Archive for Februari, 2001

Akankah Jakarta Memelihara “Wajahnya” ?

Februari 26, 2001

RAMAINYA rencana penataan Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang dibangun sekitar 28 tahun lalu, setidaknya menyadarkan bagaimana Pemerintah DKI Jakarta memelihara “wajah”atau kesejarahannya.
Bila mengacu kepada sebuah ulasan mengenai kota-kota terbaik di Asia dari suatu majalah mingguan (Asiaweek, 15 Desember 2000), kita perlu malu mengingat Ibu Kota-kebanggaan negara-Jakarta hanya menduduki peringkat 29 di Asia. Peringkat itu turun satu peringkat dari tahun sebelumnya.

Posisi itu mendudukkan Jakarta sebagai peringkat terjelek di antara kota-kota di negara ASEAN. Dan, sementara kita masih berbenah dengan segala kebobrokan sistem birokrasi, kota-kota negara tetangga itu sudah mulai memikirkan pentingnya menjaga dan memelihara “wajah” kota masa lalu. Mereka menganggapnya hal itu sebagai suatu aset yang penting di masa kini.

Tanpa terus berlarut dalam keterpurukan, Jakarta perlu benar-benar mulai memikirkan mempertahankan aset-aset berupa “wajah” kota masa lalu itu, yang memang memiliki kekhasan dan kekayaan tersendiri. Hal itu perlu, sebelum akhirnya perkembangan modernitas yang berjalan pesat telanjur lupa memperhatikan salah satu “jiwa” dari sebuah kota ini.

Manfaat paling jelas yang dapat diambil dalam memelihara aset “wajah” kota masa lalu antara lain sebagai atraksi yang baik bagi turis mancanegara, dan juga sebagai bahan untuk mempelajari perkembangan arsitektur Indonesia. Jangan lupa, sejarah adalah bagian dari proses menuju kehidupan masa depan yang lebih baik.

***
BICARA “wajah” kota masa lalu tidak terbatas dalam pengertian memelihara atau mempertahankan suatu bangunan tua (tunggal). Akan tetapi, juga perlu dilihat dari skala kota/kawasan secara keseluruhan. Jadi juga perlu mempertahankan ruang-ruang kota dengan segala penunjangnya secara terintegrasi. Hal ini yang sering tidak terpikirkan oleh pihak pemda setempat dalam menuangkannya pada perangkat panduan rancang kota wilayah bersangkutan.

Menampilkan kembali atau mempertahankan ruang kota masa lalu berarti memperhatikan elemen-elemen jalan (street-furniture) dan pembentuk ruangnya, baik tata hijau (soft-landscape) maupun perkerasannya (hard-landscape).

Di Menteng misalnya masih dapat dilihat beberapa elemen jalan seperti (sisa) elemen penunjuk jam dekat Stasiun Cikini, elemen komersial di median Jalan Teuku Umar maupun warung sudut jalan yang mungkin sudah tidak menjadi perhatian dalam suatu konsep preservasi kawasan tersebut. Taman sudut jalan lengkap dengan jenis tanaman pun perlu mendapat perhatian untuk ditata/tampilkan kembali dalam bagian konsep itu.

Banyak contoh kota di dunia yang sudah membagi area/kawasan mana yang perlu dipreservasi dan mana yang tidak. Ke arah mana preservasi kawasan tersebut berjalan, perangkat apa saja yang dibutuhkan. Di Jakarta sebenarnya sudah ada pembagian kawasan-kawasan seperti itu, misalnya Jakarta Kota sebagai kawasan museum, Menteng serta Kebayoran Baru sebagai kawasan hunian.

Akan tetapi, yang terjadi adalah penghilangan/penghapusan aset “wajah” kota masa lalu tersebut. Lagi-lagi hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan-atau pura-pura tidak tahu-dari warga masyarakat maupun oknum aparat pemerintah daerah (pemda) serta tentu saja kurangnya pengawasan dari instansi terkait pemda.

Ketidakjelasan dan kurangnya informasi konsep preservasi kawasan tertentu yang sudah dibuat pemda juga menjadi bagian kegagalan Jakarta memelihara “wajah” kota masa lalunya yang sudah berjalan selama lebih dari 25 tahun!

Dalam upaya memelihara dan mengembangkan suatu kawasan bernuansa masa lalu memang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemda setempat. Tetapi kiranya-dan seharusnya-mereka dapat memotivasi masyarakat berpartisipasi dalam mewujudkannya (bukannya berkolusi dengan bagian masyarakat ekonomi kuat untuk menghapuskannya pelan-pelan).

Di masa yang serba transparan seperti saat ini perlu memang pemda untuk lebih giat menginformasikan secara luas dan mefasilitasi masyarakat umum maupun pemilik aset dengan pakar/akademisi/bagian masyarakat yang peduli terhadap masalah ini.

Sekali lagi siapa yang akan memelihara “wajah” kota masa lalu Jakarta selain kita sendiri yang merupakan bagian dari warga Ibu Kota ini.

* Aditya W Fitrianto, arsitek dan perancang kota, warga peduli bangunan tua di Jakarta.

Sumber: Harian Kompas, Senin, 26 Pebruari 2001.

Fenomena Perkotaan di Indonesia

Februari 18, 2001

Oleh Setiadi Sopandi

HAMPIR setiap kota di Nusantara memiliki pecinan yang berfungsi sebagai sentra ekonomi dan hunian. Sebagai komponen perkotaan yang unik dari segi etnisitas, fungsi, dan latar belakang sejarah, pecinan menyimpan banyak keunikan potensi dan masalah, baik dalam aspek perkotaan, arsitektur, dan sosial budaya yang jalin-menjalin. Namun, pecinan juga menyimpan aset budaya penting yang dapat “mengingatkan” kita sebagai bangsa bahwa budaya dan etnis bukanlah kotak kaku. Budaya dan etnisitas, seiring dengan kontak individu lewat kegiatan sehari-hari dan perjuangan, adalah hal cair, penetratif, tanpa embel-embel agresi dan pemaksaan. Meskipun banyak keraguan dalam menentukan keberadaan pecinan pada masa pra-kolonial, berbagai bukti dan catatan sejarah membuktikan keberadaan dan kemapanan komunitas Cina di Nusantara .

Motivasi kedatangan orang Tionghoa ke Asia Tenggara beragam, adanya faktor pendorong seperti bencana kelaparan, politik dan faktor penarik seperti peluang berusaha di tempat yang baru, merupakan faktor-faktor yang tumpang tindih saling memperkuat satu sama lain. Sisa-sisa permukiman kota pra-kolonial merefleksikan keharmonisan multikultural di kepulauan Nusantara. Mulai dari Malaka hingga Semarang, kita masih bisa menemukan klenteng tua bersanding dengan masjid kuno. Di Singapura kita bisa melihat para pengunjung klenteng juga bersembahyang di kuil Hindu yang berada di sebelahnya. Sam Po Tay Jin di Semarang dikunjungi bukan hanya oleh orang-orang Tionghoa, tetapi juga orang-orang Jawa yang menghormati Sam Po Kong atau Cheng Ho (atau Zheng He), nahkoda Dinasti Ming yang beragama Islam (berdakwah di Nusantara pada 1406-1433). Di kawasan Pasar Lama Tangerang kita bisa menyaksikan masjid yang dibangun sekitar abad ke-18. Menara masjid berkarakter “pagoda” itu melambangkan keharmonisan antaretnis/budaya/agama karena mesjid itu dibangun tukang yang didatangkan dari Tiongkok yang juga membangun klenteng dan ruko di Pasar Lama Tangerang tersebut. Tidak terhitung lagi contoh akulturasi di Nusantara karena hal semacam ini begitu merakyat sehingga kadang pandangan kita terkelabui sifat biasa-biasa (ordinary) struktur itu.

Perhatian kita juga mudah terkelabui dan teralihkan silaunya gemerlap budaya pop dan jargon politik sehingga tidak mampu lagi mengapresiasi budaya lokal. Pada masa kolonial, pecinan merupakan bagian politik segregasi etnis (Belanda membagi masyarakat di Hindia Belanda ke dalam tiga strata: Eropa, Timur Asing, dan Pribumi) yang telah dijalankan sejak 1672 dengan pemberlakuan sistem officieren (sistem pejabat/ kapitan). Kemudian disusul pemberlakukan sistem wijkenstelsel (pembatasan permukiman, 1841-1915), passenstelsel (sistem pas jalan, 1863), berbagai perlakuan hukum dan sosial, hingga aturan dalam penampilan pribadi (pakaian dan potongan rambut). Semua itu mengakibatkan asimilasi yang sebelumnya terjadi dengan alamiah menjadi terhenti. Posisi masyarakat Tionghoa ditempatkan di tengah-tengah sistem eksploitasi kolonial sehingga tercipta kecemburuan dan kemarahan golongan Pribumi yang merasa dieksploitasi. Para pejabat Tionghoa yang dirangkul Belanda menempatkan diri mereka sebagai kaum Eropa dengan gaya hidup elite. Pecinan di kota-kota pedalaman Jawa juga berkembang pesat pada periode ekspansi kolonial Belanda abad ke-19. Seiring dengan berbagai modernisasi, pemerintah kolonial membuka kota-kota ini dalam rangkaian tujuan memperluas jalur distribusi hasil bumi, memperoleh lingkungan tempat tinggal yang nyaman, dan mengembangkan sistem pengawasan militer.

Kota-kota Indis bermunculan di daerah perbukitan yang nyaman. Di kota-kota pedalaman mereka juga mulai mendirikan ruko dan rumah tinggal yang bergaya Eropa sesuai trend di kota-kota tersebut. Kita dapat menemukan rumah besar berkarakter arsitektur Cina Selatan sebagai perwujudan sistem officieren. Juga lazim kita jumpai, di antara ruko padat di pecinan, muncul bangunan bertipologi dan bergaya Eropa. Banyak pemiliknya adalah Tionghoa kaya yang terpanggil menciptakan citra kecinaannya kembali atau juga berusaha menciptakan citra modern dan sejajar dengan kaum kolonial (menunjukan mobilitas status sosialnya). Ruko: arsitektur rakyat biasa Sebenarnya pecinan terbentuk dari struktur sederhana, pragmatis dan praktis; yaitu ruko (rumah-toko) sederhana, “kuno”, “biasa” itu. Struktur inilah sebenarnya yang memenuhi sebagian besar komposisi perkotaan kita, struktur biasa/awam, yang merupakan hunian rakyat kebanyakan. Ironisnya justru karena kebersahajaannya, bangunan ini tidak mendapatkan perhatian besar karena bentuk dan kualitas visualnya dipandang tidak “indah” (terlebih jika dibandingkan bangunan Belanda dan rumah orang kaya baru masa kini, apalagi bila diukur dengan selera masyarakat yang memuja kebaruan, pertumbuhan, dan perkembangan). Bahkan di banyak kantong-kantong, di balik jalan utama pecinan, kita menyaksikan ternyata banyak percampuran etnis terjadi pada komunitas ini. Mereka cenderung terkelompokkan satu sama lain ke dalam golongan tingkat ekonomi ketimbang etnisitas. Maka jika kita mencari bukti nyata asimilasi, bentuk kompromistis inilah sebenarnya perwujudan lugu jiwa pragmatis, akomodatif, dinamis, dan praktis dari penghuninya. Ruko ini merupakan elemen pewujud jiwa tempat (genius loci) yang dibentuk pragmatisme kaum biasa yang tidak bisa direkayasa citranya. Dalam keseharian, lewat aktivitas perdagangan khususnya, masyarakat tidak lagi terkotak tegas secara etnis, tetapi membaur dalam simbiose.

Seiring waktu dan transformasi sosial masyarakat etnis ini, khususnya paruh kedua abad ke-20, tipologi ruko banyak berganti wajah. Diduga pula selain wajahnya, banyak hal berganti dari ruko abad ke-19. Komunitas pecinan adalah komunitas hidup yang dinamis sehingga wajah fisiknya bisa berganti dengan relatif cepat. Hal ini juga banyak dipengaruhi politik asimilasi Orde Baru yang menganggap identitas kecinaan sebagai Other (Ariel Heryanto, 1998). Pemerintah Orde Baru secara aktif sejak awal telah menciptakan citra marjinal bagi pecinan dan kebudayaan Tionghoa dalam peta kebudayaan nasional. Hal ini didukung dengan “formulasi” arsitektur Taman Mini Indonesia Indah yang menampilkan bangunan ibadat (dari lima agama resmi) dan rumah tinggal tradisional Indonesia (dari 27 provinsi) yang tentu saja tidak menampilkan klenteng dan ruko di antaranya (Abidin Kusno, 2000, hal 75). Hal ini berbeda dari apa yang diidentifikasi negara tetangga kita Malaysia sebagai identitas nasional. Secara demografis negara itu populasi penduduk Cina-nya mencapai 35 persen dari total penduduk yang mayoritas Melayu. Tetapi, identitas nasional tentunya bukan permasalahan demografi semata, apalagi jika mengingat sesungguhnya tidak ada etnis yang bisa dikatakan mayoritas secara demografis di Indonesia. Malaysia dengan bangga memproklamirkan identitas multikulturalnya, bahkan sampul Encyclopedia of Malaysia pada edisi arsitektur menggunakan ruko sebagai gambar utama. Ke masa depan Banyak pecinan di Indonesia masih menyimpan nilai tradisi dan ritual, misalnya acara arak-arakan dan pertunjukan barongsai yang pada beberapa tahun terakhir kembali digelar. Pemunculan kembali tersebut seakan menyadarkan ingatan kita akan nilai dan ritual yang kuat dipegang meski dikubur hidup-hidup selama lebih dari 30 tahun. Namun, banyak juga nilai yang berubah atau sama sekali hilang dikikis iklim politik, sosial, dan ekonomi sehingga digantikan nilai baru dan juga terlebih karena komunitas Tionghoa sangat beragam dan sangat tergantung pada konteks tempat dan waktu mereka berada.

Yang jelas momentum peralihan selepas Orde Baru memberikan ruang kosong dan jeda waktu untuk merenungkan nilai-nilai ini yang akhirnya ditunggu implementasinya pada visi dan perencanaan kawasan pecinan. Inilah tujuan tulisan ini, memaparkan bahwa “kekosongan” ini telah tercipta untuk kita isi.

Setiadi Sopandi, MA (Arch) candidate, School of Design & Environment Department of Architecture, National University of Singapore.

Sumber: Harian Kompas, 18 Februari 2001