 20,2 juta tahun ini,” kata seorang mantan pejabat tinggi jaman Orde Lama yang tinggal di kawasan Menteng.

Pensiunan pegawai negeri yang kesulitan mendapatkan uang dan tidak mendapat kiriman dana dari anak-menantunya, akhirnya menyewakan rumahnya untuk kegiatan usaha atau perkantoran. Sebagian yang lain, nekad menjual rumahnya dan kemudian rumah tersebut oleh pemilik baru dipermak sesuka hatinya.
“Memang sih tidak boleh, tetapi cing-cai-lah dengan pejabat Pemda. Pasti bisa,” kata Rizaldi Azmi (23) mahasiswa yang orang tuanya tinggal di Jalan Cik Ditiro, Menteng.

Sementara itu bagi pengelola perkantoran, menyewa rumah tinggal di kawasan Menteng dan kemudian disulap menjadi perkantoran, jauh lebih irit dibandingkan menyewa tempat di gedung bertingkat Jalan MH Thamrin atau Jalan Jenderal Sudirman. Tarif sewa di gedung bertingkat tersebut, hitung-hitungannya dollar AS dan tarifnya sekitar 8-15 dollar AS per meter persegi setiap bulan.

Jika dikalkulasi secara sederhana, tarif sewa di gedung bertingkat tersebut jatuhnya sekitar Rp 80 juta setiap bulan. Sedangkan sewa rumah di kawasan Menteng yang lokasinya tidak jauh dari Thamrin, untuk luas lantai yang hampir sama, cuma Rp 150 juta setiap tahun belum termasuk listrik dan air.

“Bagaimana pun tentu lebih murah jika menyewa rumah untuk dijadikan perkantoran. Soal pejabat Pemda yang datang ke sini untuk melihat perizinan, bisalah diselesaikan secara damai,” kata seorang pimpinan perusahaan asuransi yang mengendalikan kegiatan usahanya dari “kantor” di kawasan Menteng.

Tidak heran karena membuka usaha dan perkantoran di kawasan Menteng lebih menguntungkan, perubahan fungsi lahan di kawasan tersebut semakin gila-gilaan. Sampai akhir tahun 2000, tercatat 327 rumah yang berubah fungsi menjadi tempat kegiatan usaha dan perkantoran.

Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, berjanji akan menertibkan bentuk-bentuk pelanggaran seperti ini. Namun, seperti para pendahulunya, janji ini tidak pernah terbukti.

Padahal seperti dikatakan planolog Suryono Herlambang, untuk menertibkan kawasan Menteng diperlukan peraturan yang jelas, sanksi hukum yang keras serta sikap aparat birokrasi yang tegas. Tanpa sikap tegas aparat, maka kawasan Menteng akan menjadi tidak karuan seperti sekarang ini.

Meskipun tidak karuan, kawasan Menteng nyatanya tetap saja diminati banyak kalangan mulai dari pejabat hingga pengusaha yang kelebihan uang. Menteng yang mentereng, tetapi saja dikeceng. (thy)

Sumber: Harian Kompas, Jumat, 22 Juni 2001

Jakarta Kota Dahulu dan Kini

Juni 18, 2001

Dahulu Batavia menjadi pusat pemerintahan VOC Belanda. Kini, Jakarta Kota hanya menyisakan gedung tua tak terawat dan tukang ojek sepeda.
Liputan6.com, Jakarta: Sisa-sisa wajah Kota Jakarta ketika didirikan sekitar lima abad silam masih terlihat di Jakarta Kota. Aktivitas di sejumlah deretan bangunan tua itu masih tampak. Para pengojek sepeda masih mangkal di kawasan Stasiun Jakarta Kota atau yang kerap disebut Beos itu. Namun, suasana tertib pada zaman dahulu telah berganti dengan kepadatan lalu lintas yang semerawut. Namun, bangunan tua itu tetap berdiri kokoh. Meski, tak sedikit yang telah dirombak total atau bahkan dihancurkan.

Adalah Gubernur Jenderal Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) pertama Jan Pieterszoon Coen menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat kota ketika mendirikan kerangka awal Batavia pada 1619. Setelah pasukan perusahaan Hindia Belanda itu mengalahkan pasukan Banten yang dipimpin Pangeran Wijayakrama. Sekitar 216 bangunan dibangun di kawasan seluas 139 hektare tersebut. Masyarakat Betawi menyebut daerah itu Jakarta Kota. Istilah itu bertahan hingga kini.

Stasiun Jakarta Kota termasuk gedung yang tak berubah sedikit pun sejak dua abad silam. Banyak yang mengagumi kerja para arsitek pemerintah kolonial Belanda yang mampu memprediksi kapasitas stasiun ini dengan tepat. Buktinya, pertumbuhan kepadatan penumpang masih bisa ditampung hingga kini. Bahkan, rute KA juga diperlebar hingga wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.

Sayang, pengembangan tersebut tak diiringi perawatan areal di sekitar stasiun. Lihat saja, perawatan areal KA terabaikan. Arus lalu lintas di wilayah ini juga padat dan semerawut. Alhasil, kawasan pusat Batavia yang dahulu dijuluki Jewel of The East atau Permata dari Timur ini mulai luntur dan berganti kawasan kumuh.

Di tengah hiruk-pikuk, tampak para pengojek sepeda berseliweran membawa penumpang menyusuri jalan yang tak dilalui kendaraan umum. Komunitas itu tetap terpelihara hingga kini. Banyak pengojek sepeda yang menjalani profesi tersebut belasan bahkan puluhan tahun. Saban hari, masing-masing pengojek mengayuh sepeda melewati jalur yang dahulu dijejeri gedung antik tersebut.

Kini, banyak bangunan tua yang dibuldozer dan berganti gedung modern. Semula, penghancuran itu dilakukan dengan alasan mengubur dendam atas penjajahan Belanda. Semua yang mengingatkan pada zaman kolonial itu buru-buru disingkirkan. Namun, gairah itu perlahan-lahan menghilang seiring timbulnya kesadaran untuk melestarikan nilai sejarah. Karena itu, pemerintah mulai mencanangkan pelestarian bangunan-bangunan kuno itu.

Ali Sadikin, Gubernur Jakarta yang pertama mencanangkan konservasi sejarah peninggalan Belanda pada 1970. Tapi, usaha ini tak pernah tuntas lantaran warna historis kota tua Batavia terus pudar. Gedung-gedung antik bersejarah ini kian lapuk. Begitu juga dengan para pengojek yang terus tersisih dengan kehadiran kendaraan bermotor. Namun, jejak bangunan tua dan tukang ojek sepeda itu dapat menghidupkan kenangan Batavia tempo doeloe.(TNA/Tim Potret)

Sumber: Liputan 6, 18 Juni 2001

Jakarta 474 Tahun

Juni 17, 2001

Oleh Alwi Shahab

Jakarta, yang kini berusia 474 tahun, memiliki sejarah paling panjang di Asia Tenggara. Bangkok didirikan 1769, Sydney (1788), Singapura (1819), dan Kuala Lumpur (awal abad ke-19).

Jakarta memang tak memiliki istana-istana kerajaan dan phra-phra penuh patung berlapis emas seperti Bangkok. Bukan pula kawasan hijau royo-royo seperti Singapura yang dijuluki The Garden City. Sekalipun masa lalunya tidak kalah menariknya dari bekas koloni Inggris ini. Atau seperti Kuala Lumpur yang penataan kotanya begitu indah dengan berbagai taman. Apalagi dibandingkan dengan Sydney, kota yang selalu gemerlapan.

Tapi, ada kelebihan Jakarta yang tidak dimiliki kota-kota tersebut. Di sini banyak bangunan kuno yang masih tersisa, dan perlu diselamatkan keberadaannya. Karenanya, tepatlah ketika gubernur Ali Sadikin melestarikannya sebagai cagar budaya. Kalau saja tidak ada peraturan ini, barangkali bangunan-bangunan tua ini sudah punah. Padahal, ia merupakan daya tarik bagi wisatawan asing untuk datang ke Ibukota. Yang sejak beberapa tahun lalu dipromosikan Pemda DKI. Sayangnya, belum berhasil. Konon akibat citra buruk Jakarta yang di luar negeri dilukiskan sebagai kota yang menakutkan.

Barangkali tidak ada kota sedinamis Jakarta di jagad ini. Kota yang semula berpenghuni ribuan orang –menurut bahasa Sansekerta, ‘kota’ bermakna berarti ‘kita yang dibentengi’– menjadi kota megapolitan yang berpenduduk belasan juta jiwa. Contoh konkritnya adalah kota Amsterdam. Awalnya, Batavia dibangun (1619) dengan meniru konsep kota di negeri Belanda yang usianya 255 tahun lebih tua. Penduduk Jakarta pada 1945 berjumlah 500 ribu jiwa. Sedangkan Amsterdam 800 ribu jiwa. Pada 1972, penduduk Jakarta membengkak jadi 4,5 juta jiwa. Sedang Amsterdam tetap 800 jiwa. Paling-paling hanya naik sedikit.

Bahkan, dalam masa krisis sekarang, saat ekonomi amburadul dan rakyat kecil hidup makin menderita, Jakarta menjadi tumpuan para pendatang untuk mengadu untung. Hingga tidak heran ia diberi gelar sebagai salah satu kota pedagang kaki lima terbesar di jagad.

Kembali ke catatan sejarah. Jakarta berdiri 22 Juni 1527 setelah Fatahillah mengusir armada Portugis, ia wafat pada 1570 dan dimakamkan di Cirebon. Kala itu, Pemerintahan Jayakarta diserahkan pada Tubagus Angke, dan selanjutnya pangeran Ahmad Jaketra. Penduduk waktu itu sekitar tiga ribu kepala keluarga atau 15 ribu jiwa. Tatakota –sistem penempatan bangunan-bangunan — di Jayakarta tidak berbeda dengan tatakota lainnya di pesisir utara pulau Jawa. Pusat kota ditandai dengan alun-alun (kini sekitar terminal Kota), di sebelah Selatan terdapat kraton (sekitar Hotel Omni Batavia), di sebelah barat ada masjid dan di Utara di pasar. Itu semua mencerminkan pusat kekuasaan: politik (kraton), Islam (masjid), perekonomian (pasar), dan alun-alun sebagai pusat pertemuan antar masyarakat dengan raja serta anggota kerabatnya. Kota ini dikelilingi kali Ciliwung dengan anak sungainya, yang sekaligus berfungsi sebagai pertahanan kota. Pertahanan kota ini mula-mula dikelilingi pagar bambu, kemudian diberi bertembok.

Waktu itu, sudah ada perkampungan Cina di Jayakarta. Dalam berbagai tulisan orang Belanda disebutkan, ketika serombongan kapal VOC mampir di sini (13/11-1596), mereka menjumpai perkampungan Cina. Letaknya di sebelah timur Ciliwung, kini mungkin di sekitar Kalibesar Timur.

Menurut laporan itu, penduduk Cina ini mengusahakan persawahan dan penyulingan arak. Para pelaut yang mendarat di Jayakarta (sebelumnya Sunda Kelapa) memuji kelezatan araknya.

Belanda yang datang kemudian juga memanfaatkan hubungan orang Cina dengan anak negeri guna kepentingan eksploitasi kolonial yang dijalankan berabad-abad. Terbukti kedatangan orang Cina terus meningkat, terutama setelah VOC mendirikan Batavia di atas reruntuhan Jayakarta. Sampai 1630-an, pendapatan dari pajak orang Cina saja sudah memberikan separuh dari seluruh pendapatan kota Batavia. Termasuk dari pajak keramaian yang di adakan di lapangan balai kota (kini Taman Fatahillah) oleh orang-orang Cina.

Pada permulaan abad ke-18, banyak petinggi VOC membeli tanah di Selatan. Mereka membangun landhuis berupa vila-vila dan membuka kebun-kebun tempat peristirahatan. Sebagian tanah-tanah partikulir ini disewakan pada orang-orang Cina sebagai perkebunan tebu, tembakau, sayur mayur atau lahan tempat pengembalaan ternak. Ada pula penyewa yang berkebun kacang, jahe, sirih dan seterusnya. Bekasnya kini melekat pada toponim seperti Kebon Kacang, Kebon Jahe, dan Kebon Sirih.

Sampai paruh pertama abad ke-20, tempat pemukiman penduduk masih dipisahkahn berdasarkan kelompok etnis. Orang Betawi tersebar di mana-mana. Meskipun mereka telah terdesak dari Menteng, tetapi masih banyak tinggal di tengah kota. Belanda dan Eropa tinggal di daerah elit seperti Riujswijk (Jl Veteran) dan Noordwijk (Jl Juanda). Kemudian ke Menteng. Rumah mereka menyerupai vila-vila dengan halaman luas dan pepohonan rindang. Sebagian kelompok Indo Belanda tinggal di Kemayoran. Maka, muncul istilah Belanda Kemayoran. Kelompok Cina tinggal di pusat-pusat perniagaan Glodok, Senen, dan Meester Cornelis (Jatinegara). Sedangkan orang Arab di Pekojan dan Krukut, yang juga disebut Kampung Arab.

Sumber: Republika, Minggu, 17 Juni 2001

Ingin Merinding, Datanglah ke Museum Fatahillah

Juni 11, 2001

BEGITU berdiri di depan pintu, kesannya sangat menyeramkan. Bayangkan saja, ruangan itu berbentuk setengah lingkaran, gelap, pengap, dan terletak di bagian bawah gedung tua berumur 300 tahun yang dibangun tahun 1707. Seluruh dindingnya terbuat dari tembok beton dan hanya di bagian depan terdapat jendela kecil dengan jeruji besi yang sangat kekar. Keseraman menyergap dari bangunan tua tersebut saat kita melihat puluhan bola besi seukuran bola voli. Beratnya ditaksir sekitar 100 kilogram, sehingga didorong pun sangat sulit bergerak dari tempatnya. Bola-bola besi itulah yang diikatkan pada kaki para tahanan pada zaman VOC dulu.

Selain kaki diikat bola besi, para tahanan itu dikurung dalam ruangan pengap, gelap, dan tanpa ventilasi udara. Jumlah tahanannya tidak tanggung-tanggung, bisa sekitar 80 orang di dalam ruangan pengap berukuran sekitar delapan meter dan lebar tiga meter.

Ruangan pengap semacam itu terdapat lima unit dan masih utuh, serta bisa disaksikan hingga sekarang di bagian bawah gedung Museum Fatahillah atau Museum Sejarah Jakarta. Tentu tidak lagi digunakan sebagai penjara, tetapi hanya untuk tontonan para pengunjung museum, pelajar, dan keluarga yang sedang berwisata.

Namun, lewat penjara bawah tanah tersebut, bisa terbayang kekejaman Pemerintah kolonial Belanda dulu. Apalagi menurut bukti-bukti sejarah, bukan hanya perampok, garong, atau maling yang sempat menghuni penjara seram tersebut, tetapi mantan Gubernur Jenderal Belanda di Sri Lanka, Petrus Vuyst, pernah juga disekap dalam ruangan pengap tersebut. Penyebabnya bukan karena memberontak tetapi karena mengidap penyakit gila.

Namun yang lebih kejam lagi, seusai pemberontakan Cina di Batavia tahun 1740, sekitar 500 orang Cina disekap dalam ruangan sempit itu. Setiap hari para tahanan yang kurus kering itu cuma diberi nasi encer dan air tawar. Selanjutnya satu per satu orang Cina tersebut dikeluarkan dan dihukum mati dengan cara digantung di alun-alun depan Gedung Museum Sejarah Jakarta sekarang.

Tak heran jika dalam buku Oud Batavia, Dr F De Haan menyebut ruangan pengap tersebut sebagai lorong gelap (donker gat). Bahkan dia menulis, Wie op kippevel gesteld is, moet hier zijn (“Siapa ingin merinding, harus datang ke sini…”)

***

BUKAN hanya yang seram-seram terdapat di Museum Sejarah Jakarta. Bangunan yang dulunya merupakan Stadhuis (Balai Kota) Batavia tersebut, banyak menyimpan pesona.

Dari segi fisik bangunannya memiliki daya tahan luar biasa. Bayangkan saya, bangunan itu peletakan batu pertamanya dilakukan 25 Januari 1707 oleh Petronella Wilhelmina van Hoorn (8) putri Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu van Hoorn. Berarti bangunan itu berumur hampir 300 tahun, dan masih utuh hingga sekarang. Kayu-kayunya belum lapuk, apalagi dinding betonnya masih kokoh hingga saat ini.

Pintu bagian depan, masih menampakkan keangkuhannya. Terbuat dari kayu jati tebal sekitar 10 sentimeter, dan tinggi lebih dari tiga meter. Dicat berwarna merah menyala, pintu tersebut tampak kokoh dan berwibawa.

Sementara itu ketika memasuki bagian dalam gedung, tampak anggun tetapi sederhana. Hanya anak tangga menuju lantai dua yang terkesan mewah. Anak tangga tersebut dicat berwarna merah dan dihiasi Singa berukir di bagian bawahnya.

Di bagian bawah gedung, tersimpan puluhan koleksi berharga. Mulai dari batu-batuan zaman neolitikum dan peninggalan Kerajaan Purnawarman, hingga uang perak dan timbangan barang zaman Portugis.

Di bagian atas gedung, tersimpan puluhan koleksi barang-barang furniture. Kursi jati berumur ratusan tahun, meja pertemuan zaman Belanda, lemari arsip zaman VOC, tempat tidur raksasa, hingga kursi santai dan cermin kuno semua tersedia. Bahkan lukisan kayu yang menggambarkan keadilan Raja Sulaeman (Solomon) masih terpelihara dengan baik.

“Di samping koleksi yang dipamerkan, masih ada barang-barang lainnya seperti timbangan kuno yang belum dipamerkan karena keterbatasan ruangan,” kata Ny Anne Handojosoemarto, salah seorang petugas penerjemah naskah-naskah kuno di Museum Sejarah Jakarta.

Sayang, hiasan indah di puncak atap di depan menara gedung museum, berupa patung Dewi Keadilan atau Dewi Yustitia kini sudah lenyap. Padahal, patung wanita dengan mata tertutup sambil tangan kanan memegang pedang dan tangan kiri memegang timbangan itu, dulu sangat favorit.

***

PENGELOLA Museum Sejarah Jakarta, memang mengadakan seminar pekan lalu untuk mengetahui latar belakang sejarah, arsitektur, tata ruang dan fungsi bangunan sejak zaman VOC, masa pemerintahan Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang hingga masa Republik.

“Ternyata banyak hal-hal baru yang terungkap dalam seminar ini,” kata Tinia Budiati, Direktur Museum Sejarah Jakarta.

Semasa VOC misalnya, dari gedung ini keluar berbagai peraturan yang merugikan pedagang Cina. Pedagang Cina menjadi obyek pemerasan VOC dengan cara mengenakan pajak kepala. Maklum, saat itu penduduk Cina cukup banyak jumlahnya di Batavia, yakni tahun 1619 sekitar 300 orang, setahun kemudian meningkat menjadi 800 orang dan tahun 1621 membengkak menjadi 2.100 orang.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, gedung yang dulunya bernama Stadhuis (Balaikota) ini juga menjadi tempat yang cukup disegani. Gedung Balaikota ini juga dilengkapi penjara buat para perampok, maling, dan militer yang disersi.

Sekitar tahun 1743, ketika di Batavia dibangun jaringan pipa water leiding (air minum), di bagian depan dibuat air mancur yang boleh jadi air mancur pertama di Batavia. Karena itu tidak mengherankan pada sore hari, air mancur tersebut selalu menjadi tontonan masyarakat. Sayang, air mancur tersebut kemudian rusak dan sekarang sudah tidak ada lagi. Bahkan, rusaknya air mancur tersebut lebih dulu dibandingkan hilangnya Patung Dewi Keadilan.

Kelak, entah bagian apa lagi yang rusak dari bangunan yang dulu menjadi Markas Kodim Jakarta Pusat tersebut. Maklum, tangan-tangan iseng kini sering membuat coret-coretan menggunakan cat semprot di sekitar tembok Stadhuis yang kini menjadi Gedung Museum Sejarah Jakarta tersebut.

Untung sekarang bukan zaman kompeni atau VOC. Jika masih zaman kompeni, tentu pelaku coret-coretan tembok tersebut dihukum bui dan selanjutnya dihukum mati. Zaman kini, jangankan tukang coret-coret tembok, maling, atau koruptor kakap pun bebas berkeliaran ke mana-mana… (Try Harijono)

Sumber: Kompas, 11 Juni 2001