Archive for Juli, 2000

Bangunan Tua Tergantung “UUD”

Juli 26, 2000

Oleh: Sonny Sutanto

ISU tentang penyelamatan dan pemanfaatan kembali bangunan tua di Indonesia saat ini muncul seiring dengan berkurangnya kegiatan perencanaan dan pembangunan kota baru. Mungkin krisis memang membangkitkan kesadaran baru akan isu tersebut atau jangan-jangan para arsitek dan perencana kota hanya sekadar mencari-cari kesempatan saja?

Tindakan melindungi dan memanfaatkan lingkungan kota tua, bangunan tua dan usaha mengembangkannya menjadi bagian yang berharga bagi kota secara keseluruhan, biasanya didasari atas beberapa alasan.

Dari peran historis, ada lingkungan binaan dengan bangunan karya arsitek tertentu ataupun cara merancang yang khas, yang memberi ciri khusus bagi kota secara keseluruhan. Preservasi daerah Kebayoran dan Menteng di Jakarta, sepertinya dilakukan dalam kerangka itu. Walaupun bangunan-bangunan yang “ditentukan” sebagai bangunan yang harus dipreservasi itu tidak terlalu istimewa, bahkan secara arsitektur cenderung buruk.

Selain itu, preservasi dilakukan atas nilai sejarah bangunan itu, tanpa perlu dihubungkan dengan kualitas arsitekturnya.

Dalam masyarakat feodal, nilai yang dianggap “bersejarah” adalah lingkungan atau bangunan, dalam kaitannya dengan orang “besar” tertentu saja.

Bangunan “rakyat” belum bisa dengan mudah memperoleh hak macam itu. Lihat saja rencana monumen pahlawan militer yang akan ditaruh di koridor MH Thamrin-Sudirman. Mengapa bukan monumen “korban sejarah”, seperti monumen kerusuhan Mei 1998, pahlawan reformasi mahasiswa Trisakti dan sebagainya?

Sedangkan pertimbangan kejarangan, biasanya memperlihatkan “sisa” dari suatu tipe arsitektur yang pernah unggul pada masanya, dan sudah langka untuk ditemui kembali. Teater Miss Tjitjih seharusnya masuk dalam kelompok itu. Demikian pula rumah di sekitar danau buatan di tengah-tengah lingkungan Menteng, dengan lingkungannya sekaligus.

Juga tidak lepas dengan faktor tipikal, berupa preservasi atas bangunan yang terkadang “biasa-biasa” saja, secara kualitas, namun telah memberi warna bagi kota. Contohnya, gardu telepon merah di London. Untuk Indonesia, mungkin gardu trafo listrik peninggalan Belanda dan warung-warung di pojok jalan seperti yang masih bisa ditemui di Menteng (bukan warung liar), dengan besaran dan penampilan yang khas, dapat digolongkan dalam kategori ini.

MEMBUKTIKAN sebuah lingkungan atau bangunan “bagus” secara kualitas, sehingga pantas dipelihara beberapa generasi kemudian, adalah hal yang sulit dan harus dilakukan bersama secara terbuka.

Kesulitan kaum preservasinonis di Indonesia karena wacana tentang hal ini belum terbuka. Tiba-tiba saja, secara emosional, sebuah bangunan tua bisa dilindungi dengan sangat hebat, tanpa argumentasi arsitektural yang memadai.

Satu hal yang sangat penting untuk dilakukan arsitek, dan perencana kota adalah merancang dengan kesadaran. Bahwa lingkungan atau bangunan yang dirancangnya, harus mampu membangkitkan asosiasi tertentu dalam kaitannya dengan perkembangan kota dalam jangka waktu panjang. Selebihnya, biarkan warga kota menikmati karya itu. Jika kualitasnya buruk, relakan untuk disingkirkan melalui wacana publik yang sehat.

Apa yang terjadi saat ini cenderung elitis dan birokratis. Beberapa bangunan yang dilindungi undang-undang di Jakarta dan juga di kota-kota lainnya, sebenarnya tidak pantas untuk diperlakukan demikian karena kualitasnya yang buruk.

Argumentasi untuk melakukan preservasipun sangat lemah. Biasanya hanya karena rekomendasi dari satu dua pakar, dan digeneralisir menjadi keputusan pemerintah yang tidak bisa digugat lagi. Namun, karena sudah telanjur dilindungi, berat bagi pemerintah daerah untuk mengijinkan perubahan, kecuali tentu lewat UUD … ujung-ujungnya duit!

Sonny Sutanto, arsitek dan dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok

Sumber: Harian Kompas, 26 Juli 2000

Jakarta Terancam Kehilangan Nilai Sejarahnya

Juli 24, 2000

Kota Jakarta yang syarat dengan tapak sejarah pertumbuhannya, kini terancam kehilangan nilai historisnya. Tanda-tanda ke arah itu dapat dilihat dari keberadaan hampir seluruh kawasan dan bangunan tuanya yang tidak lagi tersentuh perhatian serta perawatan selayaknya.

Demikian benang merah persoalan yang terungkap ketika seminar sehari bertajuk “Potensi Ekonomi Pelestarian Kawasan dan Bangunan Tempo Doeloe” di Jakarta, Sabtu (22/7). Kecemasan itu disampaikan pemakalah Idrus (Kepala Sub Dinas Pemugaran Dinas Museum dan Pemugaran DKI), serta percakapan pers dengan mantan Gubernur DKI, Ali Sadikin, dan Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) DKI, Eddy W Utoyo. Seminar itu sendiri diselenggarakan IAI DKI bekerja sama dengan Dinas Museum dan Pemugaran (DMP) setempat.

Jakarta yang kini berpenduduk 12 juta jiwa, pada abad 14 hanya merupakan kawasan pelabuhan dari Kerjaan Sunda Pajajaran bernama Sunda Kelapa. Ketika di bawah kekuasaan Portugis, kerajaan ini pada tahun 1527 diserang pasukan dari Kesultanan Demak Faletehan atau Fatahillah. Setelah berhasil menguasainya, Fatahillah pada tanggal 22 Juni 1527 mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta.

Selanjutnya VOC di bawah Jan Pieterzoon Coen tahun 1619 berhasil menaklukkan Jayakarta dan langsung berganti nama menjadi Batavia. Tercatat tanggal 5 Maret 1942, Jepang menduduki Batavia dan sejak saat itu pula Batavia berubah menjasi Jakarta hingga sekarang.

Dari perjalanannya yang panjang, Jakarta meninggalkan banyak tapak sejarah berupa situs, bangunan kuno, monumen, atau patung-patung. Juga meninggalkan sejumlah kawasan bernilai sejarah.

Catatan Dinas Museum dan Pemugaran (DMP) DKI menyebutkan di Jakarta setidaknya ada sembilan kawasan bernilai sejarah. Kawasan yang dinilai sudah saatnya dipugar itu adalah Lingkungan Sunda Kelapa, Kepulauan Seribu, Jakarta Kota, Tugu, Marunda, Menteng, Kebayoran Baru, Condet, dan Lingkungan Situ Babakan. Selain itu, Jakarta memiliki 132 bangunan cagar budaya yang juga mendesak dipugar. Rincian bangunan tua itu masing-masing di Jakarta Pusat (67 buah), Jakarta Utara (16), Jakarta Barat (35) serta masing-masing tujuh di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Perlu kehadiran investor

Ali Sadikin yang berkesempatan menyampaikan keynote speech ketika seminar, melukiskan Jakarta dalam pertumbuhan dan perkembangannya dewasa ini telah mengabaikan aspek sejarah dan budayanya. Menurut dia, tidak sedikit kawasan dan bangunan tua yang bernilai sejarah dibiarkan begitu saja tanpa upaya melestarikannya. Bahkan tidak sedikit pula peninggalan tua yang telah berubah bentuk hingga kehilangan nilai aslinya.

Ia memberi contoh Museum Fatahillah di Jakarta Barat. Museum yang menyimpan koleksi perjalanan sejarah Kota Jakarta itu, kondisinya memprihatinkan. Bangunan awal abad 18 itu, cat dindingnya berwarna gado-gado dan sebagian kaca jendelanya sudah copot. Penerangannya juga terbatas dan daerah sekitarnya sering digunakan sebagai tempat berjualan atau beristirahat. “Museum ini adalah salah satu peninggalan bersejarah yang sudah sangat mendesak dipugar,” tegas Ali Sadikin.

Ali Sadikin, Idrus dan Eddy Utoyo sama-sama mengakui, ancaman kepunahan paling serius menimpa kawasan dan bangunan bernilai sejarah milik swasta atau masyarakat. Godaan keuntungan secara ekonomis semakin kuat sehingga para pemiliknya berkeinginan secepatnya melenyapkan asetnya agar digantikan dengan bangunan baru atau dijual hingga mendatangkan keuntungan tinggi.

Namun, harapan itu sulit dicapai karena Pemda DKI secara tegas melarangnya demi kesinambungan nilai sejarahnya. Akibatnya, terjadi benturan kepentingan antara pelestarian nilai sejarah/budaya dan kepentingan secara ekonomis. “Ini persoalan kita sekarang,” tegas Idrus.

Berkaitan dengan benturan itu, ketiga pihak ini mengharapkan jajaran arsitek di DKI sama-sama mencari solusi terbaik di antara kedua kepentingan tersebut.

Sumber: Harian Kompas, 24-07-2000