Wajah Kota Tanpa Cerita

Oleh: M. Ridwan Kamil

AKHIR September tahun lalu, Jakarta dikagetkan peristiwa perusakan dan penjarahan Gedung Imigrasi – bekas gedung Nederlandsch-Indiesche Kunstkring (NIK) di Menteng. Wali Kota Jakarta Pusat dan Camat Menteng pun dibuat pusing, untuk mencari dan mengembalikan bagian bangunan historis yang hilang, tentunya setelah ditegur Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

Rusaknya bangunan buatan tahun 1913 ini, hanyalah menambah deretan cerita duka dari terancam punahnya bangunan bersejarah di Jakarta. Lenyapnya bangunan Hotel des Indes bikinan tahun 1866 yang sekarang Pertokoan Duta Merlin, Hotel der Nederlanden bikinan tahun 1794 yang kini Bina Graha, adalah contoh nyata dari menghilangnya satu per satu artefak pembentuk guratan cerita sejarah di wajah Kota Jakarta.

Masalah ini diperparah dengan loyonya peran Dinas Museum dan Pemugaran DKI Jakarta dalam merespons isu ini. Sedikitnya jumlah staf, cara kerja birokrat yang pasif, serta isu tingginya biaya izin, menyebabkan ancaman terhadap 132 gedung cagar budaya hampir selalu luput dari perhatian masyarakat.

Keadaan pun makin runyam, akibat tersumbatnya keran sosialisasi tentang kriteria bangunan layak pugar. Padahal kriterianya gampang dan mudah diingat. Sebab sejak tahun 1931 sudah ada Monumenten Ordonnantie dan diperkuat oleh UU tahun 1992, kriterianya antara lain: umur bangunan lebih dari 50 tahun, karya arsitektur bermutu atau master-piece langka. Berlanggam arsitektur khas, seperti art-deco, neo-klasik, art-nouveu dan lainnya. Atau bangunan ada kaitannya dengan peristiwa sejarah penting.

MELONGOK sedikit ke negeri tetangga, pada awal 1980-an, Singapura dengan paniknya berusaha menyelamatkan sisa-sisa kawasan dan bangunan historis yang banyak punah terderap modernisasi urban renewal di akhir 60-an. Mereka betul-betul tersadarkan oleh hujatan pedas para turis waktu itu, yang justru datang ke Singapura untuk menikmati arsitektur dan kawasan bersejarahnya, selain shopping di Orchard Road tentunya.

Untuk menghindari punahnya bangunan bersejarah yang tersisa, Pemerintah Singapura kemudian mengintegralkan konservasi bangunan dalam perencanaan kotanya. Melalui Urban Redevelopment Authority (URA) berikut conservation guidelines, serta publikasi populer untuk mendidik masyarakat, termasuk pemotongan pajak besar bagi pemilik yang melestarikan bangunan tuanya. Kawasan China Town, Tanjong Pagar, Little India atau restoran di bekas kompleks Gereja Chimnes, itu contoh dari sisa-sisa yang terselamatkan dari ancaman “amnesia” sejarah tadi.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Amerika Serikat melalui The National Trust for Historic Preservation dan badan-badan lainnya. Mengingat pentingnya melestarikan sejarah masa lalu mereka, Charles E Peterson pada tahun 1933 membentuk The Historic American Buildings Survey (HABS) yang perannya merekam semua artefak fisik bersejarah dengan cara mengukur, menggambar ulang, memotret dan menulis kembali sejarah dari beragam bangunan penting ini.

Sampai bulan Maret 1998, HABS sudah memroduksi 363.000 gambar terukur, foto dan penulisan sejarah dari sekitar 35.000 artefak bersejarah di AS. Ide awal Peterson ini sebenarnya sederhana saja. Dia berpikir jika suatu saat di masa depan, bangunan ini terpaksa harus dikorbankan untuk beragam kepentingan. Jadi setidaknya mereka memiliki data lengkap, untuk diwariskan kepada generasi penerus mereka.

Mungkin bukan suatu impian, jika hal yang sama bisa dilakukan Pemda DKI, tentunya records ini akan menjadi warisan dan “cerita” yang tidak ternilai harganya. Langkah nyata dari tindakan ini, merupakan utang moral kita dalam upaya pewarisan sejarah ke generasi puluhan tahun mendatang.

Rasa-rasanya mahasiswa dan dosen di berbagai perguruan tinggi pasti akan siap mendukung, jika memang Pemda DKI butuh bantuan. Jika belum cukup, forum masyarakat peduli pada arsitektur kota dan sejarah, juga akana dengan senang hati untuk turun membantu. (M Ridwan Kamil – arsitek, kini studi di University of Berkeley AS)

Sumber: Harian Kompas, Rabu, 12 April 2000.

Iklan

%d blogger menyukai ini: